Nasional
Netralitas ASN dan Aparatur Sipil Kampung Sekabupaten Maybrat

Maybrat PBD, 90detik.com – Pemerintah kabupaten Maybrat melalui PJ Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP memimpin rapat kegiatan Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Aparatur Kampung di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Maybrat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat, Kegiatan tersebut bertempat di aula pertemuan kantor bupati, jln susumuk-Aiwasi, Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (02/10/24).
Pertemuan tersebut turut di hadiri oleh, Ferdinandus Taa, SH, M.Si (PJ Sekda kabupaten Maybrat), Thomas Aitrem (Ketua DPRK kabupaten Maybrat), Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat), bersama OPD, ASN dan seluruh kepala kampung di kabupaten Maybrat.
Menurut PJ Bupati Maybrat, Vicente Campana Baay, S.IP dalam arahannya menyampaikan bahwa pentingnya Netralitas ASN dalam pemilukada serentak tahun 2024 agar bisa menjaga Integritas dan profesionalitas pemilihan umum, karena ini merupakan momen penting dalam demokrasi agar proses pemilu dapat berjalan dengan adil dan jujur. Untuk itu perlunya Netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting.
Guna membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan maka ASN harus netral dan bisa memastikan bahwa Pilkada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan adil dan jujur tanpa pengaruh dari birokrasi yang lain. ASN yang netral dapat mencegah konflik antara tugas dan kepentingan pribadi atau partai politik.
Kita sebagai ASN juga harus netral namun diizinkan untuk memilih, untuk itu harapan saya mari kita bersama-sama
mendukung saya untuk kita laksanakan pemilukada di kabupaten Maybrat dapat berjalan dengan baik dan harus berhasil dan tidak gagal dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Maybrat,” Harapannya.
Kepada para kepala kampung dan kepala Distrik agar berperan penting sehingga bisa mengawasi pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat bawah, agar bisa dapat berjalan dengan baik sampai dengan pelantikan Bupati dan wakil terpilih yang akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025.
Untuk menjadi informasi kita bersama bahwa pemerintah kabupaten Maybrat akan mengumumkan hasil tes CPNS pada hari jumat sehingga teman-teman ASN tolong kasih pemahaman yang baik kepada pencaker bahwa hasil tes yang di umumkan itu merupakan hasil tes murni,” ucapnya.
“Mari kita tetap jaga agar supaya Kabupaten Maybrat ini harus tetap aman karena kita tau bersama kabupaten Maybrat menjadi perhatian khusus diluar sana sehingga kita semua harus bisa buang ego dari masing-masing orang untuk bisa membangun kabupaten Maybrat yang lebih baik kedepannya, karena orang Maybrat itu sudah banyak menjadi orang hebat yang sudah banyak berkarir di seluruh daerah di wilayah papua,” ujar PJ bupati Maybrat.
Setelah penyampaian dari PJ bupati dan di lanjutkan dengan Penyampaian Ferdinandus Taa, SH, M.Si (Sekda Kab Maybrat) yang intinya yaitu bahwa Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 merupakan hal yang mutlak sehingga diperlukan untuk menjaga integritas dan profesionalitas birokrasi, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur.
Sehingga dengan memahami dan menjalankan kewajiban netralitas, maka ASN dapat berperan penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat di kabupaten Maybrat.
Ada beberapa poin penting terkait netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024 yaitu pada :
– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN: Menjelaskan bahwa ASN harus netral dalam politik dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.
– Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Mencantumkan larangan bagi PNS untuk mendukung atau menentang calon tertentu dalam Pilkada.
– Menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN dalam menjalankan tugas.
Saat ini KPU sedang melaksanakan pemantauan di wilayah Kabupaten Maybrat, untuk melihat melihat secara langsung jika ada keterlibatan ASN pada saat itu, KPU bisa langsung menyurat ke Bawaslu dan meyurat ke pemerintah Kabupaten Maybrat untuk memberi teguran pertama apabila masih belum mendengarkan langsung kita kasih sangksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kemudian menurut Letkol Inf Afrianto Dolly,. S.M,. M.Si (Dandim 1809/Maybrat) dalam penyampaian menjelaskan bahwa Kami sebagai aparat keamanan dari TNI – Polri akan bersama-sama untuk mengawal jalannya tahapan pemilu di kabupaten Maybrat agar bisa berjalan dengan baik dan aman.
Saat ini kita di provinsi Papua Barat Daya sudah ada sekitar 800 personil yang akan tersebar di wilayah Papua Barat daya terutama Kabupaten Maybrat dan mereka akan membantu pemerintah dibidang Pertanian, Perikanan, Kesehatan, pendidikan untuk bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Mengakhiri rapat tersebut Thomas Aitrem sebagai Ketua DPRK Maybrat juga menyampaikan bahwa perlu kita ketahui bawah dalam sidang beberapa hari lalu, DPRK bersama beberapa fraksi telah merekomendasikan untuk pembangunan rumah dinas di kumurkek untuk ASN. Sehingga ini sudah menjadi prioritas pada anggaran tahun 2025, sehingga sebelum kami mengakhiri jabatan kami sebagai Anggota DPRK, agar dapat menjadi kenangan yang bisa kami tinggalkan buat pemerintah kabupaten Maybrat.
Dirinya selaku tokoh dan selaku pelaksana politik yang tau betul siapa saja ASN yang bermain dan terlibat langsung dengan para pasangan calon yang akan maju menjadi Bupati dan wakil bupati kabupaten Maybrat,” tutupnya.
Nehaf Sau Baunot Sau
(Tim/Red)
Nasional
Presiden Prabowo Apresiasi Inovasi di Sektor Pangan dan Energi untuk Perkuat Ketahahan Nasional

Tuban— Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai inovasi di sektor pangan dan energi yang dinilai mampu memperkuat ketahanan nasional di tengah situasi krisis global. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
“Saya gembira. Bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, ‘Pak tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung.’ Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang, ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa,” ucap Presiden.
Kepala Negara menyebut inovasi pemanfaatan tongkol jagung menjadi briket arang merupakan terobosan besar. Menurut Presiden, lahirnya inovasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
“Di tengah krisis, Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu. Karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu, makanya kalian tahu. Ini luar biasa,” katanya.
“Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita,” lanjutnya.
Selain inovasi briket arang dari tongkol jagung, Presiden juga menyoroti pengembangan pupuk berbahan batu bara kalori rendah yang dinilai mampu memperkuat kemandirian sektor pertanian nasional. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk impor.
“Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat kuat. Saya minta ini diimplementasi, konsep temuan bagus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa produk-produk inovasi ini nantinya dapat didistribusikan secara luas kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.
“Kuncinya kita harus beri bahan yang penting untuk rakyat dengan harga semurah-murahnya. Semurah-murahnya supaya rakyat kita daya belinya meningkat, kehidupannya lebih baik, kualitas hidupnya lebih baik,” tandasnya. (DON)
Jawa Timur
Presiden Prabowo: Tidak Ada Negara Kuat Tanpa Pangan yang Aman dan Berkesinambungan

Tuban— Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi keamanan dan keberlangsungan sebuah negara. Dalam sambutannya di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026, Presiden menyebut bahwa tidak ada negara yang mampu bertahan tanpa produksi pangan yang aman, lancar, dan berkesinambungan.
“Saya belajar sejarah, saya belajar bernegara. Dan hal yang saya dapatkan adalah bahwa tidak mungkin suatu negara bertahan survive tanpa produksi pangan yang lancar, yang aman, yang berkesinambungan,” ujar Presiden.
Oleh karenanya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini bekerja menjaga sektor pangan nasional. Dari kedekatan emosional yang terbentuk saat bergabung dalam organisasi tani, Kepala Negara memahami langsung peran strategis petani dalam kehidupan bangsa.
“Jadi itulah sejarah, bagaimana saya makin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut membagikan pengalamannya semasa menjadi komandan pasukan tempur. Dari pengalaman tersebut, Presiden menilai pangan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut pertahanan negara.
“Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan, saudara-saudara, kalau nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi,” ucap Presiden.
Presiden juga mengenang bagaimana para petani di desa-desa menjadi penopang perjuangan bangsa pada masa perang kemerdekaan. Menurut Presiden, dukungan masyarakat melalui bahan makanan sederhana menjadi kekuatan utama bagi tentara dan aparat negara saat itu.
“Kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar. Memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Walaupun mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang, pisang dikasih. Mereka punya ubi, ubi dikasih. Mereka punya tiwul, tiwul dikasih,” kenang Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa keberhasilan swasembada dan ketahanan pangan nasional tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang turut mendukung penguatan pada sektor pangan.
“Setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng, harus, harus, harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat,” kata Presiden. (DON/Red)
Jawa Timur
Polri Perkuat Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Gizi Nasional, Targetkan 1.500 SPPG Beroperasi pada 2026

Tuban — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekosistem pangan nasional menuju Indonesia Emas.
Pada momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri mendukung agenda peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran yang dilaksanakan secara serentak dan terhubung secara daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG dalam tahap persiapan operasional, dan 468 SPPG masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026 guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan menghadirkan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolri.
Sementara itu, Kasatgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri, Irjen Pol. Nurworo Danang, menyampaikan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, namun juga membangun ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” jelas Irjen Pol. Nurworo Danang.
Sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari produksi hingga distribusi.
Setiap fasilitas didukung sertifikat penjamah makanan, sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, sertifikat uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri guna memastikan makanan yang didistribusikan aman, higienis, layak konsumsi, dan bebas kontaminasi zat berbahaya.
Polri juga menghadirkan inovasi operasional melalui penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar utama yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung layanan memasak skala besar.
Selain memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, Polri bergerak dari hulu hingga hilir dalam membangun ketahanan pangan nasional. Sebanyak 714 kelompok tani jagung binaan Polri di 42 Polres pada 8 Polda telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan hingga pembelian pupuk.
Untuk menjaga stabilitas pasokan hasil panen, Polri bersama mitra terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan. Saat ini telah dibangun 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda, dan pada tahun 2026 akan ditambah 10 gudang baru, sehingga total mencapai 28 gudang. Gudang-gudang tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai pada Juni 2026.
Agenda Presiden RI di Tuban juga dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II dan peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan, sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden RI, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” tutur Kapolri.
Seluruh langkah strategis tersebut menjadi wujud nyata dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden RI, sekaligus menegaskan peran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas. (By/Red)
Redaksi1 minggu agoPenipuan Berkedok Investasi MLM di Hong Kong, Puluhan PMI Terjerat Utang Miliaran Rupiah
Redaksi2 minggu agoSuasana Tegang di Blitar: KPK Datang, HP Peserta Disita, Ada Apa ?
Nasional2 minggu agoPSHT “Kepung” DPRD dan KONI Blitar, Ultimatum Keras Dilayangkan: Massa Ancam Turun 10 Kali Lipat
Jawa Timur6 hari agoUstadz Abdul Adzim Wafat di Usia Muda, Pesantren Zawiyah Dzikir Jama’i Kehilangan Sosok Pengabdi Sunyi
Redaksi1 minggu ago560 Hektare Terlantar, Pokmas Tani Mandiri Desak Negara Cabut HGU Eks PT Indoco
Nasional1 minggu agoNegara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang
Redaksi1 minggu agoSoekarno, Marhaenisme, dan Krisis Demokrasi Modern
Redaksi2 minggu agoKPK Masuk Blitar, Sistem Pengadaan dan Hibah Jadi Sorotan Utama







