Surabaya— Di tengah ledakan teknologi, perang data, dan perebutan pengaruh global yang semakin agresif, dunia sesungguhnya sedang memasuki fase krisis yang jauh lebih besar daripada sekadar konflik ekonomi atau ketegangan geopolitik biasa. Dunia sedang menghadapi krisis arah peradaban.

Abad ke-21 melahirkan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan berkembang pesat, teknologi digital mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dan arus informasi bergerak melampaui batas negara dalam hitungan detik. Namun di balik percepatan itu, dunia juga menghadapi paradoks besar: kemajuan teknologi tumbuh jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan moralitas, kebijaksanaan, dan kesadaran kemanusiaan.

Hari ini, kekuatan global tidak lagi hanya ditentukan oleh tank, misil, atau luas wilayah, tetapi oleh penguasaan teknologi, data, energi, rantai pasok industri, dan kemampuan membentuk opini publik melalui algoritma digital.

Platform teknologi raksasa perlahan menjadi pusat kekuasaan baru dunia. Algoritma bukan lagi sekadar alat membaca perilaku manusia, tetapi mulai memengaruhi cara masyarakat berpikir, memilih, bahkan memahami realitas.

Dalam situasi seperti itu, kolonialisme modern pun berubah wajah.

Jika kolonialisme lama hadir melalui pendudukan wilayah secara fisik, maka kolonialisme abad ke-21 bekerja melalui ketergantungan teknologi, dominasi data, kontrol finansial global, penetrasi budaya digital, serta penguasaan rantai nilai ekonomi dunia.

Negara yang gagal membangun kemandirian teknologi, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan kekuatan industrinya sendiri perlahan akan berubah hanya menjadi pasar sekaligus objek eksploitasi dalam sistem global yang kompetitif dan tidak sepenuhnya netral.

Indonesia berada tepat di tengah pusaran perubahan besar tersebut.

Secara geopolitik, Nusantara merupakan salah satu kawasan paling strategis di dunia. Jalur laut Indonesia menjadi penghubung utama perdagangan internasional dan kawasan Indo-Pasifik. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya strategis mulai dari nikel, timah, gas, batu bara, panas bumi, hingga potensi energi hijau yang menjadikannya bagian penting dalam perebutan ekonomi masa depan dunia.

Namun sejarah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya tidak otomatis melahirkan kedaulatan.

Banyak negara kaya sumber daya justru terjebak dalam ketergantungan struktural karena gagal membangun kekuatan teknologi, kapasitas industri, kualitas pendidikan, dan visi peradabannya sendiri. Negara yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa menguasai teknologi akan selalu berada di lapisan bawah ekonomi global.

Di titik inilah Indonesia menghadapi tantangan sejarahnya yang paling menentukan.

Persoalan terbesar Indonesia hari ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik jangka pendek, melainkan bagaimana bangsa ini menjaga arah sejarahnya di tengah tekanan global yang semakin kuat. Demokrasi berkembang secara prosedural, tetapi sering kehilangan kedalaman etika dan orientasi kebangsaan.

Pendidikan tumbuh secara kuantitatif, tetapi belum sepenuhnya melahirkan manusia yang memiliki daya pikir strategis, keberanian intelektual, dan kesadaran sejarah yang kuat. Politik terlalu sering bergerak dalam logika elektoral lima tahunan, sementara pengaruh oligarki ekonomi dan manipulasi digital semakin dominan membentuk ruang publik nasional.

Indonesia tampak bergerak maju, tetapi masih terus mencari jawaban tentang untuk apa kemajuan itu dibangun.

Dalam konteks inilah gagasan Geopolitik Nusantara Modern menemukan relevansinya.

Gagasan ini bukan romantisme masa lalu dan bukan pula glorifikasi simbolik terhadap kejayaan Nusantara. Geopolitik Nusantara Modern adalah upaya membangun paradigma strategis Indonesia yang berakar pada realitas geopolitik kontemporer sekaligus bertumpu pada kesadaran peradaban bangsa sendiri.

Fondasi filosofisnya bertumpu pada konsep bayu, bumi, dan buana.

Bayu adalah kesadaran hidup bangsa: moralitas, arah sejarah, energi kebudayaan, dan karakter nasional yang menjaga bangsa agar tidak kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi. Bangsa yang kehilangan bayu akan kehilangan orientasi sejarahnya sendiri.

Bumi adalah ruang kedaulatan nyata: tanah, laut, pangan, energi, industri, data nasional, sumber daya strategis, serta seluruh fondasi material yang menopang keberlangsungan negara. Dalam geopolitik modern, penguasaan bumi tidak lagi hanya berarti wilayah fisik, tetapi juga penguasaan teknologi, infrastruktur digital, energi masa depan, dan rantai pasok strategis dunia.

Sementara buana adalah arena besar geopolitik global tempat negara-negara bertarung memperebutkan pengaruh, teknologi, pasar, sumber daya, dan masa depan peradaban. Di dalam buana itulah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perang data, perlombaan kecerdasan buatan, hingga perebutan dominasi Indo-Pasifik berlangsung secara terbuka.

Dalam perspektif ini, bangsa yang kehilangan kendali atas buminya akan kehilangan kedaulatannya. Bangsa yang gagal membaca buana akan mudah terseret menjadi objek dalam pertarungan global. Dan bangsa yang kehilangan bayu akan perlahan kehilangan arah masa depannya sendiri.

Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara berkembang yang mengejar pertumbuhan ekonomi statistik. Indonesia harus membangun dirinya sebagai negara-peradaban yang memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara teknologi, kekuasaan, kemanusiaan, dan keberlanjutan alam.

Untuk mencapai itu, terdapat beberapa agenda strategis yang tidak bisa lagi ditunda.

Pertama, membangun kedaulatan teknologi nasional. Penguasaan kecerdasan buatan, keamanan siber, pusat data nasional, semikonduktor, dan industri digital harus dipandang sebagai bagian dari pertahanan negara dan masa depan geopolitik Indonesia.

Kedua, mereformasi pendidikan menjadi pendidikan peradaban. Pendidikan nasional tidak cukup hanya menghasilkan tenaga kerja administratif, tetapi harus melahirkan manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, penguasaan sains dan teknologi, kesadaran sejarah, serta tanggung jawab kebangsaan.

Ketiga, membangun ekonomi strategis berbasis penguasaan rantai nilai global. Hilirisasi sumber daya alam harus disertai penguatan riset, inovasi, dan industrialisasi agar Indonesia tidak terus berada di posisi pinggiran dalam ekonomi dunia.

Keempat, memperkuat geopolitik kebudayaan sebagai soft power Indonesia. Kebudayaan tidak boleh dipahami hanya sebagai simbol folklor, tetapi sebagai sumber nilai, identitas, dan kekuatan strategis bangsa di tengah persaingan global.

Kelima, menjaga demokrasi dari dominasi oligarki dan manipulasi digital. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika ruang publik tetap kritis, rasional, dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh modal maupun propaganda algoritma.

Keenam, memperkuat orientasi maritim dan geopolitik Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memandang laut sebagai ruang strategis pemersatu ekonomi, pertahanan, dan pengaruh geopolitik nasional.

Namun seluruh strategi tersebut pada akhirnya bergantung pada satu hal paling mendasar: apakah Indonesia masih memiliki bayu kebangsaannya sendiri.

Sebab ancaman terbesar sebuah bangsa bukan hanya invasi militer atau tekanan ekonomi asing, melainkan hilangnya kemampuan memahami dirinya sendiri. Ketika bangsa kehilangan arah moral, kehilangan kesadaran sejarah, dan kehilangan keberanian menentukan jalan masa depannya sendiri, maka pada saat itulah kemerdekaan perlahan berubah hanya menjadi formalitas administratif di tengah dominasi sistem global.

Pada akhirnya, pertarungan terbesar abad ini bukan sekadar tentang siapa yang paling kaya atau paling kuat, melainkan siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara teknologi, kekuasaan, kemanusiaan, dan alam.

Di tengah dunia yang semakin cepat, bising, dan penuh perebutan pengaruh, mungkin di situlah Nusantara menemukan makna barunya: bukan sebagai nostalgia masa lalu, melainkan sebagai kesadaran strategis bahwa peradaban yang kehilangan jiwa, moralitas, dan keseimbangan dengan alam pada akhirnya akan runtuh oleh kemajuannya sendiri. (Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara

Bogor— Kabar bahagia kembali menyelimuti perjalanan karier Lettu Joel Jay Wakano, S,TR Han. MH. Putra terbaik Dusun Kawatu, Desa Rumberu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hanya hitungan bulan setelah menyandang predikat lulusan terbaik Pendidikan Perwira Intelijen TNI AD di Pusdikintel Bogor pada Mei 2026, Lettu Joel langsung mendapat kepercayaan besar dari pimpinan TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan informasi terpercaya yang dihimpun media ini, sejak bulan Mei 2026 selepas pendidikan intelijen, Lettu Joel Jay Wakano resmi menduduki jabatan baru di lingkungan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Kepercayaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas kapasitas intelektual, integritas, dan kemampuan analitis yang ia tunjukkan selama pendidikan, sekaligus sinyal bahwa TNI AD sedang menyiapkan perwira-perwira muda terbaik untuk mengisi posisi-posisi strategis.

Pendidikan intelijen tidak hanya melahirkan lulusan terbaik, tetapi juga langsung fungsional dalam tugas, Ini adalah bukti bahwa sistem pembinaan karier TNI AD bergerak cepat dan tepat sasaran, ujar seorang sumber di lingkungan Kostrad.

Kepercayaan diri Lettu Joel dalam mengemban amanat baru ini semakin kokoh dengan rekam jejak akademis dan militernya yang nyaris sempurna.

Sebelum menembus Pusdikintel, ia telah menyandang predikat Lulusan Terbaik Akademi Militer (AKMIL) 2021 dari Korps Arhanud.

Ia juga merupakan produk dari pembinaan karakter sejak dini, SMP Negeri 14 Kebun Cengkeh yang membentuk akar kedisiplinan, lalu SMA Taruna Nusantara Magelang yang mematangkan jiwa kepemimpinan nasionalismenya.

Kabar menggembirakan tak berhenti di situ, Dalam waktu dekat, tepatnya pada bulan Oktober 2026, Lettu Joel Jay Wakano dipastikan akan kembali menyandang kenaikan pangkat.

Ia diproyeksikan naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Kapten (Kapten Arh). Kenaikan pangkat yang relatif cepat ini menandakan bahwa ia masuk dalam kategori perwira pilihan di kesatuan.

Dengan motto pribadinya, Lakukan yang terbaik yang kamu bisa, dengan apa yang kamu miliki, di tempat kamu berada, Lettu Joel kini menjadi bukti nyata bahwa putra daerah dari Kawatu, Inamosol, mampu menembus pusaran kompetisi elite TNI AD dan dipercaya mengemban amanat di tingkat pusat.

Kabar ini disambut suka cita oleh masyarakat Seram Bagian Barat, khususnya warga Kecamatan Inamosol.

Seorang tokoh pemuda setempat menyatakan harapannya agar prestasi Lettu Joel bisa memicu semangat generasi muda Maluku untuk terus berprestasi.

Ini adalah angin segar, Jabatan strategis di Mabes TNI AD dan rencana kenaikan pangkat menjadi Kapten adalah bukti bahwa anak-anak kampung dari pelosok Seram memiliki kualitas yang setara serta tidak kalah dengan daerah lainnya. (By/Red)

Jakarta — Ketua Bidang DPP GMNI, Yohanis Giat Purnomo, mengecam keras dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, terkait klaim sepihak atas lahan masyarakat transmigrasi di Desa Trans Hero, Kecamatan Tobelo Barat, Halmahera Utara.

Lahan seluas kurang lebih 12 hektar tersebut merupakan hak bagi 24 Kepala Keluarga (KK) transmigrasi yang sejak awal diperuntukkan sebagai lahan perkebunan warga. Namun hingga kini, lahan itu diduga masih dikuasai secara pribadi oleh Bupati Halmahera Utara, meski sebanyak 12 KK di antaranya telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah.

Menurut Yohanis, penguasaan lahan bersertifikat milik rakyat oleh pejabat publik merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Ia menilai fakta bahwa warga telah memiliki legalitas atas tanah tersebut namun belum dapat menguasai fisik lahannya menjadi indikasi kuat adanya praktik penindasan terhadap masyarakat kecil.

“Praktik perampasan ruang hidup seperti ini tidak bisa ditoleransi. Legalitas sertifikat adalah kedaulatan warga atas tanahnya. Jika seorang kepala daerah justru menjadi pihak yang menguasai hak rakyat tanpa dasar hukum, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat undang-undang,” tegas Yohanis, Kamis(7/5).

Ia juga meminta aparat penegak hukum serta pemerintah pusat untuk serius menangani persoalan yang menimpa 24 KK transmigrasi di Desa Trans Hero tersebut.

Menurutnya, warga transmigrasi seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan akses ekonomi dari pemerintah daerah, bukan kehilangan hak atas lahan garapan mereka.

“Keberadaan warga transmigrasi di Trans Hero seharusnya dilindungi dan difasilitasi akses ekonominya oleh pemerintah daerah, bukan justru lahannya diambil alih. Kami di DPP GMNI tidak akan membiarkan rakyat berjuang sendirian melawan tembok kekuasaan di daerah,” lanjutnya.

Secara organisasi, DPP GMNI menyatakan akan segera melakukan langkah advokasi dan melaporkan dugaan penyerobotan lahan tersebut kepada aparat penegak hukum serta pemerintah pusat.

Langkah itu dilakukan agar pihak terkait, termasuk Bupati Halmahera Utara, dapat dipanggil dan diperiksa dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.

Yohanis menegaskan, DPP GMNI akan terus mengawal persoalan ini hingga hak-hak masyarakat transmigrasi benar-benar dipulihkan. (By/Red)