Connect with us

Jawa Timur

Buka Rakor Eksternal Pemilu, Kapolda Jatim Ingatkan Potensi Kerawanan Pemilukada

Published

on

 

SURABAYA, 90detik.com – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak 2024 semakin dekat.

Untuk menciptakan Pemilukada 2024 yang damai, aman dan kondusif, Polda Jawa Timur pun melakukan berbagai langkah dan upaya.

Seperti disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Drs Imam Sugianto saat membuka rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang mengingatkan kepada semua pihak bahwa Pemilukada 2024 akan membawa banyak problematika dan tantangan.

Oleh karenanya diperlukan persiapan yang matang,terencana, terukur dan tepat agar proses demokrasi berjalan aman dan damai.

Selain kondisi geografis di Jawa Timur yang beragam, Kapolda Jatim juga mengingatkan bahwa militansi pemilih di Jawa Timur juga dikenal sangat kuat.

“Kondisi geografis ini tentunya juga menambah tantangan dalam pendistribusian logistik pemilukada ke daerah yang terpencil,” ujar Irjen Imam Sugianto, Senin (12/8).

Sementara itu terkait pemilih, Kapolda Jatim mengatakan sangat penting untuk mengarahkan militansi pemilih ke arah yang positif dan konstruktif.

“Kita harus pastikan bahwa semua bentuk dukungan dan partisipasi dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” terang Irjen Imam Sugianto.

Dalam menghadapi pesta demokrasi di Daerah Jawa Timur ini lanjut Irjen Pol Imam Sugianto pihak Polda Jatim akan menggelar operasi dengan sandi Operasi Mantap Praja Semeru 2024.

“Operasi ini akan kami laksanakan bersama satuan wilayah jajaran Polda Jatim yang tentu dengan dukungan dari TNI, Instasi terkait serta mitra kamtibmas lainnya,” jelas Irjen Imam Sugianto.

Dijelaskan pula oleh Kapolda Jatim, tujuan Operasi Mantap Praja 2024 adalah mengamankan seluruh tahapan Pemilukada dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung dengan penegakan hukum.

“Operasi ini Insya Alloh akan kami laksanakan lebih kurang 135 hari, dari 19 Agustus hingga 31 Desember 2024,” kata Irjen Imam Sugianto.

Dalam operasi Mantap Praja Semeru 2024 ini, Polda Jatim akan mengerahkan personel gabungan lebih kurang sebanyak 155.937 personel yang akan disebar di 60.312 TPS di Jawa Timur.

Adapun rinciannya adalah 3.152 personel Polda Jatim, 23.062 personel Polres yang ada di jajaran, 8.239 personel TNI dan 120.624 personel dari instansi terkait termasuk Pam swakarsa (Linmas).

“Kami jug sudah memetakan ada beberapa TPS kategori rawan dan sangat rawan, ini akan kita atensi,” jelas Irjen Imam Sugianto.

Sebelum operasi itu dilaksanakan, Kapolda Jatim mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan berbagai upaya seperti kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya colling system.

“Colling system kami laksanakan untuk mencegah potensi konflik dan antisipasi perpecahan di masyarakat,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim berharap dengan kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral ini dapat memyamakan persepsi dan melakukan sosialisasi awal kepada seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan Operasi Mantap Praja Semeru 2024.

“Dengan rakor ini kita berharap dapat memperkuat kolaborasi dalam mengawal dan mensukseskan pesta demokrasi ini dengan damai dan kondusif,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim juga menargetkan Pemilukada 2024 di Jawa Timur berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu juga partisipasi pemilih yang tinggi serta tidak ada konflik yang merusak persatuan dan kesatuan.

Diharapkan pula pada setiap tahapan Pemilukada 2024 ini, pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.

Menutup sambutannya saat membuka Rakor Lintas Sektoral dalam menghadapi Pemilukada 2024, Kapolda Jatim juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang sudah bekerjasama dengan TNI dan pemerintah setempat dalam menjaga kondusifitas Kamtibmas di Jawa Timur.

“Berkat sinergitas yang solid, Kamtibmas di Jawa Timur hingga saat ini relatif kondusif,” ujar Irjen Imam Sugianto.

Kapolda Jatim meminta agar sinergitas tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan terlebih dalam mensukseskan Pemilukada 2024 yang damai dan aman.

Pada Rakor lintas sektoral dalam rangka menghadapi Pemilukada 2024 tersebut juga dihadiri Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan PJ Gubernur Jatim yang diwakili oleh PJ sekda provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono, Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan,
KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, para Pejabat Utama Polda Jatim serta seluruh Kapolres, Kapolresta dan Kapolrestabes Surabaya. (Mus/Red)

Jawa Timur

Usai Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, GPI Ancam Duduki Kantor PUPR Blitar Jika Proyek Jalan Digarap Asal-asalan

Published

on

BLITAR – Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran dan merealisasikan proyek pembangunan jalan.

Ketua GPI, Jaka Prasetya, bahkan mengeluarkan ultimatum bahwa pihaknya siap melakukan aksi lanjutan jika pengerjaan proyek infrastruktur dilakukan asal-asalan menjelang akhir tahun anggaran.

“Anggaran dalam APBD reguler dan PAK sudah tersedia, tetapi sampai saat ini tidak terlihat kegiatan pembangunan jalan yang berjalan. Ini memprihatinkan. Masyarakat menunggu, bukan menunda,” ujar Jaka, Senin (10/11).

Menurut Jaka, kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar sudah lama dikeluhkan warga. Ia menegaskan bahwa penundaan realisasi pembangunan berpotensi merugikan masyarakat dan memunculkan spekulasi mengenai keseriusan pemerintah daerah.

Ketua GPI Jaka Prasetya, saat menyampaikan orasi di depan kantor DPUPR Kabupaten Blitar, (dok/JK).

“Masyarakat berharap pembangunan terlaksana tahun ini. Kami akan memantau langsung pelaksana proyek. Jika pekerjaan dikebut tanpa memperhatikan kualitas, lebih baik tidak usah dibayar,” tegasnya.

Jaka menambahkan, jika terjadi pembayaran pada proyek yang hasilnya buruk, pihaknya siap melakukan aksi yang lebih tegas.

“Kalau sampai dibayar padahal mutunya buruk, kantor Dinas PUPR akan kami duduki. Ini jelas demi kepentingan publik,” tandasnya.

Sebelum menyampaikan aspirasi ke Dinas PUPR, GPI mengawali kegiatan dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Jl. Sudanco Suprijadi, Kota Blitar. Ziarah tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pejuang yang telah mengorbankan hidupnya demi kemerdekaan.

“Kami berdoa dan mengenang jasa para pahlawan. Semangat juang mereka menjadi landasan moral bagi kami dalam memperjuangkan hak masyarakat,” kata Jaka.

GPI memaknai perjuangan pahlawan tidak hanya sebatas seremoni, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kepentingan rakyat.

Mereka menyatakan akan terus mengawal dan memastikan proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan berkualitas.(JK/Red)

Editor : Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Koperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar

Published

on

BLITAR – Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) menyuarakan kekhawatirannya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Blitar berpotensi didominasi oleh para cukong dan mafia pangan.

Hal ini dikhawatirkan akan menggeser peran koperasi yang seharusnya menjadi ujung tombak program strategis nasional tersebut.

Kekhawatiran ini disampaikan langsung oleh Swantantio Hani Irawan, pengurus KKMP yang juga menjabat sebagai Ketua LASKAR, usai menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar, pada Sabtu (08/11).

Swantantio menegaskan bahwa KKMP mengharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar memprioritaskan koperasi dalam pelaksanaan MBG. Program ini merupakan perhatian khusus Presiden RI dan merupakan program strategis nasional.

“Kami mengharapkan Kabupaten Blitar memprioritaskan KKMP yang menjadi program atensi Bapak Presiden RI dalam pelaksanaan MBG. Dengan begitu, koperasi baik itu KKMP atau KDMP di wilayah kabupaten Blitar bisa berjalan lebih baik sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Tiyok, panggilan karibnya saat dihubungi oleh awak media 90detik.com

Ia juga mengaku kuatir dengan arah program MBG di Kabupaten Blitar setelah mengamati komposisi peserta dalam acara tersebut.

“Melihat dari peserta yang hadir, para supplier adalah pihak pelaku usaha mandiri. Dari kegiatan ini, kami kuatirkan berjalannya MBG di Kabupaten Blitar nanti hanya dikuasai oleh para cukong dan mafia pangan,” tegasnya.

Dominasi pihak-pihak tersebut, lanjutnya, jelas bertentangan dengan tujuan didirikannya KKMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Inpres tersebut mengamanatkan penguatan koperasi sebagai institusi yang memberdayakan ekonomi rakyat, bukan dikendalikan oleh pemodal besar.

Kekhawatiran KKMP ini menyoroti potensi penyimpangan dalam proses pemilihan suplier. Jika program MBG dikuasai oleh segelintir pihak, tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui koperasi, bisa gagal total.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Tim Satgas BGN Kabupaten Blitar mengenai pernyataan ini. (JK/Red)

Editor: Joko Prasetyo

Continue Reading

Jawa Timur

Polda Jatim Ungkap Sindikat Pencurian Bersenjata Lintas Provinsi di Minimarket

Published

on

SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sindikat pencurian bersenjata yang beraksi di sejumlah minimarket di wilayah Jawa Timur.

Aksi para pelaku itu terjadi di Empat lokasi berbeda, yakni Kabupaten Magetan, Nganjuk, Lamongan, dan Tuban.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan kolaboratif antara tim Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dan jajaran Polres setempat.

Dari hasil penyelidikan, Polisi mengidentifikasi Empat tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang kini sebagian telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Kasus ini melibatkan empat laporan polisi di empat wilayah berbeda. Para pelaku beraksi di minimarket di Kabupaten Magetan, Lamongan, Nganjuk, dan Tuban. Dua orang telah berhasil kami amankan, sementara dua lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO),” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast, saat Konferensi pers, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, aksi pertama terjadi pada 4 September 2025 di minimarket di Jalan Raya Solo, Maospati, Kabupaten Magetan, dan di hari yang sama pelaku juga beraksi di Desa Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Dua hari kemudian, pada 7 September 2025, kelompok ini kembali beraksi di Jalan Raya Babat, Kabupaten Lamongan, dan terakhir pada 8 September 2025 di Jalan Mata Dinata, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Dari hasil penyelidikan, modus operandi para pelaku adalah dengan cara masuk ke dalam minimarket pada jam sepi dan mengancam pegawai menggunakan senjata api rakitan jenis pen gun serta dua bilah golok.

Setelah mengancam karyawan, pelaku mengambil uang dari laci kasir dan brankas, serta rokok dalam jumlah besar, kemudian hasil kejahatan dibagi-bagikan di antara mereka.

“Para tersangka ini menggunakan satu unit mobil sewaan untuk berpindah dari satu TKP ke TKP lainnya. Bahkan dalam satu hari mereka bisa melakukan dua hingga tiga aksi pencurian. Ini merupakan kelompok lintas provinsi yang juga beraksi di wilayah Jawa Tengah,” tambah Kombes Abast.

Dua tersangka yang berhasil ditangkap masing-masing berinisial SD alias Ameng (43), warga Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan HK (34), warga Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedangkan dua pelaku lainnya, I dan T, masih dalam pengejaran.

Barang bukti yang diamankan Polisi di antaranya satu unit mobil, dua bilah golok, dua tas, dua lakban merah, satu BPKB.

Sementara itu senjata api rakitan jenis pen gun yang digunakan dalam aksi kejahatan sebelumnya telah dibuang oleh tersangka.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, mengungkapkan bahwa salah satu pelaku memiliki kemampuan merakit senjata api secara otodidak.

“Senjata pen gun itu dirakit sendiri oleh pelaku. Ia belajar secara otodidak dari rekan-rekannya sesama narapidana. Pelaku ini memang sudah berulang kali keluar masuk lapas, total empat kali,” ujar AKBP Jumhur.

Ia menambahkan, kelompok ini dikenal sebagai kelompok asal Jawa Barat, dengan anggota berasal dari wilayah Depok, Serengseng Sawah, dan Bogor.

“Mereka biasanya menyasar minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Aksi dilakukan ketika situasi sepi, biasanya tersisa dua pegawai saja di dalam toko,” jelasnya.

Dari pengakuan pelaku, setiap aksi pencurian menghasilkan antara Rp20 juta hingga Rp40 juta, belum termasuk hasil penjualan rokok curian.

Selain di Jawa Timur, kelompok ini juga diketahui melakukan Dua aksi serupa di Rembang, Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Lasem.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

“Polda Jatim terus memburu dua pelaku lainnya yang masih DPO. Kami juga mengimbau masyarakat dan pengelola minimarket untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast. (DON/Red)

Continue Reading

Trending