JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan keseriusannya dalam mengusut dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022, pada Kamis (2/10).

Lembaga anti rasuah itu menahan empat tersangka baru yang diduga sebagai pemberi suap kepada mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

Keempat tersangka tersebut adalah Hasanuddin (HAS), anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 asal Kabupaten Gresik; Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar; Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung; dan Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta asal Tulungagung.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, menyatakan bahwa keempatnya akan ditahan selama 20 hari pertama, terhitung dari 2 hingga 21 Oktober 2025, di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Satu tersangka lain, inisial AR, belum dapat diperiksa karena mengajukan penjadwalan ulang dengan alasan kesehatan.

*Aktivis: Program Prabowo Beranggaran Raksasa Harus Diwaspadai*

Langkah tegas KPK ini mendapat dukungan penuh dari kalangan aktivis. Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan aktivis anti-korupsi, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi agenda bersama. Ia menyoroti dampak korupsi yang dinilainya lebih berbahaya daripada utang negara.

“Di tengah ketidakberdayaan negara menghadapi korupsi yang merajalela, kita tidak punya pilihan lain selain mendukung KPK. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus diperkuat. Kalau KPK melemah, habislah negara ini,” ujar Fredi, pada Jumat (3/10).

Fredi mengingatkan agar program-program pemerintahan Presiden Prabowo yang menganggarkan dana jumbo harus dikontrol dengan ketat. Menurutnya, tanpa transparansi, dana raksasa itu berpotensi bernasib sama seperti kasus hibah di Jawa Timur.

“Program besar Prabowo yang menelan anggaran raksasa harus hati-hati dikontrol. Tanpa transparansi dan keterbukaan publik, dana itu bisa saja dibelokkan jadi bancakan para elite. Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi soal menyelamatkan uang rakyat dari penghisapan sistematis,” tegasnya.

Ia mendesak agar setiap program pemerintah diaudit secara berkala dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka untuk memenuhi hak publik.

Pun, pihaknya juga mengingatkan bahwa korupsi telah diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kejahatan serius melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

“Korupsi itu bukan sekadar pelanggaran hukum lokal, tapi kejahatan global. Kalau bangsa ini masih mau berdiri tegak, maka jalan satu-satunya adalah melawan korupsi tanpa kompromi,” pungkasnya.

Kasus korupsi dana hibah Jawa Timur kembali menjadi pengingat betapa uang rakyat rentan dijadikan alat transaksi.

Di tengah program pembangunan berskala nasional, pengawasan yang ketat dan transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar sampai pada sasaran dan tidak kembali dikorupsi oleh segelintir orang. (By/Red)

Editor: Joko Prasetyo

BANGKALAN — Dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap jamaah haji, Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Bangkalan resmi melantik Pimpinan Cabang (PC) IPHI se-Kabupaten Bangkalan untuk periode 2025–2030.

Pelantikan berlangsung khidmat pada Sabtu, 27 September 2025 di Rumah Makan Bebek Sinjay, Burneh, Bangkalan. Acara ini dihadiri oleh seluruh pengurus PD IPHI Bangkalan, para ketua dan pengurus 18 PC IPHI se-kabupaten, serta sejumlah tokoh penting dari unsur pemerintah dan ormas keagamaan.

“Bersinergi untuk Kemabruran Sepanjang Hayat”

Prosesi pembacaan SK pengangkatan dilakukan oleh Sekretaris PD IPHI Bangkalan, KH. Sulaiman, dilanjutkan dengan pembacaan baiat pengurus oleh Ketua PD IPHI, KH. R. Mohammad Nasich Ascahl, M.Pd.

Sebelum membacakan baiat, Ra Nasich bertanya tegas:

“Apa bersedia untuk dibaiat?”

“Siap,” jawab serentak seluruh pengurus PC IPHI se-Kabupaten Bangkalan.

Dalam amanat pelantikannya, Ra Nasich menegaskan pentingnya soliditas dan komunikasi antarpengurus cabang.

Ia mengajak seluruh PC IPHI untuk bekerja cepat, adaptif, dan bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya dalam pembinaan jamaah haji.

“IPHI harus menjaga semangat silaturahim, memperkuat solidaritas, dan memastikan kualitas pembinaan jamaah haji tetap terjaga. Jamaah mabrur itu harus dijaga, bukan hanya setelah berhaji, tapi sepanjang hayat,” tegasnya.

Ra Nasich juga menyampaikan terima kasih kepada Owner Rumah Makan Bebek Sinjay, Hj. Umi Muslihah, yang telah memfasilitasi kegiatan ini secara penuh, mulai dari tempat, konsumsi, hingga santunan anak yatim. Hj. Umi sendiri juga merupakan pengurus PD IPHI Bangkalan.

Hadirkan Sinergi Lintas Lembaga.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya:

• Kepala Kemenag Bangkalan, H. Abdul Wafi, S.Pd., M.Pd.
• Kepala Biro Kesra Bangkalan
• Ketua PCNU Bangkalan
• Ketua PD Muhammadiyah Bangkalan
• KH. Makki Nasir
• Pengasuh pesantren dan pengurus KBIHU se-Bangkalan
• Perwakilan Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur: Dr. KH. Mangesti Waluyo Sedjati (Wakil Ketua) dan KH. Imam Mawardi Ridlwan (Sekretaris).

Dalam sambutannya, H. Abdul Wafi menyatakan bahwa IPHI merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam membina jamaah haji pasca-keberangkatan:

“Selamat kepada seluruh PC IPHI yang dilantik. Semoga menjadi amanah dan berkah. IPHI adalah garda terdepan dalam mendampingi jamaah, agar tetap dalam jalan kemabruran,” ujarnya.

Sementara itu, KH. Imam Mawardi dari PW IPHI Jatim menegaskan bahwa eksistensi PC IPHI di kecamatan adalah ujung tombak dari seluruh program pembinaan jamaah:

“Berkhidmat di IPHI adalah bentuk layanan tulus yang harus diperkuat dengan sinergi bersama KBIHU dan pemerintah setempat,” jelasnya.

Santunan & Maulid: Wujud Keberkahan Bersama.

Kegiatan pelantikan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta santunan anak yatim, bekerja sama dengan LAZ Sidogiri dan dukungan dari Hj. Umi Muslihah. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa IPHI bukan sekadar organisasi struktural, tetapi juga memiliki peran sosial dan spiritual yang nyata di masyarakat.

Komitmen PD IPHI Bangkalan.

Ketua Panitia Pelantikan, KH. Subhan Malik, Lc., M.Ag., menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sistem organisasi agar dapat memberikan pelayanan optimal bagi jamaah:

“IPHI hadir bukan hanya saat musim haji, tapi hadir terus mendampingi jamaah agar kemabruran itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, PD IPHI Bangkalan menegaskan komitmennya untuk membina jamaah haji secara berkelanjutan, melalui program-program yang berbasis masjid, desa, dan komunitas. IPHI juga akan terus mendorong KBIHU agar menyelenggarakan manasik terbaik bagi calon jamaah haji.

Penutup: Haji Mabrur, Bukan Sekadar Gelar.

Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi IPHI se-Kabupaten Bangkalan. Dengan struktur yang tertata, program yang terencana, dan kepengurusan yang aktif hingga tingkat kecamatan, IPHI Bangkalan bertekad menjadikan setiap anggota jamaah haji sebagai insan yang mabrur sepanjang hayat, bukan hanya selepas pulang dari tanah suci. (DON/Red)

Sorong PBD— Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo, PSC(j)., M.A., M.M.S., CHRMP., yang diwakili Kakuwil Koarmada III, Kolonel Laut (S) Ahmad Nasarudin, M.Tr.Hanla, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Halaman Kantor Gubernur.

Kehadiran Koarmada III mencerminkan sinergi dan kebersamaan dengan unsur Forkopimda setempat.

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., dengan diikuti sekitar 200 peserta dari unsur Korpri, Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran.

Jalannya upacara berlangsung khidmat dengan rangkaian kegiatan pengibaran bendera, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, UUD 1945, hingga doa penutup. Adapun Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, membacakan naskah ikrar.

Dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, Wakil Gubernur menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa di tengah keberagaman.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak intoleransi, memperkuat gotong royong, serta menjaga persatuan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. (Timo)