Nasional
Gorong-Gorong Misterius di Jantung Kota Tulungagung: Tanpa Papan Proyek, Publik Pertanyakan Transparansi

TULUNGAGUNG— Proyek pembangunan saluran gorong-gorong yang membentang dari perempatan timur Alun-Alun Tulungagung menuju Jalan Teuku Umar hingga Jalan W.R. Supratman kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pemerhati publik.
Pasalnya, proyek yang dimulai sejak awal Oktober 2025 ini terkesan misterius tanpa papan informasi proyek sebagaimana diatur dalam prinsip keterbukaan informasi publik.
Padahal, proyek ini berada di kawasan strategis kota, tepatnya di sepanjang jalur ramai menuju kawasan Barata, Kecamatan Tulungagung.
Ananta, analis dari Tugu Lawang Nusantara, yang turun langsung ke lapangan, mengaku terkejut dengan minimnya informasi yang tersedia di lokasi.
“Kami tidak menemukan papan informasi proyek sama sekali. Tidak ada keterangan soal nilai anggaran, sumber dana, maupun siapa pelaksana proyeknya CV atau PT mana. Ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Ananta, Jumat(17/10).
Ketika dikonfirmasi kepada para pekerja di lapangan, jawaban yang diperoleh justru semakin memperkuat dugaan ketidakjelasan proyek tersebut.
“Kami hanya disuruh kerja bantu-bantu, nanti pindah tempat lagi. Soal proyek ini CV atau PT mana, kami juga tidak tahu. Anggarannya? Tanya saja ke ZK, orangnya di depan Barata,” ungkap salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Keterangan itu memperlihatkan lemahnya pengawasan di lapangan serta indikasi pelanggaran terhadap aturan pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang rakyat.
Ananta menambahkan, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, bahkan bisa mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Seringkali kita dengar pemerintah daerah takut KPK, tapi proyek seperti ini justru memperlihatkan praktik yang jauh dari keterbukaan. Ini pengawasan model apa?” kritiknya tajam.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, khususnya dinas teknis terkait yang bertanggung jawab atas proyek infrastruktur ini.
Jika benar proyek tersebut dijalankan tanpa papan informasi dan minim pengawasan, maka bukan tidak mungkin ada pelanggaran prosedural yang serius.
Dalam konteks pembangunan, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan hak publik yang dijamin oleh undang-undang.
Ketika proyek dijalankan dengan cara tertutup, kepercayaan masyarakat akan runtuh, dan integritas pemerintah daerah pun dipertaruhkan.
“Pembangunan boleh jalan, tapi jangan biarkan kejujuran ikut terkubur di bawah gorong-gorong,” pungkas Ananta penuh sindiran. (DON/Red)
Nasional
Bidhumas Polda Jatim Peduli Anak Wartawan Raih Gelar Sarjana

JAKARTA – Kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terus diwujudkan oleh Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jawa Timur.
Sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. agar Polri senantiasa hadir dengan pendekatan Presisi – prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Bidhumas Polda Jatim menunjukkan langkah nyata melalui program bantuan pendidikan bagi keluarga wartawan mitra kepolisian.
Bentuk nyata kepedulian tersebut kini berbuah hasil membanggakan. Latania Laras Fella Poetri, putri dari Arif Budi Priyanto, wartawan media online Klikwarta.com, berhasil meraih gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nasional Jakarta.
Adapun prosesi wisuda berlangsung di Jakarta Internasional Convention Center (JICC), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Sabtu (15/11/2025)
Program bantuan pendidikan ini dimulai pada masa kepemimpinan Kombes Pol. Dirmanto, S.I.K., M.Si. saat menjabat Kabid Humas Polda Jatim, dan dilanjutkan oleh Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K.
Langkah berkelanjutan ini menjadi bukti komitmen bahwa semangat kepedulian sosial Polri tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan, melainkan terus dijaga dan dikembangkan.
Dalam keterangannya, Kombes Pol. Dirmanto menegaskan bahwa program bantuan pendidikan bagi anak wartawan merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kapolri agar Polri hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di segala bidang, termasuk pendidikan.
“Kami menjalankan arahan Bapak Kapolri untuk terus memperkuat sinergi dengan media, tidak hanya dalam hal pemberitaan, tapi juga dalam wujud nyata kepedulian sosial. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan kami bangga dapat membantu mewujudkan mimpi anak rekan wartawan menjadi sarjana,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kombes Pol. Jules Abraham Abast menambahkan bahwa nilai kemanusiaan dan pengabdian sosial menjadi bagian penting dari Polri yang Presisi dan humanis.
“Kami ingin tradisi baik ini terus berlanjut. Wartawan adalah mitra strategis Polri, dan kami ingin memastikan bahwa kepedulian ini menjadi bagian dari upaya bersama membangun generasi muda yang cerdas dan berintegritas,” tuturnya.
Sementara itu, Arif BP, ayah dari Latania, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas perhatian besar Bidhumas Polda Jatim terhadap keluarganya.
“Dukungan dari Bapak Kombes Dirmanto hingga dilanjutkan oleh Bapak Kombes Jules menjadi semangat besar bagi anak kami untuk menyelesaikan kuliah. Ini bukan sekadar bantuan materi, tetapi bentuk kasih dan perhatian yang tulus dari keluarga besar Polri,” ungkapnya haru.
Kini, Latania Laras Fella Poetri resmi menyandang gelar sarjana dan bertekad mengabdikan ilmunya bagi masyarakat serta menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.
Langkah mulia Bidhumas Polda Jatim ini menjadi cerminan nyata semangat Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang terus mendorong anggota Polri agar hadir di tengah masyarakat dengan kepedulian, empati, dan pengabdian yang membawa manfaat bagi sesama.(Hms/Polda)
Papua
Prajurit Yonif 2 Marinir SIAP Sukseskan Puncak Acara HUT Ke-80 Korps Marinir Tahun 2025

Jakarta— Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut, prajurit Batalyon Infanteri 2 Marinir (Yonif 2 Mar) dengan penuh semangat melaksanakan berbagai persiapan guna menyukseskan puncak acara yang akan digelar secara meriah di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir Ksatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Kamis(13/11/2025)
Komandan Yonif 2 Marinir Letkol Marinir Helilintar Setiojoyo Laksono, S.E. yang juga menjabat sebagai perwira upacara serta seluruh prajurit melaksanakan latihan dan gladi bersih kegiatan paradeserta atraksi demonstrasi tempur yang akan menjadi bagian utama dalam peringatan HUT ke-80 Korps Marinir tahun 2025.
“Seluruh prajurit Yonif 2 Marinir telah siap secara matang untuk mendukung dan mensukseskan puncak acara HUT Korps Marinir. Ini merupakan bentuk kebanggaan dan kehormatan kami sebagai bagian dari pasukan elit TNI AL,” ujar Danyonif 2 Mar.
Kegiatan latihan yang dilaksanakan meliputi kesiapan personel, ketepatan formasi, dan sinergi antar satuan pendukung.
Selain itu, juga dilakukan pengecekan perlengkapan tempur dan kendaraan taktis serta demonstrasi ketangkasan prajurit yang akan ditampilkan dalam kegiatan tersebut.
Semangat dan antusiasme prajurit terlihat dari setiap tahapan latihan yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan jiwa korsa.
Para prajurit menyadari bahwa momentum HUT ke-80 Korps Marinir merupakan kesempatan untuk menunjukkan profesionalisme, disiplin, serta soliditas prajurit “Pasopati” dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. (Timo)
Papua
Kantor Pemkot Sorong Jadi Sasaran, Kejati Bongkar Dugaan Korupsi “Sejumlah Dokumen Penting Diamankan”

Kota Sorong PBD— Tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat kembali menunjukkan langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp4 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Kamis (13/11/2025), tim penyidik melakukan penggeledahan di ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sorong, Lodwig Malaseme, yang berlokasi di Kantor Wali Kota Sorong.
Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIT ini dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Agustiawan Umar, bersama sejumlah penyidik Pidsus lainnya.
Mereka memeriksa setiap dokumen, berkas administrasi, hingga arsip pengadaan barang yang berkaitan dengan proyek pengadaan ATK tahun anggaran 2017.
Menurut sumber di lapangan, langkah ini merupakan bagian dari upaya Kejati untuk menelusuri alur penggunaan dana pengadaan ATK yang diduga kuat terjadi penyimpangan dalam proses realisasinya.
Tim penyidik berfokus pada dokumen administrasi yang berpotensi mengungkap adanya mark up harga, manipulasi laporan, atau keterlibatan pihak ketiga dalam praktik korupsi tersebut.
“Seluruh proses penggeledahan dilakukan sesuai prosedur hukum. Kami memastikan transparansi dan profesionalitas dalam setiap langkah penyidikan,” ujar Asisten Pidsus Agustiawan Umar saat dikonfirmasi di lokasi.
Ia menegaskan bahwa penggeledahan ini bukan bentuk tekanan terhadap pihak mana pun, melainkan bagian dari penegakan hukum untuk mengungkap kebenaran secara objektif.
Usai memeriksa ruang Bagian Hukum, tim penyidik dijadwalkan melanjutkan penggeledahan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Sorong, mengingat instansi tersebut memiliki peran penting dalam proses pencairan dan pengelolaan anggaran. Langkah lanjutan ini diharapkan dapat mengungkap keterkaitan antar bagian dalam proses penggunaan dana proyek pengadaan ATK tersebut.
Kejati Papua Barat menegaskan bahwa hingga saat ini penyidik masih terus mengumpulkan bukti tambahan, baik berupa dokumen fisik maupun keterangan dari sejumlah pihak terkait.
Beberapa saksi dari lingkungan Pemkot Sorong telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai proses administrasi dan mekanisme anggaran proyek itu.
Hingga berita ini diterbitkan, tim Pidsus Kejati Papua Barat masih berada di lokasi dan terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah dokumen penting.
Situasi di Kantor Wali Kota Sorong terpantau kondusif dengan pengamanan aparat yang memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.
Kejati Papua Barat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan, guna memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai asas akuntabilitas dan integritas publik. (Timo)
Nasional2 minggu agoProyek JUT Sobontoro Amburadul: Diduga Pokir Wakil Bupati, GMPN Desak Audit dan Penyelidikan
Redaksi2 minggu agoProyek APBD Rp 3,9 Miliar di Tulungagung Ditinggal Kabur, Warga: Ini Bukan Pembangunan, Tapi Bencana
Nasional6 hari agoWarga Desa di Blitar Swadaya Tambal Jalan Rusak Parah, Minta Perhatian Pemkab
Redaksi2 minggu agoDua Mahasiswi Tewas Tertabrak Bus Harapan Jaya di Tulungagung, Satu Korban Luka Berat
Jawa Timur7 hari agoKoperasi Kelurahan Merah Putih Khawatir Mafia Pangan Kuasai Program MBG di Blitar
Redaksi2 minggu agoGenting Usang di Proyek Rehab Sekolah Rp 362 Juta, Keselamatan Siswa Dipertaruhkan
Redaksi2 minggu agoLaju Ganas Bus Harapan Jaya Renggut Nyawa Pemotor di Tulungagung
Nasional2 minggu agoDugaan Ada Tikus Proyek, Rabat Beton Telan Anggaran Rp 200 Juta Rusak Parah Belum Setengah Tahun













