Papua
Pemprov Papua Barat Daya Targetkan Pendataan Akurat Orang Asli Papua Lewat Siak Plus
Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus memperkuat pendataan kependudukan dengan fokus khusus pada Orang Asli Papua (OAP) melalui program Siak Plus.
Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi pendataan OAP yang digelar di Hotel Swissbell, Kota Sorong pada Selasa (26/8/2025) resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Drs. Yakop Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.
Dalam amanat yang dibacakan Sekda, pentingnya pendataan yang akurat dan valid menjadi prioritas utama untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan program pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
Data kependudukan yang akurat, jelas, dan tanpa duplikasi sangat menentukan keberhasilan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.
Yakop Kareth menyebutkan, data sementara penduduk di Papua Barat Daya mencapai 253.690 jiwa dengan rincian Kota Sorong 45.435 jiwa, Kabupaten Sorong 36.034 jiwa, Kabupaten Sorong Selatan 53.186 jiwa, Kabupaten Raja Ampat 27.966 jiwa, Kabupaten Maybrat 45.284 jiwa, dan Kabupaten Tambrauw 45.160 jiwa.
Program pendataan OAP ini menggunakan aplikasi Siak Plus, sebuah pengembangan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) yang dilengkapi fitur khusus untuk mengidentifikasi suku, marga, dan kriteria asli Papua sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Ketua Tim Pengembangan Sistem, Asep Firdaus, menjelaskan bahwa program ini menjadi dasar bagi berbagai bantuan sosial, pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia bagi OAP. Pendataan terintegrasi diharapkan mampu menghilangkan tumpang tindih data dan mendukung percepatan validasi data di lapangan.
Lebih jauh, Asep menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga provinsi, serta pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Pendataan manual yang selama ini dilakukan dinilai kurang efektif tanpa adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang valid. Oleh sebab itu, integrasi data OAP ke dalam aplikasi Siak Plus diharapkan menjadi solusi strategis yang dapat memberikan data terpusat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat Daya, Nikolas Asmuruf, SE, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp3 miliar yang dibagi ke 1 kota dan 5 kabupaten untuk mendukung pendataan lebih detail sampai ke tingkat distrik dan kampung. Targetnya, pendataan OAP selesai pada Desember 2025 agar data valid ini bisa menjadi dasar penyaluran dana afirmasi dan pembagian dana khusus pemerintah pusat.
Nikolas juga menjelaskan bahwa data OAP yang sudah terhimpun saat ini berjumlah 297.474 jiwa, dengan total penduduk Papua Barat Daya mencapai 324.760 jiwa.
Data ini telah divalidasi dan disinkronkan dengan Bappeda serta kementerian keuangan sebagai dasar pembagian dana daerah tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James I. Tipawael, mengungkapkan bahwa pendataan OAP di daerahnya sudah berjalan sejak 2017 dengan data yang relatif lengkap dan rinci.
Meski sempat terkendala dana pada 2024, pihaknya optimis bisa menyelesaikan pendataan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa sehingga data yang dihasilkan valid dan bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.
James menambahkan bahwa tingkat akurasi data penduduk di Sorong Selatan saat ini mencapai 98-99%, dan pihaknya terus berupaya meningkatkan standar nasional sebesar 99,6%.
Pendataan dilakukan secara menyeluruh termasuk perekaman akta kelahiran, kematian, dan perekaman KTP elektronik dengan metode jemput bola serta kerja sama dengan lembaga keagamaan agar cakupan pendataan maksimal.
Melalui program Siak Plus dan kolaborasi berbagai pihak, pemerintah Papua Barat Daya berharap pendataan orang asli Papua dapat terlaksana dengan baik, menjadi landasan kuat bagi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat adat di provinsi ini. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Polri Ungkap Misteri Jasad Perempuan di Jabung
Berkas Kasus Kekerasan Anak di Tual Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Tegaskan Komitmen Transparansi
Investasi AS pada Sektor Mineral Kritis: Lumrah dalam Strategi Geopolitik Nusantara
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Tulungagung, Jadi Sorotan Ketidak Harmonisan
Redaksi2 minggu agoViral! Sekdes Ngrance Tulungagung Diduga Nyinyir Soal MBG, Camat Pakel Buka Suara
Redaksi1 hari agoSekjen Kemenperin Dikabarkan Dilaporkan ke KPK, Aparat Diminta Klarifikasi
Redaksi2 minggu agoDigugat ke MK, Pasal 257 KUHP Dinilai Jadi “Senjata” Kriminalisasi Petani Penggarap Lahan Terlantar
Redaksi1 minggu agoKasus Dugaan Korupsi Covid-19 dan Jalan Wetar Segera Digelar, Penyidik Panggil Ulang Saksi Gratifikasi
Redaksi2 minggu agoKJRA Datangi KSP, Desak Presiden Prabowo Kawal Reforma Agraria Tulungagung–Kediri
Redaksi5 hari agoSP2HP2 Terbit, Fredi Moses Desak Mabes Polri Ambil Alih Dugaan Korupsi Pulau Wetar: Ada Ancaman dan Isu “Pengamanan Kasus”
Jawa Timur2 minggu agoSidang Narkotika di PN Tulungagung Memanas, Kuasa Hukum Sebut Terdakwa Tak Pernah Diperiksa
Redaksi2 minggu agoBabak Baru Pergolakan Pokmas Tani Mandiri: Dugaan Keterangan Palsu Seret Pelapor Lama ke Ranah Hukum