BLITAR – Kondisi jalan rusak parah sepanjang 1,2 kilometer yang berlarut-larut, warga Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, melakukan aksi protes unik.

Mereka menanam pohon pisang di tengah-tengah jalan yang berlubang sebagai sindiran keras kepada pihak berwenang.

Aksi ini viral di media sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat dengan terjun langsung ke lokasi yang ditanami pisang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, membenarkan adanya keluhan dari warga. Ia menjelaskan bahwa timnya telah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan langsung.

“Tim kita tadi langsung ke lokasi. Untuk ruas tersebut sebenarnya sudah ada alokasi anggaran hotmix tahun 2025 ini. Tapi memang untuk saat ini belum terlaksana dan masih proses persiapan,” jelas Hamdan ketika dikonfirmasi, pada Rabu (25/8) saat dihubungi melalui pesan singkat berjejaring.

Ia menegaskan sebagai langkah cepat, sambil menunggu pengerjaan hotmix, pihaknya akan melakukan penanganan sementara.

“Kita sudah koordinasi dengan perangkat desa setempat, untuk penanganan kita laksanakan URC dahulu dalam waktu dekat menunggu estimasi kerusakan dan jadwal tim URC,” imbuhnya.

Hamdan memaparkan bahwa kerusakan yang terjadi cukup signifikan. Kerusakan jalan kurang lebih 1,2 Km. Ujung dan pangkal ruas sudah hotmix. Dan memang sepanjang 1,2 Km existingnya masih lapen,(lapisanpenetrasi/makadam, red.).

Pihaknya, juga memohon pengertian dan kesabaran warga, sambil memastikan bahwa perbaikan darurat akan segera dilaksanakan.

“Kami mohon warga mengerti, dan untuk memperbaiki kondisi jalan dan mengamankan lalu lintas di wilayah tersebut sebelum pengerjaan hotmix secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025,“ pungkasnya.(JK/Red)

BLITAR – Suhu politik di Kabupaten Blitar memanas. Ratusan massa Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), pada Senin (25/8), menggeruduk kantor DPRD dan kantor Bupati Blitar.

Mereka menuntut percepatan pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 serta mendesak mutasi pejabat ASN yang dinilai menghambat jalannya birokrasi.

Dipimpin Jaka Prasetya, massa GPI menilai keterlambatan serapan APBD dan mandeknya pembahasan PAK 2025 telah membuat pelayanan publik terhambat dan pembangunan tak berjalan maksimal.

Mereka menuding DPRD dan Pemkab Blitar lebih mementingkan tarik-menarik kepentingan politik daripada kepentingan rakyat.

“Ini bukan hanya soal anggaran, ini soal kepercayaan publik. Kalau DPRD dan Bupati tak mampu bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur,” tegas Jaka dalam orasinya.

Aksi sempat memanas saat massa kecewa karena tak ditemui Fraksi Gerindra di gedung DPRD. Mereka melakukan sweeping ke sejumlah ruangan.

Sejumlah fraksi, termasuk PDIP, NasDem, PKB, dan Golkar, akhirnya menemui massa dan menyatakan mendukung percepatan pengesahan PAK. Tak lama kemudian, anggota Fraksi Gerindra Sarwi juga hadir dan mengaku setuju, meski keputusan final menunggu instruksi pimpinan fraksi.

Tak berhenti di DPRD, massa GPI kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Blitar di Kanigoro.

Mereka menyampaikan desakan serupa, menekankan bahwa lambannya proses birokrasi dan minimnya evaluasi kinerja pejabat menjadi penghambat utama pembangunan daerah.

Perwakilan massa diterima sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan.

Ia berjanji menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan melaporkannya langsung kepada Bupati. Mengenai tuntutan dari masa terkait mutasi pejabat bahwa proses telah dinyatakan selesai.

“Kami menghargai aspirasi masyarakat ini dan akan menyampaikannya kepada Bupati sebagai bahan evaluasi,” ujar Budi dihadapan masa aksi.

GPI menegaskan, aksi kali ini baru langkah awal. Mereka berencana mendirikan Posko Kerakyatan di depan kantor DPRD pada 29 Agustus mendatang untuk mengawal proses pengesahan PAK 2025 dan menekan percepatan mutasi pejabat.

“Kalau desakan ini masih diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Jaka.(JK/Red)

TULUNGAGUNG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tulungagung Polda Jatim resmi beroperasi dengan menghadirkan layanan makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Program ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sebagai langkah nyata mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim menyalurkan makan bergizi gratis kepada 3.047 penerima manfaat dengan rincian, 15 ibu hamil, 216 balita, 26 ibu menyusui, serta 2.790 anak sekolah mulai dari PAUD hingga tingkat SMA.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan dan generasi penerus bangsa.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak dan kelompok prioritas lain mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing pada masa depan”, ungkap AKBP Taat, Sabtu (23/8/25).

Program SPPG Polres Tulungagung Polda Jatim juga sejalan dengan program pemerintah tentang makan bergizi gratis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting.

“Program ini sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulungagung,” tambah AKBP Taat.

Untuk memastikan dampak ekonomi yang luas, pengelola SPPG akan melibatkan Primkoppol Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyedia bahan baku utama.

“Menyerap bahan baku dari BUMDes yang menampung hasil Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)”, imbuh AKBP Taat.

Dengan kolaborasi ini, SPPG tak hanya memberi manfaat pada aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mendukung perekonomian lokal, selaras dengan arah kebijakan Presiden RI ,Prabowo Subianto yang mendorong ketahanan pangan Nasional berbasis masyarakat.

Dengan dimulainya layanan ini, Polres Tulungagung berharap SPPG dapat menjadi salah satu wadah pelayanan publik yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (DON)