Peristiwa

Sinergi Bea Cukai Probolinggo dan Pemkab Lumajang Gempur 20.361 Bungkus Rokok Ilegal Sepanjang 2026

Published

on

LUMAJANG – Sinergi antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) membuahkan capaian signifikan dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

 

Sepanjang periode Januari hingga minggu ketiga November 2026, operasi pemberantasan di wilayah Kabupaten Lumajang berhasil mengamankan total 20.361 bungkus dan 183 batang rokok ilegal.

Capaian tersebut dipaparkan dalam kegiatan Ekspos Hasil Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Wilayah Kabupaten Lumajang DBHCHT TA 2026 yang digelar pada Kamis (19/11/2026) di Hotel Aston Inn Lumajang, Jawa Timur.

Tren Penindakan Meningkat, Candipuro Tertinggi

Berdasarkan data hasil operasi pemberantasan peredaran BKC ilegal di Kabupaten Lumajang periode 2024–2026, volume penindakan mengalami lonjakan yang cukup tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya:

• Tahun 2024: Tercatat 7.199 bungkus dan 97 batang.

• Tahun 2025:Tercatat 9.407 bungkus dan 1.491 batang.

• Tahun 2026 : Tercatat 20.361 bungkus dan 183 batang.

Untuk wilayah penindakan terbanyak di Kabupaten Lumajang pada 2026, Kecamatan Candipuro menempati urutan teratas dengan 10.055 bungkus, disusul Kecamatan Rowokangkung (2.497 bungkus dan 68 batang), Kecamatan Lumajang (1.982 bungkus), Kecamatan Tempusari (1.839 bungkus dan 9 batang), serta Kecamatan Randuagung (1.264 bungkus). Posisi berikutnya diikuti Pasirian, Kedungjajang, Jatiroto, Klakah, dan Pronojiwo.

Sementara itu, khusus pada Operasi Gabungan Kabupaten Lumajang TA 2026 (data per 13 November 2026) di bidang penegakan hukum DBHCHT, tercatat 92 Surat Bukti Penindakan (SBP) dengan jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) mencapai 391.513 batang (naik dibandingkan 2024 sebanyak 160.996 batang dan 2025 sebanyak 182.927 batang). Perkiraan nilai barang pada operasi gabungan 2026 mencapai Rp583.496.625 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp293.243.496.

Capaian Pengawasan KPPBC Probolinggo

Dalam paparannya, KPPBC Probolinggo juga menyampaikan rekapitulasi pengawasan di wilayah kerjanya (data pengawasan tahun 2026 per 31 Oktober 2026):

•BKC Hasil Tembakau (HT) Ilegal: Pada 2026 tercatat 169 SBP dengan jumlah 4.120.461 batang, perkiraan nilai barang Rp6.133.534.805, dan potensi kerugian negara Rp3.082.473.330 (meningkat dibanding 2024 sebesar Rp810.040.193 dan 2025 sebesar Rp2.326.998.787).

• Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Ilegal: Pada 2026 tercatat 13 SBP dengan volume 7.257 liter, perkiraan nilai barang Rp280.825.000, dan kerugian negara Rp693.043.500.

• Penindakan Lainnya (Sinergi APH): Bersama Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, pada 2026 juga dilakukan penindakan 17.000 butir Obat-Obatan Tertentu (OOT) (setelah sebelumnya pada 2024 terdapat 985 gram ganja dan 173.000 butir OOT, serta pada 2025 terdapat 351.944 butir OOT).

Tindak Lanjut dan Mekanisme Ultimum Remedium

Setiap Barang Hasil Penindakan (BHP) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui penetapan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN)/Barang Menjadi Milik Negara (BMMN), penyidikan, maupun mekanisme Ultimum Remedium (UR) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melalui mekanisme Ultimum Remedium, penyelesaian perkara mengedepankan pembayaran sanksi administratif berupa denda tanpa dilanjutkan ke proses penyidikan apabila memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Pada 2026, total penetapan tindak lanjut tercatat sebanyak 152 perkara (107 BDN/BMMN, 12 UR, dan 3 dalam proses) dengan nilai denda UR sebesar Rp246.804.000.

Kolaborasi lintas instansi dan pemanfaatan DBHCHT ini terus diperkuat guna menekan peredaran BKC ilegal, melindungi masyarakat, serta mengamankan penerimaan negara di Kabupaten Lumajang. (DD/Red)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Exit mobile version