Opini
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Siapa yang Mengawasi Kewenangan Negara?
Keterangan: Gambar Ilustrasi, yang dibuat oleh AI, Tim Editorial 90detik.com
JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Namun, di balik harapan besar untuk memulihkan aset hasil kejahatan, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang akan mengawasi kewenangan negara dalam merampas harta kekayaan masyarakat?
DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026.
Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, dan perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, serta kejahatan ekonomi lainnya.
Selama ini, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Tidak sedikit perkara korupsi yang telah diproses secara hukum, tetapi pengembalian seluruh aset yang berasal dari tindak pidana masih menghadapi berbagai kendala.
Melalui undang-undang tersebut, negara diharapkan memiliki mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan pelaku kejahatan tidak tetap menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.
Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar aset yang berhasil dirampas. Kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta pengawasan terhadap aparat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Mekanisme Perampasan Aset Menjadi Perhatian
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan undang-undang.
Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi solusi ketika proses pidana terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat ditelusuri melalui proses hukum yang berlaku. Meski demikian, penerapannya membutuhkan kehati-hatian.
Sebab, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya berpotensi menimbulkan persoalan apabila proses pembuktian, pemeriksaan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga tidak dijalankan secara ketat.
Negara harus memastikan bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara sah tidak menjadi korban kesalahan identifikasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Kritik Masyarakat Sipil: Jangan Sampai Menjadi Alat Kesewenang-wenangan
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambut pentingnya instrumen hukum perampasan aset, tetapi mengingatkan agar regulasi tersebut tidak mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, memberikan perhatian terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat dalam proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga perampasan aset.
YLBHI juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah dan beritikad baik. Hubungan keluarga atau kedekatan dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak semestinya secara otomatis menjadi alasan untuk merampas harta kekayaan pihak lain.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aspek transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Keterbukaan dokumen dan pelibatan masyarakat sipil dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan memiliki legitimasi publik.
Dari kalangan advokat, PERADI juga memberikan sejumlah masukan mengenai perlindungan hak milik, asas praduga tidak bersalah, mekanisme keberatan, serta jaminan proses hukum yang adil.
Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penolakan terhadap pemberantasan korupsi, melainkan bagaimana memastikan kewenangan negara dijalankan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Aparat Menjadi Ujian Berikutnya
Pengesahan undang-undang ini sekaligus menempatkan aparat penegak hukum pada tanggung jawab yang lebih besar.
KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, serta lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menjalankan kewenangan sesuai ketentuan hukum, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas.
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap proses penyitaan dan perampasan aset tersebut dijalankan.
Apabila aparat memiliki kewenangan untuk menelusuri, memblokir, dan mengajukan perampasan aset, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan ketika terjadi kesalahan prosedur atau dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Transparansi pengelolaan aset hasil perampasan juga menjadi hal penting. Publik perlu mendapatkan informasi mengenai jumlah aset yang berhasil dipulihkan, nilai ekonominya, proses pengelolaan, hingga pemanfaatannya untuk kepentingan negara dan pemulihan korban.
Jangan sampai aset yang berhasil dirampas justru menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan yang tidak transparan.
Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak Warga
Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, kehadiran UU Perampasan Aset memang menjadi langkah penting. Namun, keberhasilan regulasi ini tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya aset yang berhasil disita atau dirampas.
Lebih jauh, undang-undang tersebut harus mampu membuktikan bahwa negara dapat mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak bersalah.
Pemerintah dan DPR juga dituntut memastikan aturan pelaksanaan, kelembagaan pengawasan, serta mekanisme keberatan berjalan efektif sebelum kewenangan tersebut diterapkan secara penuh.
Pada akhirnya, UU Perampasan Aset bukan hanya menjadi ujian bagi keberanian negara memberantas korupsi, tetapi juga ujian bagi komitmen negara dalam menjamin keadilan.
Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu merampas aset hasil kejahatan, melainkan negara yang juga mampu memastikan tidak ada satu pun warga kehilangan hak miliknya akibat kesewenang-wenangan kekuasaan.(*)
Oleh : Tim Redaksi Editorial 90detik.com