Connect with us

Nasional

Siap Amankan Kunjungan Paus Fransiskus dan ISF, Polri: Kredibilitas Negara di Dunia Internasional

Published

on

 

JAKARTA, 90detik.com – TNI-Polri menggelar apel gelar pasukan gabungan dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta. Apel gelar pasukan ini dilakukan guna memastikan kesiapan personel dan alat kelengkapan pengamanan.

Dankorbrimob Polri selaku Kaops Operasi Tribrata Jaya 2024 Komjen Pol Imam Widodo membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan.

“Pada hari ini kita melaksanakan operasi Tribrata Jaya 2024 dalam rangka kunjungan Paus Fransiskus dan kegiatan International Sustainbillity Forum 2024 dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar,” kata Imam di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/9/2024).

Imam menuturkan, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki makna yang sangat penting, khususnya terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama.

“Sebagaimana kita ketahui rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia sejak tahun 2020 namun rencana ini tertunda akibat pandemi covid-19 yang merebak di seluruh dunia hingga akhirnya kementerian luar negeri Republik Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Laus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia yaitu di Jakarta pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2024,” katanya.

Imam mengatakan, selama berada di Indonesia Paus Fransiskus akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pertemuan dengan presiden Republik Indonesia pertemuan dengan otoritas civil society dan diplomatik, pertemuan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal dan tokoh-tokoh agama lainnya serta perayaan Misa Akbar bersama umat Katolik di GBK.

Berbarengan dengan agenda kunjungan Paus, Indonesia khususnya Jakarta juga akan menggelar kegiatan ISF di JCC Senayan. Bahkan, selain di Jakarta, Indonesia juga menjadi tuan rumah event internasional lainnya seperti Indonesia Afrika Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) di Bali.

“Pada kesempatan ini kita diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus yang tentunya akan memiliki dinamika yang berbeda dalam pelaksanaannya, namun demikian kita harus tetap menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik kita semua yang hadir di sini harus bangga menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF di Jakarta, kata Imam akan menerapkan pola pengamanan sinergi dengan TNI dan komponen pengamanan lainnya. Rencana operasi sudah disusun dan distrubusikan agar menjadi acuan pelaksanaan tugas pengamanan. Petunjuk dan arahan juga sudah dilakukan melalui rapat koordinasi dan surat telegram.

“Kita sudah laksanakan latihan pra operasi. Kita harus menyiapkan semaksimal mungkin mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, Polri memiliki sumber daya yang cukup, baik personel maupun sarana dan prasarananya. Menurutnya, kepercayaan pemerintah terhadap Polri untuk menjadi bagian dari pengamanan event yang sangat penting ini harus dimaknai dengan pelaksanaan tugas pengamanan sebaik-baiknya.

“Kita tidak boleh underestimate, waspada setiap potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan pengamanan internasional. Seluruh pengamanan ini merupakan pertaruhan kredibilitas negara di dunia internasional,” katanya.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan saat ini, lanjutnya menjadi momen untuk menunjukkan jati diri Polri kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Polri sebagai sosok yang humanis, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat tanpa pamrih dan pandang bulu.

Sebanyak 4.730 personel baik dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro Jaya untuk pengamanan akomodasi rombongan paus fransiskus, para delegasi, objek kegiatan, pengawalan, pengamanan rute hingga pengamanan parkir.

“Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif preventif didukung kegiatan gakkum, siber, interpol dan kehumasan dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF,” ucapnya.

Ia pun meminta seluruh kasatgas, kasubsatgas dan para perwira pengendali di lapangan agar mampu menentukan langkah dan upaya yang lebih proaktif dan aplikatif, serta dapat menentukan penanganan yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi setiap permasalahan dan hakikat ancaman yang ada sesuai dengan situasi dan kerawanan yang ada dan sesuai dengan ploting penugasan masing-masing.

Ia pun menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian anggota dalam pelaksanaan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus dan ISF 2024.

Pertama, siapkan mental dan fisik yang dilandasi komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Hindari sikap dan tindakan-tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter pelindung pengayom dan pelayan masyarakat,” katanya.

Kedua, lakukan detektsi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Ketiga, laksanakan tugas pengamanan dengan penuh kebanggaan, tanggung jawab yang tinggi dan tampilkan jati diri polri sebagai sosok pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Keempat, bersama-sama dengan tni dan seluruh stakeholders untuk bahu membahu melaksanakan tugas ini sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman tertib dan lancar.

“Kelima tetap waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan aksi teror dan aksi kriminalitas maupun bencana. Keenam siapkan skala sumber daya organisasi menghadapi aksi teror, kriminalitas dan bencana yang dapat menimbulkan kegagalan operasi,” ujarnya.

Ketujuh, dapat bertindak cepat dan melakukan tindakan kepolisian guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada rombongan Paus Fransiskus maupun peserta atau delegasi ISF dan masyarakat.

Kedelapan, waspadai potensi ancaman sekecil apapun yang dapat mengganggu pelaksanaan seluruh kegiatan baik di akomodasi, rute perjalanan, tempat kegiatan maupun objek-objek lain yang akan dikunjungi.

Kesembilan, lakukan langkah dan upaya yang lebih proaktif dan implementatif guna menentukan strategi pengamanan yang tepat efektif dan efisien di lokasi akomodasi, rute perjalanan, objek kegiatan maupun objek lainnya yg akan dikunjungi sehingga permasalahan dapat diatasi.

“Sepuluh laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindak tegas namun humanis terhadap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dan kamseltibcarlantas. Sebelas maksimalkan penyelenggaran operasional dengan memanfaatkan peralatan dan sarana prasarana yang didukung dengan teknologi informasi modern dan terintegrasi,” katanya.

Sementara itu, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Agus Hariadi mengatakan, TNI akan mengerahkan sebanyak 4.300 personel dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada standarnya.

“Ini disesuaikan dengan selain kehadiran Paus tadi kita sampaikan ada kegiatan ISF yang menghadirkan pejabat negara luar setingkat Presiden atau Perdana Menteri. Ini sudah ada standarnya. Yang menempel dari Paspampres sudah ada protapnya. Kita masih menunggu kepastian berapa pejabat selevel presiden atau PM hadir jadi satu paket. Seandainya satu kepala negara itu berapa tim yang akan digelar,” katanya. (DON)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jawa Timur

BRB di Ponorogo Jadi Sorotan, PSHT Pusat Madiun Tegaskan Hak Pakai Atribut Dilindungi Hukum

Published

on

TULUNGAGUNG – Lembaga Hukum dan advokasi (LHA) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menolak wacana pembubaran serta larangan penggunaan atribut PSHT dalam kegiatan Bumi Reog Berdzikir (BRB) yang dijadwalkan berlangsung di Ponorogo pada 28 Desember 2025.

LHA menegaskan langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan perwakilan LHA, Nur Indah, S.H., M.H., saat ditemui di Tulungagung, Minggu 14 Desember 2025.

Dirinya menekankan legalitas organisasi hanya dapat ditentukan melalui instrumen hukum yang sah, bukan melalui opini cabang maupun keputusan internal kelompok tertentu.

Menurutnya, istilah seperti “pihak tidak sah” atau larangan atribut tidak memiliki kekuatan hukum tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Indah menambahkan, kegiatan BRB menggunakan logo SH Terate yang telah terdaftar sebagai hak merek kelas 41 dan memiliki perlindungan hukum absolut.

Karena itu, penggunaan atribut PSHT tidak bisa dilarang sepihak.

“Kegiatan Bumi Reog Berdzikir (BRB) menggunakan logo SH Terate yang dilindungi hak Merk kelas 41, dan memiliki kekuatan hukum mutlak dan absolut”, terang Indah, (14/12).

Sorotan juga muncul terkait SK Menkumham AHU-06.AH.01.43 Tahun 2025. Anggota LHA, Widjajanto, S.H., menegaskan surat keputusan tersebut masih menjadi objek sengketa di pengadilan.

Dirinya menyebut klaim mengenai keabsahan kepengurusan PSHT prematur karena proses hukum belum selesai. Status kepengurusan di bawah Moerdjoko, lanjutnya, masih diperiksa pengadilan sehingga tidak dapat disebut tidak sah.

LHA menilai larangan penggunaan atribut PSHT oleh kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin UUD 1945 dan UU Ormas.

Tindakan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi menghalangi hak warga untuk berserikat.

Selain itu, LHA mengkritik seruan mobilisasi massa untuk menekan penyelenggara BRB. Mereka menegaskan penyelesaian sengketa organisasi harus ditempuh melalui jalur peradilan, bukan pengerahan massa yang berisiko mengganggu ketertiban umum.

Oleh karenanya, aparat pemerintah diminta tegas dan tidak tunduk pada tekanan kerumunan.

LHA PSHT menekankan bahwa BRB merupakan kegiatan keagamaan dan sosial budaya, bukan arena perebutan struktur organisasi. Upaya menyeret acara spiritual ke ranah konflik internal dinilai tidak etis dan berpotensi memperburuk stigma publik.

Senada dengan kedua rekannya sesama anggota LHA PSHT Pusat Madiun, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sekaligus anggota LHA, Dipa Kurniyantoro, S.H., M.H., menegaskan legalitas organisasi tidak bisa ditentukan melalui serasehan, rapat internal, atau pernyataan personal.

Menurutnya, klaim mengenai pihak sah atau tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum tanpa putusan pengadilan yang final.

“Legalitas organisasi hanya ditentukan oleh instrumen hukum yang sah, bukan opini cabang atau keputusan informal. Pernyataan tentang ‘pihak tidak sah’, ‘kehilangan legitimasi’, atau ‘larangan penggunaan atribut’ tidak memiliki kekuatan hukum tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Dipa.

Di akhir pernyataan, LHA PSHT Pusat Madiun menegaskan bahwa baik SK 2022 maupun SK 2025 masih berproses di ranah peradilan administrasi. Karena itu, tidak ada pihak yang berhak mengklaim legitimasi tunggal atau melarang penggunaan atribut organisasi.

LHA mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas, menghormati proses hukum, dan menjauhi narasi yang dapat memecah belah masyarakat.

Mereka berharap penyelenggaraan Bumi Reog Berdzikir 2025 dapat berjalan damai dan tetap menjadi ruang spiritual yang meneduhkan warga Ponorogo dan sekitarnya serta warga PSHT seluruhnya. (Abd/Red).

Continue Reading

Nasional

Profesionalisme TNI AL: KRI Panah-626 Evakuasi 51 Penumpang KM Cantika Lestari 9C yang Kandas di Teluk Weda

Published

on

Teluk Weda— TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme tinggi dalam merespons kondisi darurat di laut. Unsur Satuan Kapal Cepat (Satkat) Koarmada III, KRI Panah-626, yang tengah menjalankan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Keamanan Laut Koarmada III (Guspurla), bergerak cepat mengevakuasi puluhan penumpang KM Cantika Lestari 9C yang kandas di Perairan Teluk Weda, Kamis (11/12).

KM Cantika Lestari 9C diketahui berlayar dari Kopisada menuju Dermaga Rakyat Weda dengan membawa 312 penumpang.

Sekitar pukul 15.30 WIT, KRI Panah-626 yang sedang melaksanakan operasi pengamanan laut menemukan kapal tersebut dalam kondisi kandas pada posisi 00°12.841’ U – 127°58.260’ T.

Menyadari situasi darurat, Komandan KRI Panah-626 segera melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Guspurla Koarmada III dan langsung memerintahkan pelaksanaan pertolongan cepat.

Tanpa menunda waktu, pukul 16.00 WIT, KRI Panah-626 menurunkan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) untuk melaksanakan proses evakuasi.

Berkat kecepatan dan ketepatan tindakan tim prajurit di lapangan, 51 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, kemudian dinaikkan ke KRI Panah-626 guna mendapatkan bantuan logistik serta pendataan kesehatan awal.

Proses evakuasi berlangsung aman dan lancar hingga 17.30 WIT, sebelum KRI Panah-626 bergerak menuju Dermaga Rakyat Weda dan menurunkan seluruh penumpang hasil evakuasi dalam kondisi selamat.

Sementara itu, penumpang lainnya dievakuasi menggunakan KP Gamalama XXX-3002 dan sejumlah kapal nelayan yang turut membantu operasi penyelamatan.

Keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen TNI AL, khususnya Koarmada III, dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan membantu menjaga keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia Timur.

Respons cepat dan profesional yang ditunjukkan KRI Panah-626 tidak hanya mencerminkan kesiapan operasional, tetapi juga mempertegas peran strategis TNI AL dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan pelayanan kepada masyarakat di laut. (Timo)

Continue Reading

Papua

Dukung Percepatan Program MBG, Armada III Hadiri Rakerda di Papua Barat Daya

Published

on

Sorong, PBD —Panglima Armada III, Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla., melalui Asisten Teritorial Panglima Armada III, Kolonel Laut (P) Bayu Dwi Wicaksono, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Barat Daya.

Kegiatan yang digelar di Hotel Aston Sorong pada (10/12) ini dipimpin Wakil Gubernur Ahmad Nausrau dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, TNI–Polri, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan gizi masyarakat Papua Barat Daya.

Peserta Rakerda juga menyoroti sejumlah tantangan pelaksanaan di lapangan, termasuk distribusi logistik, pemenuhan standar dapur, dan sinergi antar-instansi.

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi PBD melaporkan bahwa hingga saat ini sebanyak 26 dapur SPPG telah beroperasi, dengan 56.720 penerima manfaat program MBG di seluruh wilayah provinsi.

Melalui diskusi lintas sektor tersebut, Rakerda menetapkan beberapa rekomendasi utama, antara lain percepatan pembangunan dapur SPPG baru, optimalisasi penggunaan pangan lokal, serta penguatan pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri.

Armada III menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dalam percepatan Program MBG.

Kehadiran TNI AL diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Trending