Kota Sorong PBD— Pemerintah provinsi Papua Barat daya menghadiri Forum Literasi Keamanan Siber yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Kegiatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan kapasitas internet dan keamanan siber di wilayah tersebut dengan tema “Cerdas Beretika, Tangguh Melindungi Data, dan Taat Hukum di Ruang Siber.”

Forum ini dibuka secara resmi oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama S.Sos. M.I.P., Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi Informatika Menkopolhukam, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di era digital.

Dalam sambutannya, Marsma Agus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadi prajurit dalam menjaga kedaulatan negara, tidak hanya di medan fisik tapi juga di dunia maya.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan bangsa juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan data dan etika digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh pendidikan, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa dari Kota Sorong dan sekitarnya.

Rombongan Menkopolhukam yang dipimpin oleh Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud SH., MH., turut hadir untuk memberikan paparan dan mendukung program literasi siber di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam paparannya, Brigjen Berty menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan media sosial.

Ia menjelaskan bahwa data pribadi yang tidak dilindungi dengan baik bisa disalahgunakan dan menyebabkan kerugian serius.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih waspada, terutama saat menggunakan aplikasi dan berbagi informasi di dunia digital.

Kesadaran ini harus dimulai sejak pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, Handoko dari Komdigi Menkopolhukam menyampaikan materi mengenai internet sehat dan bermedsos cermat.

Ia menegaskan pentingnya menjaga etika digital, melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi, serta waspada terhadap hoaks dan konten negatif yang merugikan. Penegakan hukum dan regulasi terkait penyebaran disinformasi serta tindakan tegas terhadap aktivitas perjudian online juga dibahas oleh Ipda Faisal Mone dari Subdit Cyber Polda Papua Barat Daya.

Forum ini juga menjadi ajang interaktif dengan sesi tanya jawab dan kuis yang melibatkan para peserta, sehingga literasi keamanan siber dapat tersampaikan secara efektif dan menarik.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian hadiah dan ramah tamah.

Pemerintah dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menegaskan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional, terutama di wilayah strategis seperti Papua Barat Daya.

Edukasi berkelanjutan tentang keamanan data pribadi, literasi digital yang beretika, serta kepatuhan terhadap hukum di ruang siber menjadi kunci utama dalam membangun masyarakat digital yang cerdas, tangguh, dan bertanggung jawab.

Dengan upaya bersama antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan masyarakat lokal, diharapkan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan era digital dengan menjaga persatuan, keamanan data, dan keharmonisan sosial di dunia maya maupun nyata. (Timo)

Kota Sorong, PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus mempercepat pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan Satgas MBG tingkat Kota Sorong serta penentuan lokasi pembangunan dapur MBG.

Rapat koordinasi penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur PBD, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., selaku Ketua Tim Satgas MBG PBD, bertempat di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur PBD, Senin (18/8/2025).

Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/14072/SJ tertanggal 25 Juli 2025 tentang percepatan pelaksanaan program MBG di daerah.

Pemerintah Provinsi PBD telah merespons cepat dengan menetapkan Keputusan Gubernur PBD No. 100.3.3.1/119/7/2025, guna memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran dan efisien.

Ahmad Nausrau menyatakan, “Satgas ini bukan hanya bentuk komitmen, tetapi juga upaya terstruktur untuk memastikan seluruh anak-anak di Papua Barat Daya mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis dan berkelanjutan.”

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala. Salah satu isu utama adalah keterbatasan pasokan bahan pokok lokal, yang mengharuskan dapur MBG di Sorong masih bergantung pada pengiriman dari luar daerah.

Selain itu, pengurangan anggaran operasional dan penyesuaian harga paket makanan ke standar wilayah Jawa, tanpa memperhitungkan indeks kemahalan daerah Papua Barat Daya, dinilai memberatkan.

Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Koordinator Wilayah MBG untuk Kota Sorong, yaitu Kepala Baperida dan Kepala Dinas Kesehatan PBD, yang akan bertanggung jawab mengawal teknis pelaksanaan program.

Tamrin Tajuddin, Asisten II Setda Kota Sorong yang hadir mewakili Wali Kota Sorong, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota dalam menyukseskan MBG, khususnya di wilayah seperti Kampung Salak, yang diprioritaskan sebagai titik pembangunan dapur.

Ia menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak-anak, termasuk pembentukan kelompok dukungan untuk rumah tangga rentan.

“Kami ingin menciptakan intervensi yang nyata dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, terutama perempuan dan anak-anak,” ungkap Tamrin.

Kepala BGN Regional PBD, Elma Fitriani Polan, menyampaikan bahwa saat ini harga per paket makanan MBG adalah Rp12.000 untuk jenjang TK/SD dan Rp16.000 untuk SMP/SMA.

Namun ke depan, tarif tersebut akan disamakan dengan Jawa: hanya Rp8.000 dan Rp10.000 per paket.

Perubahan ini mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, karena berpotensi mengurangi kualitas dan jumlah porsi makanan yang diberikan kepada anak-anak.

Di sisi lain, anggaran operasional dapur juga telah dipangkas dari Rp5 juta menjadi Rp3 juta per bulan, yang berdampak pada pengurangan upah pekerja dan efisiensi operasional.

Dalam rangka memperkuat infrastruktur dapur MBG, TNI AL juga terlibat aktif. Letkol Mar Ade Darmansyah, Aster Dankodaeral XIV Sorong, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan penentuan lokasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dapur yang sudah ada.

“Kami harus memastikan dapur baru ini benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar menambah jumlah. Keberlanjutan dan efektivitas menjadi kunci,” ujarnya.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis, termasuk Kepala Dinas PUPR, ESDM, BPOM, perwakilan BINDA, tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat sosial.

Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pelaksanaan MBG yang menyasar pada peningkatan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di Papua Barat Daya.

Pemerintah PBD menegaskan bahwa Satuan Tugas MBG akan memiliki peran sentral dalam:

Menyusun rencana kerja pelaksanaan MBG di provinsi.

Melakukan koordinasi lintas sektor kabupaten/kota.

Memberikan pendampingan teknis dan supervisi.

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Melaporkan langsung kepada Gubernur dan Kementerian terkait.

Melalui rakor ini, Papua Barat Daya memperlihatkan komitmen nyata dalam membangun generasi sehat dan tangguh sejak dini.

Di tengah berbagai tantangan, program Makan Bergizi Gratis tetap diupayakan agar berjalan adil, merata, dan berkualitas. (Timo)

Kota Sorong, – Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya, menyelenggarakan upacara penyerahan Remisi Umum (RU) 17 Agustus dan Remisi Dasawarsa (RD) kepada para warga binaan pemasyarakatan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberi apresiasi atas perubahan positif mereka selama menjalani masa pembinaan.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Lapas Kelas IIB Sorong, Jln. Sapta Taruna, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat tinggi pemerintah provinsi dan kota, unsur TNI-Polri, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Lapas Sorong, Sutarna Triana Atmaja, menyampaikan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan yang penuh makna ini.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan adalah warisan perjuangan para pahlawan yang harus diisi dengan tindakan bermartabat, termasuk oleh para warga binaan.

“Pemberian remisi ini bukanlah hadiah, melainkan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan nyata dan berperilaku baik selama mengikuti program pembinaan. Di Lapas Sorong, sebanyak 373 orang menerima Remisi Umum dan 375 orang menerima Remisi Dasawarsa, menandakan proses pembinaan berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa remisi bukan akhir, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk terus membangun diri dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang bermanfaat.

Sementara itu, Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menekankan bahwa pemberian remisi ini mencerminkan semangat reformasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana negara hadir bukan sekadar menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua.

“Remisi ini harus menjadi titik balik. Saudara-saudara yang mendapatkan pengurangan masa pidana, jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berubah. Jadilah individu yang kembali ke masyarakat dengan semangat baru, membawa nilai-nilai kebaikan dan kontribusi positif untuk Tanah Papua dan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran pemasyarakatan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat program pembinaan, memperluas akses pendidikan dan keterampilan kerja di dalam lapas, serta menyiapkan sistem reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Upacara penyerahan remisi turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting daerah antara lain:

– Dr. Halasson Sinurat, S.STP., M.Si (Asisten I Setda Prov. PBD).
– Jhoni Way, S.Hut., M.Si (Asisten II Prov. PBD).
– Dr. Atika Rafika, M.Si (Asisten III Setda Provinsi PBD).
– Septinus Lobat, SH, M.PA (Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– H. Anshar Karim, A.Md (Wakil Wali Kota Sorong) beserta ibu.
– Syahrir Nurdin (Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong).
– Unsur TNI dan Polri, termasuk Kolonel Cba. Abdul Haris Kusbiantoro (Kasi Log Kasrem 181/PVT) dan Kombes Pol Muji Hindi Harto, S.I.K., S.H., M.M. (Karo Ops Polda PBD).
– Perwakilan Kejaksaan Sorong, Tiana Yuliana Insani, S.H.

Para pejabat Pemprov PBD, Pemkot Sorong, dan jajaran Lapas Sorong.

Usai penyerahan remisi secara simbolis oleh Gubernur Elisa Kambu kepada perwakilan warga binaan, acara dilanjutkan dengan penampilan tarian tradisional sebagai bentuk semarak kemerdekaan dan budaya lokal.

Acara ini tidak hanya menjadi perayaan nasional semata, tetapi juga simbol penguatan peran lembaga pemasyarakatan sebagai pilar penting dalam proses pemulihan dan pembinaan warga negara.

Momentum remisi ini diharapkan menjadi titik tolak lahirnya pribadi-pribadi yang lebih baik, siap kembali ke masyarakat, serta turut membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

“Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjara fisik, tetapi juga merdeka dari belenggu masa lalu. Lapas Sorong akan terus berkomitmen mendampingi proses perubahan itu,” pungkas Kalapas Sutarna. (Timo)