Sorong PBD— Komisi II DPR Kota Sorong menggelar kunjungan kerja ke Dinas Perikanan Kota Sorong yang berlokasi di Jalan Puri Klademak, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi.

Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mohammad Rum Rumonim, rombongan DPR ini bertujuan meninjau langsung kondisi pasar ikan dan mengawasi implementasi program yang berdampak pada masyarakat nelayan.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II menegaskan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah kota, dan dinas terkait untuk menyukseskan visi Walikota Sorong, khususnya dalam pemberdayaan sektor perikanan.

“Kami mengunjungi Dinas Perikanan karena dinas ini sangat vital dalam memastikan hasil laut bisa berkontribusi secara maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Rumonim.

Namun, yang menjadi sorotan utama adalah kondisi pasar ikan di TPI Jalan Puri yang hingga saat ini masih belum diperbaiki dan belum diresmikan secara resmi.

Infrastruktur yang rusak dikhawatirkan menghambat aktivitas perdagangan dan berdampak negatif pada kesejahteraan para pedagang dan nelayan.

“Kami mendesak pemerintah provinsi Papua Barat Daya agar segera mengambil langkah cepat dalam memperbaiki pasar ikan ini. Pasar yang layak akan mendukung kelancaran transaksi dan menambah Pendapatan Asli Daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan,” tambah Rumonim.

Selain itu, Ketua Komisi II juga menyoroti masalah pengelolaan PAD yang selama ini diambil oleh pemerintah provinsi, tanpa diimbangi dengan perbaikan atau pengembangan pasar secara signifikan.

DPR Kota Sorong menuntut transparansi dan kejelasan pengelolaan dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

DPR Kota Sorong berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pimpinan DPR dan Walikota Sorong untuk membahas strategi bersama dalam meningkatkan kualitas pasar ikan dan memperkuat sektor perikanan di Kota Sorong.

“Kami ingin pasar ikan di Kota Sorong bukan hanya tempat transaksi, tapi menjadi pusat ekonomi yang mendukung kesejahteraan nelayan dan pedagang,” pungkas Rumonim dalam penutup kunjungannya. (Timo)

TULUNGAGUNG — Ribuan santri dari berbagai pesantren di Kabupaten Tulungagung memadati kawasan Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (21/10/2025), dalam aksi damai menanggapi tayangan televisi nasional yang dinilai menyudutkan dunia pesantren.

Aksi dimulai dengan munajat dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua PCNU Tulungagung, KH. Dr. Bagus Ahmadi, sebagai bentuk keprihatinan serta seruan spiritual terhadap narasi pemberitaan yang dianggap tidak adil dan berpotensi menyesatkan.

Usai doa bersama, massa santri bergerak menuju Gedung DPRD Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Penyampaian aspirasi dipimpin oleh KH. Nasikudin Alwy, Ketua HIMASAL Tulungagung.

Dalam keterangannya kepada media, Kiai Toha Maksum, SH., MPd., Adv., dari Divisi Hukum Waskita, menegaskan bahwa doa tersebut ditujukan untuk semua pihak khususnya mereka yang belum memahami kehidupan dan nilai-nilai pesantren.

“Kami berdoa agar mereka yang belum paham pesantren mendapat hidayah dan kesadaran dari Allah SWT,” ujar Kiai Toha di hadapan ratusan santri dan awak media.

Aksi ini menyoroti tayangan salah satu program di Trans7, yang menurut para peserta aksi, telah menampilkan framing negatif terhadap kehidupan pesantren.

“Tayangan itu tidak merepresentasikan kehidupan pesantren yang sebenarnya. Ada upaya membentuk persepsi keliru di masyarakat,” tegas Kiai Toha yang juga pengasuh Ponpes Pampang Kamulyan Pakel.

Tak hanya itu, pihaknya juga memberi kesempatan dialog dan klarifikasi kepada pihak Trans7. Namun jika tidak ada itikad baik, langkah hukum akan dipertimbangkan.

“Kami menempuh jalur persuasif lebih dulu. Tapi jika tidak ada klarifikasi resmi, langkah hukum bisa kami ambil,” tegasnya.

Meski jumlah santri di Tulungagung mencapai lebih dari 70 ribu orang, aksi ini hanya dihadiri sekitar seribu santri sebagai bentuk simbol keterwakilan dari seluruh pesantren yang merasa terdampak oleh tayangan tersebut.

Aksi berlangsung tertib dan damai, serta diakhiri dengan penyampaian aspirasi secara resmi kepada DPRD Tulungagung.

Para santri membubarkan diri dengan tetap menjaga ketertiban dan menunjukkan nilai-nilai kesantunan khas pesantren. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG- Langkah permintaan maaf yang telah dilakukan oleh pihak Trans7 atas tayangan yang menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo ternyata belum cukup meredam amarah komunitas pesantren.

Salah satunya datang dari komunitas Waskita Wahana Silaturahmi Kyai Tulungagung (Waskita) yang dipimpin KH.Anang Muhsin yang akrab disapa Gus Anang, secara resmi menyatakan bahwa tiga tuntutan awal mereka tetap berlaku dan harus dipenuhi.

Dalam pernyataan sikapnya yang dikeluarkan pada Minggu( 19/10) malam, Waskita menegaskan bahwa meskipun Trans7 telah meminta maaf, langkah tersebut dinilai belum memadai dan belum menyentuh substansi persoalan.

“Permintaan maaf yang disampaikan Trans7 kami apresiasi sebagai langkah awal. Namun, hal itu tidak serta merta menghapus dampak negatif dan provokatif yang telah menyebar luas di masyarakat. Oleh karena itu, tiga tuntutan kami tetap berdiri dan harus ditindaklanjuti,” tegas Gus Toha selaku penasihat hukum Waskita, saat dihubungi awak media pada Senin (20/10).

Pernyataan sikap tersebut mempertegas kembali tiga tuntutan yang sebelumnya telah digulirkan:

1. Boikot terhadap seluruh tayangan Trans7 oleh masyarakat.

2. Permintaan maaf resmi dari pimpinan dan pemilik Trans7 kepada Pengasuh Ponpes Lirboyo dan seluruh pesantren se-Indonesia.

3. Pencabutan hak siar Trans7 sebagai bentuk pertanggungjawaban ultimate.

Waskita menilai tayangan tersebut bukan hanya sekadar kesalahan editorial, tetapi telah melukai martabat dan merusak nama baik institusi pesantren yang telah berjasa membangun karakter bangsa.

Menurut Gus Hahibi selaku ketua RMI (Robitoh Makhad Islamiyah) Pencabutan hak siar dinilai sebagai konsekuensi logis untuk menciptakan efek jera dan menjaga marwah pendidikan pesantren di masa depan.

Dari ketiga tuntutan itu, poin pencabutan hak siar muncul sebagai tuntutan paling keras dan menjadi perhatian utama.

Pihak Waskita menjelaskan bahwa lembaga penyiaran yang telah terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap etika dan nilai-nilai agama harus memikul tanggung jawab yang setimpal.

“Kami tidak main-main dengan tuntutan ini. Pencabutan hak siar adalah wujud dari perlawanan terhadap sistematis yang mendiskreditkan pesantren. Kami akan terus menggalang dukungan hingga tuntutan ini didengar oleh pihak yang berwenang,” tambah salah satu perwakilan Waskita.

Dengan pernyataan sikap ini, polemik diperkirakan akan memasuki babak baru. Tekanan terhadap Trans7 tidak akan mereda dan akan terus berlanjut, atas tayangan tersebut. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo