Connect with us

Redaksi

Geopolitik Konstitusi Indonesia: Membaca Warisan Marhaenisme Arief Hidayat

Published

on

Jakarta— Di tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh konflik geopolitik, perang dagang, serta krisis legitimasi demokrasi liberal, diplomasi global tak lagi semata dijalankan melalui kekuatan militer, ekonomi, atau aliansi strategis. Muncul satu medan baru yang semakin menentukan: geopolitik konstitusi, yakni pertarungan nilai, legitimasi, dan arah peradaban melalui hukum dasar negara.

Dalam konteks inilah, jejak Prof. Dr. Arief Hidayat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI perlu dibaca bukan sekadar sebagai rekam jejak yudisial, melainkan sebagai proyek ideologis dan peradaban yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen diplomasi strategis Asia dan Global South.

Berbeda dari narasi konstitusional Barat yang menekankan individualisme liberal dan kompetisi pasar sebagai fondasi demokrasi, konstitusi Indonesia sejak kelahirannya berakar pada kesadaran historis tentang rakyat kecil kaum Marhaen sebagai subjek utama negara.

Di sinilah relevansi Marhaenisme menjadi kunci. Sebagai ideologi asli Indonesia yang digagas Soekarno, Marhaenisme menempatkan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan musyawarah sebagai fondasi bernegara. Prinsip ini bukan sekadar etika domestik, melainkan kerangka geopolitik alternatif dalam membaca hubungan antarbangsa.

Kepemimpinan Arief Hidayat di Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) menunjukkan bagaimana nilai-nilai Marhaenisme diterjemahkan ke dalam praktik konstitusional Asia. Konsep Asian Way yang menolak penyeragaman demokrasi dan mengedepankan konsensus merupakan artikulasi modern Marhaenisme di tingkat internasional.

Asia tidak menolak demokrasi; Asia menolak demokrasi yang tercerabut dari realitas sosial rakyatnya.

Melalui Mahkamah Konstitusi, Indonesia tampil sebagai penjembatan nilai konstitusional di antara beragam sistem politik Asia, mempertemukan prinsip kedaulatan, keadilan sosial, dan independensi peradilan tanpa tunduk pada hegemoni satu model demokrasi.

Penyelenggaraan Kongres AACC di Bali dan lahirnya Bali Declaration merupakan peristiwa geopolitik konstitusional yang signifikan. Ia menegaskan bahwa Asia mampu membangun tata kelola hukumnya sendiri, berlandaskan kedaulatan dan keadilan sosial.

Praktik musyawarah dalam suksesi kepemimpinan AACC tahun 2017 menjadi preseden penting. Di tengah dunia yang sarat rivalitas dan dominasi kekuatan besar, Asia justru mempraktikkan stabilitas berbasis konsensus. Inilah soft power konstitusional berbasis nilai Marhaenisme, yang menempatkan kolektivitas di atas dominasi.

Kemitraan AACC dengan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) menghidupkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika 1955 dalam format baru: kerja sama konstitusional Global South.

Asia dan Afrika berbagi pengalaman historis yang sama kolonialisme, eksploitasi ekonomi, dan peminggiran struktural dalam sistem global. Marhaenisme, yang berpihak pada rakyat tertindas, menjadi fondasi ideologis tak tertulis dari kerja sama ini.

Melalui aliansi yudisial tersebut, Asia–Afrika membangun benteng bersama terhadap politisasi HAM dan demokrasi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Konstitusi tidak lagi diposisikan semata sebagai teks hukum, melainkan sebagai alat emansipasi kolektif bangsa-bangsa berkembang.

Keberhasilan membawa World Congress on Constitutional Justice (WCCJ) ke Indonesia menandai pengakuan dunia atas kepemimpinan konstitusional Asia.

Dalam Kongres WCCJ di Madrid, Arief Hidayat menegaskan bahwa independensi peradilan merupakan prasyarat mutlak keadilan sosial, bukan sekadar prosedur hukum.

Dengan mengutip Presiden Soekarno di forum global, Arief Hidayat menyampaikan pesan ideologis yang tegas: Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme bukanlah warisan lokal yang usang, melainkan alternatif universal di tengah krisis demokrasi liberal dan bangkitnya otoritarianisme.

Warisan Arief Hidayat menunjukkan bahwa konstitusi tidak boleh direduksi menjadi alat kekuasaan atau formalitas hukum. Dalam dunia multipolar, konstitusi justru menjadi instrumen diplomasi peradaban menjaga kedaulatan, melindungi rakyat kecil, dan membangun solidaritas Global South.

Marhaenisme memberi jiwa pada konstitusi Indonesia, sementara diplomasi konstitusional memberi panggung global bagi nilai tersebut. Indonesia memiliki modal sejarah, ideologi, dan praktik untuk memimpin medan ini.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan apakah elite nasional berani menyadari bahwa masa depan geopolitik dunia tidak hanya ditentukan oleh senjata dan modal, tetapi oleh keberpihakan konstitusi kepada rakyat Marhaen. (Red)

Oleh: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik.

Redaksi

Singapura Tolak Tarif Hormuz, Indonesia Diingatkan Perkuat Strategi Maritim

Published

on

Singapura — Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk meminta izin ataupun membayar tarif demi melintasi Selat Hormuz di kawasan Teluk Persia.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan anggota parlemen pada Selasa (7/4/2026), terkait kemungkinan adanya negosiasi antara Singapura dan Iran mengenai lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut.

Balakrishnan menegaskan bahwa hak melintas di selat internasional merupakan prinsip global yang tidak dapat dipersyaratkan oleh negara mana pun.

“Melintasi Selat Hormuz adalah hak, bukan izin dari negara sekitar, bukan lisensi yang harus diminta, dan bukan pula biaya yang wajib dibayar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Selat Malaka yang dinilai memiliki nilai strategis bahkan lebih tinggi dibandingkan Selat Hormuz. Jalur tersebut berada di antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia, serta menjadi salah satu urat nadi perdagangan dunia.

Sikap tegas Singapura ini mencerminkan penolakan terhadap upaya komersialisasi jalur laut internasional yang dinilai dapat mengganggu stabilitas perdagangan global.

Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari Malaysia. Nurul Izzah Anwar, deputi presiden Partai Keadilan Rakyat, menilai sikap Singapura menunjukkan kecenderungan tidak netral dalam dinamika konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, Malaysia memilih pendekatan diplomasi dalam merespons situasi di Selat Hormuz guna menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dan keamanan pasokan energi global.

“Kendali Iran atas Selat Hormuz adalah upaya untuk mempertahankan perdamaian. Malaysia konsisten memegang prinsip bahwa diplomasi harus dikedepankan,” kata Nurul.

Ia menambahkan bahwa pendekatan diplomatik tersebut memungkinkan kapal-kapal Malaysia tetap melintas dengan aman di kawasan itu. Nurul juga menilai pernyataan Balakrishnan mencerminkan preferensi terhadap kekuatan eksternal dan berpotensi mengabaikan peran diplomasi.

Di tengah dinamika global tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya posisi strategis Indonesia sebagai negara yang menguasai sejumlah jalur pelayaran utama dunia.

Pada Rabu (8/4/2026), Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki peran krusial dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis, termasuk Selat Malaka, di tengah meningkatnya ketegangan global.

Meski Indonesia tidak secara langsung bergantung pada Selat Hormuz untuk impor minyak karena sebagian pasokan berasal dari Nigeria dan Angola dampak gangguan di kawasan tersebut tetap signifikan.

Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Gangguan pada jalur ini berpotensi memicu kenaikan harga energi global yang turut berdampak pada perekonomian Indonesia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah jalur laut strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun, pengamat menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global.

Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, pada Jumat (10/4/2026) menekankan bahwa perubahan dinamika global menuntut Indonesia untuk lebih aktif merumuskan strategi maritim.

“Jika laut mulai diberi harga, maka yang mahal bukan tarifnya, tetapi kedaulatan negara yang tidak siap,” pungkasnya.

Dalam konteks ini, konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi, penguatan diplomasi maritim, serta peningkatan ketahanan energi menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan Indonesia ke depan. (By/Red)

Continue Reading

Redaksi

MBG di SDN 1 Ketanon Disorot: Cara Penyajian Tak Layak Hingga Menu Minim Gizi Picu Kekecewaan Wali Murid

Published

on

TULUNGAGUNG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tulungagung kembali menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah justru memunculkan keluhan serius dari masyarakat.

Kali ini, polemik terjadi di SDN 1 Ketanon, Kecamatan Kedungwaru. Sejumlah wali murid mengecam pelaksanaan program tersebut yang dinilai jauh dari standar kelayakan, baik dari sisi penyajian maupun kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

Para wali murid mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap cara pendistribusian makanan yang dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan aspek kebersihan. Anak-anak disebut harus mengambil makanan secara bergantian dari wadah besar menyerupai ember, tanpa sistem pembagian yang tertata maupun alat saji yang layak.

Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar prinsip higienitas, tetapi juga mencederai nilai edukatif serta martabat anak sebagai penerima manfaat program pemerintah.

“Sambal siomainya, anak-anak disuruh ambil sendiri di ember secara bergantian,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa, Kamis(9/4).

Tak hanya soal penyajian, menu makanan yang diberikan juga menjadi sorotan serius. Wali murid menyebut makanan yang disajikan sangat minim, hanya terdiri dari siomai dan kentang tanpa adanya lauk berprotein seperti ikan atau ayam.

“Isinya cuma siomai dua, kentang dua. Ikan tidak ada, ayam tidak ada. Ini gizinya dari mana? Terus kalau sambal ambil sendiri, apa dijamin kebersihannya?” ungkapnya.

Padahal, program MBG dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui asupan nutrisi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Ketimpangan antara tujuan program dan realitas di lapangan pun memicu kekecewaan yang meluas di kalangan orang tua siswa.

Keluhan lain juga datang dari wali murid yang menyoroti penurunan kualitas dibanding sebelumnya.

“Mengenai SPPG Ketanon 2, menu MBG nya sekarang tidak layak dikonsumsi anak-anak karena tidak sesuai standar ahli gizi. Dulu anak saya dan teman-temannya mau makan, sekarang justru minta dibawakan bekal dari rumah karena menunya tidak sesuai,” imbuhnya.

Situasi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan serta kurangnya tanggung jawab dari pihak penyelenggara, termasuk SPPG. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan distribusi makanan kini menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Desakan evaluasi menyeluruh pun semakin menguat. Masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan program MBG dijalankan sesuai standar dan tidak disalahgunakan.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa program pemerintah, khususnya yang menyasar anak-anak, tidak boleh dijalankan sekadar formalitas. Diperlukan komitmen, pengawasan ketat, serta akuntabilitas dari seluruh pihak agar tujuan mulia program benar-benar tercapai.

Jika tidak, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi berubah menjadi persoalan baru yang merugikan generasi penerus bangsa.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung dan pihak SPPG Ketanon 2 belum memberikan keterangan resmi. (DON/Red)

Continue Reading

Redaksi

Tak Sekadar Kumpul, Community Jazz Ge8 Jatim Akan Siapkan Halal Bihalal Spektakuler di Pantai Midodaren

Published

on

TULUNGAGUNG— Community Jazz Ge8 Jawa Timur akan menggelar acara halal bihalal yang bertempat di Pantai Midodaren pada Minggu, 26 April 2026 mendatang. Kegiatan ini direncanakan menjadi ajang temu kangen sekaligus mempererat tali silaturahmi antar member komunitas Jazz Ge8 Jatim yang tersebar di berbagai wilayah.

Acara tersebut dipastikan berlangsung meriah dengan hiburan dari orkes dangdut “Dewan Daru” serta penampilan sejumlah artis ternama asal Tulungagung yang siap menghibur seluruh peserta yang hadir.

Humas Jazz Ge8 Jatim, Donny Docken menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar ajang berkumpul, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antar anggota komunitas.

“Acara ini juga sebagai ajang mempererat kebersamaan, memperkuat rasa kekeluargaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik antar member dari berbagai daerah,” ujarnya, Kamis(9/4).

Sementara itu, Koordinator Jazz Ge8 Tulungagung, Mohhanes Rifai yang akrab dipanggil Johan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan acara agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kesan yang berkesan bagi seluruh peserta.

“Kami berharap seluruh member bisa hadir dan ikut meramaikan acara ini. Ini momen yang sangat baik untuk saling bertemu, bersilaturahmi, dan mempererat persaudaraan dalam komunitas,” ungkap Johan.

Tak hanya itu, Ketua Jazz Ge8 Jatim, Cak Supri juga menerangkan bahwa halal bihalal ini menjadi agenda penting komunitas yang rutin digelar setiap tahunnya.

“Kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan kekompakan komunitas Jazz Ge8 Jatim. Kami ingin seluruh anggota bisa merasakan kehangatan dan kekeluargaan dalam setiap pertemuan seperti ini,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan komunitas Jazz Ge8 Jatim semakin solid dan terus berkembang, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Jawa Timur. (DON/Red)

Continue Reading

Trending