Jawa Timur
Insentif RT/RW Terkesan Amburadul, Format Adukan ke DPRD Kabupaten Blitar

BLITAR, 90detik.com- Forum Masyarakat RT/RW (Format) Kabupaten Blitar melakukan rapat dengar pendapat (hearing), dengan Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, pada Rabu (05/06).
Dalam rapat tersebut, Format meminta penjelasan mengenai proses pencairan insentif RT/RW tahap 1 yang diberikan dan terkesan ‘amburadul’. Serta meminta tambahan insentif sebesar Rp. 250 ribu per bulan sesuai janji Pemkab di APBD Perubahan 2024.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Blitar Muharam Sulistyono, turut dihadiri juga anggota komisi, perwakilan BPKAD, Plt Kabag Pemerintahan, Inspektorat dan Ketua Format Swantantio Hani Irawan beserta perwakilan RT/RW kelurahan se-kabupaten Blitar.

Swantantio Hani Irawan/Tiyok, Ketua Format menyampaikan keterangan pers usai rapat dengar pendapat, (doc/JK-MI)
Ketua Format Swantantio Hani Irawan, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dalam beberapa agenda sebelumnya sudah disepakati bersama akan diberikan insentif bagi RT/RW, dan dibuatkan payung hukumnya. Dan setiap bulannya dalam Perbup No 71 tahun 2023 insentif diberikan sebesar Rp.125 ribu yang diterimakan setiap bulannya.
Untuk masalah pencairan insentif, ia menjelaskan pemberian insentif untuk RT/RW tahap pertama di tiap-tiap kelurahan sampai bulan Juni 2024 juga masih ada kendala dan belum tersampaikan kepada ketua RT/RW pada masing-masing kelurahan.
”Atas nama pribadi dan organisasi saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah kabupaten Blitar yang telah membuatkan payung hukum terkait dengan insentif bagi RT/RW, setelah melalui beberapa rapat dengar pendapat akhirnya salah satu tuntutan kami bisa direalisasikan,” ujar Tiyok panggilan akrabnya.
Tiyok menyatakan pemberian insentif tersebut juga masih jauh dari yang mereka harapkan, dalam tuntutannya sebetulnya setiap bulannya pihaknya meminta sebesar Rp 500 ribu. Dan ada juga yang belum bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah salah satunya pemerataan Bimtek bagi RT/RW masing-masing kelurahan se-kabupaten Blitar.
”Meskipun sudah ada payung hukumnya, nominal tersebut masih jauh dari harapan kami. Akan tetapi tadi juga dijelaskan akan diberikan tambahan menunggu perubahan anggaran keuangan, dan tadi akan diberikan sebesar Rp 250 ribu per bulan, mengenai bimtek akan dijadikan sebagai program oleh pemerintah yang agar merata di masing-masing kelurahan,” jelasnya.
Pihaknya juga menegaskan, apabila nantinya pada perubahan anggaran tahun 2024 tidak ada kejelasan tentang penambahan jumlah anggaran untuk insentif. Mereka akan melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa seluruh ketua RT/RW se-Kabupaten Blitar.
“Ketika nanti tidak ada kejelasan pada Perubahan Anggaran 2024, kita akan menggelar aksi unjuk rasa dan membawa seluruh ketua RT dan RW se-Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
Kesempatan itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Fredy Agung Kurniawan menjelaskan terkait hearing dengan Format merupakan pertemuan untuk yang ke tiga kalinya. Dan dalam agenda ini menghadirkan BPKAD, Kabag Tata Pemerintahan dan Inspektorat.
“Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah ada beberapa poin tuntutan yang sudah terealisasi, yaitu cairnya insentif RT/RW senilai Rp. 125 ribu dari tuntutan awal yaitu 500.000, dan juga sudah ada beberapa pelaksanaan bimtek peningkatan kapasitas SDM RT dan RW,” ungkapnya.
Fredy menambahkan, tuntutan mereka tadi adalah terkait Bimtek, dan ternyata pelaksanannya juga belum semua ikut. Sehingga mereka menuntut agar Bimtek tersebut bisa menjadi program daerah yang bisa dilaksanakan menyeluruh se-Kabupaten Blitar.
“Tadi juga sudah direspon oleh pak Aan selaku Plt. Kabag Tata Pemerintahan, bahwa beliau mendukung adanya pelaksanaan Bimtek tersebut secara menyeluruh,” imbuhnya.
Fredy berharap dalam waktu dekat pihak eksekutif bisa menjawab tuntutan itu secara resmi biar tidak sekedar harapan saja.
”Semoga bila anggarannya ada bisa langsung dicairkan, dan bukan hanya sebagai harapan saja,” harapnya. (Red/JK)
Jawa Timur
Dakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah

TUBAN — Suasana berbeda terasa di Hall Utama Yayasan Bina Insan Kamil (Yabika) Tuban, Sabtu pagi (26/9/2026). Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena ratusan dai dan daiyah berkumpul membawa satu semangat: membangun dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan.
Sebanyak 250 peserta dari Tuban, Bojonegoro, Babat, hingga Lamongan hadir dalam Halaqah Dakwah Islam Wasathiyah yang digelar Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur bersama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban.
Para peserta berasal dari unsur Lembaga Dakwah NU, Fatayat NU, dan Muslimat NU. Mereka tidak sekadar menghadiri forum, tetapi juga bertukar gagasan mengenai tantangan dakwah di tengah masyarakat yang semakin beragam.
Ketua Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, Dr. KH. Syukron Djazilan Badri, menegaskan bahwa halaqah tersebut merupakan bagian dari amanah PWNU Jawa Timur untuk memperkuat dakwah yang moderat dan membumi.
Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dilakukan dari atas mimbar. Dakwah juga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa memancing kemarahan maupun memperlebar perbedaan.
“Dakwah itu ramah, bukan memancing kemarahan atau menyuburkan perpecahan,” tegasnya.
Pesan serupa disampaikan Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. M. Ali Azis. Ia menekankan pentingnya para dai memperluas wawasan dan membangun cara pandang keagamaan yang moderat.
Salah satu kuncinya, kata Prof. Azis, adalah memperbanyak membaca dan terus belajar. Halaqah menjadi ruang bagi para dai untuk saling bertukar pengetahuan, mengoreksi, sekaligus memperkuat kapasitas dakwah.
“Da’i wajib gemar membaca agar punya karya,” jelas Prof. Azis.
Ia menjelaskan, dakwah wasathiyah yang dikembangkan NU menempatkan keseimbangan sebagai pijakan. Tradisi yang baik tetap dijaga, sementara perubahan yang membawa kemaslahatan dapat diterima secara terbuka.
Karena itu, para dai memiliki peran penting dalam menjaga ruang keberagamaan masyarakat agar tetap teduh. Dakwah diharapkan tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga ikut merawat harmoni sosial.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, KH. Imam Mawardi Ridlwan, menegaskan kesiapan Yabika untuk terus berkhidmat dan mendukung berbagai kegiatan PCNU Kabupaten Tuban.
“Kami siap berkhidmat untuk kegiatan PCNU Kabupaten Tuban,” ujarnya.
Halaqah tersebut diikuti sekitar 250 peserta. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Insan Kamil Tuban.
Kegiatan itu menjadi penanda bahwa dakwah wasathiyah bukan sekadar wacana. Ia diharapkan hadir dalam bentuk gerakan, penguatan komunitas, dan pembangunan ruang-ruang keagamaan yang membawa kesejukan bagi masyarakat. (DON/Red)
Jawa Timur
Buka Ekspresi Santri 2026, Bupati Kediri Minta Santri Implementasikan Nilai Resolusi Jihad

KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyerukan kepada seluruh santri untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam kehidupan bermasyarakat di era modern.
Pesan ini disampaikan dalam pembukaan acara Ekspresi Santri 2026 yang dilaksanakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul (SLG), pad Jumat (25/9).
Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sonny Subroto Maheri Laksono, yang membacakan sambutan tertulis Bupati.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin dalam menjawab tantangan zaman.
“Pesan saya untuk para santri, warisi terus gelora semangat resolusi jihad ini di dalam dada panjenengan,” ujar Sonny saat membacakan sambutan Bupati di hadapan para santri dan tamu undangan.
Mas Dhito menekankan bahwa nilai-nilai Resolusi Jihad tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Menurutnya, spirit perjuangan tersebut harus ditransformasikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar santri mampu menjadi agen perubahan yang membawa manfaat di lingkungan sekitarnya.
“Tidak boleh berhenti sebatas catatan sejarah. Spirit perjuangan para pendahulu harus mentransformasi menjadi landasan bagi generasi muda Nahdliyin untuk menjawab berbagai tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan doa dan harapannya agar para santri senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengabdi.
“Doa saya semoga para santri senantiasa sehat, dimudahkan, dan dilancarkan di setiap langkah,” tambahnya.
Acara Ekspresi Santri 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2026. Kegiatan ini akan berlangsung selama sepuluh hari, mulai tanggal 25 September hingga 4 Oktober 2026.
Selain menjadi panggung ekspresi bagi para santri, agenda ini juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pondok pesantren, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat luas.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap ajang ini dapat memacu kreativitas sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada potensi pesantren.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemandirian yang diajarkan di pesantren dapat terus hidup dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta sosial masyarakat Kabupaten Kediri.
(JK/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Jawa Timur
Tak Ada Kericuhan, Aksi PSHT di Madiun Berakhir Damai, Kapolres Layangkan Apresiasi

Kota Madiun— Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama W.P., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh massa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menggelar aksi damai di wilayah Kota Madiun pada Selasa (22/9/2026).
Berkat komunikasi dua arah yang efektif antara peserta aksi dan petugas keamanan gabungan, seluruh massa membubarkan diri dengan tenang tanpa ada keributan.
“Terima kasih atas kerja sama seluruh peserta. Kami sangat mengapresiasi karena kegiatan dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Rizki.
Kapolres Madiun Kota menegaskan bahwa kegiatan layanan pengamanan yang dilakukan Polres Madiun Kota Polda Jatim tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polri bersama unsur terkait dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
“Fokus utama petugas adalah menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dapat berjalan dengan aman dan terlindungi,” terang AKBP Rizki.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Rizki juga meluruskan informasi keliru terkait video viral di media sosial yang menarasikan adanya bentrokan antara Polisi dan massa pesilat.
“Tidak ada bentrok. Itu hanya dinamika di lapangan,” tegas AKBP Rizki.
Ia menjelaskan, situasi sempat diwarnai aksi saling dorong yang mengakibatkan tameng salah satu petugas terjatuh. Meski demikian, ketegangan sesaat itu langsung mereda dan situasi kembali kondusif setelah dialog dilakukan.
Kapolres Madiun Kota juga memastikan tidak ada satu pun peserta aksi yang diamankan oleh pihak kepolisian.
“Tidak ada yang diamankan. Mereka membubarkan diri secara sukarela. Bahkan, petugas kami memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan truk menuju lokasi parkir, mengingat jarak antara titik aksi dan tempat parkir kendaraan mereka cukup jauh,” ungkap AKBP Rizki.
Sebagai informasi, aksi massa ini dipicu oleh dinamika internal terkait dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PSHT.
Ketegangan berhasil diredam sepenuhnya setelah Kapolres Madiun Kota turun langsung melakukan negosiasi intensif bersama perwakilan massa aksi. (DON)
Redaksi1 hari agoBahlil Disebut Punya Modal Politik Masuk Skenario Wapres Pengganti Gibran
Nasional2 hari agoUang Dikumpulkan, Administrasi Disiapkan, Sidang Gatut Sunu Bongkar Pola Pengelolaan Anggaran
Nasional3 minggu agoPerkuat Jejaring Bisnis, AHKP Law Firm Jadi Mitra Strategis Masuk Pasar Indonesia
Jawa Timur6 hari agoDakwah Tak Boleh Bikin Gaduh, LD PWNU Jatim Serukan Jalan Wasathiyah
Nasional6 hari agoPeletakan Batu Pertama Masjid Bina Insan Kamil Tuban, Ikhtiar Membangun Pusat Ibadah dan Peradaban
Hukum1 minggu agoPemanggilan Ketiga Elim Tyu Samba oleh Polrestabes Makassar, Penyidik Periksa di Blitar
Nasional2 minggu agoDewan Pakar BPIP: Presiden Prabowo Hidupkan Kembali Bandung Spirit di KTT BRICS
Nasional1 hari agoPW IPHI Jatim Fokus Kembangkan Koperhaji Al Mabrur dalam Rakerwil











