Sorong PBD— Romeon Habary, SH, kuasa hukum CV Alco Timber Irian, memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan sejumlah media online yang menuding adanya aktivitas ilegal yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut.

Dalam konferensi pers pada Kamis malam (4/12/2025) di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Romeon membantah keras dugaan yang menyebut perusahaan melakukan penebangan kayu ilegal dan tidak memenuhi kewajiban pajak.

Klarifikasi ini merespons pemberitaan yang tayang pada 28 November 2025 di Bharindonesia. com berjudul “Ketua PJS Minta Presiden Cabut Izin Alco Timber”, serta pemberitaan pada 30 November 2025 di Detikjatim. id dengan tajuk “Mantan Napi Kasus Kayu Ilegal Diduga Beroperasi Lagi, Aktivis PJS Minta Proses ke KPK jika Terbukti”.

Kedua pemberitaan tersebut merujuk pada pernyataan Ketua Pro Jurnalis Siber (PJS) Papua Barat Daya, Dedi, yang menuduh CV Alco Timber terlibat dalam praktik penebangan kayu ilegal serta beroperasi tanpa izin yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Romeon Habary menegaskan bahwa CV Alco Timber Irian telah mengantongi seluruh perizinan resmi dari lembaga dan instansi berwenang di Provinsi Papua Barat Daya.

Perizinan tersebut meliputi izin penebangan, penggergajian, pengolahan, hingga izin pengiriman kayu, yang diterbitkan oleh instansi terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pihaknya menekankan bahwa tudingan mengenai perusahaan tidak membayar pajak maupun beroperasi tanpa izin adalah tidak benar dan merugikan reputasi perusahaan.

“CV Alco Timber sangat patuh terhadap kewajiban pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Pembayaran ini selalu kami lakukan sebelum proses penebangan kayu, sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Romeon Habary.

Menyoal tuduhan bahwa aktivitas perusahaan berada di kawasan hutan konservasi, Romeon menjelaskan bahwa lokasi operasional CV Alco justru berada pada wilayah APL (Areal Penggunaan Lain) Kelapa Sawit, yang bukan merupakan kawasan hutan lindung maupun kawasan konservasi.

Dengan demikian, ia menilai informasi yang beredar tidak memiliki dasar dan sangat menyesatkan.

Sebagai langkah hukum, CV Alco Timber Irian berencana melayangkan somasi kepada PJS Papua Barat Daya atas pemberitaan yang dinilai sepihak dan merugikan tersebut.

Romeon juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menertibkan perusahaan-perusahaan kayu yang benar-benar beroperasi tanpa izin, karena hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak.

“Tuduhan yang disampaikan PJS sangat merugikan dan tidak sesuai fakta. Kami akan menempuh jalur hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan nama baik serta kerugian lainnya,” tegasnya.

Romeon menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional CV Alco Timber Irian berjalan sesuai prosedur dan tidak memiliki keterkaitan dengan praktik kayu ilegal. (Timo/Red)

Maybrat, PBD— Pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan keagamaan di daerah melalui penyaluran bantuan peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan ibadah masyarakat.

Bantuan tersebut diserahkan kepada Jemaat GKI Emaus Susumuk, Kabupaten Maybrat, dan diterima secara resmi melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Wanu Sau Maybrat yang diketuai oleh Yulian Atanai. Minggu (30/11/25).

Penyerahan bantuan berlangsung di halaman Gereja GKI Emaus Susumuk dan dihadiri oleh warga jemaat, tokoh masyarakat, serta pengurus gereja.

Suasana penuh syukur mewarnai kegiatan tersebut, yang mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap perhatian yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada daerah Maybrat.

Dalam sambutannya, Ketua LMA Wanu Sau, Yulian Atanai, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden.

Ia menegaskan bahwa bantuan multimedia ini bukan hanya sekadar dukungan fasilitas, melainkan bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat adat hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses pembangunan.

“Atas nama LMA Wanu Sau, kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bantuan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak pernah melupakan masyarakat Maybrat,” ujar Yulian Atanai.

Ia juga menambahkan bahwa peralatan multimedia tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, mendukung kegiatan rohani, serta membantu gereja menjangkau lebih banyak jemaat secara efektif, termasuk generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi.

“Di tengah berbagai keterbatasan fasilitas dan tantangan pembangunan, dukungan seperti ini sangat berarti bagi kami. Ini memberikan penguatan moral bahwa negara hadir untuk mendukung kehidupan keagamaan di tanah Maybrat,” lanjutnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat adat, sekaligus menjadi langkah awal dari perhatian yang lebih luas terhadap pembangunan sumber daya manusia serta fasilitas pendukung di Kabupaten Maybrat.

Masyarakat berharap, dengan adanya dukungan ini, pelayanan gereja dapat semakin maju, kegiatan ibadah berjalan lebih efektif, dan kehidupan rohani jemaat terus berkembang secara positif. (Timo)

Kota Sorong PBD – Peredaran minuman keras (miras) kembali menjadi perhatian serius masyarakat Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pedalaman daerah otonomi baru (DOB).

Menjelang perayaan Natal 2025, warga meminta pengawasan diperketat di jalur perbatasan Kabupaten Maybrat menuju Sorong Selatan (Sorsel).

Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Distrik Aifat, Yonas Safuf, pada kegiatan silaturahmi Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Jumat (28/11/2025).

Dalam forum itu, Kepala Distrik Aifat menegaskan bahwa jalur perbatasan Maybrat–Sorsel merupakan titik rawan masuknya miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Kami meminta Kepolisian memperketat pemeriksaan di wilayah perbatasan Kabupaten Maybrat–Sorsel untuk mengantisipasi masuknya minuman keras ilegal,” ujar Yonas Safuf.

Selain pengetatan pengawasan, masyarakat juga meminta agar pihak Kepolisian bersama pemerintah daerah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait bahaya konsumsi miras.

Tujuannya untuk menekan angka kriminalitas dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif miras.

“Kami berharap ada sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya miras serta peningkatan patroli untuk mencegah gangguan kamtibmas di wilayah Distrik Aifat,” tambahnya.

Kegiatan silaturahmi yang digelar di Kantor Distrik Aifat tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah kampung, di antaranya:

• Yonas Safuf – Kepala Distrik Aifat
• Fredik Baho – Kepala Kampung Aino
• (Nama tidak tercantum) – Kepala Kampung Kumurkek Barat
• Manfret Baho – Kepala Kampung Aisyo
• Amerosius Wafof – Kepala Kampung Sikof
• Hanwasius Wafom – Kepala Kampung Faitmayaf Barat
• Serta masyarakat Distrik Aifat dan sekitarnya

Polda Papua Barat Daya menyambut baik setiap saran dan masukan masyarakat sebagai bentuk kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui pendekatan persuasif dan penguatan sinergi, Kepolisian berkomitmen menciptakan situasi kamtibmas yang aman, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan. (Timo)