OTT Bupati Tulungagung Meluas, 12 Pejabat Termasuk Sang Adik Dibawa KPK dengan Bus Berkelambu

JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ternyata tak berhenti di situ. Justru, kasus ini semakin melebar.

Sebanyak 12 pejabat penting di lingkungan Pemkab Tulungagung ikut digiring ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka diberangkatkan dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu pagi (11/4/2026) sekitar pukul 06.25 WIB.

Yang bikin publik terkejut, salah satu dari 12 orang itu adalah Jatmiko Dwijo Seputro. Dia adalah anggota DPRD Tulungagung sekaligus adik kandung sang bupati.

Tak hanya itu, nama-nama lain yang ikut dibawa juga tak kalah strategis. Mulai dari Kepala Satpol PP Hartono, Kepala Dinas PUPR Erwin Novianto, hingga Kepala BPKAD Dwi Hari Subagyo.

Rombongan pejabat ini diangkut menggunakan bus PO Harapan Jaya bernomor polisi AG 7064 US. Pengawalan ketat dari aparat Satuan Lalu Lintas mengawal perjalanan mereka.

Yang menarik, seluruh jendela bus ditutup rapat menggunakan kelambu. Alhasil, tak seorang pun publik bisa melihat wajah para pejabat di dalamnya. Rombongan lebih dulu menuju Surabaya, lalu diterbangkan ke Jakarta.

Berikut 12 orang yang kini berada di tangan KPK:

· Arif Effendi (Kabag Pemerintahan)
· Jatmiko Dwijo Seputro (anggota DPRD, adik bupati)
· Oki (staf Bagian Umum)
· Makrus Mannan (Kabag Kesra)
· Suyanto (Kepala Dinas Pertanian)
· Hartono (Kepala Satpol PP)
· Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
· Erwin Novianto (Kepala Dinas PUPR)
· Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
· Agus Prijanto Utomo (Kepala Bakesbangpol)
· Yoga Dwi Ambal (Ajudan Bupati)
· Dwi Hari Subagyo (Kepala BPKAD)

Beberapa pejabat yang sempat diperiksa di Mapolres Tulungagung ternyata tidak masuk rombongan. Mereka antara lain Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Soeroto, Kepala Dinas Kesehatan Desi Lusiana Wardani, Direktur RSUD dr Iskak Zuhrotul Aini, serta Kepala Dinas Sosial Reni Prasetyawati.

Nama Reni bahkan sempat luput dari pantauan wartawan karena tak terlihat saat datang ke lokasi pemeriksaan.

KPK kini tengah mendalami peran masing-masing pihak. Dugaan sementara, praktik korupsi ini melibatkan jaringan kekuasaan yang cukup luas di lingkaran Pemkab Tulungagung.

Sesuai prosedur, KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Apakah akan jadi tersangka atau tidak? Publik tinggal menunggu konferensi pers resmi dari Gedung Merah Putih. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo