SURABAYA – Indonesia memasuki abad keduanya di tengah perubahan global yang berlangsung semakin cepat dan kompleks.

Persaingan geopolitik antarnegara semakin tajam, revolusi kecerdasan buatan mengubah lanskap ekonomi dan sosial, krisis pangan dan energi menjadi tantangan nyata, sementara identitas kebangsaan di berbagai belahan dunia menghadapi ujian yang tidak ringan.

Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar strategi pembangunan. Bangsa ini membutuhkan kompas peradaban.

Pertanyaan mengenai arah masa depan Indonesia sesungguhnya bukan persoalan baru. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah berupaya merumuskan jalan sejarah yang mampu membawa Indonesia bukan hanya menjadi negara yang merdeka, tetapi juga menjadi bangsa yang bermartabat.

Diantara mereka, Soekarno tampil sebagai arsitek gagasan kebangsaan yang meletakkan fondasi ideologis melalui Pancasila dan Trisakti.

Bagi Bung Karno, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berakar pada kepribadian bangsa sendiri.

Indonesia tidak dipahaminya sekadar sebagai negara yang lahir pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai kelanjutan dari perjalanan panjang peradaban Nusantara.

Yang telah membangun jaringan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi sejak era Sriwijaya, Majapahit, hingga berbagai kerajaan maritim yang pernah menghubungkan lautan dan manusia dalam satu ruang peradaban.

Karena itu, Trisakti tidak hanya dapat dibaca sebagai slogan politik. Trisakti adalah visi geopolitik yang menempatkan Indonesia sebagai subjek sejarah.

Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan merupakan tiga pilar yang dirancang agar bangsa ini tidak kehilangan arah di tengah arus perubahan dunia.

Dalam pandangan Bung Karno, tujuan akhir negara bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau capaian statistik pembangunan. Tujuan negara adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama kaum Marhaen yang menjadi tulang punggung kehidupan bangsa.

Karena itu, pembangunan harus berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak boleh tercerabut dari akar budaya serta identitas nasional.

Namun perjalanan Indonesia modern tidak hanya dibentuk oleh gagasan besar. Ia juga dibentuk oleh pengalaman panjang dalam menjaga stabilitas, membangun institusi negara, dan merawat kesinambungan pembangunan.

Dalam konteks itulah sosok Soeharto menjadi bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa.

Jika Soekarno menerjemahkan nilai-nilai Nusantara ke dalam visi kebangsaan dan diplomasi internasional, maka Soeharto menghadirkannya dalam bentuk laku kepemimpinan yang lebih personal, hening, dan berorientasi pada stabilitas.

Berbagai catatan sejarah menunjukkan bagaimana tradisi Jawa, tirakat, pengendalian diri, kesabaran, dan laku kebatinan turut membentuk cara pandangnya dalam memimpin negara.

Dalam khazanah budaya Nusantara, seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kecerdasannya mengelola kekuasaan, tetapi juga dari kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri.

Sebab kekuasaan tanpa pengendalian diri pada akhirnya mudah berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Tirakat dalam pengertian ini bukan sekadar ritual spiritual, melainkan latihan moral untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Di sinilah benang merah antara Soekarno dan Soeharto dapat ditemukan. Keduanya memang lahir dari pengalaman sejarah yang berbeda dan sering ditempatkan dalam posisi yang berseberangan.

Namun jika dibaca dari perspektif peradaban, keduanya sesungguhnya berbicara tentang persoalan yang sama: bagaimana Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang memiliki identitas, karakter, dan arah sejarahnya sendiri.

Soekarno menawarkan visi besar tentang kebangkitan bangsa. Soeharto menekankan pentingnya stabilitas dan kesinambungan pembangunan.

Keduanya menghadirkan pelajaran yang tidak semestinya dipertentangkan secara hitam-putih, melainkan dipahami sebagai bagian dari proses panjang pencarian jati diri Indonesia.

Sayangnya, setelah Reformasi, bangsa ini sering kali terjebak dalam dinamika politik jangka pendek. Energi publik lebih banyak tersedot pada kontestasi elektoral, polarisasi politik, dan perdebatan sesaat.

Sementara diskusi mengenai arah peradaban bangsa justru semakin jarang terdengar. Akibatnya, pembangunan sering berjalan tanpa narasi besar yang mampu menyatukan energi nasional.

Padahal Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah yang menentukan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua.

Letak geografis ini bukan sekadar fakta peta, melainkan anugerah geopolitik yang dapat menjadi sumber kekuatan nasional apabila dikelola dengan visi yang tepat.

Dalam perspektif geopolitik Nusantara, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Kesadaran maritim inilah yang dahulu melahirkan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit.

Nusantara berkembang bukan semata karena kekuatan militernya, tetapi karena kemampuannya membangun jaringan perdagangan, kebudayaan, diplomasi, dan pertukaran pengetahuan yang menghubungkan berbagai wilayah serta bangsa.

Karena itu, geopolitik Nusantara berbeda dari tradisi geopolitik Barat yang sering bertumpu pada dominasi wilayah dan perebutan pengaruh.

Geopolitik Nusantara bertumpu pada keseimbangan, harmoni, gotong royong, dan kemampuan mengelola keberagaman dalam satu kesatuan. Laut menjadi penghubung. Perbedaan menjadi kekuatan. Persatuan menjadi energi pembangunan.

Dalam konteks tersebut, Pancasila sesungguhnya dapat dibaca sebagai bentuk modern dari geopolitik Nusantara.

Lima sila yang dirumuskan para pendiri bangsa merupakan sintesis dari nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga peta jalan peradaban Indonesia.

Ketika dunia dihadapkan pada rivalitas kekuatan besar, ancaman krisis pangan, transisi energi, perubahan iklim, serta revolusi kecerdasan buatan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, objek investasi, atau arena perebutan pengaruh geopolitik.

Indonesia harus tampil sebagai subjek yang menentukan jalannya sendiri berdasarkan kepentingan nasional dan nilai-nilai peradabannya.

Dalam perspektif sejarah panjang, bangsa-bangsa besar selalu lahir dari kemampuan mereka menyintesiskan pengalaman masa lalu menjadi energi masa depan. Indonesia tidak akan menjadi kekuatan dunia dengan terus mempertentangkan warisan para pendahulunya.

Sebaliknya, Indonesia akan maju apabila mampu mengambil pelajaran terbaik dari seluruh perjalanan sejarahnya.

Dari Soekarno, bangsa ini memperoleh fondasi ideologis dan visi geopolitik tentang kedaulatan. Dari Soeharto, Indonesia memperoleh pengalaman membangun stabilitas dan kapasitas negara dalam jangka panjang.

Dari Reformasi, Indonesia memperoleh mekanisme demokrasi yang memungkinkan rakyat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Ketiganya merupakan modal sejarah yang sangat berharga.

Jika dibaca secara utuh, Soekarno membangun jiwa Indonesia. Soeharto membangun struktur Indonesia. Reformasi membangun ruang Indonesia. Ketika jiwa, struktur, dan ruang itu bertemu secara seimbang, lahirlah fondasi bagi kebangkitan nasional abad ke-21.

Di sinilah tantangan kepemimpinan Indonesia hari ini menjadi sangat penting. Kepemimpinan masa depan tidak cukup hanya menguasai teknologi, ekonomi, atau politik praktis. Kepemimpinan masa depan harus mampu membaca arus sejarah panjang bangsa.

Ia harus memahami bahwa Indonesia bukan sekadar negara, melainkan sebuah peradaban maritim yang sejak awal tumbuh dari kemampuan menyatukan keragaman dalam satu tujuan bersama.

Karena itu, kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dituntut memiliki dua kemampuan sekaligus: berpikir global dan berakar lokal. Mampu berkompetisi dalam dunia kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan geopolitik internasional, namun tetap berpijak pada nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial yang menjadi ruh kebangsaan Indonesia.

Di sinilah Trisakti menemukan relevansinya kembali. Berdaulat dalam politik berarti mampu menjaga independensi keputusan nasional.

Berdikari dalam ekonomi berarti membangun kekuatan produksi nasional yang berpihak kepada rakyat. Berkepribadian dalam kebudayaan berarti menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.

Namun Trisakti membutuhkan fondasi karakter. Dan fondasi itu tercermin dalam makna tirakat. Tirakat mengajarkan kedisiplinan, pengendalian diri, ketekunan, kesabaran, dan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral.

Karena itu, Indonesia menuju 2045 sesungguhnya membutuhkan sintesis dari tiga warisan besar perjalanan bangsa: visi peradaban yang diwariskan Soekarno, ketahanan pembangunan yang tercermin dalam pengalaman Soeharto, dan ruang demokrasi yang diperjuangkan Reformasi.

Ketiganya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan sebagai energi kebangsaan yang saling melengkapi.

Jika Trisakti adalah arah, maka tirakat adalah fondasinya. Jika Soekarno mengajarkan bagaimana sebuah bangsa harus memiliki mimpi besar, maka Soeharto mengingatkan bahwa mimpi besar memerlukan ketekunan, disiplin, dan daya tahan.

Sementara Reformasi mengajarkan bahwa kekuasaan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan pengawasan rakyat.

Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau deretan proyek fisik yang megah.

Indonesia Emas hanya dapat terwujud apabila bangsa ini mampu menjaga jiwa peradabannya di tengah perubahan zaman. Sebab sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekadar kaya dan kuat, melainkan bangsa yang mampu mempertahankan identitas, karakter, dan cita-citanya dari generasi ke generasi.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh pilihan antara Soekarno atau Soeharto, antara masa lalu atau masa depan. Masa depan Indonesia ditentukan oleh kemampuan bangsa ini mengambil hikmah dari seluruh perjalanan sejarahnya.

Soekarno mengajarkan arah. Soeharto mengajarkan ketahanan. Reformasi mengajarkan koreksi. Ketiganya merupakan mata rantai sejarah yang membentuk Indonesia hari ini.

Dari Trisakti, bangsa ini belajar tentang cita-cita. Dari tirakat, bangsa ini belajar tentang karakter. Dari demokrasi, bangsa ini belajar tentang akuntabilitas.

Apabila ketiga warisan tersebut mampu dipadukan, maka Indonesia tidak hanya akan memasuki tahun 2045 sebagai negara maju.

Indonesia berpeluang memasuki abad keduanya sebagai pusat peradaban maritim dunia yang disegani, bukan karena kekuatan militernya semata, bukan karena kekayaan alamnya belaka, tetapi karena kemampuannya menghadirkan keseimbangan antara kekuatan, keadilan, dan kebijaksanaan.

Mungkin inilah makna terdalam perjalanan bangsa Indonesia: bukan sekadar menjadi negara yang besar, melainkan menjadi bangsa yang mampu memberi arah bagi dunia.

Dari tirakat menuju Trisakti, dari Nusantara menuju Indonesia Emas, perjalanan itu sesungguhnya telah dimulai. (sang)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara

Jakarta— Pernyataan Ali, Ketua Harian PSI, yang menyentil soal politik “yang tak pernah menghasilkan Presiden” dan mengusik trah Sukarno bukan sekadar manuver verbal.

Ini adalah langkah yang dengan sengaja diarahkan untuk memasuki ceruk merah ruang historis, ideologis, dan emosional yang selama puluhan tahun menjadi rumah besar PDI-Perjuangan.

Untuk memahami respons publik dan arah kontestasi politiknya, perjalanan panjang PDI-P serta kegagalan para rivalnya dalam mengoyak konsistensi ideologis banteng perlu dilihat secara utuh.

1. Menyentuh Sukarnoisme: PSI Bermain di Area Berbahaya.

Ketika Ali menyinggung sejarah politik Megawati dan menyebut kubu “yang tidak pernah melahirkan presiden”, ia sesungguhnya menyentuh nadi terdalam PDI-P: legitimasi historis dan trah Sukarno.

Bagi PDI-P, Sukarnoisme bukan ornamen simbolik. Ia adalah ideologi yang dirawat, diwariskan, dan menjadi identitas kolektif kader hingga akar rumput.

Karena itu, serangan ke wilayah ini terbaca sebagai tantangan langsung terhadap fondasi ideologis banteng.

2. Momentum PSI: Basis Banteng Memang Sedang Cair, Namun Tidak Kosong Nilai.

PSI melihat peluang politik melalui beberapa indikator:

• Kemenangan Prabowo–Gibran di Jawa Tengah, jantung basis PDI-P.
• Kecenderungan pemilih muda terhadap politik populis ala Jokowi–Gibran.
• Fragmentasi politik lokal yang membuka celah baru.

Namun cairnya basis bukan berarti hilangnya fondasi. Ceruk merah bukan sekadar pasar elektoral, melainkan ruang ideologis yang telah mengakar selama lebih dari dua dekade. Banyak yang gagal memahami kedalaman ini.

3. Sempalan Banteng: PNBK dan PDP Runtuh Karena Tanpa Ideologi.

PNBK dan PDP, dua sempalan awal PDI-P pernah mencoba menjadi alternatif. Namun keduanya hilang tanpa jejak politik yang berarti.

Pelajarannya jelas: PDI-P bukan sekadar mesin elektoral; ia adalah kultur.

Tidak cukup mengandalkan simbol merah dan nama besar untuk merebut ceruk Sukarnois.

4. Demokrat Berkuasa 10 Tahun, Tapi Tetap Tak Bisa Menggeser PDI-P.

Jika ada partai yang pernah menjadi penantang serius PDI-P, itu adalah Partai Demokrat pada era SBY (2004–2014).

Dengan kekuasaan penuh dua periode:

• Demokrat memimpin pemerintahan.
• PDI-P berada sebagai oposisi keras.
• Ketegangan SBY–Megawati menjadi dinamika politik nasional.

Namun hasil jangka panjangnya ironis:

• PDI-P tetap kokoh.
• Elektabilitas Demokrat merosot setelah SBY turun.
• PDI-P justru bangkit dan memenangi Pemilu 2014 dan 2019.

Ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak otomatis melemahkan ideologi.

5. Gerindra Menang Pilpres, Tapi Ceruk Banteng Tetap Tak Tersentuh.

Kini Gerindra memegang kursi kepresidenan. Namun polanya kembali sama:

• Gerindra tumbuh bukan dengan menggerus suara PDI-P.
• Basis banteng tetap stabil.
• Dominasi eksekutif tidak serta-merta mengalihkan loyalitas ideologis.

Kemenangan Pilpres bukan kemenangan atas identitas politik.

6. PDI-P: Satu-Satunya Partai yang Konsisten di Era Reformasi.

Inilah faktor pembeda paling fundamental.

Sejak 1999, PDI-P adalah satu-satunya partai yang:

• Pernah menang, kalah, lalu menang kembali.
• Bertahan sebagai oposisi tanpa kehilangan basis.
• Bangkit dari konflik internal besar.
• Memiliki struktur masif yang teruji puluhan tahun.
• Menjaga kontinuitas ideologi Sukarnoisme lintas tiga generasi pemilih.

Di tengah turbulensi reformasi, hanya PDI-P yang mampu membangun tradisi politik yang konsisten, bukan sekadar mengikuti arus kekuasaan.

Kunci utamanya: Kepemimpinan Megawati yang tegas menjaga ideologi, disiplin organisasi, dan kesinambungan sejarah partai.

Partai lain datang dan pergi. PDI-P justru menua, matang, dan bertahan.

7. Kesimpulan: PSI Boleh Ribut, Tetapi Ceruk Merah Memiliki Gerbang Ideologi.

Manuver PSI yang mengusik trah Sukarno memang memancing perhatian, tetapi memasuki ceruk merah bukan pekerjaan retorika. Ia membutuhkan:

• Konsistensi ideologi
• Basis akar rumput yang terjaga
• Struktur organisasi yang solid
• Rekam jejak panjang
• Kepemimpinan yang stabil

PDI-P telah menghadapi:
• Sempalan banteng — tumbang
• Dua rezim kekuasaan — bertahan
• Rival besar seperti Demokrat dan Gerindra — tetap kokoh
• Pergeseran generasi pemilih — tetap relevan

Kini PSI mencoba masuk gelanggang yang sama. Pertanyaannya sederhana namun berat:

Apakah PSI siap menghadapi bukan hanya PDI-P sebagai partai, tetapi PDI-P sebagai tradisi politik?

Atau sejarah kembali berulang, penantang datang dan pergi, sementara banteng tetap berdiri kokoh di jalur ideologinya. (By/Red)

Oleh: Freddy Moses Ulemlem, SH, MH.

TULUNGAGUNG – Kabupaten Tulungagung resmi memasuki usia ke-820 tahun, sebuah capaian historis yang mengingatkan betapa panjang perjalanan daerah ini dalam mengarungi dinamika budaya, politik, dan pembangunan.

Peringatan ini seharusnya tidak berhenti sebagai tradisi seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi: bagaimana arah pembangunan Tulungagung akan digagas untuk satu dekade ke depan?

Dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan budaya yang kokoh mulai dari peninggalan kerajaan, kesenian jaranan, sampai tradisi agraris Tulungagung memiliki bekal kuat untuk menancapkan identitasnya di tengah perubahan zaman. Namun sekadar merawat budaya tidak lagi cukup.

Dengan potensi wisata pesisir dan seni lokal yang terus hidup, diperlukan langkah strategis untuk menjadikan unsur budaya sebagai penggerak ekonomi.

Pengembangan pariwisata berbasis sejarah, peningkatan kualitas pelaku seni, hingga penyediaan ruang kreatif publik harus masuk dalam prioritas nyata, bukan hanya rencana di atas kertas. Usia ke-820 menjadi waktu tepat untuk melahirkan kebijakan yang mampu menjembatani nilai tradisi dengan kebutuhan generasi modern.

Setahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Tulungagung terlihat cukup pesat: perbaikan jalan, pembenahan fasilitas publik, serta revitalisasi kawasan terus digencarkan.

Meski demikian, pembangunan yang ideal tidak hanya diukur dari seberapa banyak proyek fisik yang berdiri.

Masyarakat kini menunggu hadirnya pembangunan yang menyentuh aspek yang lebih fundamental, seperti:

• Penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal,

• Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan,

• Penyediaan lapangan pekerjaan berkualitas untuk menekan urbanisasi,

• Digitalisasi layanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses.

Warga berharap pembangunan tidak berhenti pada simbol kemajuan, tetapi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan mereka.

Dengan slogan Hari Jadi ke-820 “Tulungagung Bersatu, Satukan Langkah untuk Tulungagung Maju” serta visi “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia, Sepanjang Masa”, tahun ini terasa berbeda.

Kepemimpinan baru dengan latar belakang dunia usaha menghadirkan ekspektasi bahwa manajemen pemerintahan akan lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Namun ekspektasi membutuhkan pembuktian. Terobosan nyata yang dapat mempercepat lompatan pembangunan harus diwujudkan melalui:

• Inovasi layanan publik,

• Kolaborasi erat dengan UMKM dan sektor usaha,

• Optimalisasi kekuatan desa sebagai motor ekonomi,

• Pengelolaan anggaran yang amanah dan terukur.

Masyarakat kini menanti pemimpin yang bukan hanya berwacana, tetapi mampu menempatkan warga sebagai aktor utama pembangunan.

Usia 820 tahun adalah penanda sejarah, tetapi jauh lebih penting untuk membayangkan bagaimana Tulungagung pada usia 830 tahun mendatang.

Apakah menjadi daerah yang makin kompetitif dan modern, atau tertinggal karena kurang berani mengambil langkah besar?

Di tengah kompetisi antar-kabupaten yang semakin ketat, Tulungagung membutuhkan visi jangka panjang yang bukan hanya kuat di narasi, tapi konsisten dalam pelaksanaan.

Pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, serta komunitas lokal perlu berjalan dalam satu irama untuk mewujudkan daerah yang berdaya saing dan tetap berakar pada budaya.

Peringatan Hari Jadi ke-820 seyogianya menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang tidak boleh membuat Tulungagung berpuas diri.

Tantangan ke depan menuntut arah pembangunan yang lebih inklusif, progresif, dan berorientasi pada manusia.

Hanya dengan kesatuan visi dan keberanian mengimplementasikannya, Tulungagung dapat tumbuh menjadi kabupaten yang lebih baik dan membanggakan. Selamat Hari Jadi Tulungagung ke-820. Semoga menjadi momentum kebangkitan baru bagi seluruh masyarakatnya.(DON/Red)

Oleh: Abdul Maliq Hasim, Anggota Banser Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Editor: Joko Prasetyo