BLITAR, – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Blitar mendorong penyelesaian damai atas polemik yang melibatkan salah satu anggota Fraksi PDIP di DPRD Kabupaten Blitar terkait laporan tidak terpenuhinya nafkah oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sirinya.

Sekretaris DPC PDI P Blitar, Supriadi, menegaskan pentingnya menjaga nama baik partai.

“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak. Jangan sampai persoalan ini mencoreng marwah partai dan kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan,” tegas Supriadi, yang akrab disapa Kuat, dalam keterangan resminya di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, pada Sabtu (19/7).

Supriadi menyampaikan hal itu menanggapi laporan yang telah masuk ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Blitar. Perempuan pelapor mengklaim sebagai istri siri anggota dewan dari Fraksi PDIP tersebut dan menyatakan tidak menerima nafkah secara layak.

Pihaknya lebih menekankan pentingnya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Selain itu, ia meminta agar laporan ke BK dipertimbangkan kembali untuk digantikan dengan jalur mediasi langsung antara pihak yang bersangkutan.

“Kalau bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, kami kira itu lebih baik. Kami juga berharap pihak terlapor segera menemui pelapor untuk membicarakan solusi terbaik, agar masalah tidak berkepanjangan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa semangat musyawarah merupakan prinsip yang dipegang PDI Perjuangan dalam menyelesaikan masalah.

Meskipun BK DPRD Kabupaten Blitar berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan, Supriadi berharap upaya damai menjadi prioritas. Serta meminta agar polemik ini tidak menjadi konsumsi publik yang tidak sehat.

“Kami meminta semua pihak untuk menahan diri sembari memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, anggota DPRD Kabupaten Blitar yang dilaporkan belum memberikan pernyataan resmi.

Sementara itu, pihak BK DPRD Blitar juga belum memutuskan apakah akan memproses laporan tersebut lebih lanjut atau menunggu perkembangan upaya mediasi. (JK/Red)

PALU, – Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Konsolidasi Pers Siber untuk Demokrasi dan Pembangunan Daerah Menuju PJS sebagai Konstituen Dewan Pers” yang digelar oleh Pro Jurnalismedia Siber (PJS) di Kota Palu resmi ditutup oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, pada Selasa (15/7) sore.

Penutupan seminar dilakukan secara virtual oleh Komaruddin yang baru dua bulan menjabat sebagai Ketua Dewan Pers. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya jurnalis memahami secara utuh mata rantai peristiwa yang diberitakan.

“Memang tidak semua peristiwa bisa diungkap secara detail, tapi seorang jurnalis dituntut memahami sebab dan akibat dari setiap kejadian. Ini penting agar informasi yang disampaikan akurat dan kontekstual, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” kata Komaruddin.

Ia juga menyoroti perubahan ekosistem media dari era konvensional ke era digital. Jika dulu masyarakat mengandalkan surat kabar, radio, dan televisi, kini informasi tersedia dalam hitungan detik melalui media sosial dan gawai di tangan.

“Media sosial telah menjadi sarana demokratisasi, memungkinkan siapa saja menyuarakan opini. Ini bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibungkam,” ujarnya.

Namun, Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di ruang digital juga menimbulkan tantangan serius. Minimnya regulasi membuat banyak konten tidak tervalidasi, bahkan bersifat sensasional dan menyesatkan.

“Ketika media arus utama kehilangan audiens dan pendapatan, sementara medsos menyebarkan hoaks dan provokasi, maka posisi pers sebagai pilar demokrasi sedang terancam,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Komaruddin juga mengungkap kerja sama antara Dewan Pers dan Kejaksaan Agung melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum.

“Jaksa Agung menyatakan bahwa pers adalah sahabat negara. Karena kemampuan lembaga negara dalam memantau situasi terbatas, maka peran pers sebagai pengawas sangat vital,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh insan pers untuk tetap menjaga marwah jurnalistik dengan profesional, berintegritas, dan independen.

“Pers itu merdeka, tapi harus tahu batas. Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Justru pers hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat, dan pemerintah punya tanggung jawab mendengarkannya,” ujar Komaruddin.

Terkait kualitas media, ia menegaskan bahwa tidak semua media yang terdaftar di Dewan Pers otomatis baik, dan sebaliknya, tidak semua media yang belum terverifikasi otomatis buruk.

Namun, ia mengimbau seluruh pengelola media untuk terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik.

“Jika kepercayaan publik terhadap pers hilang dan ruang informasi dikuasai oleh konten medsos yang tidak terkendali, maka langit informasi negeri ini bisa menjadi gelap,” katanya memperingatkan.

Menutup sambutannya, Komaruddin menyampaikan apresiasi kepada PJS atas inisiatif menyelenggarakan seminar yang membahas eksistensi dan masa depan pers siber di tengah disrupsi digital.

“Pers di Indonesia sejak awal berdiri di atas semangat perjuangan, independensi, dan kewirausahaan. Ini yang harus kita jaga bersama. Rumah besar bernama Indonesia ini tidak boleh kita rusak oleh perpecahan informasi,” pungkasnya.

Dengan mengucap Alhamdulillah, Komaruddin secara resmi menutup Seminar Nasional PJS tersebut.(Red/*)

Foto, Lahan milik warga yang diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar, dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah. (dok/Al Azhaar)

TULUNGAGUNG, -Dusun Ngelo, yang terletak di tengah hutan dan berbatasan dengan pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung, kini mulai bersinar setelah terhubung dengan akses Jalur Lintas Selatan di akhir tahun 2024.

Sebelumnya, daerah ini dikenal sebagai kawasan terisolir, dengan akses yang sulit dan minim sentuhan pendidikan.

Pada tahun 2017, seorang warga setempat bernama Pak Mar telah menyerahkan lahan kepada Lembaga Pendidikan Islam Al Azhaar Tulungagung untuk dimanfaatkan dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Kini, pada pertengahan tahun 2025, lahan wakaf tersebut akan dijadikan wadah belajar bagi generasi di pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

KH. Imam Mawardi Ridlwan, Pengasuh Pesantren Al Azhaar Tulungagung yang juga aktif di Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, mengungkapkan bahwa Dusun Ngelo merupakan daerah terpencil yang sebelumnya hanya bisa diakses dengan menyebrang sungai.

“Sekarang, dengan akses yang semakin baik, sangat penting untuk memiliki wadah pendidikan agama bagi anak-anak di daerah pesisir ini,” ujarnya.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung berkomitmen untuk tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga semangat dan cita-cita dalam membangun generasi yang sholih dan sholihah.

“Kami akan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai langkah untuk menyemai ilmu dan budi pekerti mulia. Kami berharap anak-anak pesisir ini dapat menjadi kader pemimpin bangsa,” tambahnya.

Wakil Ketua LD PWNU Jawa Timur juga menekankan pentingnya MI yang akan dirintis, yang bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai Islam rahmatal lil alamin serta ajaran ahlu sunnah wal jama’ah An Nahdliyah.

“Kami ingin menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur kepada generasi muda,” ungkap Abah Imam panggilan karibnya, pada Kamis(17/7).

Abah Imam menambahkan bahwa dengan terwujudnya Jalur Lintas Selatan, diharapkan akan diikuti dengan penyemaian nilai-nilai budi pekerti luhur, agar generasi pesisir tetap cerdas dan berkarakter.

Pesantren Al Azhaar Tulungagung juga akan menyiapkan para pendidik sebagai relawan dakwah untuk membantu orang tua murid.

Sebagai penutup, Abah Imam menyampaikan harapannya agar Madrasah Ibtidaiyah (MI) ini dapat menjadi pusat belajar bagi anak-anak pesisir pantai selatan Kabupaten Tulungagung.

“Kami mengajak para donatur untuk berperan aktif, baik dalam bentuk material bangunan maupun dukungan lainnya, demi mewujudkan cita-cita anak pesisir untuk membangun masa depan bangsa,” tutupnya.

Dengan semangat khidmah dan perjuangan, Pesantren Al Azhaar Tulungagung bertekad untuk berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia Emas melalui pendidikan yang berkualitas.

(DON/Red)