Papua
Pemprov Papua Barat Daya Targetkan Pendataan Akurat Orang Asli Papua Lewat Siak Plus

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.
Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.
Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.
Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.
Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.
Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.
Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.
Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.
James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.
Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.
Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)
Papua
DPR Otsus Kota Sorong Tekankan Perhatian pada Hak Dasar Orang Papua dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Kota Sorong PBD— Wakil Ketua III DPR Kota Sorong, Robert E.V.D. Malaseme, S.Si, menegaskan komitmen DPR Otsus untuk terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua.
Setelah resmi dilantik pada 9 September lalu, Robert menyampaikan bahwa DPR Otsus Kota Sorong kini tengah fokus mengoptimalkan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
“Meski baru dilantik dan belum lama terlebur dalam alat kelengkapan dewan, kami sudah mulai bekerja memberikan beberapa catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama terkait hak dasar orang Papua,” ujar Robert saat ditemui wartawan.
Menurutnya, perhatian utama DPR Otsus adalah memperkuat program prioritas pemerintah yang menyasar masyarakat Papua, khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Ia menambahkan, DPR Otsus juga aktif mendukung penyelesaian berbagai permasalahan daerah, termasuk persoalan tata kelola sampah dan penggunaan areal tanah yang tengah menjadi sorotan di Komisi I DPR Kota Sorong.
“Kami berharap ke depan dapat mendorong lahirnya Perda non-keuangan yang mendukung perlindungan dan pengembangan hak-hak kesehatan masyarakat Papua, serta memastikan anggaran APBD Kota Sorong bisa mengakomodir kepentingan tersebut,” jelasnya.
Robert juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Semangat kami sama dengan teman-teman dari partai politik lainnya, yaitu mengawal dan mendukung program-program Walikota demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” tutupnya.
Pernyataan ini menjadi tanda kuat bahwa DPR Otsus Kota Sorong siap bersinergi dengan Pemerintah Kota Sorong dalam membangun daerah secara inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Papua. (Timo)
Papua
John E. Lewerissa Resmi Pimpin DPR Kota Sorong Periode 2024-2029

Kota Sorong PBD— Setelah menunggu selama sebelas bulan, akhirnya John E. Lewerissa resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong masa jabatan 2024-2029.
Pelantikan yang berlangsung khidmat di ruang rapat paripurna kantor DPR Kota Sorong pada Jumat, 10 Oktober 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH, MH.
Prosesi pengambilan sumpah dan pengucapan janji ini juga dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, tokoh adat, agama, serta perwakilan dari TNI-Polri.
Selain John E. Lewerissa, posisi Wakil Ketua III DPR Kota Sorong juga resmi dijabat oleh Robert E.V.D Malaseme, S.Si. Acara ini menjadi momentum penting untuk menetapkan komitmen baru dalam tata kelola pemerintahan di Kota Sorong.
Dalam sambutannya, Ketua DPR yang baru dilantik menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya proses pelantikan, termasuk Wali Kota Sorong, TNI-Polri, dan Sekretariat DPR.
Lewerissa menegaskan pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas legislatif demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong.
“Semuanya harus bekerja tanpa mengharapkan untung atau rugi. Apa yang kita kerjakan hari ini akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak,” ujar Lewerissa dengan penuh keyakinan.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, SH, M.PA, turut menyampaikan ucapan selamat dan berharap sinergi antara DPR Kota Sorong dengan pemerintah daerah semakin erat demi kepentingan rakyat.
Pelantikan ini menjadi tonggak baru bagi perjalanan demokrasi lokal di Papua Barat Daya dengan harapan menghadirkan perubahan nyata untuk kemajuan daerah. (Timo)
Papua
Pangdam XVIII/Kasuari: Kodim 1802/ Sorong, Harus Jadi Penggerak Ekonomi dan Ketahanan Rakyat

Sorong PBD— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, mendorong para prajurit di jajaran Kodim 1802/Sorong agar tak hanya fokus pada tugas militer, namun juga aktif mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi penggerak ekonomi lokal.
Hal ini disampaikan saat kunjungan kerjanya di Markas Kodim 1802/Sorong, Kamis (9/10).
Dalam kunjungan yang dihadiri pula oleh Ketua Persit KCK Daerah XVIII/Kasuari, Ny. Mevi Christian K. Tehuteru, serta jajaran Forkopimda Sorong, Pangdam menyampaikan arahannya kepada kodim 1802/Sorong, serta forkopimda yang hadir.
Ia menyoroti pentingnya membangun sinergi antara TNI dan rakyat dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
“Kita ini bagian dari rakyat. TNI harus hadir di tengah masyarakat, membantu yang lemah, dan menjadi bagian dari solusi. Mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, hingga sosial budaya. Pangdam menilai bahwa wilayah Sorong memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik bisa mendukung kegiatan Kodim 1802/Sorong dan memperkuat ketahanan wilayah, sebab saya juga lama di Sorong bersama istri dan saya juga dulu menikah di Sorong yang bertempat di oksigen,” ucap pangdam sambil tersenyum.
Dalam kesempatan itu, sesuai arahan Pangdam juga memesan agar kita selalu mengawal program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengingatkan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam pengelolaan anggaran, namun harus aktif mengawasi agar program dijalankan sesuai prosedur,” Ucap Dandim 1802/Sorong”.
“Tugas kita memastikan prosesnya berjalan baik. Bila ada pelanggaran, segera tegur. Kita bantu program pemerintah, bukan menjadi bagian dari masalah,” tegasnya.
Dandim 1802/Sorong, Letkol Renaldi menambahkan bahwa program MBG telah berdampak luas di Sorong.
Selain memberikan nutrisi kepada anak-anak, program ini juga membuka banyak lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
“Satu dapur saja bisa menyerap puluhan tenaga kerja. Ini peluang besar bagi masyarakat, apalagi mereka yang sudah tak bekerja di perusahaan formal,” jelasnya.
Acara kunjungan kerja ini juga diisi dengan kegiatan sosial, seperti pemberian bingkisan kepada anak-anak yatim, Warakawuri TNI, serta anak-anak binaan olahraga.
Pangdam dan rombongan juga melakukan penanaman pohon sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan hidup.
Dengan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Pangdam yakin Kodim 1802/Sorong akan semakin berperan sebagai kekuatan teritorial yang bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga membangun kesejahteraan rakyat. (Timo)
- Nasional2 hari ago
APBD Jebol untuk Gaji Pegawai, Jalan Rusak di Tulungagung Jadi Anak Tiri
- Nasional10 jam ago
Gizi atau Cemari?, MBG untuk Anak TK Tuai Kecaman di Tulungagung
- Nasional3 hari ago
Dua Orang di Tulungagung Dipukuli Usai Tolak Pemalakan, Aksi Brutal Terekam CCTV
- Nasional2 hari ago
Misteri Miliaran Rupiah, PPJ Disetor Rakyat, Jalan Tetap Gelap; Apakah Ada Tabir di BPKAD Tulungagung ?
- Jakarta2 minggu ago
Masa Depan Profesi Advokat Terancam: Dari Dewan Advokat Nasional hingga Advokat Jadi Penonton Persidangan
- Nasional2 minggu ago
PAD Terancam Bocor! Pungli Parkir Diduga Libatkan Oknum Dishub Tulungagung
- Nasional1 minggu ago
Usai KPK OTT Hibah Jatim, Aktivis Peringatkan “Prabowo Subianto Big Projects” Rawan Korupsi
- Nasional1 minggu ago
BPN Dinilai Abaikan Aksi Damai, Diminta Presiden Prabowo Turunkan Satgas Mafia Tanah ke Tulungagung