Connect with us

Redaksi

Akhlak Rasulullah SAW, Kekalahan Prabowo, dan Marhaenisme sebagai Benteng Geopolitik Nusantara

Published

on

JAKARTA— Wacana pengubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh direduksi semata sebagai persoalan teknis elektoral.

Pengamat Budaya dan Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menegaskan bahwa Pilkada menyentuh lapisan paling mendasar dalam kehidupan bernegara: legitimasi kekuasaan, kedaulatan rakyat, serta daya tahan geopolitik Indonesia sebagai peradaban Nusantara.

Bayu menilai, dalam sejarah peradaban termasuk teladan kepemimpinan Rasulullah SAW perubahan sosial dan politik tidak pernah lahir hanya dari desain mekanisme, melainkan dari akhlak kekuasaan, keadilan, serta keterhubungan pemimpin dengan umatnya.

Karena itu, musyawarah mufakat akan kehilangan makna apabila suara rakyat dicabut dari sumber legitimasi kekuasaan.

“Musyawarah mufakat bukan forum eksklusif elite. Dalam perspektif Nusantara dan Marhaenisme, musyawarah tanpa kehadiran rakyat hanyalah rapat para pemilik kuasa. Demokrasi itu, pertama-tama, adalah soal akhlak kepemimpinan, bukan sekadar prosedur,” ujar Bayu, Jumat (09/01/2026).

Menurutnya, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keterlibatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah merupakan benteng geopolitik nasional.

Ketika rakyat merasa terhubung dengan kekuasaan, negara memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap penetrasi oligarki, kartel ekonomi, dan kepentingan eksternal.

Dalam kerangka Marhaenisme, Bayu menekankan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada rakyat yang memilih, melainkan pada elite politik dan bohir modal yang membajak proses politik.

Mengalihkan Pilkada ke mekanisme tertutup tanpa pembenahan elite justru berisiko memperkuat oligarki dalam balutan legalitas formal.

“Marhaenisme tidak memuja one man one vote sebagai kitab suci, tetapi juga menolak pencabutan hak politik rakyat. OMOV memang bukan obat mujarab. Namun mengoreksi demokrasi dengan cara memutus partisipasi rakyat adalah kesalahan ideologis sekaligus kesalahan geopolitik,” tegasnya.

Bayu juga menyinggung pengalaman Presiden Prabowo Subianto dalam kontestasi politik nasional sebagai pelajaran penting dalam demokrasi terbuka.

Menurutnya, kekalahan dalam pemilu bukanlah aib, melainkan bagian dari dialektika pembentukan legitimasi politik.

“Dalam sistem terbuka, rakyat diberi ruang untuk belajar, menilai ulang, bahkan mengoreksi pilihannya. Kekalahan adalah bagian dari proses itu. Pemimpin yang ditempa oleh proses panjang bersama rakyat justru memiliki legitimasi lebih kuat untuk menghadapi tekanan geopolitik global,” jelas Bayu.

Ia mengingatkan bahwa daerah-daerah kaya sumber daya alam di Nusantara akan sangat rentan apabila dipimpin oleh elite yang tidak memiliki legitimasi rakyat.

Dalam konteks geopolitik global, kondisi tersebut membuka celah bagi intervensi korporasi besar dan kekuatan asing yang beroperasi di balik meja kekuasaan.

“Saya sepakat OMOV bukan solusi sakti. Namun tantangan sesungguhnya adalah membenahi elite politik, mencerdaskan rakyat, dan menertibkan bohir. Jika akar masalahnya adalah elite yang rusak dan uang yang liar, mengganti mekanisme tanpa membenahi aktornya hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” ujarnya.

Bayu menegaskan, perdebatan Pilkada langsung versus tidak langsung seharusnya diarahkan pada penguatan demokrasi bernilai ala Nusantara demokrasi yang melibatkan rakyat, menjunjung musyawarah, serta menempatkan Marhaen sebagai subjek sejarah, bukan objek kekuasaan.

“Bagi Nusantara, demokrasi yang melibatkan rakyat memang berisik dan melelahkan. Namun demokrasi yang memutus rakyat dari kekuasaan akan jauh lebih mahal ongkos geopolitiknya,” pungkas Bayu. (Red)

Redaksi

Gelar Sidak di Sejumlah Pasar, Forkopimda Kabupaten Blitar Pastikan Stabilitas Harga Sembako 

Published

on

BLITAR – Bupati Blitar H. Rijanto bersama jajaran Forkopimda melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Program Strategis Nasional, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Blitar H. Rijanto dan diikuti unsur Forkopimda. Dari Polres Blitar, hadir Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Bayu Adjie Sudarmono, S.T.K., S.I.K., M.H.

Sidak dilaksanakan di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Blitar, di antaranya Pasar Kanigoro dan Pasar Kademangan serta beberapa pasar lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi pasar, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, serta perkembangan harga barang di tingkat pedagang.

Kehadiran Kapolres Blitar bersama Forkopimda merupakan bentuk dukungan Polri dalam mengawal program strategis nasional, sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas instansi, diharapkan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, serta aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Blitar dapat terus terjaga.(Hms/Jef)

Continue Reading

Redaksi

Sidang Tipikor Gatut Sunu Memanas, Saksi Pembela Mengaku Dipotong dan Digertak, Netralitas Hakim Disorot

Published

on

TULUNGAGUNG— Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama Dwi Yoga Ambal Ariski, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (3/11/2026), diwarnai keberatan sejumlah saksi yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa.

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra tersebut menjadi perhatian setelah beberapa saksi a de charge atau saksi yang meringankan terdakwa mengaku tidak leluasa menyampaikan keterangan. Mereka menilai sejumlah penjelasan kerap dipotong, disertai teguran bernada keras, bahkan sebelum substansi yang hendak disampaikan selesai diuraikan.

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap bagaimana majelis hakim memberikan ruang yang berimbang bagi saksi yang dihadirkan pihak terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Salah satu saksi yang menjadi perhatian adalah Baroroh, sekretaris pribadi (Sekpri) Ibu Bupati Ny. Endang, yang memberikan keterangan mengenai uang dalam tas ransel senilai sekitar Rp30,5 juta serta uang Rp200 juta yang dikaitkan dengan OTT KPK pada 11 April 2026.

Di hadapan persidangan, Baroroh mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar penjelasan dari Oky, staf Bagian Umum, mengenai tas ransel berisi uang sekitar Rp30,5 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, merupakan uang “rembes” perjalanan dinas ajudan dan Sekpri bulan April 2026 yang belum diganti Bagian Umum.

Baroroh juga menjelaskan bahwa saat dirinya menanyakan uang Rp200 juta yang diberitakan sebagai barang bukti OTT KPK, Oky menyampaikan bahwa uang tersebut diambil dari brankas Bagian Umum.

Namun, ketika keterangan itu disampaikan, Hakim Ketua I Made Yulianda, S.H., M.H., mempertanyakan kapasitas saksi serta pengetahuannya mengenai rincian uang di dalam brankas Bagian Umum.

Baroroh mengakui tidak mengetahui seluruh rincian uang tersebut. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak saksi, suasana kemudian memanas setelah saksi mendapat teguran agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbohong.

Saksi mengaku keberatan karena merasa keterangannya belum selesai disampaikan, sementara dirinya telah menjawab berdasarkan informasi yang memang diketahui.

Sorotan berikutnya datang dari Hery Widodo, saksi a de charge yang memberikan penjelasan mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN dari status kepegawaian maupun jabatan.

Hery menyampaikan pandangan bahwa sebuah Surat Pernyataan yang ditandatangani seseorang tidak otomatis dapat langsung dieksekusi. Menurutnya, surat pernyataan sepihak tidak bisa disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dokumen tersebut, dalam pandangan Hery, dapat menjadi alat bukti, tetapi akibat hukum dan pelaksanaannya tetap harus diuji berdasarkan isi dokumen serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika hendak menjelaskan lebih jauh argumentasi tersebut, Hakim Ketua I Made Yulianda disebut menyela dengan pernyataan agar saksi “jangan menyesatkan ASN”.

Hery merasa tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk menguraikan dasar pandangan hukumnya. Situasi tersebut kemudian memicu perdebatan di ruang persidangan.

Usai sidang, Hery menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pemeriksaan yang menurutnya tidak memberikan ruang memadai bagi saksi untuk menyampaikan keterangan secara utuh.

“Saya datang ke persidangan dengan itikad baik, dengan harapan besar bahwa ruang sidang adalah tempat di mana kebenaran materiil akan dicari, didalami, dan diuji secara objektif. Saya berharap dapat menyampaikan keterangan saya secara utuh, bebas, dan tanpa tekanan,” ungkap Hery kepada 90detik.com Rabu(4/11).

Dirinya mengaku beberapa kali keterangannya dipotong dan dibatasi sehingga tidak dapat menjelaskan latar belakang persoalan secara kronologis dan komprehensif.

“Padahal, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan seharusnya digali secara mendalam,” lanjutnya.

Hery juga menyayangkan tidak adanya kesempatan yang menurutnya cukup untuk mendalami substansi, konteks, motif, serta rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi perkara tersebut.

“Saya merasa hakim lebih mengejar percepatan persidangan daripada menggali kebenaran yang seadil-adilnya,” tegasnya.

Pihaknya menilai situasi tersebut membuat haknya sebagai saksi untuk didengar secara berimbang atau audi alteram partem terasa tercederai.

“Kekecewaan ini bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan jeritan nurani seorang warga negara yang ingin diperlakukan adil di hadapan hukum. Saya sangat menghormati Majelis Hakim, namun siapa pun juga berhak mendapatkan proses peradilan yang fair, transparan, dan manusiawi,” ujarnya.

Persoalan lain muncul ketika mantan Camat Ngantru memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan rutin tahunan di tingkat kecamatan.

Saksi menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan tetap diupayakan berjalan meskipun belum tersedia anggaran. Menurut keterangannya, sebagian kebutuhan kegiatan tersebut didukung dari tambahan penghasilan pribadi yang bersumber dari kegiatan PPATs.

Namun, Hakim Anggota Manambus Pasaribu, S.H., M.H., meminta saksi menunjukkan bukti pendapatan PPATs tersebut.

Saksi menyatakan keberatan karena menganggap hal itu merupakan pendapatan pribadi yang sah dan merasa tidak nyaman apabila harus membuka rincian pendapatannya di ruang persidangan.

Peristiwa ini turut memunculkan diskusi mengenai relevansi pertanyaan dalam pembuktian serta batas antara kepentingan pemeriksaan perkara dan informasi pribadi saksi.

Tak hanya soal pemotongan keterangan, pihak saksi juga menyoroti kesan adanya perbedaan perlakuan antara saksi pembela dan JPU KPK.

Menurut kronologi yang disampaikan pihak saksi, saksi a de charge merasa lebih sering mendapat teguran, sementara JPU KPK dinilai lebih leluasa selama persidangan, termasuk ketika menggunakan telepon genggam.

Bahkan, terdapat teguran kepada saksi pembela agar duduk tegak, sementara menurut pengamatan pihak saksi, perlakuan serupa tidak diberikan kepada JPU KPK.

Kesan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya keberatan terhadap suasana persidangan hari itu.

Meski demikian, penilaian mengenai adanya perbedaan perlakuan tersebut masih merupakan pandangan pihak saksi dan perlu dikonfirmasi kepada majelis hakim maupun JPU KPK.

Dalam proses peradilan pidana, majelis hakim memiliki kewenangan memimpin persidangan, mengatur ketertiban, serta mengajukan pertanyaan untuk menggali fakta. Namun, kewenangan tersebut harus tetap dijalankan dengan menjunjung prinsip imparsialitas dan memberikan kesempatan yang wajar kepada seluruh saksi.

Keterangan saksi a de charge merupakan bagian dari proses pembuktian yang tidak boleh diabaikan hanya karena berasal dari pihak terdakwa. Sebaliknya, keterangan tersebut harus diuji secara kritis sebagaimana keterangan saksi yang diajukan penuntut umum.

Begitu pula pandangan Hery Widodo mengenai Surat Pernyataan pengunduran diri ASN. Argumentasi tersebut perlu ditempatkan sebagai pendapat saksi yang harus diuji berdasarkan fakta, isi dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Rangkaian peristiwa di Ruang Cakra tersebut akhirnya menyisakan sejumlah pertanyaan, apakah pemotongan keterangan merupakan bagian dari pengendalian persidangan, atau justru membuat saksi pembela kehilangan kesempatan menjelaskan fakta secara utuh?

Apakah standar ketertiban dan etika persidangan telah diterapkan secara setara kepada seluruh pihak?

Dan bagaimana majelis hakim memastikan bahwa keterangan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa sama-sama memperoleh ruang pemeriksaan yang proporsional?

Keberatan saksi tentu tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan hakim. Namun, setiap keberatan yang menyangkut proses persidangan patut menjadi perhatian demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sebab, keadilan tidak cukup hanya diputuskan melalui palu hakim. Keadilan juga harus terasa dalam setiap proses, setiap pertanyaan, dan setiap kesempatan bagi seseorang untuk menyampaikan kebenaran yang diketahuinya.

Persidangan perkara korupsi harus menjadi panggung pembuktian yang objektif, bukan ruang yang menimbulkan kesan bahwa suara salah satu pihak kurang memperoleh tempat.

Integritas peradilan pada akhirnya tidak hanya dinilai dari amar putusan, tetapi juga dari bagaimana proses menuju putusan itu dijalankan secara adil, transparan, dan tidak memihak. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Polres Blitar Pantau Stok BBM di Sejumlah SPBU, Kapolres Imbau Masyarakat Tak Perlu Menimbun

Published

on

BLITAR – Jajaran Polsek Polres Blitar melakukan pemantauan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pada Minggu (18/10), guna memastikan kondisi stok dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat tetap terpantau.

Selain melakukan monitoring stok BBM, Anggota Jajaran Polsek Polres juga mengintensifkan patroli ke sejumlah SPBU untuk mengantisipasi kepadatan antrean kendaraan serta menjaga situasi lalu lintas tetap aman dan lancar.

Kapolres Blitar AKBP Ardhy Zul Hasbih Nasution, S.I.K., M.H, mengimbau masyarakat agar tetap tenang tidak Panic buying dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, terlebih hingga melakukan penimbunan.

Menurutnya, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pembelian secara berlebihan justru berpotensi mengganggu pemerataan pelayanan bagi pengguna kendaraan lainnya.

Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukum Polres Blitar.

Berdasarkan hasil monitoring, ketersediaan BBM di sebagian besar SPBU yang dipantau masih tersedia, dengan jumlah stok yang bervariasi untuk jenis Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Bio Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar, anggota jajaran Polsek dan anggota Polres melaksanakan patroli dan pelayanan pengamanan di area SPBU.

Dari hasil patroli, antrean pengisian BBM terpantau normal, lancar, dan terkendali. Antrean kendaraan yang ada masih berada di dalam area SPBU sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan sekitar.

Kegiatan monitoring dan patroli tersebut merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.(Jef/Hms)

Continue Reading

Trending