Kota Sorong, — Semangat kolaborasi mewarnai pelaksanaan Pesta Sinoli di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang menjadi ajang strategis lintas lembaga untuk memperkuat peran data dan regulasi daerah dalam mendorong ekspor serta membuka peluang baru bagi pelaku UMKM lokal, khususnya ke pasar Australia.

Acara yang mengusung tema “Torang Kuat Karena Torang Satu” ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Balai Karantina, Konsulat Australia, serta Bea dan Cukai Papua. Acara berlangsung di Rylich Panorama, Jl. Sam Ratulangi, dengan agenda utama mempresentasikan peluang, tantangan, serta solusi konkret dalam meningkatkan nilai ekspor daerah.

Roni Cahyadi, Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat Daya, membuka dengan memaparkan konsep “Pekan Sinoli – Pekan Data dan Statistik”, yang menjadi platform sinkronisasi antara data ekonomi, pengendalian inflasi, dan penguatan industri. Ia menekankan bahwa ekspor tidak bisa lagi mengandalkan sistem lama, tapi harus berbasis data, sertifikasi, dan dukungan teknologi, terutama untuk generasi muda.

“Kita ingin pemuda Papua Barat Daya punya akses informasi, teknologi, dan sertifikasi untuk bisa masuk pasar luar negeri, terutama Australia,” kata Roni.

Eksan Musa’ad dari Pemprov Papua Barat Daya menambahkan, pemerintah saat ini tengah mengembangkan strategi ekspor berbasis potensi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. “Ekonomi daerah akan maju jika pelaku kecil diberi peluang yang sama, dibantu dengan regulasi yang tepat dan sistem data yang terintegrasi,” ujarnya.

Balai Karantina melalui perwakilannya, Supriyanto, juga menyoroti pentingnya standar karantina dan sertifikasi ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Ini menjadi pintu masuk utama agar produk Papua Barat Daya dapat diterima pasar global.

Konsul Australia untuk Indonesia, Mr. Todd Dias, memaparkan bahwa banyak peluang ekspor dari Papua Barat Daya yang bisa masuk pasar Australia, khususnya dari sektor UMKM. Ia mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan pertukaran informasi, serta pelatihan sertifikasi agar kualitas produk bisa memenuhi standar internasional.

Bea dan Cukai Papua, melalui Kepala Kanwil Bagus Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu telah menyiapkan skema khusus agar produk Papua Barat Daya bisa diekspor langsung, tanpa transit ke kota lain. Hal ini dinilai dapat menekan biaya logistik dan mempercepat proses ekspor.

Dengan semangat “Torang Satu”, Pesta Sinoli menjadi simbol kebangkitan ekonomi Papua Barat Daya berbasis kolaborasi, data, dan keterlibatan aktif generasi muda. Harapannya, UMKM tidak hanya tumbuh lokal tapi juga mendunia, dimulai dari ekspor ke Australia.

(Timo)

TULUNGAGUNG, — Kemacetan dan semrawutnya kawasan kuliner Pinka di Tulungagung akhirnya mendapat atensi langsung dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, S.E.

Dirinya menyatakan siap menindaklanjuti keluhan masyarakat yang selama ini dinilai tak direspons cepat oleh OPD terkait.

“Siap untuk menindaklanjuti,” tegas Bupati Gatut Sunu Wibowo, kepada 90detik.com, Senin (8/6/2025).

Keluhan Masyarakat Tak Kunjung Direspons

Warga dan pengguna jalan mengeluhkan kondisi kawasan Pinka yang tidak tertata.

Banyak pedagang berjualan secara acak, membuat lalu lintas tersendat, terutama pada jam-jam padat.

Masalah diperparah oleh pemasangan rambu larangan masuk dari jalur utara, yang justru memperkeruh situasi dan dinilai menjadi salah satu pemicu utama kemacetan.

Sayangnya, hingga kini belum terlihat langkah nyata dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Perhubungan, yang memiliki kewenangan dalam penataan lalu lintas di kawasan tersebut.

OPD Dinilai Tidak Responsif

Masyarakat menyayangkan lambannya penanganan dari OPD terkait.

Banyak yang menilai OPD hanya fokus pada pembangunan fisik dan seremonial, tanpa mendengar keluhan warga sekitar.

“Masalahnya bukan hanya pedagang, tapi sistemnya. Kalau Dishub tak segera turun tangan, bisa terus berlarut,” ujar salah satu warga sekitar, yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung belum memberikan keterangan resmi.

Pernyataan Bupati Gatut Sunu Wibowo membuka harapan baru.

Pihaknya menegaskan akan segera mendorong percepatan penanganan, termasuk mengoordinasikan langkah lintas dinas agar kawasan kuliner Pinka kembali nyaman dan tertata.

Bupati juga menyiratkan evaluasi kinerja OPD yang dinilai kurang peka terhadap isu publik.

Komitmen ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata. (Abd/red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG, — Keberadaan area kuliner Pinka yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tulungagung mengalami kendala dalam penanganan kesemrawutan pedagang.

Hal ini disampaikan oleh Slamet Sunarto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung, yang mengungkapkan bahwa beberapa OPD, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan, belum menunjukkan langkah konkret dalam penataan kawasan tersebut.

Slamet menegaskan bahwa DLH memiliki tanggung jawab terhadap keindahan lingkungan sekitar Sungai Ngrowo, termasuk area Pinka.

Sementara itu, Dinas Perhubungan berperan dalam pengaturan lalu lintas dan jalan di sekitar lokasi.

“Termasuk diantaranya adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) karena yang bertanggung jawab terhadap keamanan,” jelasnya pada Kamis (5/6).

Menanggapi perlunya penataan para pedagang di area Pinka, Slamet berjanji akan segera berkomunikasi dengan pemangku kebijakan setempat.

“Selasa depan kami akan memulai komunikasi dengan Lurah Tertek, yang memiliki kewenangan terhadap Kelurahan Tertek tempat para pedagang PKL Pinka berdagang. Mungkin beliau memiliki data para pelaku UMKM/pedagang di area tersebut,” ungkapnya.

Slamet juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan salah satu tokoh masyarakat setempat untuk mengetahui koordinator pedagang, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah.

“Beberapa waktu lalu kami sebenarnya sudah koordinasi dengan salah satu tokoh (warga) tokoh disana, kiranya dapat mengetahui koordinator pedagang, sehingga akan menjadi mudah dalam kami melakukan komunikasi”, jelasnya.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai peran DLH, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terlihat kurang komunikatif dan justru melemparkan permasalahan kepada Dinas Pol PP.

“Komunikasi dulu sama Satpol PP mas,” jawabnya dengan nada datar.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kurangnya perhatian dan tindakan cepat dari OPD yang terlibat dapat memperburuk citra kawasan Pinka, yang sebelumnya dikenal sebagai ikon Tulungagung.

Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah nyata untuk menata dan memperbaiki kondisi area kuliner tersebut agar kembali menarik bagi pengunjung. (Abd/red)