Kota Sorong PBD – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal XIV dan Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Morotai Lantamal XIV. Acara berlangsung khidmat pada Jumat, 4 Juli 2025, di Lobby Mako Lantamal XIV, Jalan Bubara Nomor 1, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, CHRMP., M.Tr.Opsla. Beliau secara resmi menyerahterimakan jabatan Dansatrol Lantamal XIV dari Kolonel Laut (P) Choirur Roziqin, S.H., M.Tr.Hanlan., M.M., yang kini mengemban tugas baru sebagai Komandan KRI Multatuli 561 Satfib Koarmada II. Jabatan Dansatrol Lantamal XIV kini diisi oleh Letkol Laut (P) I Gede Eka S. Putra, S.H., M.Tr.Hanla., M.A., yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Binkamla Ban II Opslat Sopsal Mabesal.

Secara bersamaan, jabatan Danlanal Morotai Lantamal XIV kini resmi dijabat oleh Mayor Laut (P) Benie Hermawan, yang sebelumnya berdinas di Akademi Angkatan Laut (AAL). Beliau menggantikan Letkol Laut (P) Arif Priwadi Wibowo, M.Tr.Opsla., yang akan mengemban tugas baru sebagai Danpuslat Kaprang Kolat Koarmada III.

Dalam sambutannya, Danlantamal XIV menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian penting dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut. Ini sekaligus bentuk pembinaan personel yang berkelanjutan guna memperkuat profesionalisme dan efektivitas satuan. Beliau juga menekankan bahwa jabatan Dansatrol dan Danlanal memiliki arti strategis dalam mendukung tugas pokok Lantamal XIV, khususnya dalam pengamanan wilayah laut, patroli perairan, dan pembinaan potensi maritim di daerah masing-masing.

(Tim/Red)

Sorong, Papua Barat Daya –
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, menjadi saksi langsung betapa banyaknya persoalan yang menghimpit daerah baru ini. Bertempat di Hotel Aston, Kota Sorong, Jumat (4/7/2025), pertemuan antara DPR RI dan jajaran pemerintah daerah dari seluruh wilayah PBD menjadi forum strategis menyuarakan kegelisahan rakyat Papua.

Dari keluhan soal pulau-pulau yang dikuasai oleh provinsi tetangga, hingga kegagalan masyarakat Raja Ampat menikmati hasil kekayaan laut dan pariwisata, aspirasi yang disampaikan mengungkap potret nyata ketimpangan di wilayah timur Indonesia.

“Kami ini hanya lihat wisatawan datang dan pergi. Tapi masyarakat asli tidak pernah merasakan hasilnya. Pulau kami bahkan hilang karena dicaplok. Kami butuh negara hadir,” tegas salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat di hadapan Ketua Komisi II.

Isu perbatasan administratif juga mengemuka, terutama di wilayah Tambrauw dan Manokwari. Wakil dari Pemda Tambrauw menyampaikan bahwa sejak lahirnya UU No. 56 Tahun 2008, konflik wilayah tak kunjung selesai dan merugikan masyarakat. Infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan pantai utara pun belum optimal, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menambahkan bahwa konflik wilayah dan ketidakpastian kebijakan pusat membuat pembangunan mandek. Ia meminta agar Komisi II DPR RI memfasilitasi pertemuan langsung seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, agar suara dari Papua benar-benar didengar oleh pusat kekuasaan.

Dalam tanggapannya, Dr. Rifqinizami menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah legislasi untuk mengakomodasi persoalan daerah dalam RUU tentang Otonomi Khusus Baru dan Perubahan Tata Kelola Wilayah. “Kami ingin Papua tumbuh dari bawah, dengan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Kami akan kawal dari Senayan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tentang peningkatan anggaran pemerintah pusat untuk wilayah Papua yang telah naik signifikan dan akan kembali ditingkatkan. “Dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun, bahkan bisa mencapai Rp3,5 triliun di tahun-tahun mendatang. Tapi bukan hanya soal angka, yang penting adalah keadilan distribusi,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan semangat kolaboratif dan ajakan Ketua Komisi II agar seluruh kepala daerah di PBD bersatu dalam menyusun dokumen resmi yang akan dibawa ke Senayan. “Ini bukan hanya soal Sorong, ini soal martabat Papua. Mari kita berjuang bersama,” tutupnya.

(Timo)

Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya — Dalam semangat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ukhuwah dan pembangunan sumber daya manusia melalui kehadiran langsung Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., pada kegiatan Tabligh Akbar dan Milad ke-7 Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, Jumat (4/7/2025).

Acara yang berlangsung di Gedung Prof. Zamroni, Ph.D, UNIMUDA Sorong, Jalan KH Ahmad Dahlan, Distrik Aimas, ini mengusung tema “Sebagai Wahana Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah Menuju Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.” Kegiatan diawali dengan jalan sehat bersama, dipimpin langsung oleh Rektor UNIMUDA Sorong, Dr. Rustamadji, M.Si., dan diikuti ribuan peserta dari unsur mahasiswa, dosen, tokoh agama, pejabat militer, serta masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa peringatan Tahun Baru Islam adalah momen yang tepat untuk melakukan hijrah — bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari keterpecahan menuju persatuan.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada UNIMUDA yang selama tujuh tahun ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mencerdaskan anak bangsa dan mendorong kemajuan Papua Barat Daya. Pemerintah provinsi akan terus mendukung dunia pendidikan serta menjalin sinergi dengan semua pihak, termasuk kampus dan organisasi keagamaan,” ujar Elisa Kambu.

Gubernur juga menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah sebagai pilar yang harus dijaga untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun Papua Barat Daya yang lebih sejahtera lahir dan batin.

Kemudian Rektor UNIMUDA, Dr. Rustamadji, M.Si., juga menyampaikan sambutannya mengungkapkan bahwa usia 7 tahun kampus ini merupakan tonggak penting. Ia menegaskan bahwa UNIMUDA tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga agen perubahan sosial dan kultural di tanah Papua.

“Tahun Baru Islam adalah momentum perubahan ke arah yang lebih baik. UNIMUDA hadir sebagai bagian dari solusi pendidikan dan pembangunan daerah. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi, Persyarikatan Muhammadiyah, serta masyarakat yang telah menjadi mitra dalam tumbuh kembangnya kampus ini,” ujar Rustamadji.

Hadir sebagai pembicara utama dalam Tabligh Akbar, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., menegaskan bahwa hijrah adalah panggilan spiritual dan sosial. Ia menyampaikan bahwa trilogi ukhuwah harus menjadi dasar umat Islam dalam berperan aktif membangun masyarakat beradab.

“Ukhuwah Islamiyah memperkuat iman umat, ukhuwah wathaniyah adalah bukti cinta tanah air, dan ukhuwah insaniyah adalah bentuk komitmen terhadap kemanusiaan universal. MUI secara nasional mendukung sinergi antara ulama, akademisi, dan pemerintah, seperti yang kita lihat hari ini di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:
– Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM (Wakil Gubernur PBD dan Ketua MUI Provinsi PBD).
– Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M. (Danrem 181/PVT).
– Brigjen TNI Mar Andi Rahmat M. (Danpasmar 3).
– Brigjen TNI I Ketut Arthajaya (Kabinda PBD).
– Kombes Pol Muhammad Erfan (Dirbinmas Polda PBD).
– Tokoh agama dan masyarakat, serta civitas akademika UNIMUDA Sorong.

Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa 1 Muharram adalah waktu refleksi untuk berpindah dari kelalaian menuju kesadaran, dari perpecahan menuju persatuan. Ia menegaskan komitmen MUI dalam mendampingi umat dengan dakwah yang damai dan dialog terbuka.

Melalui peringatan Tahun Baru Islam dan Milad ke-7 UNIMUDA, semangat kebersamaan dan kolaborasi nyata terasa kuat. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai kegiatan ini sebagai cerminan harmonisasi antara pendidikan, keagamaan, dan nilai-nilai kebangsaan.

Momentum ini menjadi simbol harapan bersama: hijrah kolektif menuju Papua Barat Daya yang lebih adil, maju, dan sejahtera — tidak hanya dalam infrastruktur, tetapi juga dalam akal, moral, dan spiritualitas masyarakatnya.

(Timo)