Sorong PBD— Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan pesan kuat kepada jajaran pemerintah daerah Papua Barat Daya agar terus menjaga citra daerah yang “hijau dan bermartabat”.

Ia menegaskan bahwa perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat harus menjadi komitmen bersama.

Dalam arahannya, Ribka menyinggung soal “warna hijau” sebagai simbol daerah yang tertib, sehat, dan memiliki reputasi baik di mata pusat.

Ia menyebut, “Hijau” bukan hanya warna dalam evaluasi kinerja, tetapi juga semangat moral dan integritas pelayanan publik.

“Kita harus keluar dari citra daerah merah—artinya rawan masalah administrasi dan keuangan. Papua Barat Daya harus hijau: terhormat, bermartabat, dan dipercaya oleh rakyat serta pemerintah pusat,” ujarnya.

Ribka juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan administratif antarwilayah, termasuk koordinasi dengan Provinsi Maluku Utara terkait batas dan dokumen hukum yang belum tuntas.

Ia berharap dalam tiga bulan ke depan, mediasi dapat menghasilkan kesepahaman bersama demi tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

“Pemerintah daerah jangan menunggu, tapi bergerak dengan pendekatan persuasif dan terbuka. Papua Barat Daya harus jadi contoh bagaimana daerah baru bisa cepat matang secara birokrasi dan ekonomi,” tutup Ribka Haluk. (Timo)

Sorong PBD— Dalam rapat kerja bersama Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memaparkan sejumlah capaian daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Ia menyebut program pendidikan gratis dari jenjang TK hingga SMA telah berjalan di sebagian besar kabupaten/kota, dan akan diperluas hingga wilayah yang baru berdiri.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menyalurkan bantuan usaha kecil dan modal koperasi, termasuk dukungan untuk pengusaha UMKM lokal Papua yang terdampak penurunan ekonomi dua tahun terakhir.

“Kita dorong semangat kemandirian. Bantuan usaha, beasiswa, dan dukungan bagi mahasiswa harus terus ditingkatkan agar masyarakat Papua Barat Daya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi,” ujar Elisa Kambu.

Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan agar semua program dijalankan dengan disiplin anggaran dan transparansi tinggi.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab keuangan daerah tidak boleh hanya dibebankan pada Sekda atau Kaban Keuangan, tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh kepala SKPD.

“Jangan sampai uang rakyat tidak tepat sasaran. Setiap rupiah harus berdampak untuk masyarakat, bukan hanya angka di laporan,” tegas Ribka.

Rapat tersebut juga membahas kesiapan fiskal menjelang akhir tahun 2025, di mana Wamendagri menekankan pentingnya menjaga perputaran uang di masyarakat menjelang perayaan Natal, agar ekonomi lokal tetap tumbuh. (Timo)

Manokwari PB— Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Papua.

Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Ruang Rapat Mansinam Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat, (04/11).

Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua setelah memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran dana Otsus dan program-program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di sini untuk bersama-sama mengawal program visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyebut sejumlah program prioritas yang tengah berjalan, antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Ia menilai program-program tersebut penting untuk memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanah Papua.

Selain itu, Wapres juga menyinggung pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung.

Ia berharap penyelesaian jalur ini akan berdampak langsung pada penurunan inflasi dan harga bahan pokok di wilayah pedalaman.

“Kalau aksesnya sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Wapres menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.

“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Karena itu dibentuk dua lembaga (BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua) untuk memastikan semua program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tegas Wapres.

Menutup arahannya, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para tokoh di Tanah Papua.

“Nanti saya lebih banyak mendengar saja, berkaitan dengan keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, serta para bupati se-Papua Barat, kalangan akademisi dan tokoh agama. (Timo)