Nasional
Bahlil Lahadalia Umumkan Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar 2024-2029

JAKARTA- Ketua Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus, menggelar konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis(7/11).
Dalam kesempatan ini, Bahlil resmi mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029.
Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia:
Ketua Umum:
1. Bahlil Lahadalia
Wakil Ketua Umum:
2. Kahar Muzakir (Kepartaian)
3. Bambang Soesatyo (Hubungan Antar Lembaga)
4. Adies Kadir (Fungsi Kebijakan Publik 1)
5. Ahmad Doli Kurnia (Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
6. Wihaji (Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
7. Ace Hasan Syadzily (Fungsi Elektoral 1)
8. Idrus Marham (Fungsi Kebijakan Publik 2)
9. Meutya Hafid (Fungsi Elektoral 2)
10. Emanuel Melkiades Laka Lena (Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)
Bidang Kepartaian:
11. Yahya Zaini (Ketua Bidang Organisasi)
12. Zulfikar Arse Sadikin (Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
13. Panggah Susanto (Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan)
Bidang Hubungan Antar Lembaga:
14. Fahd A Rafiq (Ketua Bidang Hubungan Ormas)
15. Kholis Malik (Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)
Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera:
16. Ilham Pangestu (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
17. Yudha Nofanza Utama (Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan:
18. Puteri Komarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
19. Singgih Januratmoko (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
20. Ali Mufthi (Ketua Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
21. Mukhtarudin (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
22. Irjen Pol Rikwanto (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur:
23. Muhidin M. Said (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
24. Gede Sumarjaya Linggih (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
25. Mohammad Uswanas (Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
Fungsi Elektoral 1:
26. Nusron Wahid (Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
27. Sabil Rachman (Ketua Bidang Pengabdian Sosial)
28. Solihin Kalla (Ketua Bidang Kewiraswastaan)
29. Laode Syafiul Akbar (Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
30. Mustafa Radja (Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
31. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
32. David Pajung (Ketua Bidang Tani dan Nelayan)
33. Said Al Idrus (Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
Fungsi Elektoral 2:
34. Tubagus Iman Ariyadi (Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
35. Dyah Roro Esti (Ketua Bidang Lingkungan Hidup)
36. Handoko (Ketua Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
37. Nurul Arifin (Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini)
38. Hetifah Sjaifudian (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan)
Kebijakan Publik (Ekonomi, Pertahanan, Hukum, dan HAM):
39. Muhammad Misbakhun (Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi)
40. Christina Aryani (Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
41. Dosmar Banjarnahor (Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
42. Lamhot Sinaga (Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan)
43. Mochamad Syafei Kasno, SH (Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan)
Kebijakan Publik (Politik, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat):
44. Ridwan Kamil (Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
45. Ali Mochtar Ngabalin (Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
46. Andi Sinulingga (Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
47. Aziz Samual (Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
48. Airin Rachmy Diany (Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
49. Ilham Permana (Ketua Bidang Kebijakan Industri)
Sekretariat:
50. Muhammad Sarmuji (Sekretaris Jenderal)
51. Hakim Kamarudin (Wakil Sekretaris Jenderal – Kepartaian)
52. Riyono Asnan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera)
53. Dwi Priyo Atmojo (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan)
54. Umar Lessy (Wakil Sekretaris Jenderal – Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur)
55. Venno Tetelpta (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 1)
56. Ratu Dian Hatifah (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 1)
57. Daniel Muttaqien Syafiuddin (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Elektoral 2)
58. Dewi Yulistiana (Wakil Sekretaris Jenderal – Hubungan Antar Lembaga)
59. M. Shoim Haris (Wakil Sekretaris Jenderal – Fungsi Kebijakan Publik 2)
60. Sosialisman Hidayat Hasibuan (Wakil Sekretaris Jenderal – Pratama)
Bendahara:
61. Sari Yuliati (Bendahara Umum)
62. Doni Akbar (Wakil Bendahara Umum)
63. Gavriel Putranto Novanto (Wakil Bendahara Umum)
64. Ernawati Tahang (Wakil Bendahara Umum)
65. Raymond C Syauta (Wakil Bendahara Umum)
66. Ravindra Airlangga (Wakil Bendahara Umum)
67. Akbar Buchari (Wakil Bendahara Umum)
68. Ahmad Mus (Wakil Bendahara Umum)
Sekretaris Bidang:
69. Derek Loupaddy (Sekretaris Bidang Organisasi)
70. Tardjo Ragil (Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
71. Siti Marhamah (Sekretaris Bidang Hubungan Ormas)
72. Dara Adinda Kesuma Nasution (Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini)
73. Helmi Djen (Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
74. Karmila Sari (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
75. Sekarwati (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
76. MQ Iswara (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
77. Ferry Wawan Cahyono (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
78. Ahmad Labib (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
79. Adrianus Asia Sidot (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
80. Bambang Heri Purnama (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
81. Haris Andi Surahman (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
82. Herman Hayong (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
83. Soedeson Tandra (Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
84. Dr. KH. M. Khoirul Anam (Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
85. Febri Hendri (Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial)
86. Fitri Trisnawati Tandjung (Sekretaris Bidang Kewiraswastaan)
87. Abdul Razak Said (Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
88. Ahmad Taufan Soedirjo (Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
89. Dina Hidayana (Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan)
90. Syafaat Perdana (Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
91. Kemas Ilham Akbar (Sekretaris Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
92. Teti Rohatiningsih (Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
93. Paul Hutajalu (Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup)
94. Arnanto Nur Prabowo (Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
95. Adde Rosi Khoirunnisa (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan)
96. Ahmad Irawan (Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
97. Muhammad Satupali (Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
98. Fajar Zulkarnain (Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
99. Galih Kartasasmito (Sekretaris Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
100. Khoirudin Gustam (Sekretaris Bidang Pertahanan)
101. Rendra Valentino (Sekretaris Bidang Kebijakan Industri)
102. Ir. Ivan Kuntara (Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan)
103. Abdul Rahman Farisi (Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi)
104. Tati Noviati (Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
105. Sirajudin Abdul Wahab (Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
106. Mustahudin (Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
107. Andi Mulhanan Tombolotutu (Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal)
Departemen:
108. Nurmansyah (Departemen Bidang Organisasi)
109. Wendy Nugraha (Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan)
110. Herna Dwi Kusumawati (Departemen Bidang Hubungan Ormas)
111. Achmad Annama (Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini)
112. Marlinda Poernomo (Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)
113. Benny Indra Batubara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara)
114. Maharani (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan)
115. Deden Nasihin (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat)
116. Andiniya Komalla Parawitha (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah)
117. Miranti Dian Kinasih Laksmono, S.Hum, M.Sc (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur)
118. Ichfany (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah)
119. Sarifah Suraidah (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara)
120. Drg. Hj. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi)
121. Busfi Arusagara (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra)
122. Avner Kadriatama Raweyai (Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua)
123. Dr. HM. Dian Assafri Nasai, S.H., M.H. (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
124. Angelia Dhian Permata Da Silva (Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian)
125. Medina Wiranata Kusumah (Departemen Bidang Pengabdian Sosial)
126. Mohammad Al Amin Mustafa (Departemen Bidang Kewiraswastaan)
127. Ria Sri Wulandari (Departemen Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi)
128. Filsan Praseptia (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
129. Rina Dwi Andini (Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM)
130. Hartini Soraya (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
131. Abukasim Sangadji (Departemen Bidang Tani dan Nelayan)
132. Triana Tandjung (Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif)
133. Muhammad Omar Syarif (Departemen Bidang Kepemudaan dan Olahraga)
134. dr. G Ayu Amelinda Hanjani, M.H.Kes (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
135. Nadia Zuhra Karla, S.IKOM., M.IKOM (Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
136. Rizka Nindya Intani (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
137. Ulrike Stephani Latumahina (Departemen Bidang Lingkungan Hidup)
138. Dia Ramayana (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
139. Lintang Idhayu Sandhika (Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya)
140. Saniatul Latifa (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
141. Dwi Setya Pratiwi (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
142. Syarifah Nadia (Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan)
143. Endah Cahya Immawati (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
144. Arya Rizqi Darsono (Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri)
145. Muslim Jaya Butar-Butar (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
146. Ariaditya Soedarsono (Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM)
147. Miranti Amelia P Kono (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
148. Fanty Faisal (Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia)
149. Amriyati Amin (Departemen Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional)
150. Meliawati, SE., MM (Departemen Bidang Kebijakan Industri)
151. Koesnadi A. Katoe (Departemen Bidang Kebijakan Pertahanan)
152. Almanzo Bonara (Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan)
153. Fetty Angraenidini (Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi)
154. Khatibur Rasyadi (Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)
155. Zigo Rolanda (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
156. La Ode Muchamad (Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi)
157. Gania Kartasasmito (Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria)
158. Denni Panjaitan (Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal).
Dengan pengumuman ini, Partai Golkar berharap dapat memperkuat posisinya dalam kancah politik nasional dan berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat. (By/Red)
Jawa Timur
Tak Bisa Lagi Asal Tunjuk, Pemkot Kediri Gunakan Data DTSEN Terbaru untuk Salurkan Bantuan

KOTA KEDIRI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, resmi melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui proses verifikasi dan validasi langsung kepada warga. Langkah ini bertujuan agar data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin, menegaskan bahwa pembaruan data merupakan langkah krusial untuk menjawab berbagai aduan masyarakat terkait bantuan yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.
“Tantangan terbesar adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis. Ada warga yang sebelumnya layak menerima bantuan, tetapi kini kondisinya sudah membaik. Begitu pula sebaliknya,” ujar Imam di Kediri, pada Jum’at (22/5).
Menurutnya, DTSEN adalah basis data terpadu yang menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan berbagai program kesejahteraan. Oleh karena itu, keakuratan data menjadi harga mati.
“Kami ingin menghadirkan data yang terbaru, valid, dan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial, baik dari pusat maupun daerah,” tambahnya.
Proses verifikasi dan validasi ini berlangsung mulai 18 Mei hingga 30 Juni 2026. Sasaran utama adalah warga dalam kelompok desil 1 hingga desil 4, yang mencakup lebih dari 36.000 Kepala Keluarga (KK) di seluruh Kota Kediri.
Petugas survei akan melakukan pendataan dari pintu ke pintu dengan membawa surat tugas dan identitas resmi. Mereka akan mencocokkan data kependudukan, kondisi tempat tinggal, hingga kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
“Kami libatkan lebih dari 100 petugas dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial. Seluruh petugas sudah kami beri arahan teknis agar proses pendataan berjalan profesional dan akurat. Dan yang perlu diketahui masyarakat, survei ini gratis,” tegasnya.
Imam menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menentukan peringkat atau status penerima bantuan. Hasil verifikasi dan validasi dari lapangan akan disampaikan ke Kementerian Sosial, lalu diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pemeringkatan ulang secara nasional.
“Pemerintah daerah tidak berwenang menentukan peringkat. Proses pemeringkatan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, Pemkot Kediri juga memasangkan stiker khusus pada rumah warga yang masuk kategori desil 1 (kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah). Pemasangan stiker ini berfungsi sebagai penanda agar data penerima bantuan lebih transparan dan memudahkan pengawasan.
“Harapannya, bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Imam mengajak seluruh warga Kota Kediri untuk mendukung kegiatan ini demi terciptanya data sosial yang akurat dan terpercaya. Warga diminta menyiapkan dokumen KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat petugas datang.
“Kami juga meminta bantuan para ketua RT dan RW untuk mendampingi petugas menunjukkan lokasi sasaran survei. Dengan kerja sama semua pihak dan kejujuran masyarakat, kami berharap bantuan sosial ke depan bisa semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(JK/Red)
Nasional
Indonesia Menjadi Negara Agung dengan Jalan Kebangsaan ala Soekarno

Jakarta— Dunia modern kerap memiliki kecenderungan yang sama dalam membaca negara: Menyederhanakan Realitas.
Kuba sering dipahami semata sebagai simbol komunisme, embargo Amerika Serikat, Fidel Castro, cerutu, dan mobil klasik yang seolah membeku dalam waktu. Iran kerap dibaca hanya melalui lensa konflik geopolitik, sanksi internasional, dan pertarungan kawasan.
Indonesia sendiri sering dipandang sebagai negara besar yang penuh paradoks, kaya potensi, tetapi belum sepenuhnya menjelma sebagai kekuatan global yang menentukan.
Padahal, negara tidak pernah sesederhana label. Di balik setiap stigma, terdapat sejarah panjang, pilihan politik, tekanan geopolitik, dinamika sosial, serta perjuangan berlapis dalam menentukan arah kebangsaan. Menilai sebuah negara hanya dari simbol yang melekat justru mengaburkan persoalan yang jauh lebih substansial.
Kuba, Iran, dan Indonesia, meski sangat berbeda dalam sejarah maupun sistem politiknya, menghadirkan satu pelajaran penting yang sama: sebuah negara hanya dapat dipahami secara utuh jika dibaca dari ketahanan nasional, orientasi kebangsaan, dan kapasitas strategisnya.
Kuba menunjukkan bagaimana sebuah negara kecil mampu mempertahankan identitas kebangsaannya di tengah tekanan geopolitik berkepanjangan. Embargo ekonomi tidak meluluhlantakkan eksistensi negaranya. Sistem pendidikan dan layanan kesehatan menjadi simbol daya tahan nasional, meski stagnasi ekonomi dan keterbatasan kebebasan sipil tetap menjadi realitas.
Iran menunjukkan bentuk lain dari ketahanan negara. Selama puluhan tahun menghadapi tekanan ekonomi, isolasi internasional, dan tekanan geopolitik, negara itu tetap mempertahankan keberlangsungan institusi negara serta orientasi strategis nasionalnya.
Tentu terdapat berbagai persoalan dalam tata kelola, ekonomi, maupun hak-hak sipil yang menjadi perhatian dunia. Namun dari sisi ketahanan negara, pengalaman Iran menunjukkan bahwa tekanan eksternal tidak otomatis membuat sebuah bangsa kehilangan daya tahannya.
Pelajaran dari Kuba dan Iran bukanlah soal menyalin sistem politik mereka, melainkan memahami pentingnya kedaulatan nasional, konsistensi strategi negara, dan daya tahan kebangsaan dalam menghadapi tekanan global.
Namun bagi Indonesia, refleksi yang paling penting justru adalah membaca kembali dirinya sendiri. Indonesia adalah bangsa besar dengan hampir seluruh modal objektif untuk menjadi salah satu kekuatan utama dunia.
Jumlah penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, serta warisan peradaban yang panjang menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat penting dalam arsitektur geopolitik global.
Namun sejarah menunjukkan bahwa potensi besar tidak otomatis melahirkan negara besar. Kekuatan nasional tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekayaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia, penguasaan teknologi, kapasitas industri, kekuatan institusi, dan keberanian politik menjalankan strategi nasional secara konsisten.
Di sinilah persoalan mendasar Indonesia hari ini. Ancaman terbesar bangsa ini bukan semata tekanan eksternal, melainkan tantangan internal berupa menguatnya konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang berpotensi menjauhkan demokrasi dari orientasi kerakyatannya.
Ketika demokrasi politik hanya menjadi arena perebutan elite, sementara demokrasi ekonomi lebih banyak menguntungkan segelintir kelompok, maka negara berisiko kehilangan orientasi keadilan sosialnya.
Karena itu, jalan Indonesia menuju negara agung tidak terletak pada imitasi model asing, melainkan pada keberanian kembali kepada fondasi ideologis dan konstitusional kebangsaannya sendiri.
Sebagaimana gagasan besar Bung Karno, Indonesia dapat menjadi negara besar melalui jalan kebangsaan Indonesia sendiri, jalan yang menempatkan keadilan sosial sebagai inti pembangunan nasional, demokrasi sebagai instrumen kedaulatan rakyat, dan nilai spiritual sebagai fondasi etik kehidupan berbangsa.
Penting ditegaskan, gagasan Bung Karno bukanlah ekspresi ideologi materialistik dalam pengertian pertarungan ideologi global abad ke-20.
Pemikiran Bung Karno adalah jalan kebangsaan Indonesia yang autentik, berakar pada Pancasila, pada demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dengan demikian, cita-cita keadilan sosial dalam pemikiran Bung Karno tidak berdiri dalam ruang ideologis yang tercerabut dari nilai religius bangsa, melainkan dalam kerangka moral, kebangsaan, dan spiritualitas Indonesia.
Dalam kerangka ini, demokrasi politik harus memastikan kekuasaan benar-benar berasal dari rakyat, bukan semata dikooptasi elite. Demokrasi ekonomi harus memastikan kekayaan nasional dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan nilai Ketuhanan memastikan pembangunan bangsa tidak tercerabut dari tanggung jawab etik dan moral.
Implementasi konkret dari gagasan tersebut dirumuskan Bung Karno melalui Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Berdaulat berarti tidak tunduk pada tekanan eksternal. Berdikari berarti kekayaan nasional harus menghasilkan nilai tambah bagi rakyat.
Berkepribadian berarti modernisasi tidak boleh mencabut bangsa dari akar identitasnya.
Dalam konteks geopolitik hari ini, Trisakti justru semakin relevan. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China, kebangkitan India, reposisi Jepang, serta meningkatnya kontestasi Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan penyeimbang yang independen.
Namun peluang itu hanya akan menjadi nyata jika negara memiliki strategi nasional yang kokoh, kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan nasional, dan institusi yang kuat.
Dari Kuba, Indonesia belajar tentang daya tahan.
Dari Iran, Indonesia belajar tentang keteguhan strategi negara.
Dari dirinya sendiri, Indonesia harus belajar tentang keberanian menegakkan cita-cita pendiri bangsa.
Pada akhirnya, negara bukan sekadar simbol, slogan, atau label yang mudah viral. Negara adalah entitas historis yang dibentuk oleh strategi, ideologi kebangsaan, kepemimpinan, moralitas publik, dan keberanian politik menentukan jalan sendiri.
Indonesia tidak akan menjadi negara agung hanya karena potensinya. Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara agung, sepanjang konsisten meneguhkan jalan kebangsaannya sendiri: berdaulat, berdikari, berkeadilan sosial, berlandaskan nilai Ketuhanan, dan berkepribadian kuat dalam menghadapi dunia. (By/Red)
Oleh: Prof. Dr. Arief Hidayat, Profesor Emeritus Universitas Borobudur; Ketua Mahkamah Konstitusi RI Periode 2015–2018; Hakim Konstitusi Periode 2013–2026.
Jawa Timur
Operasi Pencarian Tim SAR Berbuah Hasil: Korban Hanyut di Sungai Brantas Ditemukan di Srengat

BLITAR – Operasi pencarian yang dilakukan Tim SAR gabungan selama tiga hari akhirnya membuahkan hasil. Isnaini, warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, yang dilaporkan hanyut di Sungai Brantas, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban terseret arus hingga belasan kilometer dari lokasi awal kejadian.
Korban pertama kali dilaporkan hilang pada Senin lalu di kawasan Kedung Ketek, Desa Jegu, Kecamatan Kesamben. Arus Sungai Brantas yang deras membuatnya langsung terseret dan tidak mampu menyelamatkan diri.
Sejak menerima laporan, Tim SAR gabungan yang melibatkan Basarnas Malang Raya, BPBD Kabupaten Blitar, serta relawan langsung melakukan pencarian intensif. Perahu karet dikerahkan untuk menyisir aliran sungai dari titik awal korban hanyut hingga ke hilir.
Komandan Tim Basarnas Malang Raya, Imam Nahrowi, mengatakan bahwa tim tidak berhenti bergerak selama tiga hari penuh. Pencarian dilakukan dengan metode penyisiran sistematis di setiap titik yang diduga menjadi lintasan arus.
“Kami terus berupaya maksimal. Setiap hari tim berada di lapangan, menyusuri Sungai Brantas dengan perahu karet,” ujar Imam Nahrowi.
Penemuan jenazah bermula dari laporan warga pada Rabu pagi. Warga melihat sesosok jenazah mengapung di Sungai Brantas dekat Jembatan Kademangan. Namun, karena arus yang sangat deras, posisi jenazah sempat bergeser sebelum petugas tiba di lokasi awal.
Tim SAR langsung melakukan pengejaran. Berkat koordinasi yang solid, jenazah akhirnya berhasil diamankan di bawah Jembatan Kereta Api Nguri, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat.
“Ketika pertama kali ditemukan oleh tim, korban berada di tepian sungai dalam posisi tengkurap,” jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, menambahkan bahwa jarak titik penemuan dengan lokasi korban hanyut mencapai belasan kilometer.
“Ini menunjukkan betapa kuatnya arus Sungai Brantas di bagian hilir,” ujarnya.
Proses evakuasi jasad korban tidak berjalan mulus. Tim SAR sempat mengalami kendala berat di lapangan akibat arus Sungai Brantas yang cukup deras pada hari itu. Selain itu, kedalaman air yang signifikan di lokasi penemuan juga menyulitkan ruang gerak petugas.
Namun, berkat kesiapsiagaan dan keahlian tim, jenazah akhirnya berhasil diangkat ke darat. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan peralatan lengkap memastikan keselamatan petugas saat evakuasi korban meninggal.
Setelah berhasil dievakuasi, jasad Isnaini langsung dibawa ke RSUD Srengat untuk menjalani proses identifikasi medis dan penanganan lebih lanjut. Pihak keluarga yang telah menunggu dengan cemas akhirnya dapat memastikan identitas korban berdasarkan ciri-ciri fisik yang dikenali.
Seluruh prosedur di rumah sakit selesai dilakukan pada hari yang sama. Jenazah kemudian diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di desa asalnya, Desa Dawuhan, Kecamatan Kesamben.
Tim SAR mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar bantaran Sungai Brantas untuk selalu waspada, terutama saat musim hujan. Arus sungai dapat berubah cepat dan sangat berbahaya bagi siapa pun yang berada di dekatnya.
“Jangan pernah meremehkan kekuatan arus. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua,” pungkas Imam Nahrowi.(Jef/Red)
Editor: Joko Prasetyo
Redaksi2 minggu agoPenipuan Berkedok Investasi MLM di Hong Kong, Puluhan PMI Terjerat Utang Miliaran Rupiah
Redaksi3 minggu agoSuasana Tegang di Blitar: KPK Datang, HP Peserta Disita, Ada Apa ?
Nasional2 minggu agoPSHT “Kepung” DPRD dan KONI Blitar, Ultimatum Keras Dilayangkan: Massa Ancam Turun 10 Kali Lipat
Redaksi21 jam agoGelombang Protes Hantam SPPG Karangwaru Tulungagung, Menu MBG Dinilai Tak Manusiawi
Jawa Timur2 minggu agoUstadz Abdul Adzim Wafat di Usia Muda, Pesantren Zawiyah Dzikir Jama’i Kehilangan Sosok Pengabdi Sunyi
Redaksi2 minggu ago560 Hektare Terlantar, Pokmas Tani Mandiri Desak Negara Cabut HGU Eks PT Indoco
Redaksi16 jam agoMBG di Karangwaru Bobrok: Menu Tak Layak Diduga Akibat Permainan Mitra dan Kontrol Mandul
Nasional2 minggu agoNegara Hukum Indonesia Bukan Negara Undang-Undang











