Connect with us

Jawa Timur

Buka Rakor Eksternal Pemilu, Kapolda Jatim Ingatkan Potensi Kerawanan Pemilukada

Published

on

 

SURABAYA, 90detik.com – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak 2024 semakin dekat.

Untuk menciptakan Pemilukada 2024 yang damai, aman dan kondusif, Polda Jawa Timur pun melakukan berbagai langkah dan upaya.

Seperti disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Imam Sugianto saat membuka rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pemilukada 2024 akan membawa banyak problematika dan tantangan.

Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang,terencana, terukur dan tepat agar proses demokrasi berjalan aman dan damai.

Selain kondisi geografis di Jawa Timur yang beragam, Kapolda Jatim juga mengingatkan bahwa militansi pemilih di Jawa Timur juga dikenal sangat kuat.

“Kondisi geografis ini tentunya juga menambah tantangan dalam pendistribusian logistik pemilukada ke daerah yang terpencil,” ujar Irjen Imam Sugianto, Senin (12/8).

Sementara itu terkait pemilih, Kapolda Jatim mengatakan sangat penting untuk mengarahkan militansi pemilih ke arah yang positif dan konstruktif.

“Kita harus pastikan bahwa semua bentuk dukungan dan partisipasi dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” terang Irjen Imam Sugianto.

Dalam menghadapi pesta demokrasi di Daerah Jawa Timur ini lanjut Irjen Pol Imam Sugianto pihak Polda Jatim akan menggelar operasi dengan sandi Operasi Mantap Praja Semeru 2024.

“Operasi ini akan kami laksanakan bersama satuan wilayah jajaran Polda Jatim yang tentu dengan dukungan dari TNI, Instasi terkait serta mitra kamtibmas lainnya,” jelas Irjen Imam Sugianto.

Dijelaskan pula oleh Kapolda Jatim, tujuan Operasi Mantap Praja 2024 adalah mengamankan seluruh tahapan Pemilukada dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung dengan penegakan hukum.

“Operasi ini Insya Alloh akan kami laksanakan lebih kurang 135 hari, dari 19 Agustus hingga 31 Desember 2024,” kata Irjen Imam Sugianto.

Dalam operasi Mantap Praja Semeru 2024 ini, Polda Jatim akan mengerahkan personel gabungan lebih kurang sebanyak 155.937 personel yang akan disebar di 60.312 TPS di Jawa Timur.

Adapun rinciannya adalah 3.152 personel Polda Jatim, 23.062 personel Polres yang ada di jajaran, 8.239 personel TNI dan 120.624 personel dari instansi terkait termasuk Pam swakarsa (Linmas).

“Kami jug sudah memetakan ada beberapa TPS kategori rawan dan sangat rawan, ini akan kita atensi,” jelas Irjen Imam Sugianto.

Sebelum operasi itu dilaksanakan, Kapolda Jatim mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya seperti kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya colling system.

“Colling system kami laksanakan untuk mencegah potensi konflik dan antisipasi perpecahan di masyarakat,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim berharap dengan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral ini dapat memyamakan persepsi dan melakukan sosialisasi awal kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan Operasi Mantap Praja Semeru 2024.

“Dengan rakor ini kita berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam mengawal dan mensukseskan pesta demokrasi ini dengan damai dan kondusif,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim juga menargetkan Pemilukada 2024 di Jawa Timur berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu juga partisipasi pemilih yang tinggi serta tidak ada konflik yang merusak persatuan dan kesatuan.

Diharapkan pula pada setiap tahapan Pemilukada 2024 ini, pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.

Menutup sambutannya saat membuka Rakor Lintas Sektoral dalam menghadapi Pemilukada 2024, Kapolda Jatim juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang sudah bekerjasama dengan TNI dan pemerintah setempat dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas di Jawa Timur.

“Berkat sinergitas yang solid, Kamtibmas di Jawa Timur hingga saat ini relatif kondusif,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim meminta agar sinergitas tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan terlebih dalam mensukseskan Pemilukada 2024 yang damai dan aman.

Pada Rakor lintas sektoral dalam rangka menghadapi Pemilukada 2024 tersebut juga dihadiri Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan PJ Gubernur Jatim yang diwakili oleh PJ sekda provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan,
KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, para Pejabat Utama Polda Jatim serta seluruh Kapolres, Kapolresta dan Kapolrestabes Surabaya. (Mus/Red)

Jawa Timur

Aroma Korupsi dan Kerusakan Lingkungan: Protes Warga Ngepoh Meletup soal Proyek Shangrila Memorial Park

Published

on

TULUNGAGUNG – Ketegangan memuncak di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, setelah warga memasang plakat berisi pemberitahuan penolakan terhadap rencana pembangunan makam swasta bertajuk “Shangrila Memorial Park”.

Penolakan dilakukan secara terbuka oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mergo Mulyo yang menilai proyek tersebut diduga melanggar berbagai ketentuan hukum.

CEO Billy Nobile & Associates Mohammad Ababilil Mujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A. yang akrab disapa Mas Billy, selaku pendamping hukum Pokmas Mergo Mulyo, menyampaikan bahwa warga menolak keras pembangunan makam elit tersebut karena dianggap tidak sesuai aturan tata ruang serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang serius.

Menurutnya, pembangunan Shangrila Memorial Park bertentangan diduga melanggar PP dan Perda RTRW yaitu:

1. PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan tanah makam, khususnya Pasal 6 dan Pasal 8 yang mensyaratkan keberadaan Perda penyediaan tanah makam sampai saat ini Tulungagung belum memiliki perda tersebut.

2. Perda RT/RW Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023, yang menetapkan lokasi di Desa Ngepoh sebagai zona perkebunan dan holtikultura, bukan kawasan komersial atau pemakaman.

“Dari dua payung hukum ini saja sudah sangat jelas bahwa pembangunan calon makam elit tersebut tidak sesuai ketentuan. Warga menolak bukan hanya karena keresahan sosial, tetapi karena ada dugaan pelanggaran hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan Pokmas Mergo Mulyo juga telah menempuh langkah hukum. Laporan dugaan tindak pidana korupsi ke Polda Jatim, terkait dugaan kerugian negara akibat alih fungsi lahan dari HGU perkebunan menjadi kawasan pemakaman komersial.

Laporan dugaan perusakan lingkungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menyoal perubahan peruntukan lahan oleh PT Sang Lestari Abadi tanpa dasar perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebutkan, laporan kepada Kejati Jawa Timur telah ditindaklanjuti dan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung. Pihaknya berencana bertemu dengan Kepala Kejari Tulungagung untuk meminta perkembangan penanganan kasus.

Ekskavator yang digunakan oleh pihak perusahaan pembangunan pemakaman mewah, (dok/Billy untuk 90detik.com)

Selain itu, pihaknya juga meminta perlunya keterlibatan media untuk mengawal proses hukum secara profesional dan proporsional.

Menurutnya, jika terdapat aktor intelektual di balik dugaan pelanggaran tersebut, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab secara hukum.

“Kami berharap kasus ini berjalan transparan. Jika ada pihak yang bermain di balik alih fungsi lahan, tentu harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video penolakan warga turut disertakan sebagai bukti kuat bahwa masyarakat Desa Ngepoh secara tegas menolak pembangunan makam elit tersebut. Plakat peringatan telah terpasang di beberapa titik sebagai bentuk sikap resmi warga.

Kasus tersebut terus bergulir dan menjadi sorotan publik, mengingat dugaan pelanggaran yang melibatkan korporasi dan perubahan tata ruang di wilayah Tulungagung.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pemerintah daerah dan instansi terkait belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut.

(DON/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Operasi Zebra Semeru, Polisi Berhasil Mengamankan Dugaan Penggelapan Mobil Rental

Published

on

SITUBONDO— Operasi Zebra Semeru 2025, Polres Situbondo Polda Jatim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan mobil rental.

Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan melalui Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Nanang Hendra Irawan mengatakan petugas mengamankan mobil Daihatsu Sigra Nopol N 1297 MX saat melakukan Operasi Zebra Semeru.

“Kami mendapat informasi mobil Sigra diduga hasil kejahatan yang masuk wilayah kami dari Paiton, Kabupaten Probolinggo,” terang AKP Nanang, Sabtu (22/11/2025).

Ia menerangkan informasi tersebut menyebutkan bahwa mobil tersebut disewa dari pemilik tetapi tidak dikembalikan sesuai perjanjian dan diduga hendak digelapkan.

Petugas lalu mendapati mobil dengan ciri-ciri yang sama melaju cepat di Jalan Raya Mlandingan, Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan.

Saat dihentikan petugas untuk dilakukan pemeriksaan, sopir justru menginjak gas.

“Petugas kami mendapati mobil dengan ciri-ciri tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika diberi tanda berhenti, justru berusaha menghindar dan mempercepat laju kendaraan,” ungkap AKP Nanang.

Petugas Satlantas kemudian melakukan pengejaran didukung Unit Resmob Satreskrim dan Polsek Mlandingan.

“Mobil berhasil dihentikan, Dua orang berupaya melarikan diri dan dua penumpang diamankan,”kata AKP Nanang.

Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial AI (32), warga Kecamatan Besuki, Situbondo, dan SB (40), warga Kecamatan Suboh, Situbondo. Keduanya diamankan ke Polres Situbondo.

“Kendaraan dan dua pria tersebut digiring ke Polres Situbondo untuk diperiksa, termasuk pemilik mobil ikut hadir memberikan keterangan terkait dugaan penggelapan tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menjelaskan bahwa tindakan cepat di lapangan merupakan bagian dari respons kepolisian terhadap laporan masyarakat.

“Begitu laporan masuk, anggota segera bergerak melakukan pengecekan di lapangan. Saat kendaraan yang menjadi target ditemukan, anggota langsung melakukan tindakan penghentian sesuai prosedur,” terangnya.

AKP Agung mengatakan bahwa proses pemeriksaan awal dilakukan secara profesional, termasuk memberikan ruang mediasi antara pelapor dan para terduga pelaku penggelapan.

“Ternyata kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kendaraan sudah dikembalikan kepada pemilik dan kedua pria tersebut dipulangkan,” bebernya.

Meski berakhir damai, AKP Agung menegaskan bahwa kepolisian tetap memprioritaskan penanganan cepat setiap informasi masyarakat terkait potensi tindak pidana.

“Kami terus meningkatkan patroli dan respons cepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi sekecil apa pun sangat membantu mencegah terjadinya gangguan kamtibmas atupun kriminalitas,” pungkasnya. (DON/Red)

Continue Reading

Jawa Timur

Tinjau Langsung Bedah Rumah bagi Korban Bencana di Kanigoro, Bupati Blitar Tegaskan Hal Ini

Published

on

BLITAR – Bupati Blitar, Rijanto, secara langsung meninjau pelaksanaan program bedah rumah di dua lokasi di Kecamatan Kanigoro, pada Senin (24/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Blitar.

Program kemanusiaan ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara KORPRI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar Rijanto, saat meninjau langsung ke rumah salah satu penerima bantuan, (dok/istimewa)

Terdapat dua rumah yang menjadi sasaran rehabilitasi. Pertama, rumah Nafrikah (69), warga Lingkungan Banjarjo, yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Kedua, rumah Sugi Budiono (58), warga Lingkungan Jajar, yang menjadi korban musibah kebakaran.

“Progress perbaikan rumah ini dapat segera selesai. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban korban serta bermanfaat bagi keluarga,” ujarnya saat meninjau lokasi.

Selain mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah senilai Rp 25 juta, masing-masing keluarga juga menerima bantuan tambahan.

Baznas menyerahkan tiga paket sembako, sementara BPBD memberikan paket bantuan yang berisi berbagai perlengkapan rumah tangga untuk membantu memulihkan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

Kegiatan bedah rumah ini diharapkan dapat memulihkan kembali kondisi psikologis dan ekonomi para korban, sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dan lembaga terkait terhadap masyarakat yang terdampak bencana. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Trending