Jawa Timur
Dugaan Penyalahgunaan LP2B, Menam Maulana : Harus Segera Dibongkar

Caption Foto : Kepala Dinas Pertanian Tulungagung, Suyanto.
TULUNGAGUNG, 90detik.com – Usai dilakukan rapat koordinasi bersama Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung mengenai dugaan penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialih fungsikan lahan untuk kepentingan pribadi.
Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi B pada Selasa (23/04) lalu, turut dihadiri dinas terkait, dan penyampaian hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.
Ketua LSM Penyambung Lidah Masyarakat (PSM Lidra) Menam Maulana menegaskan akan melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Tulungagung dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meminta segera dilakukan penertiban dan memberikan Surat Peringatan (SP) ketiga kepada para pemilik lahan.
”Usai dilakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan penjelasan dari kepala dinas lahan yang kami sengketakan, kami akan segera melakukan pertemuan dengan PJ Bupati Tulungagung agar memberikan perintah Kepala Satpol PP untuk segera dilakukan penertiban,” tegasnya, kamis (25/4)
Pihaknya juga meminta setelah ditertibkan untuk segera melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri diatas lahan LP2B.

Caption Foto : Pada saat rapat koordinasi di Gedung DPRD Tulungagung.
”Sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh Dirjen Pertanian bahwa lahan yang digunakan memang terbukti lahan untuk pertanian, untuk itu kepada Satpol PP untuk segera melakukan pembongkaran,” tukasnya.
Sebelumnya, pada rapat yang dilakukan pada Selasa (22/04) tersebut. Usai rapat Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suyanto mengatakan, ada pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011.
“Hasilnya, terbukti terjadi alih fungsi lahan pertanian pada lahan yang bertentangan dengan UU No 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi tentang LP2B, terangnya.
Masih Suyanto menjelaskan bahwa beberapa tempat wisata di Tulungagung yang menempati LP2B tidak memiliki izin dari Dinas Pertanian. Dan juga melanggar peraturan yang sanksinya ada pembatalan ijin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan / denda administratif.
“Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 pasal 70, setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan ijin, pembatalan ijin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, dan / denda administratif, terangnya.
Sebagai informasi, pada penjelasan hasil audit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tulungagung, serta sesuai SK Bupati Tulungagung nomor 188-45/483/013/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Luasan dan Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP28), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) bahwa pada 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung terdapat total lahan KP2B seluas 16.926,91 ha yang terdiri dan LP2B seluas 15.296.26 ha dan LCP2B seluas 1.630.65 ha.
Namun sungguh ironis, lahan yang harus dijaga untuk lahan pertanian berkelanjutan dijadikan kawasan wisata dan berdiri bangunan permanen.
Seperti pada pemberitaan 90detik.com Lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Desa Sumberejo Kulon, Ngunut, Tulungagung dijadikan kawasan wisata dan berdiri bangunan permanen. (Red/JK)
Editor: JK
Jawa Timur
Dakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah

TUBAN — Suasana berbeda terasa di Hall Utama Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban, Sabtu pagi (26/9/2026). Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ratusan dai dan daiyah berkumpul membawa satu semangat: membangun dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan.
Sebanyak 250 peserta dari Tuban, Bojonegoro, Babat, hingga Lamongan hadir dalam Halaqah Dakwah Islam Wasathiyah yang digelar Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur bersama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban.
Para peserta berasal dari unsur Lembaga Dakwah NU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Mereka tidak sekadar menghadiri forum, tetapi juga bertukar gagasan mengenai tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin beragam.
Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa halaqah tersebut merupakan bagian dari amanah PWNU Jawa Timur untuk memperkuat dakwah yang moderat dan membumi.
Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan dari atas mimbar. Dakwah juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa memancing kemarahan maupun memperlebar perbedaan.
“Dakwah itu ramah, bukan memancing kemarahan atau menyuburkan perpecahan,” tegasnya.
Pesan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. M. Ali Azis. Ia menekankan pentingnya para dai memperluas wawasan dan membangun cara pandang keagamaan yang moderat.
Salah satu kuncinya, kata Prof. Azis, adalah memperbanyak membaca dan terus belajar. Halaqah menjadi ruang bagi para dai untuk saling bertukar pengetahuan, mengoreksi, sekaligus memperkuat kapasitas dakwah.
“Da’i wajib gemar membaca agar punya karya,” jelas Prof. Azis.
Ia menjelaskan, dakwah wasathiyah yang dikembangkan NU menempatkan keseimbangan sebagai pijakan. Tradisi yang baik tetap dijaga, sementara perubahan yang membawa kemaslahatan dapat diterima secara terbuka.
Karena itu, para dai memiliki peran penting dalam menjaga ruang keberagamaan masyarakat agar tetap teduh. Dakwah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga ikut merawat harmoni sosial.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan kesiapan Yabika untuk terus berkhidmat dan mendukung berbagai kegiatan PCNU Kabupaten Tuban.
“Kami siap berkhidmat untuk kegiatan PCNU Kabupaten Tuban,” ujarnya.
Halaqah tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Insan Kamil Tuban.
Kegiatan itu menjadi penanda bahwa dakwah wasathiyah bukan sekadar wacana. Ia diharapkan hadir dalam bentuk gerakan, penguatan komunitas, dan pembangunan ruang-ruang keagamaan yang membawa kesejukan bagi masyarakat. (DON/Red)
Jawa Timur
Buka Ekspresi Santri 2026, Bupati Kediri Minta Santri Implementasikan Nilai Resolusi Jihad

KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerukan kepada seluruh santri untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.
Pesan ini disampaikan dalam pembukaan acara Ekspresi Santri 2026 yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), pad Jumat (25/9).
Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Subroto Maheri Laksono, yang membacakan sambutan tertulis Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin dalam menjawab tantangan zaman.
“Pesan saya untuk para santri, warisi terus gelora semangat resolusi jihad ini di dalam dada panjenengan,” ujar Sonny saat membacakan sambutan Bupati di hadapan para santri dan tamu undangan.
Mas Dhito menekankan bahwa nilai-nilai Resolusi Jihad tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Menurutnya, spirit perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar santri mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat di lingkungan sekitarnya.
“Tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Spirit perjuangan para pendahulu harus mentransformasi menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengabdi.
“Doa saya semoga para santri senantiasa sehat, dimudahkan, dan dilancarkan di setiap langkah,” tambahnya.
Acara Ekspresi Santri 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026.
Selain menjadi panggung ekspresi bagi para santri, agenda ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pondok pesantren, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap ajang ini dapat memacu kreativitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi pesantren.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemandirian yang diajarkan di pesantren dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sosial masyarakat Kabupaten Kediri.
(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Tak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi

Kota Madiun— Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama W.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh massa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menggelar aksi damai di wilayah Kota Madiun pada Selasa (22/9/2026).
Berkat komunikasi dua arah yang efektif antara peserta aksi dan petugas keamanan gabungan, seluruh massa membubarkan diri dengan tenang tanpa ada keributan.
“Terima kasih atas kerja sama seluruh peserta. Kami sangat mengapresiasi karena kegiatan dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Rizki.
Kapolres Madiun Kota menegaskan bahwa kegiatan layanan pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota Polda Jatim tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama unsur terkait dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
“Fokus utama petugas adalah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan aman dan terlindungi,” terang AKBP Rizki.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rizki juga meluruskan informasi keliru terkait video viral di media sosial yang menarasikan adanya bentrokan antara Polisi dan massa pesilat.
“Tidak ada bentrok. Itu hanya dinamika di lapangan,” tegas AKBP Rizki.
Ia menjelaskan, situasi sempat diwarnai aksi saling dorong yang mengakibatkan tameng salah satu petugas terjatuh. Meski demikian, ketegangan sesaat itu langsung mereda dan situasi kembali kondusif setelah dialog dilakukan.
Kapolres Madiun Kota juga memastikan tidak ada satu pun peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.
“Tidak ada yang diamankan. Mereka membubarkan diri secara sukarela. Bahkan, petugas kami memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan truk menuju lokasi parkir, mengingat jarak antara titik aksi dan tempat parkir kendaraan mereka cukup jauh,” ungkap AKBP Rizki.
Sebagai informasi, aksi massa ini dipicu oleh dinamika internal terkait dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PSHT.
Ketegangan berhasil diredam sepenuhnya setelah Kapolres Madiun Kota turun langsung melakukan negosiasi intensif bersama perwakilan massa aksi. (DON)
Redaksi4 hari agoBahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Nasional5 hari agoUang Dikumpulkan, Administrasi Disiapkan, Sidang Gatut Sunu Bongkar Pola Pengelolaan Anggaran
Nasional1 minggu agoPeletakan Batu Pertama Masjid Bina Insan Kamil Tuban, Ikhtiar Membangun Pusat Ibadah dan Peradaban
Jawa Timur1 minggu agoDakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah
Hukum2 minggu agoPemanggilan Ketiga Elim Tyu Samba oleh Polrestabes Makassar, Penyidik Periksa di Blitar
Nasional4 hari agoPW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil
Jawa Timur2 minggu agoTak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi
Nasional2 minggu agoHalal Dulu, Baru Berkah: Gus Aynggul Soroti Suplayer MBG





