Manokwari PB— Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, memimpin langsung Sidang Pantukhir Calon Bintara Prajurit Karier Caba PK TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Makodam XVIII/Kasuari, Manokwari.(6/11).

Sebanyak 204 Casis yang telah melewati berbagai tahapan seleksi sebelumnya, kini menghadapi momen krusial dalam Sidang Pantukhir ini.

Sidang ini merupakan tahapan paling akhir dari proses seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD, yang menilai kelayakan peserta dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, kepribadian, hingga kemampuan intelektual.

Dalam sambutannya, Pangdam menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

“Sidang Pantukhir ini bukan hanya menilai dari satu sisi saja, tetapi menyeluruh. Kita ingin menjaring calon prajurit terbaik, yang kelak akan menjadi tulang punggung pertahanan bangsa,” tegas , Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru.

Selain Pangdam sebagai Ketua Sidang Pantokhir, turut hadir juga Kol Inf Tamimi Hendra Kesuma, S.H., M.A.P M.Han dari Mabesad serta Danrindam XVIII/Ksr Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, Kol Kav Rudy selaku Aspers Kasdam dan tim penguji lainnya yang terdiri dari unsur kesehatan, psikologi, intelijen, dan personel.

Sebagai berikutnya dari hasil Sidang Pantokhir, para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan perjalanan mereka ke tahap pendidikan dasar militer di Rindam XVIII/Kasuari, sebagai langkah awal untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur militer.

“Mereka yang terpilih adalah yang terbaik dari yang baik. Kita berharap, mereka dapat menempuh pendidikan dengan semangat, disiplin tinggi, dan tekad kuat untuk menjadi prajurit TNI AD yang profesional, tangguh, dan berkarakter,” ujar Pangdam.

Dengan terlaksananya Sidang Pantukhir ini, Kodam XVIII/Kasuari telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi secara menyeluruh dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membentuk prajurit masa depan yang siap menjawab tantangan tugas TNI AD ke depan.

(Tim/Red)

Jakarta— Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., MPA., terpilih sebagai salah satu dari 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025, yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), dan National University of Singapore (NUS).

Program strategis yang berlangsung sejak 5 hingga 19 November 2025 ini bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan dan wawasan kebangsaan bagi para kepala daerah di seluruh Indonesia.

Melalui kombinasi pembelajaran di Lemhannas RI, pelatihan intensif di NUS Singapura, serta sesi akhir di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin daerah yang berkarakter, visioner, dan berorientasi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa peserta KPPD dipilih melalui proses seleksi yang ketat oleh Kemendagri.

“Kursus ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan agar kepala daerah memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa sebagian besar peserta merupakan kepala daerah baru yang sedang memulai masa kepemimpinan di daerahnya masing-masing.

“Dari seluruh peserta, 73 persen di antaranya merupakan kepala daerah baru. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat kenegarawanan dan nasionalisme mereka semakin kuat, serta mampu menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpin,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam program KPPD merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.

“Melalui KPPD ini, saya memperoleh banyak perspektif baru tentang tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi kebangsaan. Pengalaman belajar di Lemhannas dan NUS menjadi bekal penting untuk memperkuat kepemimpinan saya dalam mendorong pembangunan yang berkarakter dan berkelanjutan di Kota Sorong,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa hasil pembelajaran dari Lemhannas dan NUS akan segera diimplementasikan di Kota Sorong, terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan penguatan etika kepemimpinan publik.

Program ini, menurutnya, sejalan dengan visi Pemerintah Kota Sorong untuk mewujudkan pemerintahan yang tangguh, inovatif, dan berpihak kepada masyarakat.

Kehadiran Wali Kota Sorong dalam kegiatan nasional ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Sorong dalam beradaptasi dengan tantangan zaman dan memperkuat fondasi kepemimpinan daerah menuju Papua Barat Daya yang maju dan berdaya saing.

(Tim/Red)

Sorong PBD— Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan pesan kuat kepada jajaran pemerintah daerah Papua Barat Daya agar terus menjaga citra daerah yang “hijau dan bermartabat”.

Ia menegaskan bahwa perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat harus menjadi komitmen bersama.

Dalam arahannya, Ribka menyinggung soal “warna hijau” sebagai simbol daerah yang tertib, sehat, dan memiliki reputasi baik di mata pusat.

Ia menyebut, “Hijau” bukan hanya warna dalam evaluasi kinerja, tetapi juga semangat moral dan integritas pelayanan publik.

“Kita harus keluar dari citra daerah merah—artinya rawan masalah administrasi dan keuangan. Papua Barat Daya harus hijau: terhormat, bermartabat, dan dipercaya oleh rakyat serta pemerintah pusat,” ujarnya.

Ribka juga menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan administratif antarwilayah, termasuk koordinasi dengan Provinsi Maluku Utara terkait batas dan dokumen hukum yang belum tuntas.

Ia berharap dalam tiga bulan ke depan, mediasi dapat menghasilkan kesepahaman bersama demi tertib administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

“Pemerintah daerah jangan menunggu, tapi bergerak dengan pendekatan persuasif dan terbuka. Papua Barat Daya harus jadi contoh bagaimana daerah baru bisa cepat matang secara birokrasi dan ekonomi,” tutup Ribka Haluk. (Timo)