Connect with us

Papua

DPR Kota Sorong Tetapkan 13 Raperda Prioritas Tahun 2025, Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Published

on

Kota Sorong,— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Paripurna ke-XV dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2025.

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Syahrir. N, dan berlangsung di ruang rapat utama kantor DPR Kota Sorong, Jalan Sungai Maruni, Kelurahan Matamalagi, Distrik Sorong Timur, pada Senin (4/8/2025).

Agenda utama paripurna ini adalah pembahasan dan penetapan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang telah disusun berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan inisiatif DPR Kota Sorong.

Rapat berlangsung dalam suasana demokratis dan penuh semangat kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.

Penetapan Propemperda ini dilaksanakan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Propemperda menjadi instrumen penting dalam perencanaan legislasi daerah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan serta kepastian hukum dalam setiap kebijakan publik.

Daftar 13 Raperda yang Disahkan dalam Propemperda 2025:
– Pertanggung jawaban APBD Tahun 2024.
– Perubahan APBD Tahun 2025.
– APBD Induk Tahun 2026.
– Revisi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
– RPJMD Kota Sorong 2025–2029.
– Pembentukan Perseroda Kalabra Jaya Indah (KJI).
– Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Sorong.
– Pengelolaan Barang Milik Daerah.
– Pendidikan Gratis untuk Warga Kota Sorong.
– Penyelenggaraan Perlindungan Kekayaan Intelektual.
– Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Umat Beragama.
– Penyerahan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) dari Pengembang kepada Pemerintah.
– Bantuan Penanganan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPR Kota Sorong, Syahrir. N, menegaskan bahwa seluruh rancangan peraturan yang telah ditetapkan akan dibahas dengan seksama, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas.

Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga aspiratif, akuntabel, dan implementatif.

“Program legislasi ini adalah fondasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Sorong,” ujar Syahrir.

DPR Kota Sorong juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi, tokoh agama, LSM, dan media, untuk turut serta mengawal proses pembentukan regulasi daerah ini agar hasilnya benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Raperda-raperda yang ditetapkan mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik, seperti raperda tentang pendidikan gratis, perlindungan kekayaan intelektual, hingga perhatian khusus terhadap ODGJ, serta penguatan ekonomi melalui pembentukan Perseroda Kalabra Jaya Indah.

Penetapan Propemperda ini juga menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan daerah secara lebih terstruktur, termasuk dalam penataan RPJMD 2025–2029 yang akan menjadi peta jalan pembangunan Kota Sorong lima tahun ke depan.

“Semoga apa yang kita tetapkan hari ini menjadi langkah awal yang penuh berkah bagi pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Sorong. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” tutup Syahrir dalam pidato penutupnya.

Dengan demikian, DPR Kota Sorong menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. (Timo)

Papua

Pemprov PBD Tegaskan Kerukunan Umat sebagai Fondasi Pembangunan dan Harmoni Beragama

Published

on

Sorong PBD— Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menegaskan komitmennya menjadikan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan mendorong pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Senin (5/1/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama lintas iman, pelajar, serta masyarakat.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Menteri Agama RI yang menekankan tema HAB ke-80, “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema ini dinilai relevan dengan kondisi Papua Barat Daya sebagai daerah majemuk yang kaya akan keberagaman budaya dan keyakinan.

Ahmad Nausrau menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kekuatan sosial yang mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam pembangunan.

Perbedaan, menurutnya, justru harus menjadi energi positif untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kehidupan beragama yang rukun merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi Papua Barat Daya. Dari sinilah tumbuh kepercayaan, kerja sama, dan stabilitas yang mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam merawat kebinekaan.

Memasuki usia ke-80 tahun, Kementerian Agama terus berkontribusi menjaga keseimbangan antara kehidupan keagamaan dan kebangsaan, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial.

Pemprov Papua Barat Daya menyambut baik berbagai langkah transformasi yang dilakukan Kementerian Agama, termasuk penguatan layanan keagamaan berbasis digital, peningkatan kualitas pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutan tersebut juga disoroti tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perkembangan kecerdasan buatan di era ketidakpastian.

Aparatur Kementerian Agama diharapkan menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai moderasi beragama agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan dan persatuan.

Peringatan HAB ke-80 ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga Papua Barat Daya tetap damai, inklusif, dan maju. (Timo)

Continue Reading

Papua

Yonif TP 806/SI Bersama Forkopimda Kabupaten Sorong Laksanakan Panen Padi, Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Pangan

Published

on

Kabupaten Sorong PBD – Yonif TP 806/SI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sorong melaksanakan panen padi bersama masyarakat di lahan SP 2 Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/1/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan daerah.

Panen padi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., unsur Forkopimda, prajurit Yonif TP 806/SI, Kelompok Tani Numpang Sari, serta masyarakat Distrik Mariat.

Komandan Yonif TP 806/SI, Letkol Inf Handi Wibowo, S.I.Kom., menyampaikan bahwa kegiatan panen padi ini merupakan simbol dari kerja keras, kebersamaan, dan semangat kemandirian pangan yang terbangun melalui kolaborasi berbagai pihak.

“Panen padi ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan lahan produktif yang didukung pembinaan pertanian secara berkelanjutan dapat memberikan hasil optimal. Ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujarnya.

Dari lahan seluas 10 hektare yang dikelola di Desa Numpang Sari, Kabupaten Sorong, hasil panen mencapai sekitar 25 ton padi.

Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Letkol Inf Handi Wibowo menambahkan bahwa Yonif TP 806/SI akan terus menjalankan tugas secara profesional, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, S.Pd., atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TNI, khususnya Yonif TP 806/SI, atas keterlibatan aktif dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sorong.

“Kami mengapresiasi peran TNI yang telah turut membangkitkan kembali sektor pertanian di Kabupaten Sorong. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan panen padi bersama ini diharapkan menjadi motivasi bagi kelompok tani dan masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan daerah. (Timo)

Continue Reading

Papua

Asops Kasdam XVIII/Kasuari Tinjau Pos Pam dan Pos Yan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025

Published

on

Manokwari PB— Asisten Operasi (Asops) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto, S.Sos., M.I.Pol., melaksanakan peninjauan dan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) serta Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 di wilayah Manokwari, Papua Barat.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs. Yosi Muhamartha, Aspidmil Kejati Papua Barat Kolonel Laut (H) Ridho Sihombing, S.H., M.H., Kafasaharkan Manokwari Letkol Laut (T) Teguh Trilaksana, S.E., M.Tr.Opsla, Danramil 01 Kota/Kodim 1801 Manokwari Mayor Inf Arif Suwito, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta soliditas dan sinergitas lintas instansi dalam pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Papua Barat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi dan kerja sama antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Operasi Terpadu Lilin Mansinam 2025 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru 2026.

Pada kesempatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bingkisan kepada personel yang bertugas di Pos Pam dan Pos Yan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Timo)

Continue Reading

Trending