Katapop, — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Armada (Koarmada) III menggelar berbagai perlombaan khas 17-an di Lapangan Kompleks Arafuru, Katapop, Kabupaten Sorong, Sabtu (16/8).

Perlombaan ini dibuka secara meriah oleh Panglima Koarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada (DJA) III, Ny. Dita Hersan.

Sejumlah lomba tradisional yang identik dengan semangat kemerdekaan turut dipertandingkan, di antaranya balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, memecah balon, voli net tertutup, dan berbagai lomba hiburan lainnya.

Peserta lomba berasal dari seluruh satuan kerja di Mako Koarmada III. Kemeriahan, keceriaan, dan kebersamaan tampak jelas di setiap sorot mata prajurit, keluarga, maupun peserta lomba yang larut dalam suasana penuh semangat perjuangan.

Antusiasme peserta semakin meningkat karena setiap pemenang mendapatkan hadiah menarik berupa perlengkapan rumah tangga, peralatan olahraga, hingga bingkisan kebutuhan sehari-hari yang menambah semangat kompetisi.

Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi wadah mempererat tali persaudaraan dan soliditas di lingkungan keluarga besar Koarmada III.

“Perlombaan ini mencerminkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan semangat juang yang selaras dengan nilai-nilai kemerdekaan. Semoga melalui momentum ini, hubungan kekeluargaan di Koarmada III semakin erat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kas Koarmada III Laksma TNI Singgih Sugiarto beserta istri, Inspektur Koarmada III Laksma TNI Al Sunaryo bersama istri, Kapoksahli Koarmada III Laksma TNI Heriyanto, para Asisten Pangkoarmada III, Dansat, serta Kasatker Koarmada III.

Acara berlangsung meriah, penuh gelak tawa, serta menumbuhkan semangat kebangsaan yang tak pernah luntur meski zaman terus berganti. (Timo)

Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi memulai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2044, sebagai dasar pengelolaan ruang dan landasan pembangunan jangka panjang.

Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Ekspos Laporan Antara oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di Hotel Rylich Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Jumat (15/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya RT/RW sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang akan berlaku selama dua dekade ke depan.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan tersebut.

“RT/RW ini bukan hanya dokumen teknis, tapi menjadi pedoman arah pembangunan wilayah 20 tahun ke depan. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, badan usaha, hingga kampung-kampung. Kita harus proyeksikan kebutuhan pembangunan dan potensi investasi jangka panjang dari sekarang,” ujar Elisa.

Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ruang-ruang yang ada agar pemanfaatannya optimal, baik untuk pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun investasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Eliezer Nelson Homer, ST, MT, menjelaskan bahwa laporan antara ini merupakan hasil analisis awal dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari konsultasi publik, pertemuan dengan masyarakat adat, hingga pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami telah menampung berbagai masukan dari stakeholder di Papua Barat Daya. Ini penting agar dokumen RT/RW benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah,” ungkap Eliezer Nelson Homer”.

Penyusunan RT/RW ini menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai konsultan, dan akan berlangsung hingga satu setengah bulan ke depan menuju penyusunan laporan akhir.

RT/RW Provinsi ini nantinya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional.

Pemerintah Provinsi menekankan bahwa RT/RW bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Partisipasi publik adalah kunci. Perencanaan ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan relevansi. Maka kami pastikan seluruh proses ini inklusif dan transparan,” tambah Gubernur Elisa.

Dengan dimulainya tahapan ekspos ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menyusun RT/RW yang visioner, responsif terhadap tantangan global dan lokal, serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat Daya. (Timo)

Kota Sorong PBD— Kepolisian Daerah Papua Barat Daya (Polda PBD) menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menggandeng Perum Bulog Cabang Sorong.

Bertempat di halaman Mako Polda PBD, masyarakat memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan beras premium dengan harga sangat terjangkau.

Program ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang jatuh pada 17 Agustus 2025. Dengan membawa KTP, setiap warga dapat membeli 10 kg beras premium SPHP seharga hanya Rp60.000 per karung (5 kg) — harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mencapai Rp13.500/kg.

“Hari ini kami distribusikan 15 ton beras. Ini komitmen kami untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi rakyat, terutama jelang perayaan nasional,” ujar Kombes Pol Muhammad Erfan, Dirbinmas Polda PBD.

Polri bersama Bulog menjamin kualitas dan kelancaran distribusi beras di wilayah hukum Papua Barat Daya, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan atau praktik curang oleh spekulan pasar.

Tak hanya di Mako Polda, program GPM ini juga akan digelar secara bertahap di Polres dan Polsek lainnya, agar masyarakat di wilayah pedalaman dan pelosok pun turut menikmati manfaatnya tanpa hambatan geografis.

Perwakilan Bulog Sorong, Kasiono, menyebutkan bahwa saat ini Bulog telah mendistribusikan sekitar 120 ton beras melalui program ini sejak awal Agustus, dan menargetkan mencapai 7.000 penerima hingga Desember 2025.

“Kami pastikan pasokan mencukupi. Saat ini kami punya cadangan 6.300 ton dan akan terus disalurkan berdasarkan permintaan dari Polres dan Polda setempat,” jelasnya.

Tak hanya menjual langsung, sinergi Polri–Bulog juga meliputi pengawasan terhadap outlet-outlet pasar yang telah diverifikasi agar menjual beras sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi), yakni Rp13.500/kg.

Harga pembelian dari Bulog sendiri berkisar Rp12.000/kg, dan dijual kembali dengan harga yang lebih terjangkau dalam GPM.

Program ini berhasil menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, dengan warga menyatakan bahwa kegiatan seperti ini sangat membantu mereka di tengah tekanan ekonomi dan harga pangan yang tidak stabil.

Melalui program ini, Polda Papua Barat Daya membuktikan bahwa peran Polri bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tetapi juga pelindung dan pelayan masyarakat dalam arti luas, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok dan stabilisasi harga. (Timo)