LAMONGAN— Polres Lamongan Polda Jatim memberikan pelayanan dan pengamanan secara humanis saat masa PC PMII Lamongan, menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan dan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, pada Senin (02/02).

Puluhan personel diterjunkan mengawal peserta aksi mulai dari titik kumpul hingga lokasi aksi.

Tampak sejumlah Polisi Wanita (Polwan) dengan membentangkan baner yang bertuliskan selamat datang pejuang aspirasi seakan memberikan sambutan ramah bagi para peserta aksi.

Pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis guna memastikan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas umum.

Wakapolres Lamongan, Kompol Jodi Indrawan, S.I.K. tampak langsung melakukan dialog dan komunikasi terbuka dengan perwakilan massa aksi.

Hal itu sebagai bentuk komitmen Polres Lamongan Polda Jatim dalam mengedepankan pendekatan humanis dan menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Kami hadir untuk melayani rekan – rekan PC PMII dalam memberikan jaminan keamanan menyampaikan aspirasi dan kami mengapresasi aksi tersebut berjalan tertib dan aman,” ujar Kompol Jodi.

Dalam aksi tersebut, PC PMII Lamongan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya normalisasi rawa dan waduk yang mengalami sedimentasi atau pendangkalan.

“Selama kegiatan berlangsung, juga menyiapkan pelayanan pendukung guna menjamin keselamatan dan kenyamanan seluruh peserta aksi,” kata Kompol Jodi.

Hingga berakhirnya kegiatan, aksi unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Sementara itu Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M.Hamzaid,S.Pd mengatakan Polres Lamongan akan terus mengedepankan prinsip humanis, profesional, dan dialogis dalam setiap pelaksanaan pelayanan kegiatan masyarakat.

Hal itu kata Ipda Hamzaid demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Lamongan.

“Polres Lamongan berkomitmen tetap hadir di setiap kegiatan masyarakat untuk memberikan pelayanan dan jaminan keamanan,” pungkasnya. (DON/Red)

Jakarta — Bedah Buku Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan yang digelar di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Rabu (4/2/2026), menjadi ruang dialog akademik terkait dinamika reformasi Polri dan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Penulis buku, Prof. Hermawan Sulistyo menegaskan bahwa buku tersebut berangkat dari kebutuhan untuk meluruskan persepsi publik yang keliru terkait sejumlah kebijakan Kapolri, termasuk anggapan adanya insubordinasi terhadap Presiden.

“Ada mispersepsi bahwa semua ini seolah diorkestrasi dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” kata Prof. Hermawan.

Menurutnya, buku tersebut juga mengulas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, khususnya dalam penanganan kasus besar yang berdampak pada institusi.

“Bagaimana seorang Kapolri harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan institusi, itu tidak mudah. Buku ini tidak untuk memuji, tapi untuk mendudukkan keputusannya secara proporsional,” jelasnya.

Prof. Hermawan juga menilai, ketegasan Kapolri yang terlihat dalam forum-forum resmi kerap disalahartikan sebagai sikap membangkang.

“Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menekankan pentingnya pemahaman konteks demokrasi dalam melihat posisi Polri sebagai polisi sipil.

“Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Komjen Pol. Chryshnanda.

Ia menambahkan, reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang harus ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis.

“Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar,” pungkasnya. (By/Red)

Jakarta – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen—melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 5,4 persen—menandai ambisi pemerintah untuk mempercepat kinerja ekonomi nasional.

“Kalau di APBN 5,4 persen. Saya akan dorong ke 6 persen,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Senin (2/2/2026).

Namun, pernyataan lanjutan bernada ringan tentang “hadiah” atau “traktiran” secara tidak langsung menggeser target tersebut dari sekadar wacana teknokratik menjadi isu politik ekonomi. Bagi publik, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kesempatan kerja, daya beli, dan kesejahteraan.

Pertumbuhan 6 persen jelas bukan target mudah, terlebih di tengah kondisi global yang masih bergejolak. Target ini menuntut perubahan struktural, bukan sekadar optimisme kebijakan. Sejumlah ekonom menilai, angka tersebut sulit dicapai selama perekonomian masih bertumpu pada:

• ekstraksi sumber daya alam tanpa nilai tambah,
• ketergantungan pada proyek berbasis APBN,
• spekulasi pasar keuangan,
• serta relasi bisnis–politik yang minim produktivitas.

Dengan demikian, target 6 persen menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah untuk menggeser ekonomi dari model rente menuju ekonomi produktif.

Ekonomi rente selama ini merupakan persoalan laten. Praktik ini tidak selalu melanggar hukum, tetapi kerap menghambat efisiensi dan inovasi. Keuntungan diperoleh bukan melalui peningkatan produktivitas, melainkan dari kedekatan dengan pusat kebijakan dan distribusi sumber daya negara.

Model semacam ini relatif bertahan dalam situasi stabil, namun berubah menjadi beban ketika negara membutuhkan akselerasi pertumbuhan. Target 6 persen secara inheren menuntut:

• efisiensi dan ketepatan belanja negara,
• penguatan investasi sektor riil,
• industrialisasi dan hilirisasi yang konsisten,
• serta distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Tanpa pergeseran tersebut, pertumbuhan berisiko bersifat semu tinggi di atas kertas, tetapi rapuh secara struktural dan sosial.

Dorongan pertumbuhan yang lebih agresif juga akan berdampak langsung pada pelaku ekonomi yang selama ini bergantung pada akses kebijakan, antara lain:

• pelaku ekstraksi sumber daya bernilai tambah rendah,
• kontraktor proyek negara yang minim inovasi,
• praktik bisnis berbasis relasi politik,
• serta aktivitas finansial yang tidak terhubung dengan sektor produktif.

Bagi kelompok ini, target 6 persen bukan sekadar angka, melainkan tuntutan untuk beradaptasi atau tersisih.

Teknokrasi kerap diposisikan sebagai pendekatan netral. Namun dalam praktiknya, kebijakan ekonomi selalu memuat pilihan politik. Jika akselerasi pertumbuhan ditempuh dengan menekan kelompok rentan seperti buruh dan usaha kecil sementara praktik rente tetap aman, maka legitimasi kebijakan akan dipertanyakan.

Konstitusi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, disiplin fiskal dan reformasi ekonomi semestinya dimulai dari sektor-sektor yang selama ini paling diuntungkan oleh negara, bukan justru membebani kelompok dengan daya tawar terlemah.

Komitmen pemerintah terhadap stabilitas pasar dan kepastian hukum memang penting bagi kepercayaan investor global. Namun keberlanjutan pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh persepsi eksternal.

Kepercayaan domestik dibangun melalui hasil yang dirasakan langsung masyarakat: penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan terbukanya mobilitas sosial. Tanpa itu, target pertumbuhan tinggi berisiko menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi rapuh secara sosial.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi titik uji penting bagi pemerintahan Prabowo. Ia dapat menjadi instrumen reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada rente.

Sebaliknya, tanpa perubahan mendasar, target tersebut berpotensi menjadi angka ambisius tanpa fondasi keadilan ekonomi.

Pertumbuhan memang diperlukan. Namun tanpa keberpihakan pada ekonomi produktif dan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan justru menyimpan risiko sosial di masa depan. (By/Red)