Jakarta— Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 201 ton beras dari sejumlah merek karena tidak sesuai standar mutu dan takaran. Ratusan ton beras tersebut terdiri atas beras premium dan medium.

“Sampai pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton,” kata Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Sebanyak 201 ton beras oplosan yang disita terdiri atas beras premium kemasan 5 kilogram dari berbagai merek sebanyak 39.036 kantong dan beras premium kemasan 2,5 kilogram sebanyak 2.304 kantong.

Disamping itu, Helfi menyatakan bahwa pihaknya juga menyita sejumlah dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, di antaranya dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan serta dokumen izin edar.

“Ada juga dokumen sertifikat merek, dokumen standard operating procedure pengendalian ketidaksesuaian produk dan
proses, dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab juga bagian dari pada barang bukti yang kita dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita,” jelas Helfi.

Helfi memastikan pihaknya akan melanjutkan proses penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak korporasi produsen beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Setelah itu melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.

Brigjen Helfi mengungkapkan informasi awal adanya dugaan beras tidak sesuai mutu ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Helfi menyatakan bahwa saat itu Amran menemukan anomali pada harga beras.

“Pada 26 Juni Mentan menemukan anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa, ini yang disampaikan, dan trennya tidak menurun, tapi malah naik, sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan, dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi, mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras” kata Helfi saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Adapun hasilnya sebagai berikut:

Temuan pada sampel beras premium;
– Terdapat ketidaksesuaian mutu, di bawah standar regulasi, sebesar 85,56%,
– Ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%
– Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%

Temuan pada sampel beras medium;

– Terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%,
– Ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%,
– Ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 90,63%.

Atas temuan tersebut, Helfi mengatakan ada kerugian yang dialami masyarakat. Nilai kerugian mencapai Rp 99,35 triliun. (DON)

Maybrat – Kepala Kepolisian Resor Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. menghadiri kegiatan Launching Pembagian Dana Desa/Dana Kampung Tahap I Tahun Anggaran 2025 yang digelar di halaman Kantor Bupati Maybrat.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Maybrat, di antaranya Bupati Maybrat Karel Murafer, S.H., M.A., Wakil Bupati Ferdinando Solosa, S.E., Sekda Ferdinandus TA, S.H., M.Si., Dandim 1809/Maybrat Letkol Afrianto Dolly, S.M., M.Si., serta Danki Satgas Brimob Iptu Supiono. Turut hadir pula sekitar 103 kepala kampung dan para ASN Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel gabungan ASN dan kepala kampung yang dipimpin langsung oleh Bupati Maybrat. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dana desa secara simbolis, serta arahan langsung dari Bupati kepada seluruh peserta yang hadir.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah telah memproses pembayaran Dana Kampung Tahap I sebesar Rp92 Miliar, yang akan disalurkan secara bertahap melalui tiga bank yang telah ditunjuk. Ia juga mengimbau para kepala kampung agar menggunakan dana tersebut secara bijak dan bertanggung jawab demi pembangunan kampung.

Bupati turut mengajak seluruh pihak mendukung program prioritas Presiden RI yaitu Makanan Bergizi Gratis dan Operasi Merah Putih, serta memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas peran aktif mereka dalam menjaga stabilitas keamanan di Maybrat.

Kapolres Maybrat Kompol Ruben Obed Kbarek, S.I.K. dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Polres Maybrat siap mendukung dan mengawal penggunaan Dana Desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ia juga mengajak seluruh kepala kampung untuk tetap bersinergi dengan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan dana.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan doa bersama, dan seluruh rangkaian berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Kapolres Maybrat menyampaikan bahwa Polres akan terus mengawal dan mendampingi penyaluran Dana Desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ia juga mengajak para kepala kampung untuk terus bersinergi dengan aparat keamanan guna menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Maybrat.

(Tim/Red)

Sorong, — Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Papua Barat dan Papua Barat Daya melepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia dengan memastikan tersedianya uang rupiah yang layak edar hingga ke wilayah-wilayah paling terpencil di timur nusantara.

Pelepasan ekspedisi dilakukan di Dermaga TNI AL Lantamal XIV Sorong, menggunakan kapal KRI Balongan-908. Tim ekspedisi terdiri dari 14 personel, termasuk 12 “pejuang rupiah” yang berasal dari berbagai daerah seperti Papua Barat, Jawa Barat, Gorontalo, dan Malang.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat dan Papua Barat Daya, Setian, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk komitmen negara menghadapi tantangan geografis di kawasan kepulauan, yang selama ini menyulitkan distribusi uang secara merata.

“Sejak 2018, kami telah melakukan Ekspedisi Rupiah Berdaulat untuk menjangkau pulau-pulau 3T. Tahun ini, ekspedisi membawa uang senilai Rp10 miliar untuk menggantikan uang yang rusak atau tidak layak edar dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mencintai dan merawat rupiah,” ungkap Setian.

Selain distribusi uang, ekspedisi ini juga membawa misi edukasi melalui program “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” (CBP Rupiah). Tim Bank Indonesia akan mengajak masyarakat di pulau-pulau tujuan untuk memahami nilai strategis rupiah sebagai simbol negara dan alat pemersatu bangsa.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Faris Budiawan, menekankan bahwa ekspedisi ini bukan hanya teknis penggantian uang, tapi juga langkah strategis menjaga eksistensi rupiah sebagai satu-satunya alat transaksi sah di seluruh Indonesia.

“Kita tidak ingin ada wilayah perbatasan yang menggunakan mata uang asing untuk bertransaksi. Rupiah adalah simbol negara. Dengan menjaga peredarannya, kita menjaga keutuhan NKRI,” ujar Paris.

Bank Indonesia mengungkap bahwa beberapa daerah perbatasan sempat mengalami kondisi di mana transaksi ekonomi dilakukan dengan mata uang asing karena akses terhadap rupiah terbatas. Oleh karena itu, ekspedisi ini menjadi prioritas nasional, khususnya untuk wilayah seperti Kaimana, Fakfak, Raja Ampat, hingga Manokwari.

Kegiatan ini di hadiri juga oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap Bank Indonesia dan TNI AL. Beliau menyebut bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata dari hadirnya negara hingga ke titik terluar wilayah Indonesia.

“Semua warga negara berhak mendapat akses yang sama terhadap rupiah. Terima kasih Bank Indonesia dan TNI AL yang telah mewujudkan misi mulia ini,” ungkapnya.

Ekspedisi yang akan berlangsung sejak 8 juli, hingga 15 Juli 2025 ini adalah wujud sinergi antar lembaga negara dalam menjaga stabilitas moneter, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah 3T.

(Timo)