BLITAR – Memasuki satu tahun masa pengabdian, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kaweron Jari, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, menggelar tasyakuran bersama seluruh relawan dan jajaran pengelola, pada Sabtu (14/11).

Kegiatan yang berlangsung di Dapur SPPG Dusun Kaweron, Desa Jari tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus meneguhkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Kepala Dapur SPPG Kaweron, Fitri Nur Handayani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh relawan, mitra, yayasan, pengawas akuntan, pengawas gizi, PIC, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama satu tahun perjalanan SPPG Kaweron.

Fitri menegaskan, memasuki tahun kedua pengabdian, SPPG Kaweron bertekad terus melakukan peningkatan kualitas, khususnya dalam mewujudkan dapur yang sehat dan mampu menyajikan menu terbaik bagi para penerima manfaat.

“Dapur SPPG Kaweron setelah berkhidmat satu tahun bertekad mewujudkan dapur SPPG yang sehat dan mampu menyajikan menu yang terbaik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tasyakuran tersebut sengaja diselenggarakan secara sederhana dengan melibatkan para relawan dan mengundang pihak yayasan tanpa melibatkan pihak luar.

Selain sebagai ungkapan rasa syukur, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan internal untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan seluruh relawan.

Segenap relawan, Kepala SPPG, pemilik dapur, bersama KH Imam Mawardi Ridlwan usai acara tasyakuran.(dok/JK).

Rangkaian kegiatan diawali dengan istighosah dan dzikir jama’i yang dipimpin KH Khozin dari Pondok Pesantren At Taroqi, Tumpakrejo, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar.

Selanjutnya, pembinaan relawan disampaikan oleh Pengasuh Pesantren Al Azhaar Kedungwaru Tulungagung, KH Imam Mawardi Ridlwan atau yang akrab disapa Abah Imam.

Dalam arahannya, Abah Imam mengingatkan pentingnya menjaga keikhlasan dan meluruskan niat dalam menjalankan tugas sebagai relawan SPPG.

Menurutnya, aktivitas menyiapkan makanan bagi penerima manfaat tidak hanya sebatas pekerjaan, tetapi juga dapat bernilai ibadah apabila dilandasi niat yang baik.

Ia juga mengajak seluruh relawan untuk senantiasa mendoakan para penerima manfaat melalui makanan yang disiapkan dan disajikan setiap hari.

“Para relawan minimal mendoakan para penerima manfaat dengan Yaa Lathif agar mereka menjadi anak yang penurut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abah Imam menyampaikan bahwa kehidupan yang berkah tidak terlepas dari sikap senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan.

Rasa syukur tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan melalui kepedulian dan kebiasaan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum mengakhiri pembinaannya, ia juga mengajak para relawan membangun budaya ta’awun atau saling menolong.

Konsep tersebut, jelasnya, berbeda dengan arisan karena lebih mengedepankan ketulusan dan keikhlasan dalam membantu sesama relawan yang membutuhkan.

Rangkaian tasyakuran kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Abah Imam. Potongan tumpeng diserahkan kepada Kepala Dapur, PIC, pengawas akuntan, dan pengawas gizi SPPG Kaweron sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan satu tahun pengabdian.

Melalui momentum tersebut, SPPG Kaweron Jari berharap kebersamaan dan kekompakan seluruh relawan semakin kuat.

Seiring memasuki tahun kedua pengabdian, komitmen mewujudkan dapur yang sehat serta meningkatkan kualitas pelayanan gizi bagi penerima manfaat diharapkan dapat terus dijalankan secara konsisten.(JK/Red)

BLITAR – Polres Blitar menggelar latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) pada Kamis (12/11/2026) sebagai bagian dari persiapan pelayanan dan pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Blitar.

Latihan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel Polres Blitar dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama tahapan Pilkades 2026.

Melalui kegiatan tersebut, personel mendapatkan pembekalan serta simulasi langkah-langkah penanganan berbagai situasi kontinjensi yang mungkin terjadi, sekaligus memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., melalui Kabag Ops AKP Sony Suhartanto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa latihan Sispamkota merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapan personel. Kesiapan itu mencakup kemampuan, koordinasi, serta pola bertindak dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

“Latihan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan personel, baik dari segi kemampuan, koordinasi, maupun pola bertindak dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” ujar AKP Sony Suhartanto.

Polres Blitar berkomitmen memberikan pelayanan pengamanan secara maksimal agar seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Blitar dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif.

Dengan kesiapan personel serta sinergi bersama seluruh unsur terkait, situasi Kamtibmas selama pelaksanaan Pilkades diharapkan tetap terjaga.

Melalui latihan Sispamkota ini, Polres Blitar menegaskan kesiapannya mendukung suksesnya Pilkades 2026, termasuk dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul selama tahapan pemilihan.(Hms/JK)

KOTA KEDIRI – Aliansi Gerakan Garda Nusantara menggelar aksi damai di Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan hasil penelusuran awal aliansi, harga pupuk bersubsidi di lapangan diduga mencapai Rp130.000 hingga Rp150.000.

Aksi tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri dan Kantor Wali Kota Kediri. Massa meminta pemerintah daerah menelusuri dugaan penyimpangan harga sekaligus mengevaluasi pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah setempat.

Aksi tersebut dilaksanakan oleh Aliansi Gerakan Garda Nusantara, di bawah naungan ketua aliansi Harbaktian, bersama anggota aliansi, perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media yang tergabung di dalamnya.

Di Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri, massa menyampaikan sejumlah tuntutan agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi pupuk bersubsidi. Penelusuran tersebut diminta mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), badan usaha, kios penyalur, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penjualan pupuk di atas ketentuan harga pemerintah.

Setelah menyampaikan aspirasi di Dinas Pertanian, massa kemudian bergerak menuju Kantor Wali Kota Kediri. Dalam kesempatan tersebut, aliansi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kinerja instansi terkait apabila ditemukan bukti adanya kelalaian.

Aliansi juga meminta Wali Kota Kediri mempertimbangkan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pertanian apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Audiensi dengan Perwakilan Pemkot Kediri

Penyampaian aspirasi dilanjutkan melalui audiensi bersama Bagus Alit, S.E., M.M., sebagai kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang hadir mewakili Wali Kota Kediri.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri Arief Cholisudin Yuswanto, S.STP., M.M., serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri Paulus Luhur Budi Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Sementara itu, Wali Kota Kediri dan Sekretaris Daerah belum dapat menghadiri audiensi karena memiliki agenda kegiatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Gerakan Garda Nusantara menyampaikan empat poin permintaan yang diharapkan segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pertama, meminta data lengkap seluruh gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kota Kediri sebagai bahan penelusuran dan pencocokan data penerima serta distribusi pupuk bersubsidi.

Kedua, meminta daftar badan usaha atau kios yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan rantai distribusinya.

Ketiga, meminta agar UD yang disebut dalam surat pengaduan aliansi dapat dihadirkan dalam forum klarifikasi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait dugaan permasalahan distribusi pupuk.

Keempat, meminta petugas yang diduga melakukan intimidasi terhadap petani turut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani.

Ketua Aliansi Gerakan Garda Nusantara, Harbaktian, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi petani, khususnya menyangkut ketersediaan dan harga pupuk bersubsidi.

“Kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Karena itu, dugaan yang kami temukan di lapangan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan secara menyeluruh,” ujarnya saat dihubungi awak media 90detik.com pada Rabu (11/11).

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menerima pengaduan, tetapi mengambil langkah konkret dengan membuka data distribusi dan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan aliansi.

Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran dan penerapan harga harus dilaksanakan secara optimal.

Aliansi berharap pemerintah daerah memberikan tindak lanjut secara transparan dan tertulis agar perkembangan penanganan pengaduan dapat diketahui dengan jelas.

Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut diharapkan dapat diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum terverifikasi.

Adapun sejumlah unsur organisasi dan lembaga yang turut terlibat dalam aksi tersebut di antaranya Ketua Laskar Agus Tri Cahyo, Ketua LSM Bidik DPD Sib Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Balaraja Indonesia Andik Hariyanto, Ketua Lembaga Anti Korupsi dan Praktik Ilegal Nasional (LAKP-IN) Khoiri, serta Ketua Yayasan Jiwa Pelopor Reclasseering Suhada Abadi Lembaga Reclasseering Indonesia (YJPRSA LRI) Davied Priatama.

Hingga berita ini disusun, dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas HET tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, dan redaksi juga membuka ruang bagi instansi terkait untuk memberikan klarifikasi.(JK/Red)