Connect with us

Nasional

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat (DPRK), Tentang Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2023

Published

on

Kota Sorong PBD, 90detik.com– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maybrat (DPRK) Melaksanakan Rapat paripurna dalam rangka pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Maybrat Tahun anggaran 2023, yang bertempat di ruang Rapat Gandari, jln Gunung Merapi, kelurahan Klabala, distrik Sorong kota provinsi Papua Barat Daya, Kamis (26/09/24).

Pembukaan pembahasan LKPJ turut di hadiri oleh seluruh pimpinan anggota DPRK, Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obet Kbarek, S.IK, Dandim 1809/Maybrat, serta para OPD yang bertempat di ruang Rapat DPRK kabupaten Maybrat.

Turut dihadiri juga diantaranya PJ Sekda Maybrat Ferdinandus Taa SH, Ketua DPRK Kabupaten Maybrat Thomas Aitrem dan seluruh anggota DPRK dan Fraksi beserta seluruh OPD kabupaten Maybrat.

Selanjutnya menurut Ketua DPRK Thomas Aitrem dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pertama-tama saya ucapan selamat kepada Pj Bupati Maybrat yang telah hadir bersama seluruh anggota DPRK dan OPD kabupaten Maybrat dengan harapan besar dari masyarakat kepada Pj Bupati Maybrat dalam membangun kabupaten Maybrat yang maju dan sejahtera.

“Kami sangat menyambut baik inisiatif dari Pj Bupati Maybrat dengan DPRK kabupaten Maybrat, sehingga dengan di laksanakan rapat paripurna ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kemajuan Kabupaten Maybrat, Sehingga dengan semangat ini hendaknya terus kita jaga antara eksekutif dan legislatif ” ucap Thomas.

Lanjut ketua DPRK kabupaten Maybrat, Thomas Aitrem menyampaikan sambutan LKPJ
Yang merupakan bagian dari proses hasil pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun. LKPJ juga sebagai laporan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan yang baik.

“Dokumen LKPJ merupakan salah satu hasil kinerja pemerintah yang harus di pertanggung jawabkan, karena LKPJ ini harus di bahas bersama dengan DPRK sehingga ada catatan untuk untuk perbaikan dari pemerintah daerah kedepan,” Ujar Thomas Aitrem.

Selanjutnya dalam penyusunan LKPJ Bupati Maybrat, juga harus dapat menuangkan pencapaian – pencapaian dari kinerja pemerintah daerah, dimana LKPJ Bupati juga harus di bahas dan di tetapkan dan selanjutnya dari DPRK akan memberikan catatan-catatan untuk kebaikan dan perbaikan untuk kabupaten Maybrat yang lebih baik.

Ditempat yang sama Penjabat (PJ) Bupati Maybrat Vicente Campana Baay, S.IP juga menyampaikan bahwa dokumen laporan LKPJ merupakan laporan kinerja dari bupati kepada DPRK terkait pembahasan dari pemerintah yang transparan serta akuntabilitas selama kurun waktu satu tahun.

“Untuk itu sebagai kepala daerah di wajibkan untuk memberikan laporan dari pemerintah daerah kabupaten Maybrat selama satu tahun. Untuk itu dirinya berharap agar nantinya pemerintah daerah dapat mengikuti mekanisme dan prosedur pelaporan, baik kepada masyarakat maupun pemerintah dan DPRK,” Harap PJ Bupati Maybrat.

“Kemudian kami dari pemerintah juga berharap agar LKPJ tahun anggaran 2023 ini dapat di gunakan sebagai bahan evaluasi oleh DPRK maupun OPD, agar hal ini menjadi perbaikan akuntabilitas kinerja dari pemerintah daerah kabupaten Maybrat supaya bisa lebih baik,” tuturnya.

*”Nehaf Sau Baunot Sau”*

(Tim/Red).

Nasional

Melawan Saat Diciduk, Terduga Jambret Spesialis Tulungagung Dilumpuhkan Tim Resmob Macan Agung

Published

on

TULUNGAGUNG— Perburuan terhadap dua pria yang diduga menjadi pelaku penjambretan berulang di Kabupaten Tulungagung akhirnya membuahkan hasil. Tim Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung meringkus keduanya di dua lokasi berbeda di wilayah Malang, Kamis (2/7/2026).

Salah satu terduga pelaku yang diketahui merupakan residivis terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan setelah diduga melawan saat hendak ditangkap.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AF (39), warga Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, dan AA (26), warga Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dari keduanya, AF diketahui merupakan residivis.

AF dibekuk di rumahnya di Desa Ngebruk. Saat proses penangkapan, ia diduga melakukan perlawanan dan mengabaikan peringatan petugas. Polisi kemudian mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kiri AF untuk menghentikan aksinya.

Sementara itu, AA diamankan tanpa perlawanan di kawasan Gadang, Kota Malang.

Usai ditangkap, kedua terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Tulungagung. AF lebih dahulu menjalani perawatan di RS Bhayangkara Tulungagung akibat luka tembak yang dialaminya. Saat menjalani pemeriksaan, ia terlihat menggunakan kursi roda.

Kanit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung, Aiptu Fendy Setiawan, mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif setelah polisi menerima sejumlah laporan penjambretan di wilayah Tulungagung.

“Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengetahui identitas dan lokasi keberadaan kedua terduga pelaku. Tim kemudian melakukan pengejaran ke wilayah Malang dan berhasil mengamankan keduanya. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan,” tegasnya.

Penyidik menduga kedua terduga pelaku telah berulang kali beraksi di Kecamatan Rejotangan, tepatnya di Desa Blimbing, Desa Tenggur, dan Desa Panjerejo. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan adanya lokasi kejadian lain beserta korban yang belum melapor.

Selain mengungkap peran masing-masing terduga pelaku, Satreskrim Polres Tulungagung juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan keduanya dalam jaringan pelaku kejahatan jalanan yang beroperasi lintas daerah.

Polisi mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban penjambretan dengan ciri-ciri pelaku serupa agar segera melapor. Laporan dari masyarakat diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap seluruh rangkaian aksi yang diduga dilakukan kedua terduga pelaku sekaligus melengkapi proses pembuktian. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Hari Bhayangkara ke-80, Ketua KPU Blitar: Polri Berperan Besar Jaga Kondusivitas dan Sukseskan Demokrasi

Published

on

BLITAR – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dinilai menjadi momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga independensi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU kabupaten Blitar Sugino, dalam ucapan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Ia menegaskan, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi utama keberlangsungan pembangunan dan demokrasi di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran Polri selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa nyaman.

“Polri merupakan lembaga yang sangat penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perannya sangat besar dalam menjaga kondusivitas negeri yang kita cintai ini sehingga rasa aman, damai, dan tenang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya pada Rabu (01/07) melalui keterangan tertulis saat pada awak media, 90detik.com.

Pada momentum Hari Bhayangkara ke-80, ia berharap semangat pengabdian yang menjadi jati diri insan Bhayangkara terus diperkuat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi Polri ke depan semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen untuk terus berbenah dan menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin maju, Presisi, modern, serta terus menjadi institusi yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Polri dan KPU kabupaten Blitar selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pun, ia juga menyampaikan dukungan pengamanan dari jajaran kepolisian menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan seluruh tahapan pesta demokrasi berjalan aman, lancar, dan kondusif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah berperan aktif, berkolaborasi, dan bersinergi dengan KPU Blitar dalam mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 sehingga seluruh proses demokrasi dapat berlangsung sukses, aman, dan kondusif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi perayaan hari jadi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, Polri diharapkan semakin profesional, independen, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu mempertahankan kepercayaan publik.

“Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi agar perbaikan menuju kebaikan terus dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, Polri akan semakin menjadi institusi yang independen, terpercaya, dan dicintai masyarakat. Salam Presisi,” pungkasnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Tiga Besar Calon Sekda Tulungagung Ditetapkan, Pengamat Pertanyakan Kembalinya Figur Sekda Lawas

Published

on

TULUNGAGUNG – Seleksi terbuka pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung resmi memasuki babak akhir.

Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan tiga nama calon yang akan diserahkan kepada Plt Bupati Tulungagung untuk dipilih sebagai Sekda definitif. Berdasarkan pengumuman resmi, tiga kandidat tersebut adalah Tri Hariadi, Imroatul Mufidah, dan Anang Pratistianto.

Namun, penetapan tiga besar itu memunculkan beragam tanggapan. Salah satunya datang dari pengamat kebijakan publik, Agung, yang menyoroti masuknya salah satu figur lama dalam daftar kandidat.

Menurut Agung, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menentukan arah birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.

Karena itu, proses penentuan pejabat tertinggi di kalangan aparatur sipil negara tersebut seharusnya mengedepankan kualitas, kapasitas, integritas, dan semangat pembaruan.

Agung secara khusus menyinggung lolosnya Tri Hariadi ke dalam tiga besar. Ia menilai munculnya kembali figur yang pernah menduduki jabatan strategis tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa regenerasi kepemimpinan birokrasi belum berjalan optimal.

“Yang dibutuhkan Tulungagung adalah sosok yang memiliki kualitas dan kapasitas. Jangan sampai hanya menghadirkan kembali orang lama, sementara masih banyak aparatur lain yang layak dan memiliki kemampuan untuk memimpin birokrasi,” ujarnya pada Rabu (01/07).

Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk yang dapat mengecewakan harapan sebagian masyarakat yang menginginkan lahirnya kepemimpinan birokrasi dengan perspektif baru.

Menurutnya, Kabupaten Tulungagung memiliki banyak sumber daya aparatur yang kompeten dan patut memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan Sekda.

Agung juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat untuk memastikan seluruh tahapan penetapan Sekda berlangsung objektif, transparan, dan sepenuhnya berpedoman pada sistem meritokrasi.

“Masih banyak putra-putri terbaik Tulungagung yang mampu memimpin. Penilaian harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar melihat figur yang pernah menjabat,” tegasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan proses seleksi telah mengerucut menjadi tiga nama dan keputusan akhir akan diambil setelah menerima laporan resmi dari Panitia Seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Panitia Seleksi maupun Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait kritik yang disampaikan Agung mengenai masuknya figur lama dalam tiga besar calon Sekda.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending