Kota Sorong, PBD— Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong secara resmi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong ke-XVI, yang berlangsung di Ruang Sidang Gedung DPRK Sorong, Jalan Sungai Maruni, Distrik Sorong Timur, pada Selasa (12/8/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRK Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan didampingi oleh Wakil Ketua I Syahrir Nurdin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam sambutannya, Ricky Taneri menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh unsur pemerintahan yang telah terlibat aktif dalam menyusun rancangan awal RPJMD tersebut.

“Rancangan Awal RPJMD ini merupakan hasil dari kerja bersama yang berlandaskan pada semangat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. DPRK Sorong siap mendukung penuh setiap program strategis yang dirancang demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong,” ujar Ricky dalam pidatonya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Walikota Sorong, Septinus Lobat, SH, dan Wakil Walikota Sorong, Anshar Karim, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan stakeholder pembangunan daerah lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Sorong, Septinus Lobat, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD ke-XVI ini dirancang dengan berpedoman pada visi-misi kepala daerah terpilih, sekaligus mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Papua Barat Daya.

“RPJMD ini bukan hanya sebagai pedoman formal, melainkan sebagai komitmen moral kita bersama dalam mewujudkan Sorong sebagai kota yang maju, bersih, tertata, dan ramah investasi. Dokumen ini menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan potensi daerah yang kita miliki,” tegas Walikota Lobat.

Rapat paripurna ini juga menjadi momentum penting dalam membangun sinergitas yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan legislatif, demi mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui forum ini, DPR Kota Sorong secara resmi menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Awal RPJMD XVI, sebagai dasar dalam tahapan selanjutnya, yakni penyusunan rancangan teknokratik dan konsultasi publik sebelum ditetapkan menjadi dokumen final.

Dengan telah disetujuinya dokumen awal tersebut, diharapkan seluruh program prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan dapat segera diimplementasikan, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi lokal serta reformasi birokrasi.

Pemerintah Kota Sorong dan DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan, demi menghadirkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sukses menggelar Karnaval Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada Selasa (12/8/2025), yang berlangsung meriah di Kota Sorong.

Acara ini dilepas langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di depan kodim 1802 Sorong, Klademak I, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota.

Kegiatan karnaval tersebut menjadi simbol nyata rasa syukur dan semangat kebersamaan masyarakat Papua Barat Daya dalam memperingati delapan dekade kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Ketua TP PKK Ny. Orpa Susana Kambu, serta seluruh jajaran pimpinan OPD, DPRD, dan Forkopimda.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa karnaval ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

“Kita berjalan kaki hari ini meski cuaca yang sudah mendung, namun pengorbanan kita ini tidak seberapa jika dibandingkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa ini,” ungkap Gubernur.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, serta menekankan pentingnya melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan persatuan.

“Mari kita lanjutkan rangkaian perayaan hingga pada 17 Agustus nanti, dengan satu semangat: menjadi anak bangsa yang bersatu, berjuang, dan membangun Papua Barat Daya yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

Karnaval Budaya ini diikuti oleh 118 peserta, terdiri dari instansi pemerintah, TNI-Polri, organisasi masyarakat dan pemuda, serta pelajar dari SD hingga perguruan tinggi.

Para peserta menempuh jarak sekitar 5 kilometer, dari titik start di depan Makodim 1802/Sorong hingga garis finis di halaman Kantor Gubernur PBD, Jalan Burung Kurana.

Lebih dari sekadar acara seremonial, kegiatan ini berhasil menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan penuh makna.

Tak hanya menampilkan berbagai atraksi budaya dari seluruh penjuru Papua Barat Daya, karnaval ini juga menjadi ajang rekreasi dan hiburan yang mempererat tali persaudaraan di tengah keberagaman.

Dengan semangat kebangsaan yang berkobar, Papua Barat Daya membuktikan bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama untuk terus dirawat dan diisi dengan karya nyata demi masa depan yang lebih cerah. (Timo)

Kota Sorong, PBD— Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM, mewakili Gubernur Elisa Kambu, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya 2025 dengan tema “Papua Bersatu Indonesia Maju Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu, Rajut Nyaman Tenun Kebangsaan.”

Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Selasa (12/8/25).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kabinda Papua Barat Daya, Wakapolda Kombespol Semmy Ronny Thabaa, Letkol (L) Wahyu Nugroho, serta para kepala suku dan tokoh masyarakat adat dari seluruh wilayah Papua Barat Daya.

Jambore ini menjadi wadah penting untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam sebuah kolaborasi strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, dalam sambutannya menekankan pentingnya momentum ini sebagai tonggak kebersamaan dan sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah.

Menurutnya, otonomi khusus yang diberikan kepada Papua harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adat sebagai subjek dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek.

“Kita harus memastikan bahwa pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya, berjalan inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat adat harus menjadi bagian utama dalam proses pembangunan, membawa suara dan budaya mereka agar terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Alfons.

Lebih lanjut, Alfons menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan harus dilakukan melalui kolaborasi penuh antara seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, berlandaskan regulasi dan kewenangan yang ada.

Hal ini diyakini akan mempercepat terwujudnya generasi sehat, ekonomi mandiri, dan kampung terpadu yang menjadi cita-cita bersama.

Acara Jambore Masyarakat Adat Papua Barat Daya 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi bersama masyarakat adat untuk terus bersinergi dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya. (Timo)