TULUNGAGUNG – Ironi APBD 2025 gengsi pejabat didahulukan, kebutuhan publik diabaikan. Kontras antara nasib rakyat dan perilaku pejabat kian mencolok di Kabupaten Tulungagung.

Saat warga mengeluhkan jalan berlubang, becek, dan tak kunjung diperbaiki, pemerintah daerah justru jor-joran membeli kendaraan dinas mewah senilai miliaran rupiah.

Tahun anggaran 2025 seolah dibuka dengan ironi, gengsi pejabat lebih diutamakan ketimbang kebutuhan dasar publik.

Data Pengadaan: Mobil Dinas Kelas Sultan.

Berdasarkan dokumen anggaran resmi, inilah rincian belanja kendaraan dinas Pemkab Tulungagung tahun 2025:

Kendaraan dinas operasional/jabatan 2500cc: Rp1,277 miliar.

Kendaraan pejabat eselon II: Rp472,4 juta.

Kendaraan pejabat eselon I/kepala daerah/DPRD: Rp702,9 juta.

Kendaraan dinas perorangan MPV 2500cc: Rp1,906 miliar.

Kendaraan dinas perorangan SUV 2200cc: Rp1,332 miliar.

Total belanja fantastis ini memunculkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang akan menikmati fasilitas supermewah tersebut?

Apakah “big boss” pemerintahan yang akan duduk nyaman di balik kemudi mobil baru, sementara rakyat dipaksa berdamai dengan jalanan berlubang?

Warga Geram: Jalan Dulu, Bukan Mobil

Sahrul, Sekretaris Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP), menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas jelas melukai rasa keadilan publik.

“Saya sebagai masyarakat kurang setuju. Infrastruktur seperti jalan rusak bolong-bolong lebih baik diperbaiki dan diprioritaskan dulu. Kendaraan mewah hanya dinikmati segelintir pejabat, sedangkan jalan adalah kebutuhan publik,” ujarnya.

Kecaman juga datang dari kalangan aktivis. Totok, dari LSM Cakra, menyebut praktik belanja mobil dinas mewah ini sebagai bentuk tirani gaya baru.

“Kekuasaan tanpa moral adalah tirani. Dan tirani hari ini bukan lagi berbentuk senjata, tapi pengadaan barang mewah yang menafikan jeritan rakyat kecil,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun legitimasi dengan cara menghormati rakyat terlebih dahulu, bukan justru menari di atas penderitaan dengan kendaraan dinas berplat merah.

Ironi lainnya, suara mahasiswa yang biasanya lantang justru nyaris tak terdengar. Publik pun bertanya, apakah idealisme akademik kini meredup oleh formalitas seremonial?

“Mosok iki bentuk pemerintahan?” celetuk seorang warga di media sosial, menyindir gaya hidup borjuis para pejabat.

Di tengah jalan rusak yang menanti perbaikan, publik kini menunggu jawaban, apakah pengadaan kendaraan miliaran rupiah ini benar-benar kebutuhan, atau sekadar memuaskan selera borjuis penguasa?

Jika pemerintah terus bergeming, tak heran kepercayaan rakyat makin tergerus oleh tirani plat merah yang semakin vulgar.(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Kota Sorong, – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, menyelenggarakan upacara penyerahan Remisi Umum (RU) 17 Agustus dan Remisi Dasawarsa (RD) kepada para warga binaan pemasyarakatan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberi apresiasi atas perubahan positif mereka selama menjalani masa pembinaan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Kelas IIB Sorong, Jln. Sapta Taruna, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat tinggi pemerintah provinsi dan kota, unsur TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Sorong, Sutarna Triana Atmaja, menyampaikan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan yang penuh makna ini.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah warisan perjuangan para pahlawan yang harus diisi dengan tindakan bermartabat, termasuk oleh para warga binaan.

“Pemberian remisi ini bukanlah hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan nyata dan berperilaku baik selama mengikuti program pembinaan. Di Lapas Sorong, sebanyak 373 orang menerima Remisi Umum dan 375 orang menerima Remisi Dasawarsa, menandakan proses pembinaan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa remisi bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus membangun diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bermanfaat.

Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menekankan bahwa pemberian remisi ini mencerminkan semangat reformasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana negara hadir bukan sekadar menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua.

“Remisi ini harus menjadi titik balik. Saudara-saudara yang mendapatkan pengurangan masa pidana, jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berubah. Jadilah individu yang kembali ke masyarakat dengan semangat baru, membawa nilai-nilai kebaikan dan kontribusi positif untuk Tanah Papua dan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat program pembinaan, memperluas akses pendidikan dan keterampilan kerja di dalam lapas, serta menyiapkan sistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Upacara penyerahan remisi turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah antara lain:

– Dr. Halasson Sinurat, S.STP., M.Si (Asisten I Setda Prov. PBD).
– Jhoni Way, S.Hut., M.Si (Asisten II Prov. PBD).
– Dr. Atika Rafika, M.Si (Asisten III Setda Provinsi PBD).
– Septinus Lobat, SH, M.PA (Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– H. Anshar Karim, A.Md (Wakil Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– Syahrir Nurdin (Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong).
– Unsur TNI dan Polri, termasuk Kolonel Cba. Abdul Haris Kusbiantoro (Kasi Log Kasrem 181/PVT) dan Kombes Pol Muji Hindi Harto, S.I.K., S.H., M.M. (Karo Ops Polda PBD).
– Perwakilan Kejaksaan Sorong, Tiana Yuliana Insani, S.H.

Para pejabat Pemprov PBD, Pemkot Sorong, dan jajaran Lapas Sorong.

Usai penyerahan remisi secara simbolis oleh Gubernur Elisa Kambu kepada perwakilan warga binaan, acara dilanjutkan dengan penampilan tarian tradisional sebagai bentuk semarak kemerdekaan dan budaya lokal.

Acara ini tidak hanya menjadi perayaan nasional semata, tetapi juga simbol penguatan peran lembaga pemasyarakatan sebagai pilar penting dalam proses pemulihan dan pembinaan warga negara.

Momentum remisi ini diharapkan menjadi titik tolak lahirnya pribadi-pribadi yang lebih baik, siap kembali ke masyarakat, serta turut membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

“Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjara fisik, tetapi juga merdeka dari belenggu masa lalu. Lapas Sorong akan terus berkomitmen mendampingi proses perubahan itu,” pungkas Kalapas Sutarna. (Timo)

Biak Numfor— KRI Matabongsang-873 unsur Bawah Kendali Operasi (BKO) Guskamla Koarmada III, turut serta mendukung pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dermaga Mbromsi, Distrik Aimando Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Minggu (17/8/2025).

Upacara berlangsung khidmat, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Biak Numfor, Bapak Markus O. Mansnembra, S.H., M.M. Istimewanya, pada upacara ini, prosesi pengibaran Bendera Merah Putih dinaikkan dari bawah laut, sebelum akhirnya berkibar di tiang bendera yang telah disiapkan di Dermaga Mbromsi.

Momentum sakral tersebut menjadi simbol semangat juang dan pengorbanan yang tak pernah padam dalam menjaga kedaulatan Bangsa.

Kehadiran KRI Matabongsang-873 memiliki peran strategis, tidak hanya dalam mendukung pengamanan laut sekitar tempat upacara, tetapi juga sebagai sarana transportasi personel dan peralatan menuju lokasi beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara, serta dijadikan latar belakang (background) dalam prosesi sakral penaikan bendera merah putih di Dermaga Mbromsi.

Hal ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut untuk selalu hadir mendukung Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam setiap momentum kebangsaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, usai pelaksanaan upacara penaikan Bendera juga digelar lomba perahu dan lomba renang pulau yang diikuti dengan penuh semangat oleh Masyarakat Nelayan setempat, menambah semarak dan kebersamaan dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Hadir dalam upacara, Pangkodau III Marsda TNI Dr. Azhar Aditama D., S.Sos., M.M., M.Han., Ir Kodau III, Danlanud Manuhua Biak, Dankosek III, dan Wakil Bupati Biak Numfor. Sementara itu, Danguskamla Koarmada III Laksma TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., diwakili oleh Kepala Staf Guskamla Koarmada III Kolonel Laut (P) Ashari Sunan A, S.E., M.Tr.Hanla., hadir bersama Isteri, dan didampingi oleh Asintel Danguskamla Koarmada III beserta Isteri.

JALA REKSAKA SANTIKA.

(Tim/Red)