PROBOLINGGO – Musyawarah Daerah (Musyda) Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Probolinggo menetapkan Dr. KH. Rosyadi Badar sebagai ketua untuk masa bakti 2026–2031. Penetapan dilakukan secara mufakat dan aklamasi dalam Musyda yang berlangsung di kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Probolinggo, Jumat (9/10/2026).

Musyda berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan khidmat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali roda organisasi sekaligus memperkuat persaudaraan antarsesama jamaah haji di Kabupaten Probolinggo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan; perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Probolinggo, H. Syamsul Huda; serta Kasi Bina dan Pengendalian Haji Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, H. Syaiful Rohman, M.Pd.I. Musyda juga diikuti para utusan Pengurus Cabang IPHI dari seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

Dalam arahannya, KH. Imam Mawardi Ridlwan yang akrab disapa Abah Imam menegaskan bahwa ibadah haji bukanlah akhir dari perjalanan spiritual seseorang, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas di tengah masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai kesalehan yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kepedulian sosial, kegiatan keagamaan maupun kontribusi nyata bagi lingkungan sekitar.

“Keberadaan haji tidak boleh berhenti di ibadah spiritual di Tanah Suci saja. Kesalehan pribadi yang diraih di sana semestinya diimplementasikan di tanah air. Gelar haji sering kali hanya berhenti di depan nama, tetapi nilai spiritual hajinya harus terus hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, mewujudkan semangat haji sepanjang hayat bukanlah perkara mudah. Namun, hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus diupayakan oleh seluruh anggota IPHI.

Abah Imam juga menekankan bahwa IPHI bukan sekadar wadah silaturahmi, melainkan organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga kemabruran haji serta memperkuat semangat pengabdian para anggotanya.

Sementara itu, H. Syaiful Rohman, M.Pd.I, yang mewakili Kemenhaj Kabupaten Probolinggo, menyampaikan bahwa IPHI merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembinaan jamaah haji. Karena itu, sinergi dan kerja sama antara IPHI dan Kemenhaj perlu terus diperkuat demi mendukung pembinaan jamaah secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap keberadaan IPHI juga disampaikan H. Syamsul Huda dari Bagian Kesra Pemkab Probolinggo. Ia menilai, nilai-nilai kemabruran haji memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat dan bangsa.

“Haji mabrur sangat berperan dalam membangun bangsa. Selama ini IPHI telah berperan aktif dalam pembinaan jamaah haji, dan pemerintah daerah sangat menghargai hal tersebut. Kami siap mendukung langkah-langkah IPHI ke depan,” ungkapnya.

Puncak Musyda berlangsung dalam suasana kebersamaan. Melalui musyawarah yang mengedepankan mufakat, seluruh peserta secara aklamasi menetapkan Dr. KH. Rosyadi Badar sebagai Ketua PD IPHI Kabupaten Probolinggo untuk periode 2026–2031.

Penetapan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan organisasi setelah masa kepengurusan sebelumnya sempat terhenti. Kepemimpinan baru diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas organisasi serta memperluas jangkauan pelayanan dan pembinaan anggota.

Abah Imam berharap kepengurusan yang baru segera melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan ranting. Dengan demikian, keberadaan IPHI dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh anggota dan masyarakat.

“Kepengurusan baru harus solid. Meningkatkan pembinaan anggota agar semangat dan nilai-nilai kemabruran haji tetap terjaga. IPHI wajib menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh jamaah haji, baik dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan maupun pembinaan umat,” tegasnya.

Ia juga berharap IPHI terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjadi rumah persaudaraan yang memberikan keteduhan dan manfaat bagi seluruh jamaah haji di Kabupaten Probolinggo.

Musyda ditutup dengan doa bersama. Kegiatan tersebut tidak hanya menandai berakhirnya forum musyawarah, tetapi juga menjadi awal perjalanan baru bagi PD IPHI Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat persaudaraan, menjaga nilai-nilai kemabruran haji, serta meningkatkan pengabdian kepada umat dan masyarakat. (DON/Red)

TULUNGAGUNG – Peta jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali bergeser. Sebanyak 21 pejabat eselon II resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kamis (8/10).

Rotasi ini bukan sekadar pergantian kursi birokrasi. Pemkab Tulungagung menegaskan bahwa para pejabat yang mendapat posisi baru kini dibebani tuntutan untuk segera menunjukkan kinerja nyata.

Pelantikan tersebut merupakan hasil uji kompetensi antarpejabat pimpinan tinggi pratama yang digelar pada awal September 2026. Penempatan pejabat disebut mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, pendidikan, rekam jejak, kompetensi teknis dan manajerial, kompetensi sosial kultural, hingga integritas dan moralitas.

Proses tersebut juga telah memperoleh rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Ahmad Baharudin menegaskan, mutasi antarjabatan merupakan bagian dari manajemen pemerintahan. Langkah tersebut diarahkan untuk menyegarkan birokrasi, menata organisasi sekaligus memperluas pengalaman dan pengembangan karier aparatur.

Para pejabat diminta tidak berlama-lama beradaptasi. Mulai Senin, mereka harus sudah berada di perangkat daerah masing-masing dan melakukan konsolidasi internal.

Perhatian khusus diarahkan pada pelaksanaan program, identifikasi kegiatan yang harus segera dikerjakan, serta optimalisasi penyerapan anggaran pada sisa tahun anggaran 2026.

“Mulai hari Senin saudara sudah berada di perangkat daerah yang baru dan diharapkan untuk segera melakukan konsolidasi fokus pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah baru khususnya dalam memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal,” kata Baharudin.

Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa rotasi jabatan tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Para pejabat dituntut membuktikan bahwa perpindahan posisi mampu menghasilkan perubahan kinerja organisasi.

Dirinya bahkan mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar peningkatan status di lingkungan birokrasi.

“Jabatan adalah sebuah pemberian tanggung jawab dari pemerintah pimpinan dan masyarakat kepada saudara yang harus dibuktikan secara nyata melalui prestasi dan kinerja,” tegasnya.

Para kepala perangkat daerah juga diminta tampil sebagai teladan sekaligus penggerak organisasi. Mereka dituntut mampu menjadi mitra, inspirator, dan motivator bagi jajaran di bawahnya, serta mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misi daerah.

Berikut 21 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik beserta jabatan barunya:

1. Dr. Zuhrotul Aini, Sp.A., M.Kes. – Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Wahid Masrur, S.Sos., M.M. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

3. Drs. Trangono Dibyo Harsono, M.M. – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Drs. Suyanto, M.M. – Kepala Dinas Perikanan.

5. Sudarmaji, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan.

6. Soni Welly Ahmadi, S.S.T.P., M.M. – Kepala Dinas Perhubungan.

7. Suroto, S.Sos., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

8. Robinson Parsaoran Nadeak, S.H., M.H. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

9. Muhammad Ardian Candra, S.S.T.P. – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

10. Dr. dr. Kasil Rahmat, M.M., M.R.S. – Direktur RSUD dr. Iskak.

11. Drs. Yohanes Bagus Kuncoro, M.Si. – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

12. Iswahyudi, S.I.P., M.Si. – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

13. Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si. – Kepala Badan Pendapatan Daerah.

14. Galih Nusantara, S.S.T.P., M.M. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

15. Esti Purwanti, S.H., M.H. – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah.

16. Erwin Novianto, S.T., M.T. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

17. Dwi Hari Subagyo, S.S.T.P., M.Si. – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

18. Anang Prastistianto, S.T., M.Si. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

19. Agus Prijanto Utomo, S.E. – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

20. Drs. Bagus Kuncoro, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

21. Ahmad Mugiyono, S.S.T.P., M.M. – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pihaknya berharap perubahan komposisi pimpinan perangkat daerah tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja Pemkab Tulungagung.

Targetnya jelas, perangkat daerah harus mampu bekerja lebih efektif dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, seluruh ASN kembali diingatkan untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi orientasi utama.

Dengan demikian, setelah 21 pejabat menempati kursi barunya, publik tinggal menunggu pembuktiannya, seberapa jauh rotasi birokrasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi kinerja yang benar-benar terasa di tengah masyarakat. (DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo.

KOTA KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri secara mandiri melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin mengatakan Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi layanan terintegrasi untuk pendaftaran bantuan sosial, penyampaian sanggah, hingga pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Melalui sistem ini, masyarakat nantinya dapat melakukan pengajuan bantuan, menyampaikan sanggah apabila ada ketidaksesuaian data, serta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara mandiri,” kata Imam di Kediri, Rabu(07/10).

Menurut dia, Perlinsos diterapkan secara digital melalui laman resmi Kementerian Sosial. Masyarakat dapat menggunakan telepon seluler untuk mengajukan bantuan maupun memperbarui data desil.

Dengan sistem tersebut, proses pemutakhiran data diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Syarat Daftar Perlinsos Mandiri

Imam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengakses Perlinsos secara mandiri harus telah melakukan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bagi warga yang belum melakukan pendaftaran atau aktivasi IKD, prosesnya dapat dibantu oleh agen Perlinsos. Agen tersebut berperan sebagai fasilitator, termasuk membantu penginputan data maupun penyampaian sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian antara data desil dengan kondisi riil masyarakat.

Masyarakat juga dapat menjadi agen Perlinsos dengan melakukan pendaftaran secara daring dan gratis melalui portal resmi Kementerian Sosial.

Namun, agen Perlinsos bersifat sukarela dan tidak diperbolehkan memungut biaya maupun melakukan manipulasi data.

“Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Kediri, apalagi bagi masyarakat yang memiliki tetangga yang membutuhkan,” ujar Imam.

ASN Kota Kediri Didorong Bantu Warga

Pemkot Kediri juga akan mendorong gerakan ASN Peduli Tetangga. Melalui gerakan tersebut, aparatur sipil negara (ASN) diarahkan menjadi agen Perlinsos dan membantu masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya melakukan pendaftaran.

Imam mengatakan penerapan Perlinsos di Kota Kediri sudah mulai dilakukan. Pemkot menargetkan seluruh masyarakat di Kota Kediri telah terdaftar pada akhir 2026.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada 2027.

“Pada prinsipnya, Perlinsos ini adalah proses registrasi ulang data sasaran penerima bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya untuk 2027,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat segera mendaftarkan diri dan anggota keluarganya melalui Perlinsos, baik secara mandiri maupun dengan bantuan agen yang tersedia di tingkat kelurahan, RT, maupun lingkungan masyarakat lainnya.

Aktivasi IKD Bisa Dilakukan di Kecamatan hingga Dispendukcapil

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri Marsudi Nugroho mengatakan akses Perlinsos membutuhkan identitas kependudukan yang telah terverifikasi. Salah satunya melalui perekaman KTP-el dan kepemilikan IKD yang aktif.

Marsudi menjelaskan aktivasi IKD di Kota Kediri telah dilakukan sejak 2022 dan diperluas sejak 2024. Layanan tersebut dapat diakses warga yang telah berusia 17 tahun dan sudah melakukan perekaman biometrik.

“Pelayanan aktivasi IKD bisa dilakukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Dhoho Plaza lantai 2, serta kantor kecamatan dan kelurahan pada hari dan jam kerja,” kata Marsudi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aktivasi IKD di Kantor Dispendukcapil Kota Kediri pada hari kerja maupun Sabtu dan Minggu pukul 08.00 hingga 11.00 WIB.

Marsudi mengingatkan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi penipuan karena layanan aktivasi IKD dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya.

“Tidak perlu khawatir terhadap penipuan karena pelayanan IKD kita lakukan secara tatap muka dan gratis,” ujarnya.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo