Nasional
Praktisi Hukum Desak Transparansi Penanganan Kasus Di Maluku

Maluku — Praktisi hukum Fredi Moses Ulemlem melontarkan kritik keras terhadap kinerja Ditreskrimsus Polda Maluku pada 5 Mei 2026 yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan dalam penanganan sejumlah perkara, termasuk dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach.
Selain perkara tersebut, Fredi juga menyoroti penanganan kasus penggunaan anggaran Covid-19 serta proyek pembangunan jalan di Desa Lurang dan Naumatang, Pulau Wetar, yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum.
Mengacu pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP2) tertanggal 2 Maret 2026, penyidik disebutkan akan melakukan koordinasi dengan Tipidkor Kortas Polri untuk menggelar perkara. Namun, hingga memasuki April 2026, agenda gelar perkara tersebut belum terlaksana.
“Jika merujuk pada prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas, penundaan tanpa penjelasan yang transparan berpotensi mencederai kepercayaan publik,” ujar Fredi.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukanlah bentuk tuduhan, melainkan dorongan agar proses penegakan hukum berjalan terbuka, profesional, dan sesuai standar prosedur.
Fredi juga mengungkapkan telah berupaya mengonfirmasi perkembangan perkara kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Pieter Yanotama. Namun, hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi.
“Padahal komunikasi sebelumnya berjalan baik. Ketika akses informasi menjadi terbatas, publik wajar mempertanyakan progres penanganan perkara,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penanganan perkara yang berlarut-larut tanpa kepastian dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Penegakan hukum tidak hanya harus dilakukan, tetapi juga harus terlihat dilakukan secara transparan. Ini penting untuk menjaga legitimasi institusi,” tegasnya.
Lebih jauh, Fredi menyinggung pentingnya konsistensi antara komitmen institusional Polri dan implementasi di lapangan di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
“Komitmen Polri yang presisi harus tercermin dalam percepatan, keterbukaan, dan ketegasan penanganan perkara, terutama yang menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Fredi menyatakan pihaknya telah menyiapkan surat resmi kepada Mabes Polri guna meminta supervisi sekaligus memastikan perkembangan penanganan perkara tersebut.
“Kami akan menempuh jalur konstitusional untuk meminta kejelasan. Ini bagian dari kontrol publik agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak berhenti di tengah jalan,” pungkasnya. (By/Red)
Nasional
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran

JAKARTA – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.
Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, pada Rabu (18/11).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rudy menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.
Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan, serta penyandang disabilitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial. Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di sisi lain, Polri memastikan pelaksanaan program tersebut mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari besarnya jumlah peserta job fair maupun lowongan yang disediakan, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan hal tersebut, data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.(Hms/DON)
Nasional
Baleg DPR RI–BRAN Perkuat Kelembagaan untuk Percepat Keadilan Agraria dan Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA – Kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik agraria, perlindungan ruang hidup, dan peningkatan kesejahteraan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang memerlukan langkah nyata negara.
Karena itu, penguatan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi kebutuhan strategis agar persoalan agraria dapat ditangani secara cepat, terpadu, dan berkeadilan.
Hal tersebut menjadi pokok pembahasan pertemuan Kepala BRAN, Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., dengan Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11).
Pertemuan yang berkaitan dengan penguatan sinergi legislasi tersebut membahas usulan struktur organisasi BRAN untuk memastikan mandat reforma agraria dapat segera diterjemahkan menjadi pelayanan dan penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat.
Kebutuhan Rakyat Tidak Bisa Menunggu
Konflik penguasaan tanah, ketidakpastian hak, ketimpangan akses terhadap sumber daya agraria, serta keterbatasan akses permodalan dan usaha masih menjadi persoalan yang memengaruhi kehidupan petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat rentan.
Persoalan tersebut membutuhkan lembaga yang tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga kewenangan operasional, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta jangkauan pelayanan hingga daerah.
“Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga. Karena itu, penguatan BRAN merupakan kebutuhan nyata agar negara mampu menghadirkan penyelesaian dan keadilan lebih cepat,” tegas Prof. Dedi Prasetyo.
BRAN yang Kuat untuk Penyelesaian Konflik yang Nyata
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan kelembagaan permanen berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Usulan tersebut mencakup empat kedeputian yang menangani perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses dan pemberdayaan masyarakat.
Penguatan delapan kantor regional dan sistem data agraria terintegrasi juga diusulkan agar persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan kondisi objektif di lapangan.
“Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Dedi.
Keadilan Agraria Harus Berujung pada Kesejahteraan
BRAN menegaskan bahwa reforma agraria tidak cukup hanya dengan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat. Kepastian hak harus dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi melalui akses modal, teknologi, pendampingan, penguatan koperasi, serta perluasan pasar.
Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyelesaikan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi.
“Tanah yang telah memperoleh kepastian hukum harus menjadi sumber kesejahteraan. Ukuran keberhasilan reforma agraria bukan hanya luas tanah yang dibagikan, tetapi meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menerima manfaatnya,” lanjutnya.
Sinergi Legislasi untuk Mempercepat Kehadiran Negara
Kepala BRAN mengapresiasi komunikasi konstruktif dengan unsur DPR RI dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyelaraskan regulasi pelaksanaan reforma agraria.
Penguatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, serta dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Keadilan agraria tidak boleh berhenti sebagai amanat undang-undang. Negara harus memiliki perangkat yang mampu mewujudkannya. Dengan kelembagaan BRAN yang kuat dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin memastikan konflik diselesaikan, hak rakyat dipulihkan, dan tanah benar-benar menjadi sumber kesejahteraan,” pungkas Prof. Dedi Prasetyo. (DON/Red)
Jawa Timur
Pastikan Kelancaran Arus Nataru, Korlantas Polri Cek Pelabuhan Ketapang dan Tol Baru Paiton

BANYUWANGI – Korlantas Polri bersama Polda Jawa Timur dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, mengecek kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang arus penyeberangan saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat, kepadatan kendaraan, serta potensi cuaca ekstrem di lintasan Jawa-Bali.
Pengecekan berlangsung dalam kunjungan kerja Astamaops dan Korlantas Polri sebagai bagian dari persiapan Operasi Lilin 2026 pada Selasa (17/11).
Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.
Brigjen Pol Budi datang bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsudin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan.
Sebelum tiba di Banyuwangi, rombongan terlebih dahulu melakukan pengecekan jalur darat dari Surabaya hingga melewati ruas tol baru di kawasan Paiton.
“Kami mengecek persiapan untuk kegiatan Nataru. Tadi kami sudah mengecek jalan dari Surabaya melewati tol yang baru, Paiton, sampai ke sini. Sampai kita melihat kesiapan untuk bongkar muat hingga pemberangkatan dari Ketapang ke Gilimanuk,” ujar Brigjen Budi di Pelabuhan Ketapang.
Berdasarkan hasil pengecekan bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), kesiapan sarana dan prasarana penyeberangan dinilai sudah memadai. Sebanyak 58 kapal telah disiagakan, dengan pola operasional mencapai 28 kapal setiap hari.
Brigjen Pol Budi juga mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang, Polri akan menggelar Operasi Nataru secara serentak mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
“Operasi tersebut difokuskan untuk menjaga keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di berbagai jalur, termasuk kawasan pelabuhan,” terang Brigjen Budi.
Menurut Brigjen Budi, kepadatan lalu lintas di sekitar Pelabuhan Ketapang berpotensi terjadi selama masa liburan. Tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru menjadi salah satu faktor yang sulit dihindari, meskipun berbagai langkah antisipasi telah disiapkan.
Terkait kemacetan berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, kepolisian bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan terkait telah melakukan analisis.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah cuaca ekstrem dan fenomena air laut surut yang kerap menghambat proses sandar kapal di Dermaga Landing Craft Machine (LCM).
Sebagai langkah antisipasi, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca serta pasang surut air laut.
Berdasarkan data BMKG yang telah diperiksa, periode 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027 diperkirakan tidak mengalami fenomena air laut surut yang berpotensi menghambat operasional penyeberangan. (Hms/DON)
Redaksi2 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional1 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi1 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi1 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Peristiwa1 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Jawa Timur3 minggu agoPolemik Dana Hibah APBD, GPI Soroti Konten Kreator di Media Sosial
Peristiwa4 hari agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi
Opini2 minggu agoSiapa Raja di Atas Hukum? Dugaan Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Polri













