KEDIRI— Upaya membangun daya cegah dan tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, Polres Kediri Polda Jatim mengadakan kegiatan sosialisasi bertema “Generasi Emas Produktif Tanpa Narkoba” di SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri, pada Rabu 17 September 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polres Kediri Polda Jatim dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari narkoba sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji S.H., S.I.K., M.Si menegaskan pentingnya peran pelajar sebagai generasi penerus bangsa untuk memiliki pemahaman dan kesadaran akan bahaya narkoba.

Menurutnya, remaja merupakan salah satu kelompok yang rentan menjadi target peredaran narkoba karena berada dalam fase pencarian jati diri.

“ Kami hadir di sini untuk mengingatkan dan memberikan edukasi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Pelajar harus menjadi agen perubahan yang mampu membentengi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya narkoba,” ujar AKBP Bramastyo.

Ia mengungkapkan untuk memberantas peredaran narkoba perlu mendapat dukungan dari semua elemen, termasuk para peran pelajar.

Maka dari itu Polres Kediri Polda Jatim mengajak para pelajar mewujudkan Kabupaten Kediri yang bersih dan tanpa dari narkoba.

Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan materi oleh Satresnarkoba Polres Kediri Polda Jatim mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruk penyalahgunaannya terhadap kesehatan fisik dan mental, serta ancaman hukum yang mengintai pengguna dan pengedar narkoba.

“Diskusi ini bertujuan agar para siswa ini memahami dampak buruk terjerumus ke narkoba. Sehingga dengan pemahaman bahaya narkoba maka adik-adik pelajar ini bisa menjadi pelopor generasi emas produktif tanpa narkoba,” jelas Kapolres Kediri.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Kediri berharap dapat terus bersinergi dengan pihak sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi emas yang sehat, produktif, dan berprestasi tanpa narkoba serta menjadikan Kabupaten Kediri sebagai daerah yang aman, nyaman, dan terbebas dari jeratan narkoba.

Dalam kegiatan ini Polres Kediri mendapat sambutan hangat dari pihak sekolahan SMA Negeri 1 Pare dan mengapresiasi atas inisiatif Polres Kediri dalam melakukan pendekatan preventif kepada para pelajar. (Wah/Red)

TULUNGAGUNG — Di sebuah dusun terpencil di wilayah Ngelo, Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, sedang tumbuh harapan besar untuk masa depan generasi muda.

Di tengah keterbatasan infrastruktur dan akses yang dahulu bahkan harus ditempuh dengan menyeberangi sungai karena jembatan terputus, kini masyarakat setempat sedang mengikhtiarkan hadirnya sebuah lembaga pendidikan berbasis Al-Qur’an: MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo.

Lembaga ini baru berupa pondasi bangunan, namun tekad dan semangat masyarakat serta para penggeraknya sudah mengakar kuat.

MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo dirancang menjadi tempat anak-anak belajar dan menghafal Al-Qur’an.

Sebuah cita-cita besar lahir dari kesadaran akan pentingnya membangun benteng moral dan spiritual generasi muda, terutama di tengah gempuran budaya digital, game online, dan konten viral yang kian massif.

Kehadiran madrasah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran banyak pihak, masih adakah anak-anak yang mau menghafal Al-Qur’an di zaman ini?

Jawabannya bukan semata pada anak-anak, tapi pada keikhlasan para guru. Mereka hadir bukan karena gaji, tetapi karena panggilan jiwa. Mereka adalah para pejuang pendidikan yang mengabdi dengan cinta—cinta pada generasi dan cinta pada Al-Qur’an.

Mereka percaya, generasi Qur’ani adalah benteng terakhir yang bisa menyelamatkan nilai-nilai di Jalur Lintas Selatan (JLS), khususnya kawasan Pantai Sine yang sebentar lagi akan terhubung hingga Kabupaten Blitar.

Ketika arus modernisasi mulai merambah pedesaan, para guru dan tokoh masyarakat Ngelo justru memilih mengakar. Mereka tidak menolak perubahan, tapi berusaha memberi arah.

Melalui MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo, mereka ingin memastikan anak-anak tetap teguh dalam ibadah, berbakti pada orang tua, dan tumbuh dalam nilai-nilai keislaman.

Sebetulnya, semangat ini bukan baru muncul sekarang. Sejak 2012, beberapa warga Ngelo sudah mengirim putra-putri mereka ke berbagai pesantren di Tulungagung dan Blitar.

Kini, para alumni pesantren tersebut telah kembali dan mengabdi menjadi guru TPQ di kampung halamannya. MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo menjadi wadah lanjutan bagi para kader ini untuk terus berkhidmad.

Harapan masyarakat pun makin besar ketika dalam acara tasyakuran pembangunan MI tersebut, seorang ibu dermawan datang dan menyatakan kesediaannya menjadi donatur utama.

Ia tak hanya menyumbangkan dana penyelesaian bangunan, tetapi juga siap menanggung bisharoh (honor) seluruh guru yang mengabdi di MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo.

Semua ini adalah bukti nyata bahwa benteng generasi bisa dibangun bukan dengan materi semata, melainkan dengan niat tulus dan semangat pengabdian.

Di tengah gelapnya tantangan zaman, MI Tahfidz Al Azhaar Ngelo ibarat pelita kecil tidak menyilaukan, tapi cukup memberi arah menuju keselamatan.

Ngelo bukan lagi dusun terisolir. Tapi telah menjadi titik awal bangkitnya generasi Qur’ani dari Jalur Lintas Selatan. (DON/Red)

Kota Sorong, PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pembangunan Daerah”, langkah Strategis ini untuk menuju tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Kegiatan tersebut bertempat di Hotel Panorama, Kota Sorong.

Kegiatan penting ini dibuka secara resmi oleh Drs. Atika Rafika, M.Si., Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya, yang mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos.

Turut hadir perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para narasumber dari kementerian dan tenaga ahli nasional di bidang perencanaan pembangunan.

Kepala Bappeda Papua Barat Daya, Rahman, STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan SOP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam reformasi birokrasi dan pembangunan daerah yang efektif serta inklusif.

“Kita tidak sedang menyusun SOP hanya untuk Bappeda. Ini untuk seluruh OPD, agar ada sistem kerja yang terukur, akuntabel, dan transparan,” ujar Rahman dalam sambutannya.

SOP akan menjadi pedoman standar untuk memastikan setiap tahapan perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan hingga evaluasi berjalan sesuai dengan prosedur yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi, S.Sos., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:

– SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
– SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
– SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
– SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan.
– SOP Pelaksanaan Musrenbang.
– SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
– SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
– SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi

“FGD ini adalah tahap awal. Setelah masukan dari OPD, kami akan menyusun rancangan akhir yang ditargetkan rampung sebelum akhir November 2025,” ungkap Fransiskus.

Penyusunan SOP ini melibatkan tenaga ahli muda dari Kementerian Dalam Negeri dan praktisi perencanaan nasional.

Prosesnya dilakukan secara bertahap mulai dari input stakeholder, drafting teknis, hingga uji sahih dan finalisasi dokumen.

Salah satu pokok penting dalam diskusi adalah dorongan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan.

Pemprov Papua Barat Daya telah mulai memanfaatkan sistem digital seperti:

– SP3 (Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua).
– PDRI (Perencanaan Daerah Republik Indonesia).

Selain itu, pendekatan partisipatif menjadi penekanan utama. Melibatkan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis Otonomi Khusus (Otsus).

“Tidak bisa lagi perencanaan hanya dilakukan di balik meja. Kita harus hadirkan suara masyarakat asli Papua dalam setiap tahapannya,” tegas Rahman.

Asisten III Setda, Drs. Atika Rafika, M.Si., juga mengingatkan bahwa kegiatan tersebut dengan menyerukan semangat kolaborasi antar OPD dan keseriusan dalam menata birokrasi yang lebih responsif.

“SOP ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk membangun masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

FGD ini menjadi tonggak awal menuju penyelarasan kerja lintas sektor di tingkat provinsi. Dengan SOP yang kuat, diharapkan terjadi efisiensi anggaran, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

Penyusunan SOP Perencanaan Pembangunan oleh Bappeda Papua Barat Daya bukan hanya tentang membuat dokumen teknis, melainkan tentang membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, inklusif, dan berorientasi hasil. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan Papua Barat Daya sebagai provinsi yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (Timo)