Connect with us

Jawa Timur

Pilkada 2024, Polresta Malang Kota Siapkan Personel Pengawalan untuk Paslon, Ketua KPU dan Bawaslu

Published

on

 

KOTA MALANG, 90detik.com – Polresta Malang Kota telah menyiapkan personel khusus untuk memberikan pengawalan keamanan bagi pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Malang 2024.

Bukan hanya itu, Polresta Malang Kota juga menyiapkan personel untuk pengawalan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mengantisipasi potensi kerawanan dan memastikan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Malang Kota, AKP Sutomo, menjelaskan bahwa setiap paslon, serta Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, akan dikawal oleh dua personel kepolisian.

Pengawalan dimulai pada 22 September 2024, bertepatan dengan penetapan resmi pasangan calon oleh KPU.

“Setelah penetapan Paslon, personel langsung melekat ke Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta masing-masing calon.”ungkap AKP Sutomo, (Kamis, 19/09).

Pengawalan tersebut sebagai bentuk antisipasi, dan pencegahan adanya kerawanan serta meningkatkan keamanan selama tahapan Pilkada 2024 Kota Malang.

Saat disinggung jumlah personel, AKP sutomo mengatakan, sebanyak 16 personel telah disiapkan untuk pengawalan.

Jika dibutuhkan tambahan pengamanan oleh KPU atau Bawaslu, Polresta Malang Kota siap menambah personel sesuai permintaan.

“Kami siap dengan 16 personel dibagi untuk mengawal Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan masing-masing paslon,”jelasnya.

Terkait dengan bakal calon yang akan diawasi, AKP Sutomo menyebutkan bahwa ada tiga bakal pasangan calon yang telah mendaftar.

Namun, hingga saat ini, masih menunggu kepastian siapa saja yang lolos penetapan.

“Jika nanti ada kebutuhan pengawalan tambahan baik untuk anggota KPU atau Bawaslu lainnya, kami juga siap menyesuaikan,” tambah AKP Sutomo.

Selain pengawalan individu, Polresta Malang Kota juga memastikan pengamanan ketat di lokasi-lokasi strategis seperti Kantor KPU, Kantor Bawaslu, dan gudang logistik KPU di Jl. Janti.

“Pengamanan di lokasi-lokasi tersebut minimal ada empat personel yang jaga selama 24 jam, hingga berita ini ditulis beberapa personel sudah berpatroli secara rutin.”tegas AKP Sutomo.

Polresta Malang Kota telah menyiapkan pengamanan selama masa kampanye terbuka. Pengamanan ini meliputi lokasi kegiatan, orang-orang yang terlibat pilkada, serta logistik.

“Kami tidak hanya melindungi paslon dan panitia, tetapi juga masyarakat yang hadir nantinya,” tegas AKP Sutomo.

Dengan langkah-langkah ini, Polresta Malang Kota berharap Pilkada 2024 di Kota Malang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. (Red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

Proyek di Tulungagung Timbulkan Debu dan Polusi, Dishub Bergerak Cepat

Published

on

TULUNGAGUNG – Masyarakat pengguna ruas jalan Wonorejo–Sumbergempol, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dibuat resah dengan aktivitas proyek pembangunan yang disebut-sebut sebagai Koperasi Desa Merah Putih.

Pasalnya, lalu lalang truk pengangkut material tanah tidak hanya meninggalkan debu tebal, tetapi juga memicu polusi udara di kawasan bekas bangunan Sekolah Dasar (SD) yang telah diratakan tersebut.

“Setelah jalan diperbaiki jadi mulus, sekarang malah dikotori truk-truk pembawa tanah. Banyak debu di mana-mana, nambahi polusi. Kami tidak tahu persis mau dibangun apa di bekas SD Wonorejo ini,” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya, pada Senin (9/3).

Keluhan warga ini pun langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat bergerak dengan melakukan pengecekan dan perencanaan teknis di lapangan.

Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, saat melakukan pengecekan di lapangan,(dok/ist).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tulungagung, Panji Putranto, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan sejumlah langkah antisipatif. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pemasangan rambu peringatan terkait kelas jalan.

“Kami akan memasang rambu yang jelas mengenai kelas jalan di kawasan tersebut. Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan pimpinan dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta kepolisian, untuk melakukan pemantauan intensif,” ujar Panji saat ditemui di kantornya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti masalah muatan truk yang diduga menjadi biang kerok rusaknya jalan-jalan di Tulungagung. Pihaknya akan melakukan penataan arus lalu lintas dan pengawasan ketat terhadap muatan kendaraan angkutan.

“Kami akan mengawasi muatan yang melebihi tonase. Seharusnya maksimal 8 ton, tetapi di lapangan banyak ditemukan muatan mencapai 13 ton. Kelebihan muatan yang berlebihan ini adalah salah satu penyebab utama kerusakan jalan di kabupaten kita,” tegasnya.

Pun, pihaknya juga mengimbau kepada pengemudi angkutan barang khususnya yang membawa muatan material wajib ditutupi dengan terpal yang bertujuan supaya tidak tercecer di sepanjang jalan yang dilewatinya.

“Kami juga menyampaikan kepada pengemudi angkutan barang khususnya yang membawa muatan material wajib ditutupi dengan terpal,“ pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, saat dihubungi secara terpisah juga angkat bicara. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Tulungagung ini meminta partisipasi aktif dari insan pers untuk ikut mengawasi operasional truk-truk bermuatan berat.

“Tolong saudara-saudara kita di media juga ikut mengawasi truk-truk yang muatannya melebihi tonase. Ini penting karena kelebihan muatan hingga 13 ton, padahal batasnya 8 ton, menjadi penyebab rusaknya infrastruktur jalan kita,” imbaunya.

Menanggapi kondisi jalan yang saat ini kotor akibat ceceran tanah, Bupati memastikan akan segera mengambil tindakan.

“Saya akan menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera membersihkan jalan-jalan yang terkena dampak agar masyarakat pengguna jalan kembali nyaman,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pembangunan di lokasi bekas SD Wonorejo masih berlangsung. Dishub bersama instansi terkait berjanji akan terus memantau perkembangan di lapangan agar aktivitas proyek tidak mengganggu kenyamanan dan keselamatan publik.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Aksi Suplier Pakan Blitar Perbaiki Jalan Sepanjang Jalur Wisata, Swantantio: Tak Hanya Kritik Tapi Beri Solusi

Published

on

BLITAR – Efisiensi anggaran bukan berarti membuat pemerintah diam seribu bahasa melihat infrastruktur yang tak kunjung membaik. Justru di tengah keterbatasan fiskal, sinergitas dengan masyarakat menjadi kunci.

Hal ini dibuktikan oleh Paguyuban Suplier Tebon Jagung se-Kabupaten Blitar yang turun tangan langsung membangun akses jalan yang selama ini menjadi urat nadi pengiriman pakan menuju PT Greenfield Indonesia. Yang juga merupakan akses utama jalur wisata perkebunan teh Sirah Kencong.

Di kawasan tersebut, pada Minggu (08/03), puluhan anggota paguyuban terlihat bergotong royong melakukan pengecoran beton di sepanjang jalur yang setiap hari dilalui truk-truk pengiriman pakan.

Aksi ini bukan sekadar kerja bakti biasa, melainkan sebuah pesan konkret dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Swantantio Hani Irawan, Ketua LSM LASKAR, (dok/repro).

Salah satu anggota Paguyuban, Swantantio Hani Irawan, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan industri dan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, di masa efisiensi anggaran seperti sekarang, dibutuhkan sinergitas yang erat antara masyarakat, pegiat sosial, dan pemkab untuk membangun serta meningkatkan kepedulian dalam berbangsa dan bernegara .

“Boleh kita mengkritik, tapi juga harus kita hadirkan solusi yang konkret. Jangan hanya bisa teriak, tapi aksi nyata seperti ini yang dibutuhkan dan anti tanam pohon pisang, ” ujar Tiyok panggilan karibnya saat dihubungi kepada awak media.

Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan ini adalah inisiatif mandiri para suplier untuk memastikan jalur distribusi pakan tetap lancar. Namun, di balik aksi positif ini, terselip pesan keras bagi pemerintah daerah dan juga perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kegiatan positif ini juga harusnya menjadi cambuk bagi Pemkab Blitar untuk berinovasi dalam membuat terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas pria yang juga sebagai ketua LSM LASKAR ini.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran perusahaan besar seperti PT Greenfield Indonesia yang beroperasi di wilayah tersebut. Menurutnya, sudah sepantasnya perusahaan memberikan perhatian lebih melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemeliharaan jalan.

“Jangan sampai perusahaan besar menikmati infrastruktur, tapi partisipasinya untuk merawat jalan belum optimal. Ini PR bersama,” ujarnya.

Aksi pengecoran yang dilakukan para suplier ini pun mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Masyarakat setempat berharap, semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh bagi elemen lainnya, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah dan korporasi untuk tidak abai terhadap dampak operasional mereka terhadap lingkungan dan infrastruktur publik .

Pemkab Blitar sendiri saat ini tengah gencar didorong untuk mencari sumber-sumber PAD baru dan melakukan inovasi fiskal di tengah menurunnya dana transfer dari pusat .

Aksi dari Paguyuban Suplier Tebon Jagung ini setidaknya menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya pandai mengkritik, tetapi juga siap bersinergi membangun daerah. (JK/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Bantuan Becak Listrik untuk Tukang Becak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar : Bukti Nyata Kepedulian Presiden pada Warga Kecil

Published

on

BLITAR – Sebanyak 200 unit becak listrik hibah dari Presiden Prabowo Subianto dibagikan kepada para tukang becak di Kabupaten Blitar, pada Sabtu (7/3).

Bantuan yang menggunakan dana pribadi orang nomor satu di Indonesia itu langsung diserahkan di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kanigoro, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari.

Ratna Dewi menegaskan bahwa program ini adalah wujud perhatian nyata terhadap masyarakat kecil, khususnya para pengemudi becak yang selama ini mengandalkan tenaga fisik.

Ia memastikan bantuan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan murni dari kepedulian pribadi Presiden Prabowo.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil. Kami berharap becak listrik ini bisa membantu mereka bekerja dengan lebih ringan dan tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya kepada awak media saat usai acara penyerahan.

Setiap unit becak listrik yang diproduksi PT Pindad itu memiliki nilai sekitar Rp25 juta. Para penerima tidak dibebani biaya sepeser pun, namun diingatkan untuk tidak menjual, menggadaikan, atau menyewakan becak tersebut kepada pihak lain.

Ratna Dewi mengungkapkan, saat ini sudah sekitar 15 ribu unit becak listrik produksi PT Pindad tersebar di berbagai daerah. Ke depan, Presiden menargetkan produksi mencapai 70 ribu unit agar lebih banyak tukang becak yang merasakan manfaatnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan, menambahkan bahwa program ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga memperkenalkan teknologi ramah lingkungan.

“Dengan becak listrik, pekerjaan lebih ringan dan pendapatan bisa meningkat,” katanya.

Para penerima bantuan pun tak kuasa menahan rasa syukur. Badrun, perwakilan tukang becak, mengaku sangat terbantu, terutama bagi rekan-rekannya yang sudah lanjut usia.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih. Pekerjaan jadi lebih ringan,” ucapnya haru.

Becak listrik tersebut dilengkapi garansi satu tahun dan mampu menempuh jarak hingga 40 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Untuk mempermudah dalam pengisian daya pemerintah daerah ke depannya melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berencana menyiapkan fasilitas pengisian daya di beberapa titik strategis untuk mendukung operasional para pengemudi. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending