TULUNGAGUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung memperlihatkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menahan empat orang tersangka dalam dua perkara dugaan korupsi yang berbeda, pada Rabu (10/9).

Keempat tersangka tersebut telah menjalani proses penetapan dan langsung digiring ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tulungagung untuk menjalani masa tahanan.

Kepala Kejari Tulungagung, Tri Sutrisno, menjelaskan bahwa dua tersangka berasal dari kasus penyalahgunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak/bumi dan bangunan di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat.

Perbuatan yang diduga terjadi pada periode 2017 hingga 2019 tersebut dilakukan oleh Kepala Desa berinisial SU dan Bendahara Desa berinisial JO.

“Berdasarkan audit dari Inspektorat, tindakan yang diduga dilakukan oleh kedua tersangka ini menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,5 miliar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak digunakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Sementara itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak yang berafiliasi dengan RSUD dr Iskak, rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Tulungagung. Mereka adalah YU, mantan Wakil Direktur rumah sakit tersebut, dan RE, seorang pengelola data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kasus ini terbuka setelah Kejaksaan menerima laporan masyarakat mengenai adanya pungutan tidak resmi yang menimpa pasien pemegang SKTM.

Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan bahwa praktik penyimpangan ini telah berlangsung sejak 2022 hingga 2024 dan menyebabkan kerugian negara yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 4,3 miliar.

Modus operandi yang diduga adalah dengan tetap memungut biaya sebagian (25-50 persen) dari pasien ber-SKTM, yang kemudian dananya dikelola secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke kas rumah sakit.

Tindakan ini dinilai sangat merugikan dan mencemari reputasi RSUD dr Iskak yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya mengutamakan pelayanan publik.

“Mulai hari ini, keempat tersangka kami tindak dengan penahanan. Dua dari perkara dugaan korupsi dana desa dan dua dari perkara dugaan korupsi pengelolaan SKTM. Langkah ini kami ambil untuk proses penyidikan yang lebih mendalam dan sebagai upaya pengamanan barang bukti,” pungkasnya.
(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

TULUNGAGUNG — Kejaksaan Negeri Tulungagung resmi menahan empat orang tersangka dalam dua perkara korupsi berbeda. Penahanan dilakukan usai penetapan status tersangka dan langsung dilanjutkan dengan pelimpahan ke Lapas Kelas II B Tulungagung, Rabu (10/9/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung, Tri Sutrisno, menjelaskan dua dari tersangka berasal dari kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana bagi hasil pajak di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, yang berlangsung selama periode 2017 hingga 2019.

Dua orang yang kini ditahan adalah SU, Kepala Desa Tanggung, dan JO, bendahara desa.

Keduanya diduga kuat menyalahgunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Hasil audit dari Inspektorat menunjukkan bahwa perbuatan mereka menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,5 miliar,” ujar Tri.

Sementara itu, dua tersangka lainnya berasal dari lingkungan RSUD dr Iskak Tulungagung, rumah sakit rujukan terbesar di wilayah barat daya Jawa Timur.

Mereka adalah YU, mantan Wakil Direktur RSUD, dan RE, staf pengelola data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kasus ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan liar terhadap pasien miskin, yang seharusnya mendapatkan layanan secara gratis atau bersubsidi melalui mekanisme SKTM.

Hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan bahwa praktik ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp4,3 miliar.

“Pasien yang menggunakan SKTM tetap diminta membayar antara 25 hingga 50 persen dari biaya pelayanan. Dana hasil pungutan itu dikumpulkan oleh RE atas instruksi dari YU, dan tidak disetorkan ke kas rumah sakit,” ungkap Tri.

Modus ini berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2024, dan menjadi tamparan keras bagi RSUD dr Iskak, yang selama ini dikenal sebagai model pelayanan publik berbasis Public Service Agency (BLUD).

Di sisi lain, kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Tanggung kembali memperkuat sorotan atas lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik di tingkat lokal.

Dana yang mestinya menjadi tulang punggung pembangunan desa justru dinikmati oleh pejabatnya sendiri.

“Mulai hari ini, keempat tersangka resmi kami tahan. Dua dari perkara dana desa, dua dari perkara SKTM. Seluruhnya merupakan hasil tindak lanjut dari laporan masyarakat,” pungkas Kajari Tulungagung menutup konferensi persnya. (DON/Red)

Kota Sorong, PBD— Komando Armada III (Koarmada III) TNI Angkatan Laut secara resmi memberangkatkan Satuan Tugas (Satgas) Port Visit Papua Nugini (PNG) Tahun 2025 melalui upacara militer yang digelar di Dermaga Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) XIV, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (9/9).

Upacara pemberangkatan dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada III, Laksamana Pertama TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si., M.Han., mewakili Panglima Koarmada III, Laksamana Muda TNI H. Krisno Utomo, PSC(J)., M.A., M.M.S., CHRMP., yang turut hadir bersama jajaran pejabat utama Koarmada III lainnya.

Dalam sambutannya, Kas Koarmada III menyampaikan bahwa misi Port Visit ini merupakan bentuk nyata diplomasi pertahanan TNI AL yang sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik Selatan.

“Misi ini bukan hanya sekadar kunjungan pelayaran, tetapi juga membawa misi persahabatan, perdamaian, dan kemanusiaan. Satgas Port Visit 2025 akan menjadi duta bangsa yang mencerminkan wajah TNI AL dan Indonesia di mata dunia internasional,” ujar Laksma TNI Anung Sutanto.

Satgas Port Visit PNG 2025 dipimpin oleh Komandan Satgas, Kolonel Laut (P) Ferry H. Hutagaol, M.Tr. Hanla., M.M., yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada III.

Satgas ini diberangkatkan menggunakan KRI Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991) dengan total kekuatan 188 personel, terdiri dari 163 awak kapal dan 25 personel staf pendukung dari berbagai satuan, termasuk tenaga medis dan personel Dinas Penerangan.

Dalam operasi yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 9 hingga 22 September 2025, KRI WSH-991 akan berlayar dari Sorong menuju Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, dan kembali ke Sorong. Selama berada di PNG, Satgas akan menjalani serangkaian kegiatan diplomatik dan sosial kemanusiaan, termasuk:

– Kunjungan kehormatan (courtesy call) dan diplomasi antar angkatan laut.

– Kegiatan olahraga dan pertukaran budaya (culture program).

– Pembukaan kapal untuk umum (open ship).
– Resepsi kenegaraan (national reception).

– Pelayanan kesehatan gratis dan pemberian obat-obatan.

– Renovasi fasilitas ibadah di wilayah tujuan.

Dalam pelaksanaannya, TNI AL menggandeng Kementerian Kesehatan RI guna menyediakan dukungan medis berupa obat-obatan dan layanan kesehatan, yang akan diberikan kepada masyarakat PNG sebagai bagian dari program soft diplomacy Indonesia.

Pelayaran ini juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-50 Kemerdekaan Papua Nugini yang jatuh pada 16 September 2025.

Momen bersejarah ini menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat Confidence Building Measures (CBM) dan menunjukkan eksistensi positif di kawasan Pasifik Selatan.

Selain KRI WSH-991 dari Koarmada III, misi Port Visit ini juga diperkuat oleh kehadiran KRI Raden Eddy Martadinata-331 (KRI REM-331) dari Koarmada II, yang berlayar dengan rute Surabaya–Ambon–Port Moresby dan kembali melalui jalur yang sama. KRI REM-331 membawa 140 personel dan turut menjalankan misi diplomasi serupa.

Secara keseluruhan, operasi Port Visit PNG 2025 akan berlangsung selama 24 hari sejak 4 September hingga 27 September 2025, dengan keberadaan Satgas di Papua Nugini selama 4 hari penuh, yakni 14–18 September.

Misi ini diharapkan dapat menjadi contoh keberhasilan diplomasi maritim dan kontribusi aktif Indonesia dalam menciptakan stabilitas serta kerja sama regional yang konstruktif di kawasan Pasifik Selatan.

“Kami berharap kehadiran TNI AL di Papua Nugini menjadi simbol kuat persahabatan, solidaritas kemanusiaan, dan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan,” tutup Laksma TNI Anung Sutanto.

Dengan misi diplomatik, kemanusiaan, dan penguatan kerja sama pertahanan, keberangkatan Satgas Port Visit PNG 2025 menjadi bagian penting dari strategi Maritime Diplomacy TNI AL dalam menjawab tantangan kawasan dan membangun citra positif Indonesia di kancah global. (Timo)