Jawa Timur
Lawan Kecurangan Pemilihan Umum 2024 Secara Konstitusi
TULUNGAGUNG, 90detik.com-Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial. Selain itu temuan tersebut disampaikan oleh berbagai relawan dan tim paslon 01 dan 03.
Maraknya hal tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren Al Azhaar Tulungagung, KH. Imam Mawardi Ridlwan saat ditemui awak media menyampaikan, bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi permasalahan ini.
Menurutnya, ketiga paslon capres dan cawapres di pemilu 2024 tetap guyub, rukun, bersahabat dan saling menghargai. Semua paslon capres dan cawapres penganut dan pejuang demokrasi harus memahami dari tiga paslon ada dua kemungkinan satu unggul mutlak atau dua punya perolehan suara seimbang.
“Dan para paslon capres-cawapres juga harus menyadari dan memahami ada problematika pelaksanaan Pemilu 2024, baik itu keteledoran, kecerobohan, atau kecurangan. Para paslon dan tim juga sangat paham cara melawan kecurangan,” ujar Abah Imam panggilan akrabnya, pada Sabtu (17/02).
Tokoh ulama dan juga sebagai Sekretaris IPHI Jawa Timur ini, menegaskan, bahwa lawan segala kecurangan Pilpres ataupun Pileg. Para paslon dan timnya tentu saja tidak kontra metode hitung cepat atau quick count. Namun yang menjadi permasalahan adalah raihan suara yang unggul dicurigai.
Abah Imam menyampaikan, menurut mereka khususnya dari dua tim pemenangan Paslon ada kecurangan sistematis, terstruktur dan masif. Hasil hitung cepat internal tim paslon dapat angka berimbang sehingga akan digelar pemilu 2024 dua putaran.
“Saya percaya pada semua paslon dan tim pemenangan masing-masing, karena itu para paslon dan tim kemenangan yang dirugikan karena ada kecurangan dari salah satu lawan maka wajib dilawan. Lawan kecurangan pemilu,” tegas Abah Imam.
Perlu diketahui bersama bahwa Pilpres 2024 secara umum berlangsung damai, tertib dan penuh kekeluargaan tidak ada anarkisme.
Mengenai perhitungan cepat atau Quick Count’, Abah Imam menjelaskan itu hanya alat bantu saja bukan hasil final. Walaupun menurut mayoritas lembaga survei yang melakukan telah memberi informasi data angka kemenangan 57 persen pada salah satu capres-cawapres.
“Tentu saja ini tidak boleh dijadikan ukuran dan dasar sudah ada yang menang mutlak. Yang unggul tetep sabar menunggu hasil hitungan manual oleh KPU, ” tukasnya.
Bahkan, Abah Imam juga menyatakan pihaknya mengikuti hasil hitung cepat yang mengkonfirmasikan apabila perolehan dua pasangan yang belum unggul digabung maka selisih suaranya masih menang yang diunggulkan.
“Kayaknya ada 15 persen selisihnya. Angka ini yang mungkin dicurigai sebagai hasil kecurangan,” imbuhnya.
Lebih ironis lagi, menurut mereka, berkembang tuduhan bahwa lembaga survei yang mengunggulkan suara itu lembaga survei abal-abal dan bayaran atau pesanan.
Untuk itu perlu dilakukan pendalaman dan pemahaman, serta solusi yang tepat. Untuk yang unggul dicurigai rekayasa suara dengan berbagai modus.
Menurutnya, para tim pemenangan dan tim hukum yang dirugikan kerja keras untuk mengumpulkan bukti. Jadi fokus kerja kumpulkan bukti kecurangan sehingga ada selisih suara yang disampaikan.
Sampai ada pengumuman hasil penghitungan akhir manual KPU pada 20 Maret 2024 maka saat itu mereka memaparkan hitungan berdasarkan C-1 internal tim.
“Jika tidak sama segera dibuat gugatan pada MK dan dibuat laporan ke APH. Ada bukti terjadi penggelembungan suara yang unggul, kira-kira sekitar 15 juta suara. Semoga semua yang dirugikan berkenan melakukan perlawanan secara konstitusi. Ini peluang jihad konstitusi,” pungkasnya.(JK/Red)
TULUNGAGUNG, — Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng, sebagai salah satu destinasi bangunan yang diperuntukkan untuk umum, menawarkan berbagai eksotisme yang menjadi magnet kehidupan bagi masyarakat.
Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai ikon kebanggaan, GOR Lembu Peteng tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tetapi juga sebagai sarana rekreasi keluarga.
Namun, saat ini kondisi GOR sangat disayangkan.
Beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan terkesan terbengkalai.
Fasilitas kamar mandi yang rusak parah, pagar pembatas penonton yang hancur, hingga bangunan yang membahayakan pengunjung menjadi perhatian utama.
Salah satu pengunjung yang rutin berolahraga di area GOR menyampaikan keluh kesahnya terkait banyaknya kerusakan tersebut.
“Lihat saja fasilitas kamar mandinya yang tak ubahnya ruangan berhantu karena rusak sudah lama. Belum lagi adanya bangunan yang hampir roboh dan membahayakan bagi siapapun,” keluhnya sambil menunjuk sudut bangunan yang rusak, Sabtu (28/6).
beberapa kerusahan yang ada di bangunan GOR Lembu Peteng. Foto ; (Abd/dok)
Achmad Mugiyono, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, membenarkan adanya kerusakan di beberapa bangunan GOR Lembu Peteng dan mengaku belum bisa berbuat banyak untuk perbaikan.
Pihaknya menjelaskan bahwa Dinas yang dipimpinnya baru mulai mengelola GOR Lembu Peteng pada Januari 2025, dalam keadaan yang sudah demikian.
“Dispora pindah kantor dan mulai mengelola GOR pada Januari 2025, dan keadaan GOR sudah seperti itu,” jelasnya kepada 90detik.com.
Ketika ditanya mengenai langkah perbaikan dan perawatan, pria berperawakan tegap tersebut mengaku tidak memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut.
“Anggaran untuk pemeliharaan masih 0, tetapi untuk tahun ini dianggarkan dalam PAK akan dilaksanakan perawatan GOR,” tambahnya.
Masyarakat berharap, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga segera melakukan perbaikan terhadap fasilitas GOR yang mengalami kerusakan serta melakukan perawatan rutin demi keberlangsungan GOR yang telah menjadi ikon Tulungagung tersebut.
Perawatan rutin dan perbaikan menyeluruh sangat diperlukan agar ikon olahraga dan rekreasi ini tetap bisa dimanfaatkan masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah.
Sejauh ini, masyarakat menanti tindakan nyata dari pemerintah agar GOR Lembu Peteng kembali berfungsi optimal dan aman digunakan, demi keberlangsungan dan keberlanjutan fasilitas yang telah menjadi bagian dari identitas Tulungagung. (Abd/red)
Foto, Jajaran Pemkab Tulungagung saat meninjau perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh,(dok/istimewa).
TULUNGAGUNG,- Sebuah video viral mengguncang media sosial, menyeret nama Camat Pakel, Tulungagung, ke pusat kontroversi.
Dalam rekaman video yang menyebar luas itu, Suci (warga Desa Suwaloh, Kecamatan Pakel) menuding sang camat terlibat praktik “Iclik”dan abai terhadap tugas.
“Camat Pakel kerjanya hanya menerima uang sogokan, mangku LC, group iclik. Biar semua masyarakat tahu”, tegas Suci, suaranya penuh amarah, dalam video viral yang beredar.
Tudingan itu bukan tanpa konsekuensi, Suci menegaskan tindakan camat telah merugikan masyarakat dan mendesak Bupati Tulungagung, bertanggung jawab atas kinerja bawahannya.
“Saya minta Bupati turun tangan. Transparansi dan akuntabilitas pemimpin itu wajib”, serunya.
Video tersebut memicu gelombang dukungan warga yang menuntut tindak tegas.
Klaim vs Klarifikasi
Di tengah kontroversi yang beredar, seorang narasumber dari kecamatan Pakel memberikan penjelasan terkait proyek yang disinggung Suci.
Menurutnya, perbaikan jalan aspal di Dusun Saren, Desa Suwaluh, bukan kebijakan sepihak camat, melainkan hasil, Musrenbang 2024 yang dijalankan Dinas PUPR Tulungagung pada 2025.
“Untuk yang disampaikan Bu suci tentang pembangunan jalan itu, adalah jalan aspal yang diperbaiki Dinas PU berdasarkan usulan musrenbang tahun 2024 Mas”, ujarnya kepada 90detik.com pada, pada Kamis(26/6).
Hingga berita ini diturunkan, Camat Pakel, DPRD dan Bupati Tulungagung belum memberi pernyataan resmi.
Sikap diam pejabat itu kian memicu tanya, Mengapa tak ada respons atas aduan publik yang viral?
Masyarakat menunggu langkah konkret, sementara isu integritas camat menguak persoalan klasik, pengawasan pejabat yang kerap absen.
Pasca Viral: Masyarakat Menuntut Solusi.
Viralnya video ini bukan sekadar sensasi, melainkan lampu merah bagi tata kelola pemerintahan Tulungagung.
Warga mendesak Bupati membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dugaan “iclik”, sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar aspiratif.
Pun demikian harapan warga yang juga sebagai pemerhati kebijakan pemerintah dan pengawasan, Wahyudi menyampaikan dengan tegas bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan dan mengusut dugaan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Jangan biarkan rakyat berteriak sendiri. Pemerintah harus membuktikan diri”, tukasnya. (DON/red)
Editor: Joko Prasetyo
SURABAYA, — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam surat telegram yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025, sejumlah perwira menengah dan tinggi di wilayah Polda Jawa Timur mendapatkan posisi baru.
Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampikan, rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi Polri di berbagai lini.
Kombes Pol Abast juga mengatakan, penyegaran di tubuh organisasi Kepolisian ini juga sejalan dengan visi Polri Presisi yang dicanangkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
“Rotasi di jajaran kepolisian merupakan hal yang rutin dilakukan sebagai bagian dari dinamika organisasi demi menjawab tantangan dan kebutuhan institusi yang terus berkembang,” tambah Kombes Abast.
Berikut daftar pejabat baru yang akan bertugas di wilayah hukum Polda Jawa Timur.
1. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagwassidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
2. Kanit 3 Subdit III Dittipidter Bareskrim Polri AKBP Dr. Muh. Wahyudin Latif diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Probolinggo
3. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri
4. Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Anggi Saputra Ibrahim diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kediri Kota
5. Wadirlantas Polda Jatim AKBP Teddy Chandra diangkat dalam jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya III Sahli Kapolri
6. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirlantas Polda Jatim
7. Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Suryono diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Gorontalo
8. Καpolres Gianyar Polda Bali AKBP Umar diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirreskrimum Polda Jatim
9. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Manurung Somanonasa diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadirressiber Polda Jatim
10. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Herdiawan Arifianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Mojokerto Kota
11. Wakapolresta Sidoarjo AKBP I Made Bayu Sutha Sartana diangkat dalam jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya III Itwasda Polda NTB
12. Kapolres Madiun AKBP Mohammad Zainur Rofik diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolresta Sidoarjo
13. Kapolres Cilegon Polda Banten AKBP Kemas Indra Natanegara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Madiun.
“Rotasi ini diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme kepolisian di Provinsi Jawa Timur,” pungkas Kombes Pol Abast. (DON/red)
Jawa Timur4 hari agoViral Tudingan Camat Mainkan LC dan “Iclik”, Warga Pakel Meledak Desak Bupati Bertindak
Jawa Timur2 minggu agoTragis, Ditemukan Mayat Gantung Diri di Ngantru Tulungagung
Jawa Timur3 minggu agoGandeng PSHT, BNNK Tulungagung Luncurkan Program “Pendekar Lawan Narkoba”
Jawa Timur2 minggu agoLSM LASKAR Laporkan Dugaan Korupsi Bansos RASTRADA Tahap I Kota Blitar ke Kejari
Hukum Kriminal1 minggu agoTersendat di PUPR, Kasus Korupsi Dana Desa di Tulungagung Terancam Mandek
Hukum Kriminal3 minggu agoTerdakwa Korupsi Kembalikan Rp1,7 Miliar, Kejari Sorong Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi
Jawa Timur1 minggu ago79 Santri Porsigal Trenggalek Resmi Disahkan Sebagai Anggota Baru
Hukum Kriminal2 minggu agoDugaan Korupsi di Desa Tanggung, Kejari Tunggu Hasil Audit Inspektorat