Muktamar VIII IPHI di Bali: Menyatukan Khidmad, Meneguhkan Haji Mabrur Sepanjang Hayat

Jakarta — Muktamar. Kata itu selalu terdengar megah. Namun di tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), muktamar bukan sekadar forum organisasi. Ia menjadi ruang perjumpaan tertinggi, wadah merangkul kebersamaan, sekaligus medan pengabdian untuk umat.

Menjelang pelaksanaan Muktamar VIII IPHI yang akan digelar pada 15–16 Juni 2026 di Bali, semangat itu semakin terasa. Harapan besar mengemuka, bagaimana nilai haji mabrur tidak berhenti sepulang dari Tanah Suci, melainkan terus hidup sepanjang hayat.

Ketua Umum PP IPHI, Erman Suparno, pada Senin (25/5/2026) menegaskan bahwa penunjukan Bali sebagai tuan rumah bukan tanpa pertimbangan mendalam.

“Muktamar sebagai gerakan pengabdian. PP IPHI memilih Bali untuk memberi dukungan pengabdian PW IPHI Bali,” ujarnya.

Di balik pilihan tersebut, tersimpan simbol kuat tentang dukungan, kebersamaan, dan penghargaan atas kerja keras seluruh pengurus wilayah maupun daerah IPHI di Indonesia.

Erman juga menjelaskan bahwa kepengurusan IPHI periode 2020–2025 berhasil mewujudkan legalitas organisasi sekaligus menjaga hubungan kelembagaan dengan unsur eksekutif, legislatif, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam.

“IPHI yang menyampaikan usulan membentuk Kementerian Haji dan Umrah RI,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP IPHI, Bambang Irianto, menyebut Muktamar VIII sebagai momentum persatuan dalam pengabdian.

“Muktamar VIII IPHI wujud bersatu dalam berkhidmad,” katanya.

Kalimat tersebut sederhana, tetapi memiliki makna mendalam. Bersatu bukan sekadar hadir bersama, melainkan berbagi peran, tenaga, dan hati demi kemaslahatan umat.

Dari Jawa Timur, Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, Imam Mawardi Ridlwan, menyuarakan harapan yang lebih luas tentang makna kemabruran haji.

“Haji itu puncak ibadah, semoga semua yang telah ibadah haji jadi mabrur sepanjang hayat,” tuturnya.

Menurutnya, kemabruran tidak hanya berdampak pada pribadi, tetapi juga harus melahirkan kepedulian sosial dan keteladanan di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kontribusi IPHI selama ini telah nyata dirasakan, mulai dari pengembangan rumah sakit Islam, pembinaan spiritual, hingga gagasan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal tersebut menjadi bukti bahwa IPHI bukan organisasi yang berhenti pada seremoni semata, melainkan terus bergerak dan berkarya.

Karena itu, Muktamar VIII IPHI di Bali diharapkan menjadi titik temu seluruh potensi organisasi. Jika masih ada perbedaan, maka semangat islah atau perdamaian perlu dikedepankan demi kebaikan bersama.

“IPHI pasca Muktamar VIII sebaiknya mengeksekusi gagasan menjadi solusi kebersamaan,” harapnya.

Baginya, organisasi hanya akan efektif apabila mampu menghadirkan jalan keluar dan manfaat nyata bagi umat.

Itulah harapan besar dari Muktamar VIII IPHI: bukan sekadar ajang berkumpul atau berdebat, tetapi momentum menghadirkan solusi, mempererat persaudaraan, memperkuat khidmad, dan mewujudkan haji mabrur sepanjang hayat. (DON/Red)