Papua
Wapres Ajak Tokoh Masyarakat Papua Kawal Dana Otsus agar Tepat Sasaran
Manokwari PB— Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Papua.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Ruang Rapat Mansinam Swiss Belhotel Manokwari, Papua Barat, (04/11).
Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua setelah memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap penyaluran dana Otsus dan program-program pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
“Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, semua yang ada di sini untuk bersama-sama mengawal program visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyebut sejumlah program prioritas yang tengah berjalan, antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah. Ia menilai program-program tersebut penting untuk memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM) di Tanah Papua.
Selain itu, Wapres juga menyinggung pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum tersambung.
Ia berharap penyelesaian jalur ini akan berdampak langsung pada penurunan inflasi dan harga bahan pokok di wilayah pedalaman.
“Kalau aksesnya sudah terbuka, harga-harga bisa lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal bisa tumbuh lebih cepat,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Wapres menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris.
“Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Papua adalah bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Karena itu dibentuk dua lembaga (BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua) untuk memastikan semua program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tegas Wapres.
Menutup arahannya, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan para tokoh di Tanah Papua.
“Nanti saya lebih banyak mendengar saja, berkaitan dengan keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, Ketua MRP Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, serta para bupati se-Papua Barat, kalangan akademisi dan tokoh agama. (Timo)
Papua
Senator Paul Finsen Mayor Dorong Audit dan Kepastian Hukum atas Lahan Masyarakat Adat di Klamono
Sorong— Anggota DPD RI Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor (PFM), menekankan perlunya audit independen dan kepastian hukum terkait pengelolaan lahan masyarakat adat di Distrik Klamono, Kabupaten Sorong.
Senator PFM secara tegas menyerukan agar Kejaksaan Agung meninjau kesepakatan antara PT Hendrison Inti Persada (HIP) dan 14 marga pemilik tanah ulayat, termasuk memanggil pemilik perusahaan, Jimmy Wijaya, untuk memberikan keterangan terkait tata kelola lahan.
PFM menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan, antara lain kompensasi lahan, program pendidikan, pembangunan rumah layak huni, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga lokal.
Menurutnya, langkah ini krusial untuk memastikan hak masyarakat terlindungi, kewajiban perusahaan terlaksana, dan risiko sosial-ekonomi dapat diminimalkan.
“Ini bukan soal menuduh pihak manapun, melainkan memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang adil. Audit independen akan memberikan dasar yang jelas bagi semua pihak,” ujar PFM di Kantor Dewan Adat Wilayah III Doberay, Kota Sorong, Selasa (24/2/2026).
PFM, yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Papua (KK PAPUA), mencontohkan Marga Malak sebagai pemilik lahan seluas 5.005 hektare yang menerima pembayaran plasma. Namun, menurut warga, skema tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan potensi hasil bumi dan kesepakatan yang telah dibuat.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1), yang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar minimal 20 persen dari total luas areal yang dikelola.
“Dialog konstruktif antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah harus dijalankan secara transparan. Dengan audit, pengawasan, dan kepastian regulasi, hak masyarakat adat terlindungi, perusahaan memperoleh kepastian operasional, dan risiko sosial dapat dikendalikan,” tutup PFM. (By/Red)
Papua
Pangdam Kasuari Ikuti Ibadah Natal Bersama Kasad Secara Virtual, “Merayakan Natal dengan Hati, Menyatukan Iman dan Pengabdian”
Manokwari PB — Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, bersama keluarga besar Kodam XVIII/Kasuari mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang diselenggarakan secara virtual dari Aula Makodam XVIII/Kasuari, Senin (12/01/2026).
Ibadah Natal yang berlangsung dengan penuh khidmat tersebut menjadi ruang perjumpaan iman bagi seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Darat, meskipun dilaksanakan secara daring.
Suasana kebersamaan tetap terasa hangat, mencerminkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dalam sambutannya, Kasad menegaskan bahwa tema Natal Tahun 2025, “Hikmah Natal Menghadirkan Sukacita Natal bagi Seluruh Prajurit dan ASN Angkatan Darat”, mengandung pesan mendalam agar semangat Natal tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui semangat Natal tersebut, diharapkan seluruh prajurit dan ASN TNI AD semakin meneguhkan komitmen pengabdian guna menghadirkan kedamaian, memperkuat persatuan, serta berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Timo)
Papua
Bulan Trisila TNI AL, Armada III Perkuat Tradisi dan Nilai Keprajuritan melalui Sosialisasi PUDD Khas dan PHST
Sorong, — Dalam rangka memperingati Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, Armada III menggelar Sosialisasi Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) Khas serta Perintah Harian Sifat Tetap (PHST) TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini diikuti oleh prajurit di wilayah kerja Armada III serta unsur KRI yang sedang sandar di Dermaga Katapop.
Sosialisasi dilaksanakan di Gedung Serba Guna Mas Pardi Armada III, Katapop, Rabu (14/1/2026), sebagai upaya memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dasar keprajuritan melalui penguatan tradisi dan aturan kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Komandan Satuan Kapal Bantu Armada III selaku Ketua Koordinator Kegiatan, Kolonel Laut (P) Cahyo Hendro Guritno, bertindak sebagai pemateri dengan menyampaikan paparan mengenai PUDD Khas, tradisi khas TNI AL, serta ketentuan tenue dinas.
Dalam penjelasannya disampaikan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun sebagai identitas serta jati diri TNI Angkatan Laut.
Termasuk di dalamnya makna simbolik pakaian dinas yang mencerminkan kehormatan, disiplin, dan tanggung jawab seorang prajurit.
Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Ranjau Armada III, Kolonel Laut (P) Ferry Kurniawan, menyampaikan materi terkait PHST Jaga Darat dan Jaga Laut yang mencakup ketentuan, tugas, serta tanggung jawab personel jaga dalam mendukung kesiapsiagaan dan keamanan satuan.
Melalui kegiatan ini, sejalan dengan semangat Bulan Trisila TNI Angkatan Laut, diharapkan prajurit Jalasena Armada III semakin profesional, berkarakter, serta siap melaksanakan setiap tugas yang diamanahkan. (Timo)
Geopolitik Budaya Nusantara dan Pancasila: Menjaga Arah Bangsa di Tengah Arus Global
Polri: Arus Balik Mulai Meningkat, One Way Nasional Diberlakukan Pukul 14.00 WIB
Bertepatan Haul ke-22 Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki, Rutinan Selapan Sabtu Wage Krapak Mayong Kembali Digelar
Program MBG di Tulungagung Tercoreng: Gagal Jaga Mutu, Roti Berjamur Dibagikan ke Siswa SDN 4 Kampungdalem
Pejuang Gayatri Buka Donasi Aksi: Masyarakat Bersatu Melawan Kebijakan Pemerintah Miring
Gaji Bulanan untuk Sekolah Negeri? Pungli Rp120 Ribu/Bulan Membelenggu Orang Tua di SMAN 1 Gondang
Redaksi2 minggu agoMenu MBG Tuai Sorotan, Belimbing Bonyok dan Tempe Gosong Disajikan untuk Anak Sekolah
Redaksi2 minggu agoOknum TNI Bobol Minimarket di Tulungagung, Dandim 0807 Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka
Redaksi1 minggu agoPSHT Gelar Santunan 50 Anak Yatim di Desa Plosokandang Tulungagung, Disertai Buka Puasa Bersama
Redaksi2 minggu agoIroni MBG di Tulungagung: Anak PAUD Disuguhi Buah Busuk Berbelatung
Redaksi3 minggu agoSkandal Roti Berjamur di Program Makan Bergizi Gratis, Sultan Resto Diduga Terlibat
Redaksi2 minggu agoRibuan Takjil Dibagikan Komunitas King Bleyer Tulungagung di Cupit Urang Srikaton, Warga Antusias Menyerbu
Redaksi2 minggu agoMBG Tulungagung Kembali Disorot! Menu ‘Seupil Ayam dan Jeruk Asam’ di SDN 1 Tertek Viral, Wali Murid: Begini Kok Tidak Mau Disebut Korupsi?
Redaksi1 minggu agoPartai Kucing” Tantang Politik Lama, PPN Bawa Revolusi Gaya Baru dari Rakyat