Pemerintahan
21 Pejabat Eselon II Bergeser, Pemkab Tulungagung Tuntut Kinerja Bukan Sekadar Jabatan

TULUNGAGUNG – Peta jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali bergeser. Sebanyak 21 pejabat eselon II resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (8/10).
Rotasi ini bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Pemkab Tulungagung menegaskan bahwa para pejabat yang mendapat posisi baru kini dibebani tuntutan untuk segera menunjukkan kinerja nyata.
Pelantikan tersebut merupakan hasil uji kompetensi antarpejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar pada awal September 2026. Penempatan pejabat disebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, pendidikan, rekam jejak, kompetensi teknis dan manajerial, kompetensi sosial kultural, hingga integritas dan moralitas.
Proses tersebut juga telah memperoleh rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
Ahmad Baharudin menegaskan, mutasi antarjabatan merupakan bagian dari manajemen pemerintahan. Langkah tersebut diarahkan untuk menyegarkan birokrasi, menata organisasi sekaligus memperluas pengalaman dan pengembangan karier aparatur.
Para pejabat diminta tidak berlama-lama beradaptasi. Mulai Senin, mereka harus sudah berada di perangkat daerah masing-masing dan melakukan konsolidasi internal.
Perhatian khusus diarahkan pada pelaksanaan program, identifikasi kegiatan yang harus segera dikerjakan, serta optimalisasi penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026.
“Mulai hari Senin saudara sudah berada di perangkat daerah yang baru dan diharapkan untuk segera melakukan konsolidasi fokus pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah baru khususnya dalam memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal,” kata Baharudin.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Para pejabat dituntut membuktikan bahwa perpindahan posisi mampu menghasilkan perubahan kinerja organisasi.
Dirinya bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar peningkatan status di lingkungan birokrasi.
“Jabatan adalah sebuah pemberian tanggung jawab dari pemerintah pimpinan dan masyarakat kepada saudara yang harus dibuktikan secara nyata melalui prestasi dan kinerja,” tegasnya.
Para kepala perangkat daerah juga diminta tampil sebagai teladan sekaligus penggerak organisasi. Mereka dituntut mampu menjadi mitra, inspirator, dan motivator bagi jajaran di bawahnya, serta mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misi daerah.
Berikut 21 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik beserta jabatan barunya:
1. Dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes. – Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Wahid Masrur, S.Sos., M.M. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
3. Drs. Trangono Dibyo Harsono, M.M. – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Drs. Suyanto, M.M. – Kepala Dinas Perikanan.
5. Sudarmaji, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan.
6. Soni Welly Ahmadi, S.S.T.P., M.M. – Kepala Dinas Perhubungan.
7. Suroto, S.Sos., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
8. Robinson Parsaoran Nadeak, S.H., M.H. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
9. Muhammad Ardian Candra, S.S.T.P. – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Dr. dr. Kasil Rahmat, M.M., M.R.S. – Direktur RSUD dr. Iskak.
11. Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si. – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Iswahyudi, S.I.P., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
13. Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si. – Kepala Badan Pendapatan Daerah.
14. Galih Nusantara, S.S.T.P., M.M. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
15. Esti Purwanti, S.H., M.H. – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.
16. Erwin Novianto, S.T., M.T. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
17. Dwi Hari Subagyo, S.S.T.P., M.Si. – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
18. Anang Prastistianto, S.T., M.Si. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
19. Agus Prijanto Utomo, S.E. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
20. Drs. Bagus Kuncoro, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
21. Ahmad Mugiyono, S.S.T.P., M.M. – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pihaknya berharap perubahan komposisi pimpinan perangkat daerah tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja Pemkab Tulungagung.
Targetnya jelas, perangkat daerah harus mampu bekerja lebih efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, seluruh ASN kembali diingatkan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi orientasi utama.
Dengan demikian, setelah 21 pejabat menempati kursi barunya, publik tinggal menunggu pembuktiannya, seberapa jauh rotasi birokrasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kinerja yang benar-benar terasa di tengah masyarakat. (DON/Red)
Editor: Joko Prasetyo.
Pemerintahan
Pemkab Blitar dan DPRD Sepakati Raperda Pajak-Retribusi, Kemandirian Fiskal Diperkuat

BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD Kabupaten Blitar menyepakati hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kesepakatan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, saat membacakan pendapat akhir Bupati terhadap hasil pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, pada Jumat (20/11) malam.
Rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Beky Herdihansah atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah memberikan perhatian, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan Raperda.
Menurutnya, pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi penerimaan dari kedua sektor itu diperlukan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
Peningkatan PAD juga diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
Dengan kapasitas keuangan yang semakin kuat, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini mencerminkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama, setiap kebijakan diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta iklim usaha di Kabupaten Blitar.
Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi instrumen penting untuk menciptakan tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD berkomitmen agar kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Optimalisasi pendapatan daerah, menurut pemerintah daerah, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
Dengan kesepakatan tersebut, pengelolaan potensi pendapatan daerah diharapkan semakin maksimal sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Blitar.(JK/Red)
Pemerintahan
Penyerapan APBD Lumajang Rendah, Ketua PSMP Ingatkan DPRD Jangan Sekadar Sahkan Anggaran

LUMAJANG – Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik diarahkan kepada DPRD Kabupaten Lumajang yang dinilai perlu menunjukkan peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran daerah.
Ketua DPD Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Jawa Timur, Didik Sofyan Arif, mengingatkan bahwa tanggung jawab DPRD tidak berhenti pada pembahasan dan pengesahan APBD bersama pemerintah daerah.

Tabel serapan anggaran anggaran, (dok/DD)
Setelah anggaran ditetapkan, wakil rakyat memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaannya agar setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Didik, rendahnya penyerapan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi DPRD untuk mempertanyakan kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan.
“DPRD jangan hanya hadir ketika pembahasan dan pengesahan anggaran, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan APBD. Sudah dijalankan atau belum?” tegas Didik.
Ia menilai, ketika realisasi anggaran belum berjalan optimal, DPRD semestinya tidak tinggal diam. Lembaga legislatif perlu menggunakan instrumen pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, memanggil OPD terkait, hingga mengevaluasi penyebab lambatnya pelaksanaan program.
Bagi Didik, persoalan penyerapan APBD bukan sekadar urusan administratif atau angka dalam laporan keuangan. Ada kepentingan masyarakat yang dipertaruhkan ketika anggaran pembangunan tidak segera direalisasikan.
“Kita tunggu bagaimana wakil rakyat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat. Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun, sementara masyarakat justru kehilangan manfaatnya,” ujarnya.
Didik juga mengingatkan bahwa rendahnya realisasi APBD dapat menimbulkan dampak berantai terhadap pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat.
Sejumlah sektor berpotensi terdampak, mulai dari pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penyediaan sarana publik lainnya.
Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang telah direncanakan juga berisiko mengalami keterlambatan apabila pelaksanaannya tidak segera dipercepat.
Dampaknya tidak berhenti pada tertundanya pembangunan fisik. Belanja pemerintah daerah yang semestinya menjadi salah satu penggerak perputaran ekonomi lokal juga berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal.
Ia bahkan mengingatkan risiko penurunan kualitas pekerjaan apabila realisasi kegiatan dipaksakan menjelang penutupan tahun anggaran. Pengerjaan proyek yang diburu waktu berpotensi mengurangi ruang bagi pelaksanaan pekerjaan secara cermat dan sesuai standar.
“Bukan hanya itu, perputaran ekonomi lokal yang diharapkan tumbuh melalui belanja pemerintah akan terhambat. Kualitas pekerjaan juga berisiko menurun apabila penyerapan dipaksakan menjelang akhir tahun anggaran. Pelaksana bisa terburu-buru karena dikejar waktu,” bebernya.
PSMP menegaskan, APBD merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan sebelum tahun anggaran berakhir.
Karena itu, Didik meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lumajang sama-sama bertanggung jawab memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, publik berhak mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran, langkah evaluasi yang telah dilakukan, serta sejauh mana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.
Sebab, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari ketepatan pelaksanaan program dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Lumajang.(DD/Red)
Kesehatan
115 Ribu Warga Blitar Ditanggung PBI Daerah, Dinkes Siapkan Penguatan Kepesertaan JKN

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, melalui program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dari sejumlah sumber pendanaan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan tersebut.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Hasnan Effendi, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah peserta PBID di Kabupaten Blitar mencapai 115.150 jiwa.
Sementara itu, total kepesertaan JKN di Kabupaten Blitar tercatat sebanyak 1.065.600 jiwa atau sekitar 83,86 persen.
Menurut Hasnan, capaian tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Dinkes juga mencatat adanya peningkatan kepesertaan sebesar 6 persen.
Dari sisi pembiayaan, pagu anggaran JKN tahun 2026 bersumber dari beberapa pos pendanaan. Di antaranya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp12,7 miliar, pajak rokok sebesar Rp24,188 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,5 miliar melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan perlindungan jaminan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pembayaran iuran.
Ke depan, Dinkes Kabupaten Blitar juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepesertaan JKN secara mandiri.
Hasnan menyampaikan, masyarakat yang masuk kelompok desil 6 ke atas diharapkan dapat memenuhi kewajiban kepesertaan melalui skema mandiri sesuai kemampuan ekonominya.
Selain itu, pemberi kerja juga diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem jaminan kesehatan sekaligus menjaga agar bantuan pemerintah daerah tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan adanya program PBID, Pemkab Blitar berupaya memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan kesehatan dan akses terhadap pelayanan medis tanpa harus terbebani pembayaran iuran secara mandiri.
Ke depan, penguatan kepesertaan dan ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat Kabupaten Blitar. (JK/Red)
Redaksi3 minggu agoSidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot
Nasional2 minggu agoDua Ahli Unair Guncang Konstruksi Dakwaan JPU KPK; Batas Kewenangan, Paksaan, dan Tanggungjawab Korupsi Jadi Sorotan
Investigasi2 minggu agoHari Pahlawan Jadi Panggung Perlawanan Warga Ngepoh, Legalitas Pokmas dan Rencana Tambang Disorot
Investigasi2 minggu agoDisebut Abal-Abal, Pokmas Margo Mulyo Klaim Pegang SK Resmi! Ada Apa di Balik Polemik Tumpak Mergo ?
Hukum4 hari agoGPI Bawa Polemik Gus Iqdam ke Istana hingga Mabes Polri, Jaka Prasetya Desak Kepastian Penegakan Hukum
Peristiwa2 minggu agoGeruduk Kantor Pemkot Kediri, Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Sampaikan Dugaan Harga Pupuk Subsidi Lebihi HET
Opini4 hari agoDana BOS Jatim Rp 4.089 Triliun Diadukan ke KPK, Kewenangan , Klasifikasi Swakelola dan Aliran Dipertanyakan
Peristiwa1 minggu agoSetahun Mengabdi, SPPG Kaweron Talun Blitar Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Gizi












