Hukum Kriminal
Polisi Tetapkan Suami Korban Sebagai Tersangka dalam Kasus KDRT di Singosari Malang

MALANG, 90detik.com – Polres Malang secara resmi menetapkan DMM (40) sebagai tersangka dalam kasus kematian DS (40), suatu peristiwa KDRT yang menghebohkan di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada 24 Januari 2024.
Kasus ini sempat menarik perhatian publik usai DS ditemukan dalam keadaan lemas dengan busa di mulut, dugaan akibat keracunan, dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis.
Kasatreskrim Polres Malang, AKP Gandha Syah Hidayat, mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan keterangan 9 saksi, 3 saksi ahli, serta hasil rekam medis yang menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat cairan kimia.
Proses penahanan dilaksanakan tanpa melakukan penangkapan karena tersangka telah memenuhi panggilan penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024.
“Tersangka ini adalah suami dari korban meninggal dunia atas nama DS dengan inisial tersangka adalah DMM, dilakukan penahanan sejak 7 Februari 2024,” kata AKP Gandha dalam konferensi pers di Polres Malang, pada Senin (12/2).
Kasatreskrim menambahkan, dalam penyelidikan yang telah dilakukan ditemukan pesan singkat di ponsel dan buku diari korban yang mengindikasikan adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga sejak tahun 2015 hingga 2019.
Motif perbuatan tersangka diduga terkait tuduhan selingkuh oleh korban, yang mengakibatkan pertengkaran hingga puncaknya pada 24 Januari 2024.
Modus operandi yang digunakan tersangka diduga dengan memaksa korban untuk meminum cairan pembersih toilet saat bertengkar.
Salah seorang saksi yang merupakan anak kandung korban DS, mengetahui bahwa ibunya dipaksa untuk meminum cairan dari botol yang biasanya digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi.
“Saksi melihat bahwa tersangka ini masuk ke dalam kamar mandi yang sebelumnya membawa gelas yang berisikan cairan dari botol yang biasa digunakan untuk membersihkan lantai kamar mandi,” jelasnya.
Kasatreskrim menyebut, meskipun hingga kini tidak mengakui perbuatannya, tersangka DMM telah ditahan sebagai langkah awal untuk proses hukum selanjutnya.
AKP Gandha menekankan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan hukum tanpa mengejar pengakuan dari tersangka.
“Penyidikan suatu tindak pidana, penyidik tidak pernah mengejar pengakuan dari tersangka. Kita menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti. Itu sudah sesuai. Makanya kami tetapkan inisial DMM menjadi pelaku KDRT yang mengakibatkan korban meninggal,” tegas AKP Gandha.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, DMM dijerat dengan Pasal 44 ayat (3) sub pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. (Red)
Hukum Kriminal
Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, pada Jumat (20/11).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
“Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak.
Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.
Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026.
Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.
“Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri.
Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.
Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.
Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.(Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditetapkan

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Polres jajaran mengungkap 21 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 tersangka melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, pada Jumat (20/11).
Kabid Humas Polda Jatim menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberantas perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus tersebut, Ditres PPA/PPO Polda Jatim menangani delapan perkara dengan 14 tersangka, sedangkan Polres jajaran menangani 13 perkara dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Kombes Pol Ganis.
Modus yang digunakan para tersangka antara lain menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi melalui media sosial serta meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Salah satu kasus menonjol adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan gaji Rp15 juta per bulan dengan biaya keberangkatan mencapai Rp75 juta.
Kasus lainnya adalah dugaan perekrutan pekerja tujuan Jepang melalui media sosial dengan biaya Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan pekerjaan sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.
Melalui koordinasi bersama Lanudal Juanda dan Imigrasi, keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Juanda. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan perkara.
Selain itu, kepolisian juga mengungkap dugaan penempatan PMI nonprosedural sebagai asisten rumah tangga tujuan Singapura dan kawasan Timur Tengah.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Kombes Pol Ganis mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi serta memastikan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.
Masyarakat yang menemukan indikasi perekrutan secara nonprosedural dapat melaporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.(Hms/DON)
Hukum Kriminal
Polresta Sidoarjo Gagalkan Peredaran Narkoba, Amankan Kurir Jaringan Ganja

SIDOARJO – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Sidoarjo Polda Jatim menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat 3 kilogram.
Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan seorang karyawan pabrik berinisial AT (29) saat menerima paket ganja di kawasan Kecamatan Gedangan, Sidoarjo.
Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A. Condroputra menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin (16/11) lalu, sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, petugas mendapati tersangka tengah menerima paket kardus dari kurir salah satu jasa ekspedisi.
“Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di dalam kardus tersebut,” ujar AKBP Bobby dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan sementara, AT mengaku mendapatkan barang haram itu dari seorang pengendali berinisial BEN. Tersangka berperan sebagai penerima paket sekaligus bertugas menaruh kembali ganja di sejumlah titik sesuai perintah pengendali jaringan.
Polisi mencatat, AT telah menjalankan peran tersebut sejak September 2026 dan sudah empat kali menerima kiriman ganja.
Pada pengiriman pertama awal September dan kedua awal Oktober 2026, tersangka masing-masing menerima sekitar 2 kilogram ganja yang kemudian diletakkan secara terpisah di semak-semak kawasan pergudangan Tambak Sawah, Kecamatan Waru.
Selanjutnya, pada 22 Oktober 2026, AT kembali menerima 4 kilogram ganja. Sebanyak 1 kilogram diletakkan di titik ranjau yang ditentukan, sementara 3 kilogram sisanya diserahkan kepada seseorang berinisial IYEK di kediaman tersangka atas perintah BEN.
Adapun pada pengiriman keempat, 16 November 2026, aksi tersangka berhasil digagalkan petugas sebelum paket 3 kilogram ganja tersebut sempat diedarkan kembali.
Atas perbuatannya, AT dijerat Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup atau pidana mati. (Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Hukum3 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa6 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













