Connect with us

Nasional

Temukan Pelanggaran Ekspor Produk CPO, Kapolri: Perintah Presiden Prabowo Kurangi Kerugian Negara

Published

on

Jakarta— Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers operasi gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri terkait temuan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO (Crude Palm Oil) di TPS Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Sigit mengungkapkan, temuan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara.

“Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian-kerugian negara maka kami, Polri, membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara,” kata Sigit dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait.

Setelah dibentuknya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, kata Sigit, tim tersebut langsung bersinergisitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

“Alhamdulillah, hasil kerja sama dengan Dirjen beacukai, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim,” ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman bersama seluruh pihak, dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompemsasi bebas pajak.

“Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan bea cukai untuk pendalaman. Dan Alhamdulillah dari yang bisa diamankan, ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO,” ujar Sigit. (By/Red)

Nasional

Arus Kendaraan Keluar Jakarta Naik 9,2 Persen di Hari Pertama Operasi Lilin 2025

Published

on

Jakarta — Polri mencatat peningkatan signifikan arus lalu lintas pada hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Berdasarkan data Sabtu, 20 Desember 2025, jumlah kendaraan yang keluar Jakarta mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan lalu lintas harian rata-rata normal.

Juru Bicara Polri dalam Operasi Lilin 2025, Kombes Pol. Umi Fadillah, menyampaikan bahwa total kendaraan yang keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama mencapai 189.371 kendaraan, atau naik 9,20 persen dibandingkan lalu lintas harian rata-rata normal sebanyak 173.419 kendaraan.

“Kenaikan arus keluar Jakarta sebesar 9,20 persen menunjukkan mulai meningkatnya mobilitas masyarakat yang meninggalkan wilayah Jabodetabek, seiring pergerakan awal libur akhir pekan dan menjelang periode Natal dan Tahun Baru,” ujar Kombes Pol. Umi Fadillah, Minggu (21/12/2025).

Sementara itu, arus kendaraan yang masuk ke Jakarta juga tercatat meningkat. Sebanyak 151.721 kendaraan masuk ke Jakarta, naik 4,08 persen dibandingkan kondisi normal.

Jika dibandingkan dengan hari pertama Operasi Lilin 2024, arus keluar Jakarta pada tahun ini mengalami kenaikan 3,60 persen, sedangkan arus masuk Jakarta justru mengalami penurunan 1,71 persen.

“Data ini menunjukkan dominasi arus keluar Jakarta pada hari pertama Operasi Lilin 2025. Kondisi ini menjadi perhatian kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan pengaturan lalu lintas, khususnya di gerbang tol utama dan jalur keluar Jakarta,” jelasnya.

Selain arus lalu lintas, Polri juga mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas. Pada hari pertama Operasi Lilin 2025 tercatat 53 kejadian kecelakaan, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 443 kejadian atau turun sekitar 88,04 persen.

Jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan dari 68 orang pada 2024 menjadi 8 orang pada 2025. Penurunan serupa terjadi pada korban luka berat dan luka ringan.

“Kami bersyukur angka kecelakaan dan fatalitas menurun signifikan. Namun demikian, kecelakaan masih didominasi oleh kendaraan roda dua dan terjadi di jalan non-tol, sehingga kami terus mengimbau masyarakat untuk tertib dan berhati-hati,” kata Kombes Pol. Umi Fadillah.

Ia menambahkan, waktu rawan kecelakaan terjadi pada pukul 06.00–12.00 WIB dan 12.00–18.00 WIB, dengan faktor utama berupa ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas dan kondisi kendaraan yang tidak layak.

Dalam kesempatan tersebut, Polri juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2025 untuk mempersiapkan diri dengan baik.

“Pastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat, periksa kendaraan sebelum berangkat, manfaatkan rest area untuk beristirahat, serta pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Masyarakat juga dapat memantau arus lalu lintas melalui aplikasi Google Maps atau menghubungi call center 1-500-669,” pungkasnya.

Polri memastikan akan terus melakukan pemantauan dan memberikan pembaruan situasi selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi kelancaran dan keselamatan masyarakat. (By/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Musda ke-8 IPHI Kota Blitar Digelar, KH. Sukri Alfi Terpilih Aklamasi Pimpin Periode 2026–2031

Published

on

BLITAR — Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kota Blitar menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-8 pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Pemerintah Kota Blitar dan diikuti oleh 110 peserta dari unsur pengurus daerah, cabang, dan ranting IPHI se-Kota Blitar.

Musda secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Blitar, KH. Priyo Suhartono, S.Sos., yang juga menjabat sebagai Sekretaris PD IPHI Kota Blitar.

Dalam sambutannya, KH. Priyo mengapresiasi peran IPHI Kota Blitar yang dinilainya konsisten dalam membina para jamaah haji agar tetap istiqamah menjaga kemabruran sepanjang hayat.

Pada kesempatan tersebut, KH. Priyo juga menyampaikan harapannya agar kepengurusan mendatang memberi ruang lebih besar bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam organisasi.

“Sekretaris PD IPHI Kota Blitar ke depan cocok dari generasi muda agar lebih efektif. Saya tetap memberikan dukungan penuh,” ujar KH. Priyo.

Agenda utama Musda yakni pemilihan ketua berlangsung secara aklamasi. Seluruh peserta sepakat kembali menunjuk KH. Sukri Alfi sebagai Ketua PD IPHI Kota Blitar. Dengan demikian, KH. Sukri Alfi resmi menakhodai IPHI Kota Blitar untuk masa bakti 2026–2031.

Musda juga dihadiri oleh Sekretaris PW IPHI Jawa Timur, KH. Imam Mawardi Ridlwan, yang dalam arahannya menekankan pentingnya keikhlasan dan totalitas dalam menjalankan amanah organisasi.

“Amanah yang mulia bagi pengurus IPHI adalah berkhidmat kepada para haji mabrur sepanjang hayat. Modal utamanya adalah ikhlas dan totalitas. Selamat kepada KH. Sukri Alfi yang kembali menakhodai PD IPHI Kota Blitar periode 2026–2031,” tuturnya.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam Musda tersebut, di antaranya Kepala Kementerian Agama Kota Blitar KH. Kanzul, Ketua MUI Kota Blitar KH. Karim, serta Ketua PCNU Kota Blitar KH. Dr. Habib Bawafi, M.Si. Hadir pula perwakilan dari Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul, serta utusan khusus dari Pemkot dan Kemenag Kota Blitar.

Usai terpilih kembali, KH. Sukri Alfi menyampaikan rasa syukur serta memohon doa restu agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Mohon doa restu, semoga saya dapat mengemban amanat ini dengan jujur dan ikhlas,” tutur Abah Sukri.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja bersama untuk merealisasikan program-program IPHI demi terwujudnya haji yang mabrur sepanjang hayat,” tambahnya.

Selain pemilihan ketua, Musda ke-8 PD IPHI Kota Blitar juga menghasilkan sejumlah program kerja strategis yang difokuskan pada penguatan pembinaan jamaah haji, sejalan dengan visi besar IPHI, yakni mewujudkan Haji Mabrur Sepanjang Hayat. (DON/Jf)

Continue Reading

Jawa Timur

Lampu Lalu Lintas Teronggok, Bupati Tulungagung Ultimatum Keras Kadishub: “Jangan Kerja Biasa-Biasa!”

Published

on

TULUNGAGUNG — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Iswahyudi, mendapat ultimatum keras dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menyusul ditemukannya lampu traffic light yang tergeletak dan tak terurus di perempatan simpang empat Apotik Kemuning, Tulungagung.

Ultimatum tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah langsung oleh Bupati Gatut Sunu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan trotoar di Jalan Teuku Umar, tepatnya dari Perempatan 55 ke arah utara.

Dalam video tersebut, Bupati terlihat geram melihat lampu lalu lintas yang seharusnya sudah terpasang, namun justru dibiarkan teronggok tanpa kejelasan.

Dengan nada tegas, ia menegur langsung Kepala Dinas Perhubungan yang dinilainya bekerja tidak maksimal.

“Panjenengan tidak boleh kerja yang biasa-biasa saja. Kerja harus maksimal. Kalau tidak mau, nanti saya evaluasi,” tegas Gatut Sunu kepada Iswahyudi.

Selain menyoroti kinerja Dishub, Bupati juga menilai adanya ketidaksinkronan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Menurutnya, lemahnya koordinasi berdampak langsung pada keterlambatan dan kekacauan di lapangan.

Sikap tegas Bupati Gatut Sunu tersebut menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Sebagian warga mengapresiasi langkah cepat dan keberanian Bupati dalam menegur langsung bawahannya di ruang publik.

Namun, tak sedikit pula yang menilai sasaran teguran seharusnya diarahkan ke OPD lain.

H, salah satu warga Tulungagung yang menyaksikan video tersebut, menilai bahwa tanggung jawab utama justru berada pada Dinas PUPR.

“Dari awal yang membangun kan Dinas PU. Seharusnya yang mendapat teguran adalah Kepala Dinas PU, karena pemborongnya tidak memasang kembali lampu lalu lintas tersebut,” ujarnya, Sabtu (20/12).

Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang di tengah masyarakat, ketegasan Bupati Gatut Sunu dalam memimpin jajarannya tetap mendapat simpati luas.

Warga berharap langkah tersebut menjadi awal dari pembenahan serius lintas OPD, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, serta penguatan pengawasan dan audit anggaran secara tegas dan transparan di seluruh instansi pemerintahan Tulungagung. (Abd/Red)

Continue Reading

Trending