Kabupaten Sorong Selatan Teminabuan – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya terus memperkuat pendekatan persuasif kepada masyarakat akar rumput melalui kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke kampung-kampung, (29/11/2025).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman, kondusif, dan terkendali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegiatan diskusi santai ini dipusatkan di Kantor Distrik Teminabuan dan dihadiri oleh Kepala Distrik Teminabuan, Jhors Salambau, Kepala Kampung Wersar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik Teminabuan, Jhors Salambau, menyampaikan harapan agar pihak Polres Sorong Selatan meningkatkan pengamanan pada seluruh lini untuk mencegah masuknya minuman keras (miras) melalui jalur laut maupun jalur darat.

“Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, miras sangat rawan memicu permasalahan di masyarakat. Kami berharap kepolisian dapat memperketat pengawasan guna mencegah penyelundupan miras,” ujar Salambau.

Sementara itu, Kepala Kampung Wersar menekankan bahwa peredaran miras yang masih marak menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan kamtibmas. Ia mengusulkan agar kepolisian bersama pemerintah daerah dapat membangun Pos Kamling di berbagai kampung serta meningkatkan kinerja Bhabinkamtibmas.

“Kami berharap Bhabinkamtibmas lebih dekat dengan masyarakat. Selain miras, maraknya aktivitas perjudian juga perlu menjadi perhatian. Diperlukan langkah tegas untuk memberikan efek jera kepada para pelaku,” tegasnya.

Kegiatan silaturahmi ditutup dengan penyerahan tali asih secara simbolis kepada para tokoh dan masyarakat sebagai bentuk penghargaan atas dukungan mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polda Papua Barat Daya menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya dalam menyambut momentum Nataru 2025–2026. (Tim/Red)

BLITAR – Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tipikor (BIDIK) menggelar perayaan Milad ke-9 di kawasan Wisata Kampung Coklat, Kabupaten Blitar, pada Sabtu (29/11/2025).

Acara yang mengusung semangat nasionalisme ini dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Tema besar “Bangkitkan! Jiwa Nasionalisme Cinta Tanah Air Menuju Indonesia Lebih Maju Bersih dari Tindak Pidana Korupsi” menandai komitmen organisasi tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPP BIDIK, Alamsyah, Sekretaris Jenderal Rona Budiman, perwakilan OPD Blitar Raya,anggota DPRD, Forkopimda, serta undangan lainnya.

Acara puncak ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng oleh Ketua DPD BIDIK Jatim, Sultan Abimanyu, yang kemudian diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum BIDIK, Alamsyah.

Pemotongan tumpeng dalam perayaan Milad ke-9 Ormas BIDIK di Blitar, (dok/JK).

Dalam sambutannya, Ketua DPD BIDIK Jawa Timur, Sultan Abimanyu, menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun sinergi yang humanis dengan pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami bersifat humanis. Apabila kami mempunyai satu hal untuk didiskusikan, jangan dijadikan suatu beban. Jika ada kritik dan saran, tolong disampaikan,” tegas Sultan Abimanyu di hadapan para hadirin.

Ia juga berpesan kepada seluruh kader BIDIK untuk senantiasa menjaga martabat dan nama baik organisasi dengan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam setiap aksi tugas di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum BIDIK, Alamsyah, dalam pidatonya mengungkapkan perjalanan sembilan tahun organisasi itu penuh dengan tantangan. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kota Blitar yang telah menjadi tuan rumah perayaan milad kali ini.

“Selama 9 tahun perjalanan kami tentunya tidak mudah. Alhamdulillah Blitar sebagai perayaan yang ke-9 menjadikan apresiasi kami di DPP,” ujarnya.

Dijelaskannya, BIDIK yang berpusat di Jawa Barat kini telah memperluas jangkauannya dengan memiliki struktur organisasi di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa, hingga Sulawesi. Keberadaan BIDIK, ditegaskannya, adalah untuk menjadi mitra strategis aparatur pemerintah dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi.

DPP BIDIK juga memberikan penghargaan kepada DPD Jawa Timur beserta jajarannya yang dinilai sukses menyelenggarakan peringatan Milad ke-9. (JK/Red)

TULUNGAGUNG – Sebuah truk tangki pengangkut BBM terguling ke parit di Jalur Lintas Selatan (JLS) arah Pantai Midodaren, Kecamatan Besuki, Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 05.30 WIB.

Truk tersebut gagal menanjak, kehilangan tenaga, lalu mundur tak terkendali hingga akhirnya terbalik. Saat polisi tiba di lokasi, sopir sudah tidak ditemukan.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Mohammad Taufik Nabila mengatakan kondisi truk dalam keadaan terbalik tanpa pengemudi di sekitar lokasi.

Evakuasi memakan waktu berjam-jam. Petugas baru bisa memindahkan sekitar 6.000 liter solar ke truk kosong pada pukul 10.00 WIB sebelum kendaraan ditarik ke gudang laka Satlantas.

Dalam pemeriksaan administrasi, polisi menemukan kejanggalan serius. Plat nomor AG 9462 UT yang menempel di truk tidak cocok dengan data STNK yang seharusnya AG 9642 UT. Warna kendaraan juga berbeda antara dokumen dan kondisi sebenarnya.

Polisi memastikan pelat nomor tidak sesuai merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana dua bulan atau denda Rp500 ribu.

Selain itu, nopol yang terpasang tercatat mati pajak sejak 2018, sementara STNK asli kendaraan justru masih aktif hingga 2029.

Sementara itu pencarian sopir terus dilakukan, namun hingga kini keberadaannya misterius.

Informasi yang menyebut sopir sempat dirawat di puskesmas tidak terbukti setelah polisi mengecek tiga puskesmas dan dua rumah sakit tanpa hasil.

Polisi belum bisa memastikan apakah sopir melarikan diri atau mengalami luka dan belum terdeteksi.

Di sisi lain, legalitas 6.000 liter solar yang diangkut juga menjadi sorotan. Sampel BBM sudah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim dan laboratorium pembanding lainnya.

Polisi belum bisa memastikan apakah solar tersebut masuk kategori subsidi atau industri, mengingat prosedur distribusi dua jenis BBM itu diatur ketat.

Pihak yang mengaku dari PT Ganani pemilik kendaraan telah menghubungi polisi dan diminta hadir dengan membawa dokumen lengkap serta sopir yang bertanggung jawab.

Kepala Unit Meteorologi Legal Tulungagung, Mohammad Salman, menilai pengangkutan BBM tersebut tidak sesuai ketentuan karena truk tidak dilengkapi label atau keterangan jenis BBM.

Insiden ini memicu perhatian publik karena berpotensi terkait penyimpangan distribusi bahan bakar.

Polisi menegaskan penyelidikan akan dilanjutkan sampai tuntas, baik terkait status solar maupun pelanggaran administrasi kendaraan yang ditemukan.

Hilangnya sopir dan temuan dokumen kendaraan yang tidak sesuai membuat kasus ini semakin janggal.

Publik kini menunggu hasil uji laboratorium yang akan mengungkap apakah solar tersebut benar untuk kebutuhan industri atau justru solar subsidi yang disalurkan secara ilegal.

Menjadi sebuah pertanyaan besar, akankah kasus ini dapat membuka tabir kelangkaan BBM subsidi yang selama ini menghantui masyarakat Tulungagung, serta membuka tabir siapakah sosok kuat dibelakang penyelundupan BBM bersubsidi.

Masyarakat Tulungagung menunggu gerak cepat dan tegas Polres Tulungagung untuk tidak tebang pilih. (Abd/Red)