Connect with us

Nasional

Bahlil Lahadalia Umumkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029

Published

on

JAKARTA- Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus, menggelar konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis(7/11).

Dalam kesempatan ini, Bahlil resmi mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029.

Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia:

Ketua Umum:
1. Bahlil Lahadalia

Wakil Ketua Umum:
2. Kahar Muzakir (Kepartaian)
3. Bambang Soesatyo (Hubungan Antar Lembaga)
4. Adies Kadir (Fungsi Kebijakan Publik 1)
5. Ahmad Doli Kurnia (Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
6. Wihaji (Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
7. Ace Hasan Syadzily (Fungsi Elektoral 1)
8. Idrus Marham (Fungsi Kebijakan Publik 2)
9. Meutya Hafid (Fungsi Elektoral 2)
10. Emanuel Melkiades Laka Lena (Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)

Bidang Kepartaian:
11. Yahya Zaini (Ketua Bidang Organisasi)
12. Zulfikar Arse Sadikin (Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
13. Panggah Susanto (Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan)

Bidang Hubungan Antar Lembaga:
14. Fahd A Rafiq (Ketua Bidang Hubungan Ormas)
15. Kholis Malik (Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera:
16. Ilham Pangestu (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
17. Yudha Nofanza Utama (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan:
18. Puteri Komarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
19. Singgih Januratmoko (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
20. Ali Mufthi (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
21. Mukhtarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
22. Irjen Pol Rikwanto (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)

Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur:
23. Muhidin M. Said (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
24. Gede Sumarjaya Linggih (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
25. Mohammad Uswanas (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)

Fungsi Elektoral 1:
26. Nusron Wahid (Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
27. Sabil Rachman (Ketua Bidang Pengabdian Sosial)
28. Solihin Kalla (Ketua Bidang Kewiraswastaan)
29. Laode Syafiul Akbar (Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
30. Mustafa Radja (Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
31. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
32. David Pajung (Ketua Bidang Tani dan Nelayan)
33. Said Al Idrus (Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga)

Fungsi Elektoral 2:
34. Tubagus Iman Ariyadi (Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
35. Dyah Roro Esti (Ketua Bidang Lingkungan Hidup)
36. Handoko (Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
37. Nurul Arifin (Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini)
38. Hetifah Sjaifudian (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan)

Kebijakan Publik (Ekonomi, Pertahanan, Hukum, dan HAM):
39. Muhammad Misbakhun (Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi)
40. Christina Aryani (Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
41. Dosmar Banjarnahor (Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
42. Lamhot Sinaga (Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan)
43. Mochamad Syafei Kasno, SH (Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan)

Kebijakan Publik (Politik, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat):
44. Ridwan Kamil (Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
45. Ali Mochtar Ngabalin (Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
46. Andi Sinulingga (Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
47. Aziz Samual (Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
48. Airin Rachmy Diany (Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
49. Ilham Permana (Ketua Bidang Kebijakan Industri)

Sekretariat:
50. Muhammad Sarmuji (Sekretaris Jenderal)
51. Hakim Kamarudin (Wakil Sekretaris Jenderal – Kepartaian)
52. Riyono Asnan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
53. Dwi Priyo Atmojo (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
54. Umar Lessy (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)
55. Venno Tetelpta (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 1)
56. Ratu Dian Hatifah (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 1)
57. Daniel Muttaqien Syafiuddin (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 2)
58. Dewi Yulistiana (Wakil Sekretaris Jenderal – Hubungan Antar Lembaga)
59. M. Shoim Haris (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 2)
60. Sosialisman Hidayat Hasibuan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pratama)

Bendahara:
61. Sari Yuliati (Bendahara Umum)
62. Doni Akbar (Wakil Bendahara Umum)
63. Gavriel Putranto Novanto (Wakil Bendahara Umum)
64. Ernawati Tahang (Wakil Bendahara Umum)
65. Raymond C Syauta (Wakil Bendahara Umum)
66. Ravindra Airlangga (Wakil Bendahara Umum)
67. Akbar Buchari (Wakil Bendahara Umum)
68. Ahmad Mus (Wakil Bendahara Umum)

Sekretaris Bidang:
69. Derek Loupaddy (Sekretaris Bidang Organisasi)
70. Tardjo Ragil (Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
71. Siti Marhamah (Sekretaris Bidang Hubungan Ormas)
72. Dara Adinda Kesuma Nasution (Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini)
73. Helmi Djen (Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
74. Karmila Sari (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
75. Sekarwati (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
76. MQ Iswara (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
77. Ferry Wawan Cahyono (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
78. Ahmad Labib (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
79. Adrianus Asia Sidot (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
80. Bambang Heri Purnama (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
81. Haris Andi Surahman (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
82. Herman Hayong (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
83. Soedeson Tandra (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
84. Dr. KH. M. Khoirul Anam (Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
85. Febri Hendri (Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial)
86. Fitri Trisnawati Tandjung (Sekretaris Bidang Kewiraswastaan)
87. Abdul Razak Said (Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
88. Ahmad Taufan Soedirjo (Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
89. Dina Hidayana (Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan)
90. Syafaat Perdana (Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
91. Kemas Ilham Akbar (Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
92. Teti Rohatiningsih (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
93. Paul Hutajalu (Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup)
94. Arnanto Nur Prabowo (Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
95. Adde Rosi Khoirunnisa (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan)
96. Ahmad Irawan (Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
97. Muhammad Satupali (Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
98. Fajar Zulkarnain (Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
99. Galih Kartasasmito (Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
100. Khoirudin Gustam (Sekretaris Bidang Pertahanan)
101. Rendra Valentino (Sekretaris Bidang Kebijakan Industri)
102. Ir. Ivan Kuntara (Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan)
103. Abdul Rahman Farisi (Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi)
104. Tati Noviati (Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
105. Sirajudin Abdul Wahab (Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
106. Mustahudin (Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
107. Andi Mulhanan Tombolotutu (Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)

Departemen:
108. Nurmansyah (Departemen Bidang Organisasi)
109. Wendy Nugraha (Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
110. Herna Dwi Kusumawati (Departemen Bidang Hubungan Ormas)
111. Achmad Annama (Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini)
112. Marlinda Poernomo (Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
113. Benny Indra Batubara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
114. Maharani (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
115. Deden Nasihin (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
116. Andiniya Komalla Parawitha (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
117. Miranti Dian Kinasih Laksmono, S.Hum, M.Sc (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
118. Ichfany (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
119. Sarifah Suraidah (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
120. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
121. Busfi Arusagara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
122. Avner Kadriatama Raweyai (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
123. Dr. HM. Dian Assafri Nasai, S.H., M.H. (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
124. Angelia Dhian Permata Da Silva (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
125. Medina Wiranata Kusumah (Departemen Bidang Pengabdian Sosial)
126. Mohammad Al Amin Mustafa (Departemen Bidang Kewiraswastaan)
127. Ria Sri Wulandari (Departemen Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
128. Filsan Praseptia (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
129. Rina Dwi Andini (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
130. Hartini Soraya (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
131. Abukasim Sangadji (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
132. Triana Tandjung (Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
133. Muhammad Omar Syarif (Departemen Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
134. dr. G Ayu Amelinda Hanjani, M.H.Kes (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
135. Nadia Zuhra Karla, S.IKOM., M.IKOM (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
136. Rizka Nindya Intani (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
137. Ulrike Stephani Latumahina (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
138. Dia Ramayana (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
139. Lintang Idhayu Sandhika (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
140. Saniatul Latifa (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
141. Dwi Setya Pratiwi (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
142. Syarifah Nadia (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
143. Endah Cahya Immawati (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
144. Arya Rizqi Darsono (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
145. Muslim Jaya Butar-Butar (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
146. Ariaditya Soedarsono (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
147. Miranti Amelia P Kono (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
148. Fanty Faisal (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
149. Amriyati Amin (Departemen Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
150. Meliawati, SE., MM (Departemen Bidang Kebijakan Industri)
151. Koesnadi A. Katoe (Departemen Bidang Kebijakan Pertahanan)
152. Almanzo Bonara (Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan)
153. Fetty Angraenidini (Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi)
154. Khatibur Rasyadi (Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
155. Zigo Rolanda (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
156. La Ode Muchamad (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
157. Gania Kartasasmito (Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
158. Denni Panjaitan (Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal).

Dengan pengumuman ini, Partai Golkar berharap dapat memperkuat posisinya dalam kancah politik nasional dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. (By/Red)

Jawa Timur

Musyawarah Desa Krenceng Bahas Penetapan DPT dan Sosialisasi Pilkades 2026

Published

on

BLITAR — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, terus berjalan. Pemerintah Desa Krenceng bersama panitia Pilkades menggelar musyawarah desa untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekaligus sosialisasi pendaftaran calon kepala desa.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Desa Krenceng, Rabu (19/8/2026) malam. Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan Pilkades Krenceng 2026.

Dalam rekapitulasi yang ditetapkan, jumlah DPT Pilkades Krenceng tercatat sebanyak 1.835 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di tiga wilayah RW, yakni RW 01 sebanyak 530 pemilih, RW 02 sebanyak 644 pemilih, dan RW 03 sebanyak 661 pemilih.

Penetapan DPT dilakukan setelah sebelumnya panitia melaksanakan serangkaian tahapan pemutakhiran data pemilih. Proses tersebut meliputi pemutakhiran dan validasi data dengan mendatangi langsung tempat tinggal pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pengumuman serta perbaikan data, hingga pencatatan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan tahapan yang telah disusun, rekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan pada 18 Agustus 2026 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai DPT.

Setelah ditetapkan, DPT diumumkan kepada masyarakat pada 19-21 Agustus 2026. Pada periode yang sama, panitia juga menyiapkan salinan DPT yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kepala Desa Krenceng, Amsori, berharap seluruh rangkaian tahapan Pilkades dapat berlangsung lancar, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama proses demokrasi di tingkat desa berlangsung. Perbedaan pilihan politik, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah.

“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi. Yang terpenting, seluruh masyarakat tetap menjaga kerukunan dan kondusivitas Desa Krenceng,” ujar Amsori dalam kegiatan tersebut.

Selain penetapan DPT, musyawarah desa juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan tahapan pencalonan kepala desa. Sesuai jadwal, pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sekaligus penerimaan berkas pendaftaran tahap pertama akan berlangsung mulai 20 Agustus hingga 2 September 2026, selama sembilan hari kerja.

Panitia akan menerima berkas bakal calon kepala desa sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi dan musyawarah tersebut turut dihadiri Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krenceng beserta jajaran.

Dengan ditetapkannya DPT sebanyak 1.835 pemilih dan segera dimulainya tahapan pencalonan, proses Pilkades Krenceng 2026 kini memasuki tahapan penting. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan Pilkades dapat berjalan aman serta kondusif.(JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Nasional

Plt Bupati Tulungagung Turba ke Kalitengah, Warga Sampaikan Persoalan Tanah, Air Bersih hingga Kebun Plasma

Published

on

TULUNGAGUNG — Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin turun langsung ke kawasan Kalitengah, Desa Kalidawe, Kecamatan Pucanglaban, Kamis (13/8). Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pertemuan dengan warga, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari status tanah tempat tinggal yang telah dihuni secara turun-temurun, keterbatasan air bersih, kondisi kawasan perkebunan, hingga aspirasi terkait kebun plasma.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah status tanah tempat tinggal. Warga berharap pemerintah daerah dapat membantu mencarikan solusi sekaligus memberikan kepastian hukum atas lahan yang selama ini mereka tempati.

Ahmad Baharudin juga meninjau kawasan perkebunan yang menurut perkiraan masyarakat memiliki luas sekitar 360 hektare. Dari hasil peninjauan lapangan, sebagian areal masih dimanfaatkan, sementara beberapa bagian lainnya dinilai warga tidak lagi produktif. Warga bahkan menunjukkan sejumlah bidang lahan yang tanaman kelapanya telah mati.

Meski demikian, untuk memastikan status, pemanfaatan, produktivitas, serta pengelolaan kawasan perkebunan tersebut, masih diperlukan verifikasi teknis dan pemeriksaan dokumen terkait.

Persoalan lain yang disampaikan warga adalah keterbatasan air bersih, khususnya saat musim kemarau. Pemerintah daerah berencana mencari sumber air alternatif melalui pengeboran air tanah dalam sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air masyarakat secara lebih mencukupi dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Kalidawe Munaji bersama Sekretaris Desa Endri Gunawan turut memaparkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mereka juga menjelaskan persoalan status tempat tinggal warga yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan kepastian masa depan masyarakat.

Saat ditanya Plt. Bupati mengenai kontribusi badan hukum pemegang Hak Guna Usaha (HGU) kepada Desa Kalidawe, pihak desa menyebut belum mengetahui adanya kontribusi tersebut.

“Sepanjang sepengetahuan saya selama ini tidak ada kontribusi sama sekali, Pak Bupati,” jawab Sekdes Kalidawe Endri Gunawan.

Tim Advokasi Masyarakat Desa Kalidawe dari Kantor B.N.A. (Billy Nobile & Associates) bersama LSM AM2KAHURIPAN Tulungagung juga turut memberikan paparan mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pemetaan masalah dilakukan melalui pendekatan SWOT analysis, dengan melihat potensi, kelemahan, peluang, serta risiko dalam persoalan agraria di kawasan Kalitengah,” kata Mas Billy, CEO B.N.A., kepada 90detik.com.

Sementara itu, Ahmad Dardiri dari LSM AM2KAHURIPAN mengatakan tim advokasi mendorong penyelesaian persoalan melalui pendekatan hukum dan administratif.

“Tim advokasi juga menyampaikan pendekatan problem solving berbasis aturan hukum, dengan mendorong penyelesaian melalui mekanisme administratif, pertanahan, dan hukum yang berlaku serta didukung data dan dokumen yang jelas,” ujarnya.

Selain persoalan pertanahan dan air bersih, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai kebun plasma sebesar 20 persen yang diyakini warga berkaitan dengan kewajiban perusahaan pemegang HGU.

Masyarakat berharap pemerintah dapat membantu memastikan kejelasan mengenai dasar hukum, luas, lokasi, penerima manfaat, serta realisasi kebun plasma tersebut.

Namun, untuk memastikan ada atau tidaknya kewajiban tersebut, diperlukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen HGU, perizinan perkebunan, riwayat penguasaan tanah, dokumen kemitraan, serta bukti pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Kunjungan Plt. Bupati Tulungagung tersebut memperlihatkan bahwa persoalan di Kalitengah memiliki sejumlah aspek yang saling berkaitan. Persoalan tidak hanya menyangkut pertanahan, tetapi juga kebutuhan air bersih, pembangunan, kondisi perkebunan, serta hubungan masyarakat dengan pengelolaan usaha perkebunan.

Karena itu, penyelesaian persoalan membutuhkan pendataan lapangan dan verifikasi dokumen secara menyeluruh. Langkah tersebut penting agar setiap kebijakan dan tindak lanjut pemerintah dapat ditempuh melalui mekanisme administratif serta ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat. (Dar/Red)

Continue Reading

Nasional

Haul Mbah Umar bin Joyokarto ke-31 di Kedungsoko, Perkuat Tradisi Keagamaan dan Persaudaraan

Published

on

TULUNGAGUNG — Ratusan warga memadati kegiatan Haul Mbah Umar bin Joyokarto ke-31 yang berlangsung di Kedungsoko, Tulungagung, Senin (10/8/2026). Kegiatan tahunan tersebut berlangsung penuh khidmat dan menjadi bagian dari upaya masyarakat dalam menjaga tradisi keagamaan sekaligus mengenang keteladanan para sesepuh.

Selain diikuti masyarakat Kedungsoko dan sekitarnya, kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan keagamaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Sejumlah rangkaian kegiatan digelar dalam haul tersebut, mulai dari pembacaan tahlil, doa bersama, hingga tausiah keagamaan. Jamaah mengikuti seluruh rangkaian dengan suasana tertib dan penuh kekhusyukan.

Tausiah disampaikan oleh DR. KH. Reza Ahmad Zahid, LC., M.A. dari Lirboyo. Dalam ceramahnya, Gus Reza mengingatkan jamaah agar momentum haul tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mengenang orang yang telah wafat.

Menurutnya, nilai terpenting dari pelaksanaan haul adalah bagaimana masyarakat mampu mengambil pelajaran dari kehidupan orang-orang terdahulu dan mengimplementasikan nilai kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

“Haul bukan hanya tentang mengenang seseorang yang telah mendahului kita, tetapi bagaimana kita mampu meneruskan nilai-nilai kebaikan, perjuangan, dan keteladanan yang telah diwariskan kepada generasi setelahnya”, jelasnya, Rabu(12/8).

Pesan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan yang diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Jamaah juga diajak untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT serta menjaga hubungan baik dengan sesama.

Puncak suasana religius terlihat saat jamaah bersama-sama memanjatkan doa bagi Mbah Umar bin Joyokarto dan para leluhur. Doa juga ditujukan bagi keselamatan, keberkahan, serta kemajuan masyarakat Tulungagung.

Tak hanya menjadi kegiatan keagamaan, haul tersebut juga menjadi ajang memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah. Interaksi masyarakat dalam kegiatan tersebut turut mempererat hubungan sosial dan membangun rasa kebersamaan di tengah warga.

Masyarakat Kedungsoko berharap tradisi Haul Mbah Umar bin Joyokarto dapat terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda. Nilai-nilai keteladanan yang terkandung di dalamnya diharapkan menjadi bekal bagi generasi penerus dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis.

Dengan tetap menjaga tradisi, memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan kepedulian sosial, Haul Mbah Umar bin Joyokarto ke-31 diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan serta keberagamaan masyarakat Tulungagung. (DON/Red)

Continue Reading

Trending