Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak praktik korupsi sistematis dan multi-klaster yang diduga dilakukan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Tak hanya menyangkut proyek rumah sakit, skema suap juga membelit pengurusan jabatan dan gratifikasi, mengindikasikan penyalahgunaan kekuasaan yang masif di wilayah tersebut.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan, pada Minggu (9/11),Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Sugiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu Sekda Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.

KPK memetakan tiga klaster utama yang menjerat Sugiri:

1. Klaster Suap Jabatan: Yunus Mahatma sebagai Direktur RSUD disebutkan membayar sebesar Rp1,25 miliar kepada Sugiri melalui perantara agar posisinya tidak diganti. Rinciannya, Rp400 juta diserahkan via ajudan Bupati pada Februari 2025, dan Rp500 juta via kerabat Bupati pada November 2025. Sekda Agus Pramono juga diduga menerima aliran dana sebesar Rp325 juta dari Yunus.

2. Klaster Suap Proyek RSUD: Sugiri diduga menerima suap dari proyek pekerjaan di RSUD Harjono Ponorogo senilai Rp14 miliar pada 2024. Kontraktor Sucipto diduga memberikan fee 10% (Rp1,4 miliar) kepada Yunus, yang kemudian disalurkan kembali kepada Sugiri melalui ADC dan adiknya.

3. Klaster Gratifikasi: Pada periode 2023-2025, Sugiri juga diduga menerima uang gratifikasi senilai Rp300 juta, yang berasal dari Yunus dan seorang pihak swasta lainnya bernama Eko.

“Total uang yang telah diberikan YUM (Yunus Mahatma) dalam tiga kali penyerahan untuk menjaga jabatannya mencapai Rp1,25 miliar dengan rincian untuk SUG (Sugiri Sancoko) sebesar Rp900 juta dan AGP (Agus Pramono) sebesar Rp325 juta,”tegasnya.

Fakta ini memperlihatkan sebuah skema dimana jabatan publik dipertahankan bukan dengan kinerja, melainkan dengan setoran uang.

Sementara itu, proyek-proyek vital rumah sakit yang seharusnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat, justru menjadi sapi perahan untuk mengisi pundi-pundi pribadi.

Keempat tersangka kini ditahan di Rutan KPK Cabang Merah Putih selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 8 November 2025.

Mereka dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Tipikor, antara lain Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 13, yang ancamannya bisa mencapai penjara seumur hidup.

Pengungkapan kasus ini kembali mempertanyakan integritas kepala daerah dan membuka luka lama tentang betapa rentannya sistem birokrasi dan pengadaan barang dan jasa terhadap praktik korupsi. (By/Red)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

“KPK menetapkan tersangka, yaitu SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021–2025 dan 2025–2030,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dini hari.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan menemukan unsur tindak pidana korupsi yang melibatkan Sugiri.

Dugaan korupsi itu meliputi jual beli jabatan dan penerimaan suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo.

OTT KPK Tangkap Bupati Ponorogo
Sebelumnya, pada 7 November 2025, KPK telah menangkap Sugiri dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi pada proses mutasi dan rotasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Penangkapan ini menjadi OTT ketujuh KPK sepanjang tahun 2025, memperlihatkan konsistensi lembaga antirasuah dalam menindak praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2025
Sepanjang tahun 2025, KPK tercatat telah melakukan tujuh operasi tangkap tangan, termasuk kasus yang menjerat Bupati Ponorogo.

Enam OTT sebelumnya antara lain:

• Maret 2025: OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

• Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

• 7–8 Agustus 2025: OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan suap proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

• 13 Agustus 2025: OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

• 20 Agustus 2025: OTT di Kementerian Ketenagakerjaan terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.

• 3 November 2025: OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Dengan penetapan Sugiri sebagai tersangka, KPK menegaskan komitmennya untuk memerangi praktik korupsi di daerah, terutama yang berkaitan dengan jual beli jabatan dan proyek pemerintah.

Asep menilai, praktik semacam ini merusak sistem meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, sekaligus menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik.

“KPK akan terus menindak tegas pejabat daerah yang menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak boleh ada ruang bagi korupsi dalam birokrasi pemerintahan,” tegas Asep. (By/Red)

Tambrauw PBD—  Melalui TMMD, kita buktikan bahwa TNI senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat, bekerja bersama rakyat, dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat,” demikian inti pesan yang disampaikan Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., saat menutup secara TMMD ke-126 Ta 2025, di Kampung Babak, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw,(6/11).

Upacara penutupan yang berlangsung penuh khidmat ini juga menjadi momentum kebanggaan atas terjalinnya kemanunggalan antara TNI dan masyarakat dalam membangun wilayah perbatasan Papua Barat Daya.

Dalam suasana haru dan semangat kebersamaan yang kental, masyarakat Kampung Babak hadir dengan penuh antusias, menyaksikan hasil nyata dari kerja keras selama satu bulan pelaksanaan TMMD.

Jalan baru yang telah terbangun, fasilitas ibadah yang diperbaiki, dan sumur bor yang kini mengalirkan air bersih menjadi simbol perubahan dan wujud nyata sinergi antara TNI dan rakyat.

Pangdam melalui amanatnya menegaskan bahwa TMMD merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral, melibatkan berbagai instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, terutama daerah yang terpencil dan sulit dijangkau.

“Dengan semangat TMMD, kita mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah. Ini adalah tekad bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan sekaligus memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat,” ujar Pangdam dalam amanatnya.

Selama 30 hari pelaksanaan, TMMD ke-126 berhasil menuntaskan berbagai program fisik dan nonfisik.

Sasaran fisik utama berupa pengecoran jalan sepanjang 275 meter telah selesai 100 persen, ditambah rehabilitasi satu unit gereja dan pembuatan satu unit sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Selaku Inspektur Upacara, Danrem 181/PVT menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Tambrauw, Forkopimda, dan seluruh masyarakat yang turut berperan dalam menyukseskan program ini Ia berpesan agar hasil pembangunan dirawat dengan baik dan semangat kebersamaan yang telah tumbuh selama TMMD dijaga sebagai modal sosial untuk memperkuat persatuan dan keamanan wilayah.

Melalui TMMD ini bukan hanya sebagai retorika saja akan tetapi menjadi simbol nyata keberhasilan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun. Bukan hanya berupa hasil fisik, tetapi juga semangat kemanunggalan dan harapan baru bagi masyarakat Tambrauw. (Timo)