BLITAR – Awal pekan ini menghadirkan dua indikator ekonomi yang patut dicermati secara bersamaan. Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah dibuka melemah ke level Rp17.997 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (6/7), hanya terpaut tiga rupiah dari level psikologis Rp18.000.

Sementara itu, di sektor riil, harga telur ayam ras di tingkat peternak kembali mengalami penurunan tajam di berbagai daerah, termasuk Blitar yang merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia.

Sekilas, kedua peristiwa tersebut berada di sektor yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama mengirimkan sinyal bahwa tekanan terhadap perekonomian, khususnya sektor riil, tidak boleh dipandang sebelah mata.

Data pasar menunjukkan rupiah melemah 0,19 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Pelemahan tersebut terjadi seiring depresiasi sejumlah mata uang Asia, seperti yen Jepang, won Korea Selatan, dolar Taiwan, peso Filipina, ringgit Malaysia, hingga yuan China terhadap dolar AS.

Meski merupakan bagian dari tren regional, pelemahan rupiah tetap memiliki implikasi terhadap biaya produksi di dalam negeri, terutama sektor yang masih bergantung pada bahan baku maupun komoditas yang dipengaruhi pasar global.

Pada saat yang sama, pasar telur nasional justru bergerak ke arah yang berlawanan.

Berdasarkan laporan jaringan pelaku usaha perunggasan pada Senin (6/7), harga telur di Blitar turun ke kisaran Rp18.400–Rp18.600 per kilogram.

Di Yogyakarta, harga terkoreksi menjadi Rp19.700 per kilogram atau turun Rp1.300. Palembang turun menjadi Rp19.500 per kilogram, sementara Pati dan Jepara masing-masing turun Rp500 menjadi Rp19.600 dan Rp19.700 per kilogram.

Bahkan, pelaku pasar memperkirakan tren pelemahan harga masih akan berlanjut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga tidak lagi bersifat lokal.

Koreksi yang terjadi hampir serentak di sejumlah wilayah mengindikasikan adanya pelemahan pasar yang lebih luas dan perlu mendapat perhatian.

Di sisi lain, biaya produksi belum menunjukkan penurunan yang sebanding.

Harga jagung sebagai komponen utama pakan ternak masih berada di kisaran Rp6.400–Rp6.500 per kilogram. Dengan struktur biaya yang relatif tinggi, penurunan harga telur secara langsung memangkas margin keuntungan peternak.

Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi pelaku usaha peternakan. Ketika nilai tukar rupiah melemah dan berpotensi meningkatkan biaya berbagai input produksi, harga jual hasil usaha justru mengalami penurunan.

Bagi peternak, situasi tersebut berarti ruang usaha semakin sempit, terutama bagi peternak kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal.

Yang juga menjadi perhatian adalah belum tentu turunnya harga di tingkat peternak diikuti penurunan dengan besaran yang sama di tingkat konsumen.

Karena itu, evaluasi terhadap efisiensi rantai distribusi menjadi penting agar manfaat penurunan harga dapat dirasakan secara lebih merata, sekaligus memastikan peternak tetap memperoleh harga yang layak.

Dalam jangka pendek, harga telur yang lebih murah memang menguntungkan konsumen.

Namun, apabila harga terus berada di bawah tekanan dalam waktu yang lama, sebagian peternak berpotensi mengurangi populasi ayam petelur atau bahkan menghentikan usahanya.

Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, dampaknya dapat mengganggu pasokan nasional dan memicu gejolak harga pada masa mendatang.

Karena itu, stabilitas ekonomi tidak cukup diukur dari pergerakan nilai tukar atau indikator pasar keuangan semata.

Kesehatan sektor riil, khususnya para produsen pangan, merupakan fondasi yang sama pentingnya bagi ketahanan ekonomi nasional.

Ketika peternak mulai kehilangan daya tahan usaha, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan satu komoditas, tetapi juga stabilitas sistem pangan nasional.

Rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS dan harga telur yang terus merosot adalah dua sinyal yang layak dibaca secara utuh.

Keduanya menjadi pengingat bahwa menjaga ketahanan ekonomi tidak hanya berarti menstabilkan pasar keuangan, tetapi juga memastikan sektor riil tetap mampu bertahan.

Alarm itu telah berbunyi. Kini yang dibutuhkan adalah respons kebijakan yang tepat sebelum tekanannya semakin dalam.(By/Red)

AMBON — Rencana dimulainya pengembangan Proyek Blok Masela dinilai menjadi momentum yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Maluku dalam beberapa dekade ke depan.

Namun, peluang tersebut hanya akan memberikan manfaat nyata apabila pemerintah daerah mampu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi standar industri minyak dan gas.

Tokoh Maluku, Fredi Moses Ulemlem, mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat tidak menghabiskan energi pada perdebatan mengenai besaran kuota tenaga kerja lokal semata. Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan putra-putri Maluku memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga mampu bersaing dan terserap dalam proyek strategis nasional tersebut.

“Jangan terjebak pada perdebatan soal berapa persen tenaga kerja lokal yang diterima di Blok Masela. Yang harus menjadi perhatian utama adalah bagaimana masyarakat Maluku dipersiapkan agar memenuhi seluruh kualifikasi yang dibutuhkan industri migas,” kata Fredi, pada Kamis (2/7).

Menurut Fredi, tanpa investasi yang serius pada pembangunan SDM, tuntutan agar tenaga kerja lokal diprioritaskan hanya akan menjadi slogan yang sulit diwujudkan.

Industri migas memiliki standar kompetensi yang ketat dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan pendekatan administratif atau pertimbangan domisili.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada proyek Blok Masela mencakup berbagai bidang keahlian dengan persyaratan yang tinggi.

Selain pendidikan minimal sarjana (S1) di bidang teknik maupun sains, banyak posisi mensyaratkan pengalaman kerja di sektor minyak dan gas, khususnya fasilitas LNG, kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan standar internasional keselamatan kerja, kepatuhan lingkungan, manajemen kontrak, hingga pengalaman pada proyek FPSO maupun FLNG untuk jabatan tertentu.

Karena itu, Fredi menilai pemerintah Provinsi Maluku bersama sebelas pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menyusun strategi jangka panjang untuk membangun SDM lokal. Menurut dia, keterbatasan ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda Maluku untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kalau masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan, maka negara melalui pemerintah daerah wajib hadir. Pemerintah harus memfasilitasi pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi profesi, penguasaan bahasa Inggris, hingga kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Jangan membiarkan masyarakat berjuang sendiri,” ujarnya.

Lebih jauh, Fredi menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai fasilitator pelatihan. Pemerintah juga harus membangun kepastian hukum yang menjamin keterlibatan tenaga kerja lokal melalui regulasi daerah.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara jelas komposisi tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar daerah pada proyek-proyek strategis di Maluku.

Regulasi tersebut, menurut dia, akan memberikan kepastian bagi investor sekaligus menjadi instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat lokal.

“Harus ada aturan yang memberikan kepastian mengenai persentase minimal tenaga kerja lokal yang wajib diserap. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian memperoleh kesempatan, sementara perusahaan juga memiliki pedoman yang jelas dalam proses rekrutmen,” katanya.

Menurut Fredi, keberhasilan Blok Masela tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi atau peningkatan produksi gas nasional, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas SDM, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian masyarakat Maluku secara berkelanjutan.

“Blok Masela jangan hanya menjadi sumber kekayaan alam yang dinikmati oleh pihak luar. Proyek ini harus menjadi momentum lahirnya generasi profesional Maluku yang mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri. Kalau SDM dipersiapkan sejak sekarang, manfaat ekonominya akan dirasakan jauh melampaui usia proyek itu sendiri,” ujar Fredi.(By/Red)

AMBON – Majalah Forbes mencatat kekayaan Prajogo Pangestu pada tahun 2026 mencapai Rp800 triliun, menjadikannya manusia terkaya nomor satu di Indonesia.

Namun di balik akumulasi modal yang maha dahsyat tersebut, terdapat kisah panjang yang berawal dari hutan Pulau Seram, Maluku.

Sekretaris Hena Hetu Seram Bagian Barat (SBB) yang akrab disapa Bung Verry atau Veja, menyampaikan kepada sejumlah awak media di Ambon melalui pesan WhatsApp, bahwa perjalanan bisnis Prajogo tidak lahir begitu saja.

“Kisahnya dimulai dari pertemuan dengan Burhan Uray (Bong Sun On), seorang pengusaha kayu asal Serawak, Malaysia. Saat bergabung di PT Djajanti Group yang berbasis di hutan Pulau Seram, ia lalu mengambil lompatan besar dengan membeli CV Pacific Lumber Coy yang hampir bangkrut dan mengubahnya menjadi PT Barito Pacific Timber,” ujar Veja.

Menurutnya, pada puncak kejayaan di era 1980-an hingga 1990-an, Barito Pacific Timber bukan sekadar pemain, melainkan penguasa hutan Nusantara. Prajogo berhasil memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas lebih dari 6 juta hektar di berbagai daerah, termasuk eksploitasi besar-besaran di Pulau Seram.

“Kayu Seram mengalir deras ke pabrik-pabrik plywood. Getah dan serat kayu hutan Maluku menjadi salah satu roda penggerak mesin uang Prajogo yang pertama. Di sinilah dulu darah kekayaannya bersumber, jauh sebelum ia beralih ke petrokimia pada 2007,” tegas Veja.

Dari uang kayu itulah, Prajogo membangun imperium. Pada 2007, ia mengakuisisi 70 persen saham Chandra Asri, perusahaan petrokimia raksasa. Kemudian pada 2011, Chandra Asri melebur dengan Tri Polyta Indonesia menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Tidak berhenti di situ, ia merambah energi baru terbarukan melalui Barito Renewables Energy (BREN) dan pertambangan melalui Petrindo Jaya Kreasi (CUAN). Hanya dalam beberapa tahun, kekayaannya meledak hingga ratusan triliun.

Veja menyoroti bahwa siklus ekstraksi sumber daya alam dari daerah, akumulasi modal di pusat, lalu transformasi ke industri bernilai tambah tinggi di Jawa, membuat daerah hanya menjadi penonton.

“Pulau Seram dan Maluku umumnya hanya menjadi pemasok bahan mentah. Sementara pabrik petrokimia terbesar berdiri megah di Merak dan Cilegon, Maluku yang dulu kayunya menjadi fondasi awal sumber kekayaan tetap bergulat dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional,” jelasnya.

Berita Baik dari Blok Masela

Veja menyampaikan bahwa ada kabar baik yang harus dibaca cerdas oleh pemerintah daerah. PT Petrosea Tbk (PTRO), emiten milik Prajogo Pangestu, baru saja menandatangani kontrak proyek di Blok Masela.

Konsorsium yang beranggotakan Petrosea dengan porsi 36 persen PT Enviromate Technology International, dan PT Nindya Karya (Persero) akan mengerjakan konstruksi perimeter LNG di Lapangan Abadi.

“Pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Prajogo Pangestu di Masela hanya akan berhenti sebagai pembangun jalan dan pagar perimeter, lalu uangnya kembali mengalir ke Jakarta? Atau akankah beliau mengembalikan hutang sejarahnya dengan membangun pabrik petrokimia langsung di tanah Maluku?” ujar Veja.

Ia menambahkan, Blok Masela memiliki cadangan gas raksasa yang berpotensi menghasilkan 9,5 juta metrik ton LNG per tahun dan 35.000 barel kondensat per hari.

Angka-angka ini merupakan peluang besar bagi industri petrokimia. Prajogo pun dinilai sudah memiliki rantai pasok hilirisasi gas yang matang melalui Chandra Asri.

“Mengapa pabriknya tidak dibangun di Pulau Seram? Mengapa tidak membangun kilang metanol, amoniak, atau polypropylene di dekat sumber gas? Dengan begitu, nilai tambah tidak lagi dinikmati sendirian oleh Cilegon, tetapi juga oleh anak-anak muda Maluku yang saat ini menganggur,” tegasnya.

Empat Langkah Strategis Menarik Investasi Prajogo

Pemerintah Provinsi Maluku didorong untuk bergerak taktis, bukan hanya seremoni, dan tidak menunggu belas kasih.

Berikut empat langkah yang harus dilakukan untuk menarik Prajogo Pangestu berinvestasi penuh di Seram Bagian Barat:

1. Pendekatan Personal dan Institusional

Ingatkan bahwa kekayaan Prajogo dimulai dari kayu, dan kayu itu berasal dari Maluku. Jangan gunakan nada menuntut, gunakan nada kemitraan strategis.

“Katakan: ‘Pak Prajogo, dulu Kayu Seram mengantar bapak ke puncak, sekarang Gas Masela akan mengantar warisan bapak ke level berikutnya, dengan meninggalkan pabrik di Seram’.”

2. Siapkan Kawasan Industri Terintegrasi

Kawasan di Seram Bagian Barat yang dekat dengan infrastruktur gas harus disiapkan. Tidak perlu lahan luas kosong melompong, tetapi pastikan ketersediaan listrik, air, dan akses jalan.

3. Tawarkan Skema KPBU yang Bersih

Tawarkan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang cepat, transparan, dan bebas pungli.

4. Manfaatkan Kehadiran PT Petrosea

PT Petrosea saat ini sudah ada di Masela mengerjakan proyek Rp989 miliar. Gunakan momen ini untuk negosiasi hilir. Undang petinggi Barito Pacific dan Chandra Asri melihat langsung potensi lahan di Seram.

Jangan biarkan mereka pulang tanpa komitmen memorandum of understanding (MoU) pengembangan kawasan industri petrokimia.

Veja juga mengingatkan bahwa status Maluku sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dimanfaatkan. Berikan tax holiday, kemudahan izin, dan jaminan keamanan investasi jangka panjang.

Jangan sampai investor besar seperti Prajogo memilih daerah lain karena birokrasi yang berbelit.

“Tuan Prajogo Pangestu bukanlah orang jahat. Ia adalah pengusaha paling visioner yang dimiliki Indonesia. Tapi sejarah tetaplah sejarah. Kayu Seram pernah menjadi darah segar yang menghidupkan mesin bisnisnya. Sekarang, saatnya Seram mendapatkan transfusi darah baru dari pabrik petrokimia yang dibangun oleh tangan yang sama,” ujar Veja.

Ia menutup pernyataannya dengan seruan: “Rakyat Maluku tidak ingin menggoyang masa lalu, mereka ingin masa depan. Mereka tidak ingin Prajogo hanya lewat sebagai kontraktor, tetapi sebagai mitra pembangunan. Pemerintah Provinsi Maluku, jangan tidur, jemput bola“.

“Kepada Tuan Prajogo, kembalilah ke Maluku. Bukan untuk menebang, tetapi untuk membangun. Seram menanti seperti orang tua menantikan kepulangan sang anak yang telah sukses di perantauan,“tutupnya. (Red/By)