BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengalokasikan anggaran rehabilitasi bagi sejumlah sekolah negeri sebagai bagian dari upaya pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.

Penganggaran tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan bahwa besaran anggaran tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan sekolah, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

Ia menegaskan, sumber dana rehabilitasi tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan berada di luar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara besaran anggaran yang diterima setiap SMP negeri bergantung pada jumlah peserta didik yang dimiliki sekolah tersebut.

“Perhitungan dana operasional sekolah (BOS) SMP tetap sesuai dengan jumlah siswa,” jelas Dindin, meluruskan adanya informasi yang beredar.

Dinas Pendidikan Kota Blitar merinci, anggaran pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sekolah dialokasikan untuk:

1. TK Negeri (TKN) dan SD Negeri (SDN) sebanyak 17 sekolah sebesar Rp3,72 miliar, dengan penganggaran berada di Dinas Pendidikan.

2. SMP Negeri (SMPN) sebanyak 9 sekolah sebesar Rp1 miliar, dengan penganggaran berada di masing-masing SMPN.

Pun, ia juga menambahkan pembenahan sarana dan prasarana sekolah, khususnya bangunan gedung, menjadi salah satu prioritas Pemkot Blitar. Kebijakan ini sejalan dengan program revitalisasi fasilitas pendidikan yang tengah dicanangkan pemerintah.

“Dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan yang semakin berkualitas,” pungkasnya.

Pemkot Blitar berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran di seluruh sekolah negeri. (JK/Red)

BABEL— Kebijakan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas yang digagas oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., terus diwujudkan melalui pemerataan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem penindakan yang modern, presisi, transparan, dan berbasis teknologi informasi guna menjawab tantangan dinamika lalu lintas yang semakin kompleks.

Hal itu seperti disampaikan oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) pada Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K., M.H selaku pengendali pelaksana teknis dan pendistribusian ETLE Handheld, Kamis (19/2/26).

“Pemerataan perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan kita laksanakan di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Seperti halnya kali ini, sebagai implementasi nyata dari kebijakan tersebut, Korps Lalu Lintas Polri mendistribusikan 15 unit ETLE Handheld kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Brigjen Pol. Faizal mengatakan distribusi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan mobilitas antar wilayah yang tinggi.

Sementara itu saat dikomfirmasi di Polda Babel, Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. Dwi Sumrahadi Rakhmanto, S.H., S.I.K., M.H selaku koordinator teknis mengatakan kolaborasi ini memastikan kesiapan personel, sistem, serta mekanisme operasional berjalan selaras dengan standar nasional ETLE.

Kombes Pol Dwi Sumrahadi menyebut, Provinsi Kepulauan Babel sebagai wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis pertambangan, perkebunan, perikanan dan pariwisata, memiliki arus lalu lintas yang dinamis baik pada jalur nasional maupun jalan penghubung antarkabupaten.

Oleh karena itu menurut Kombes Pol Dwi Sumrahadi, kehadiran ETLE Handheld memberikan fleksibilitas bagi petugas dalam melakukan penindakan di lokasi-lokasi strategis, termasuk kawasan pelabuhan, pusat distribusi logistik, kawasan wisata, hingga titik rawan kecelakaan dan pelanggaran.

“Secara teknis, ETLE Handheld mampu merekam pelanggaran dalam bentuk foto dan video dengan kualitas tinggi yang dilengkapi data waktu, lokasi berbasis koordinat, identitas kendaraan, serta klasifikasi jenis pelanggaran,” kata Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Data tersebut lanjut Kombes Dwi Sumrahadi secara otomatis terintegrasi dengan sistem ETLE Nasional (ETLE-Nas), sehingga proses back office, verifikasi, hingga penerbitan surat konfirmasi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

“Semua tindakan ini tanpa interaksi langsung, sehingga tidak lagi berpotensi menimbulkan penyimpangan,” tegas Kombes Pol Dwi Sumrahadi.

Penguatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas melalui pendekatan elektronik yang objektif.

Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, setiap penindakan memiliki dasar bukti yang kuat, sehingga meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran prosedur.

Lebih lanjut, optimalisasi 15 unit ETLE Handheld di jajaran Ditlantas Polda Kep. Bangka Belitung diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, menekan angka pelanggaran, serta berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

“Pendekatan berbasis teknologi ini sejalan dengan konsep Polri Presisi yang mengedepankan prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,”pungkasnya. (Wah/Red)

NGAWI— Satgas Pangan Polres Ngawi Polda Jatim bersama Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan pendampingan kegiatan Operasi Pasar Murah Pengendalian Inflasi Tahun 2026 di Balai Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok serta menekan laju inflasi daerah menjelang Bulan Ramadhan 2026.

Dalam operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran.

Di antaranya cabai rawit merah Rp80.000/kg, cabai keriting Rp42.000/kg, telur Rp26.000/kg, bawang merah Rp32.000/kg, bawang putih Rp28.000/kg, minyak goreng Rp15.000/kg, gula pasir Rp15.000/kg, beras SPHP Rp11.200/kg, dan beras premium Rp14.000/kg.

Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widyatama menyatakan bahwa Polres Ngawi Polda Jatim melalui Satgas Pangan akan terus mengawal distribusi dan ketersediaan bahan pokok agar tetap aman serta terjangkau oleh masyarakat.

Menurut Kapolres Ngawi, operasi pasar murah ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas harga, mencegah penimbunan, serta memastikan stok kebutuhan pokok tersedia menjelang Ramadhan.

“Kami ingin masyarakat merasa tenang dan terbantu,” ujarnya di lokasi Pasar Murah, Rabu(18/2/2026).

Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkala di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya Alun-Alun Ngawi, Jogorogo (Macanan), Kedunggalar, Mantingan (Kedungharjo), Ngrambe, Widodaren, Kendal (Patalan), Pitu (Ngancar), hingga Padas (Bintoyo).

Dengan adanya operasi pasar murah ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, harga kebutuhan pokok stabil, serta inflasi daerah dapat dikendalikan secara optimal menjelang bulan suci Ramadhan 2026.

Turut hadir dalam kegiatan pasar murah tersebut, Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi, Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, Kapolsek Jogorogo AKP Sugiyanto, S.H., Camat Jogorogo, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Satgas Pangan Polres Ngawi, serta Kepala Desa Macanan. (DON/Red)