KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerukan kepada seluruh santri untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.

Pesan ini disampaikan dalam pembukaan acara Ekspresi Santri 2026 yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), pad Jumat (25/9).

Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Subroto Maheri Laksono, yang membacakan sambutan tertulis Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin dalam menjawab tantangan zaman.

“Pesan saya untuk para santri, warisi terus gelora semangat resolusi jihad ini di dalam dada panjenengan,” ujar Sonny saat membacakan sambutan Bupati di hadapan para santri dan tamu undangan.

Mas Dhito menekankan bahwa nilai-nilai Resolusi Jihad tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Menurutnya, spirit perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar santri mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat di lingkungan sekitarnya.

“Tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Spirit perjuangan para pendahulu harus mentransformasi menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengabdi.

“Doa saya semoga para santri senantiasa sehat, dimudahkan, dan dilancarkan di setiap langkah,” tambahnya.

Acara Ekspresi Santri 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026.

Selain menjadi panggung ekspresi bagi para santri, agenda ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pondok pesantren, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap ajang ini dapat memacu kreativitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi pesantren.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemandirian yang diajarkan di pesantren dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sosial masyarakat Kabupaten Kediri.
(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Kota Madiun— Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama W.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh massa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menggelar aksi damai di wilayah Kota Madiun pada Selasa (22/9/2026).

Berkat komunikasi dua arah yang efektif antara peserta aksi dan petugas keamanan gabungan, seluruh massa membubarkan diri dengan tenang tanpa ada keributan.

“Terima kasih atas kerja sama seluruh peserta. Kami sangat mengapresiasi karena kegiatan dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Rizki.

Kapolres Madiun Kota menegaskan bahwa kegiatan layanan pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota Polda Jatim tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama unsur terkait dalam mewujudkan situasi yang kondusif.

“Fokus utama petugas adalah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan aman dan terlindungi,” terang AKBP Rizki.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rizki juga meluruskan informasi keliru terkait video viral di media sosial yang menarasikan adanya bentrokan antara Polisi dan massa pesilat.

“Tidak ada bentrok. Itu hanya dinamika di lapangan,” tegas AKBP Rizki.

Ia menjelaskan, situasi sempat diwarnai aksi saling dorong yang mengakibatkan tameng salah satu petugas terjatuh. Meski demikian, ketegangan sesaat itu langsung mereda dan situasi kembali kondusif setelah dialog dilakukan.

Kapolres Madiun Kota juga memastikan tidak ada satu pun peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.

“Tidak ada yang diamankan. Mereka membubarkan diri secara sukarela. Bahkan, petugas kami memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan truk menuju lokasi parkir, mengingat jarak antara titik aksi dan tempat parkir kendaraan mereka cukup jauh,” ungkap AKBP Rizki.

Sebagai informasi, aksi massa ini dipicu oleh dinamika internal terkait dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PSHT.

Ketegangan berhasil diredam sepenuhnya setelah Kapolres Madiun Kota turun langsung melakukan negosiasi intensif bersama perwakilan massa aksi. (DON)

Jakarta— Polri mendorong transformasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui penguatan integrasi data dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Joint Commitment “Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Direktur Keamanan Khusus (Dirkamsus) Baintelkam Polri Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko mengatakan, layanan SKCK secara penuh telah diterapkan secara maksimal sejak 2025 dan terus dikembangkan melalui integrasi dengan sejumlah basis data kementerian/lembaga.

“Di SKCK Polri ini kita sudah masuk di super app. Data yang sudah terkoneksi antara lain Dukcapil, Ditjen Imigrasi, Bareskrim, dan BPJS. Ke depan pasti akan bergabung dengan yang lain-lainnya,” ujar Antonius.

Menurutnya, pengembangan layanan SKCK digital diarahkan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsep yang tengah disiapkan Polri adalah pencetakan SKCK secara mandiri tanpa harus datang ke kantor polisi.

“Roh dari SKCK full online ini adalah menghilangkan pertemuan antara pemohon dengan petugas kepolisian. Pada saat pencetakan blanko SKCK, bisa di mana saja. Tidak perlu datang ke kantor polisi, cukup dengan aplikasi SKCK online dan barcode yang dihasilkan,” jelasnya.

Antonius menambahkan, konsep pencetakan mandiri tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba menggunakan 10 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jakarta. Polri menargetkan pengembangan konsep tersebut dapat dilakukan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan jaringan, infrastruktur, serta aspek teknis lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Dr. Ir. Ismail, M.T. mengapresiasi inisiatif Baintelkam Polri dalam mendorong integrasi layanan SKCK dengan ekosistem pelayanan publik nasional.

“Inisiatif yang dilakukan oleh Baintelkam Polri ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengolaborasikan dan mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar bagi masyarakat, agar masyarakat dimudahkan ke depan,” kata Ismail.

Ia menyebut, dari sisi teknologi, pemerintah telah memiliki solusi untuk mendukung integrasi data antarkementerian/lembaga. Menurutnya, tantangan utama selanjutnya adalah membangun pola pikir kolaboratif di antara seluruh instansi.

“Semangat yang sama, yaitu menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Sehingga pengintegrasian itu akan mengubah jargon kami, saya, dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi jargon kita,” ujarnya.

FGD tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, di antaranya BPJS, Kementerian Ketenagakerjaan, Komdigi, dan Kementerian PANRB. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Commitment sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung transformasi dan integrasi tata kelola layanan SKCK.

Melalui pengembangan layanan berbasis digital dan integrasi data, Polri terus mendorong pelayanan SKCK yang lebih mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (By/Red)