Connect with us

Nasional

Bahlil Lahadalia Umumkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029

Published

9 bulan ago

on

JAKARTA- Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus, menggelar konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis(7/11).

Dalam kesempatan ini, Bahlil resmi mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029.

Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia:

Ketua Umum:
1. Bahlil Lahadalia

Wakil Ketua Umum:
2. Kahar Muzakir (Kepartaian)
3. Bambang Soesatyo (Hubungan Antar Lembaga)
4. Adies Kadir (Fungsi Kebijakan Publik 1)
5. Ahmad Doli Kurnia (Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
6. Wihaji (Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
7. Ace Hasan Syadzily (Fungsi Elektoral 1)
8. Idrus Marham (Fungsi Kebijakan Publik 2)
9. Meutya Hafid (Fungsi Elektoral 2)
10. Emanuel Melkiades Laka Lena (Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)

Bidang Kepartaian:
11. Yahya Zaini (Ketua Bidang Organisasi)
12. Zulfikar Arse Sadikin (Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
13. Panggah Susanto (Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan)

Bidang Hubungan Antar Lembaga:
14. Fahd A Rafiq (Ketua Bidang Hubungan Ormas)
15. Kholis Malik (Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera:
16. Ilham Pangestu (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
17. Yudha Nofanza Utama (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan:
18. Puteri Komarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
19. Singgih Januratmoko (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
20. Ali Mufthi (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
21. Mukhtarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
22. Irjen Pol Rikwanto (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur:
23. Muhidin M. Said (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
24. Gede Sumarjaya Linggih (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
25. Mohammad Uswanas (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)

Fungsi Elektoral 1:
26. Nusron Wahid (Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
27. Sabil Rachman (Ketua Bidang Pengabdian Sosial)
28. Solihin Kalla (Ketua Bidang Kewiraswastaan)
29. Laode Syafiul Akbar (Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
30. Mustafa Radja (Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
31. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
32. David Pajung (Ketua Bidang Tani dan Nelayan)
33. Said Al Idrus (Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga)

Fungsi Elektoral 2:
34. Tubagus Iman Ariyadi (Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
35. Dyah Roro Esti (Ketua Bidang Lingkungan Hidup)
36. Handoko (Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
37. Nurul Arifin (Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini)
38. Hetifah Sjaifudian (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan)

Kebijakan Publik (Ekonomi, Pertahanan, Hukum, dan HAM):
39. Muhammad Misbakhun (Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi)
40. Christina Aryani (Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
41. Dosmar Banjarnahor (Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
42. Lamhot Sinaga (Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan)
43. Mochamad Syafei Kasno, SH (Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan)

Kebijakan Publik (Politik, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat):
44. Ridwan Kamil (Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
45. Ali Mochtar Ngabalin (Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
46. Andi Sinulingga (Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
47. Aziz Samual (Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
48. Airin Rachmy Diany (Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
49. Ilham Permana (Ketua Bidang Kebijakan Industri)

Sekretariat:
50. Muhammad Sarmuji (Sekretaris Jenderal)
51. Hakim Kamarudin (Wakil Sekretaris Jenderal – Kepartaian)
52. Riyono Asnan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
53. Dwi Priyo Atmojo (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
54. Umar Lessy (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)
55. Venno Tetelpta (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 1)
56. Ratu Dian Hatifah (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 1)
57. Daniel Muttaqien Syafiuddin (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 2)
58. Dewi Yulistiana (Wakil Sekretaris Jenderal – Hubungan Antar Lembaga)
59. M. Shoim Haris (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 2)
60. Sosialisman Hidayat Hasibuan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pratama)

Bendahara:
61. Sari Yuliati (Bendahara Umum)
62. Doni Akbar (Wakil Bendahara Umum)
63. Gavriel Putranto Novanto (Wakil Bendahara Umum)
64. Ernawati Tahang (Wakil Bendahara Umum)
65. Raymond C Syauta (Wakil Bendahara Umum)
66. Ravindra Airlangga (Wakil Bendahara Umum)
67. Akbar Buchari (Wakil Bendahara Umum)
68. Ahmad Mus (Wakil Bendahara Umum)

Sekretaris Bidang:
69. Derek Loupaddy (Sekretaris Bidang Organisasi)
70. Tardjo Ragil (Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
71. Siti Marhamah (Sekretaris Bidang Hubungan Ormas)
72. Dara Adinda Kesuma Nasution (Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini)
73. Helmi Djen (Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
74. Karmila Sari (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
75. Sekarwati (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
76. MQ Iswara (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
77. Ferry Wawan Cahyono (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
78. Ahmad Labib (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
79. Adrianus Asia Sidot (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
80. Bambang Heri Purnama (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
81. Haris Andi Surahman (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
82. Herman Hayong (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
83. Soedeson Tandra (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
84. Dr. KH. M. Khoirul Anam (Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
85. Febri Hendri (Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial)
86. Fitri Trisnawati Tandjung (Sekretaris Bidang Kewiraswastaan)
87. Abdul Razak Said (Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
88. Ahmad Taufan Soedirjo (Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
89. Dina Hidayana (Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan)
90. Syafaat Perdana (Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
91. Kemas Ilham Akbar (Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
92. Teti Rohatiningsih (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
93. Paul Hutajalu (Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup)
94. Arnanto Nur Prabowo (Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
95. Adde Rosi Khoirunnisa (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan)
96. Ahmad Irawan (Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
97. Muhammad Satupali (Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
98. Fajar Zulkarnain (Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
99. Galih Kartasasmito (Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
100. Khoirudin Gustam (Sekretaris Bidang Pertahanan)
101. Rendra Valentino (Sekretaris Bidang Kebijakan Industri)
102. Ir. Ivan Kuntara (Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan)
103. Abdul Rahman Farisi (Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi)
104. Tati Noviati (Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
105. Sirajudin Abdul Wahab (Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
106. Mustahudin (Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
107. Andi Mulhanan Tombolotutu (Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)

Departemen:
108. Nurmansyah (Departemen Bidang Organisasi)
109. Wendy Nugraha (Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
110. Herna Dwi Kusumawati (Departemen Bidang Hubungan Ormas)
111. Achmad Annama (Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini)
112. Marlinda Poernomo (Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
113. Benny Indra Batubara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
114. Maharani (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
115. Deden Nasihin (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
116. Andiniya Komalla Parawitha (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
117. Miranti Dian Kinasih Laksmono, S.Hum, M.Sc (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
118. Ichfany (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
119. Sarifah Suraidah (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
120. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
121. Busfi Arusagara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
122. Avner Kadriatama Raweyai (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
123. Dr. HM. Dian Assafri Nasai, S.H., M.H. (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
124. Angelia Dhian Permata Da Silva (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
125. Medina Wiranata Kusumah (Departemen Bidang Pengabdian Sosial)
126. Mohammad Al Amin Mustafa (Departemen Bidang Kewiraswastaan)
127. Ria Sri Wulandari (Departemen Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
128. Filsan Praseptia (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
129. Rina Dwi Andini (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
130. Hartini Soraya (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
131. Abukasim Sangadji (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
132. Triana Tandjung (Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
133. Muhammad Omar Syarif (Departemen Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
134. dr. G Ayu Amelinda Hanjani, M.H.Kes (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
135. Nadia Zuhra Karla, S.IKOM., M.IKOM (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
136. Rizka Nindya Intani (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
137. Ulrike Stephani Latumahina (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
138. Dia Ramayana (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
139. Lintang Idhayu Sandhika (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
140. Saniatul Latifa (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
141. Dwi Setya Pratiwi (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
142. Syarifah Nadia (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
143. Endah Cahya Immawati (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
144. Arya Rizqi Darsono (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
145. Muslim Jaya Butar-Butar (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
146. Ariaditya Soedarsono (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
147. Miranti Amelia P Kono (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
148. Fanty Faisal (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
149. Amriyati Amin (Departemen Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
150. Meliawati, SE., MM (Departemen Bidang Kebijakan Industri)
151. Koesnadi A. Katoe (Departemen Bidang Kebijakan Pertahanan)
152. Almanzo Bonara (Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan)
153. Fetty Angraenidini (Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi)
154. Khatibur Rasyadi (Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
155. Zigo Rolanda (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
156. La Ode Muchamad (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
157. Gania Kartasasmito (Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
158. Denni Panjaitan (Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal).

Dengan pengumuman ini, Partai Golkar berharap dapat memperkuat posisinya dalam kancah politik nasional dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. (By/Red)

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Papua

Gubernur Buka Ekspos RT/RW Papua Barat Daya: Arah Baru Tata Ruang 20 Tahun ke Depan

Published

12 jam ago

on

15/08/2025

By

Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) resmi memulai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi 2025–2044, sebagai dasar pengelolaan ruang dan landasan pembangunan jangka panjang.

Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Ekspos Laporan Antara oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, di Hotel Rylich Panorama, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Klasur, Distrik Sorong Kota, Jumat (15/8/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RTRW Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan enam kabupaten/kota, yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya RT/RW sebagai panduan pembangunan jangka panjang yang akan berlaku selama dua dekade ke depan.

Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk aktif berkontribusi dalam proses perencanaan tersebut.

“RT/RW ini bukan hanya dokumen teknis, tapi menjadi pedoman arah pembangunan wilayah 20 tahun ke depan. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, badan usaha, hingga kampung-kampung. Kita harus proyeksikan kebutuhan pembangunan dan potensi investasi jangka panjang dari sekarang,” ujar Elisa.

Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi ruang-ruang yang ada agar pemanfaatannya optimal, baik untuk pembangunan, pelestarian lingkungan, maupun investasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya, Eliezer Nelson Homer, ST, MT, menjelaskan bahwa laporan antara ini merupakan hasil analisis awal dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari konsultasi publik, pertemuan dengan masyarakat adat, hingga pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami telah menampung berbagai masukan dari stakeholder di Papua Barat Daya. Ini penting agar dokumen RT/RW benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi wilayah,” ungkap Eliezer Nelson Homer”.

Penyusunan RT/RW ini menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai konsultan, dan akan berlangsung hingga satu setengah bulan ke depan menuju penyusunan laporan akhir.

RT/RW Provinsi ini nantinya akan dikonsultasikan dan dikoordinasikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang nasional.

Pemerintah Provinsi menekankan bahwa RT/RW bukan hanya sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Partisipasi publik adalah kunci. Perencanaan ruang yang tidak melibatkan masyarakat akan kehilangan relevansi. Maka kami pastikan seluruh proses ini inklusif dan transparan,” tambah Gubernur Elisa.

Dengan dimulainya tahapan ekspos ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menyusun RT/RW yang visioner, responsif terhadap tantangan global dan lokal, serta mampu mendorong percepatan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat Daya. (Timo)

Continue Reading

Nasional

Diduga Jaringan Internasional, Tersangka Pengedar Narkoba Diringkus Polisi, Sabu 1,2kg Disita

Published

12 jam ago

on

15/08/2025

By

TULUNGAGUNG— Polres Tulungagung Polda Jatim kembali menorehkan prestasi besar dalam pemberantasan peredaran gelap narkotik dan obat terlarang.

Kali ini, Satresnarkoba Polres Tulungagung jajaran Polda Jatim itu mengungkap Dua kasus dengan barang bukti terbesar pada tahun ini, yakni 1,2 kilogram sabu dan 60.163 butir pil Double L.

Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi dalam konferensi pers yang berlangsung di Mapolres Tulungagung, Kamis (14/08/2025) mengatakan dalam ungkap kasus tersebut Polisi juga mengamankan Satu tersangka.

“Tersangka saudara MBB ini diamankan Petugas di rumah kos masuk Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung,” ujar AKBP Taat.

Berdasarkan keterangan tersangka, ini merupakan kedua kalinya menerima paket saabu.

Pertama MBB menerima 500 gram pada bulan maret 2025 lalu diedarkan mendapatkan upah 5 juta rupiah dari seseorang berinisial S (masih dalam penyelidikan).

Lalu pada bulan Juli 2025 tersangka mendapat perintah dari seseorang untuk menerima 2 kg sabu di sekitar Gor Lembu Peteng Tulungagung.

“Dari 2 kg saabu telah berhasil dijual 8 ons oleh tersangka sehingga tersisa 1,2 kg,” terang AKBP Taat.

Selain sabu Polres Tulungagung juga berhasil mengamankan 60 ribu lebih pil double L.

Dalam kasus ini Polisi mengamankan Satu tersangka SF (37) warga Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

“SF kami amankan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat”, ungkap AKBP Taat.

Kini Kedua tersangka pengedar sabu dan pil dobel L ditahan di Lapas Kelas IIB Tulungagung dan dijerat Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang Kesehatan. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Pasca Pidato Kenegaraan, DPRD Kab. Blitar Serukan Sinergi Eksekutif-Legislatif dan Berantas Tambang Ilegal

Published

14 jam ago

on

15/08/2025

By

BLITAR – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blitar yang dilaksanakan untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI di HUT ke-80, pada Jumat (15/8), tak hanya diwarnai seruan sinergi eksekutif dan legislatif.

Usai mengikuti kegiatan tersebut Wakil Ketua II DPRD, Ratna Dewi Nirwana Sari dengan didampingi Wakil Ketua I M Rifa’i, menyinggung tegas soal tambang ilegal hingga merespons isu panas hubungan kurang harmonis antara legislatif dan eksekutif di Bumi Penataran.

Ia juga menyampaikan bahwa pesan utama pidato Presiden Prabowo Subianto menekankan kesatuan antara eksekutif dan legislatif.

“Keputusan legislatif tidak untuk melemahkan pemerintahan, tapi menjadi satu kesatuan. Kami di daerah wajib menyukseskan program prioritas presiden dengan tetap menyesuaikan kebutuhan rakyat,” ungkapnya saat menyampaikan keterangan pers pada awak media.

Terkait tambang ilegal yang disinggung Presiden, Ratna menegaskan pemerintah daerah harus bergerak sejalan dengan kebijakan pusat.

“Sudah ada regulasi baru agar Kabupaten Blitar bisa memaksimalkan APBD dari sektor tambang legal. Tambang ilegal jelas merugikan negara,” tegasnya.

Soal rumor hubungan kurang harmonis dengan eksekutif, Ratna memberi penegasan singkat, komunikasi dan sinergi tetap akan dijaga demi kepentingan masyarakat.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin Wakil Ketua I M. Rifa’i, Wakil Ketua II Ratna Dewi Nirwana Sari, dan Wakil Ketua III Susi Narulita Kumala Dewi ini dihadiri Bupati Blitar Rijanto, Wakil Bupati Beky Herdiyansyah, jajaran kepala OPD, Forkopimda, serta tamu undangan.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan seruan semangat kemerdekaan dari pimpinan DPRD.

“Dirgahayu Republik Indonesia! Semoga semangat juang para pahlawan menginspirasi kita untuk terus bersatu dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkasnya.
(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending